Nama : Fitra Nur Hidayatulloh
NIM
: F3419027
Prodi : D3-Perpajakan B 2019
1. Tugas Rangkuman Subjek dan Objek Pajak
Subjek dan Objek Pajak
A. Subjek pajak
Subjek pajak merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
perorangan atau kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Subjek pajak meliputi: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dapat
dibedakan menjadi dua,yaitu:
1. Subjek pajak dalam negeri,meliputi:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia.
b. Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan
pemerintah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan, biayanya bersumber dari APBN/APBD, penerimaannya dimasukkan
dalam anggaran pemerintah pusat/daerah, dan pembukuannya dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional negara.
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri meliputi:
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap.
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang dapat memperoleh penghasilan
dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap.
Yang tidak termasuk subjek pajak yaitu:
a. Kantor perwakilan negara asing.
b. Perwakilan diplomatik dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada
mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar
pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal
balik.
c. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi
tersebut; dan tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal
dari iuran para anggota.
d. Perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
B. Objek pajak
objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,meliputi:
a. Pendapatan yang dapat dipakai untuk konsumsi/menambah kekayaan yang
bersangkutan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan pekerjaan termasuk gaji,
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.
c. Laba usaha.
d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kepada
perseroan,persekutuan,dan badan lainnya yang diatur dalam peraturan menteri
keuangan.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
tambahan pengembalian pajak.
f. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang.
g. Dividen dalam bentuk apapun, termasuk perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h. Royalti atas penggunaan hak sewa.
i. Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan pembayaran berkala.
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. Premi asuransi.
o. Iuran yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang menjalankan usaha.
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
s. surplus Bank Indonesia.
Yang bukan merupakan objek pajak adalah:
a. Bantuan, sumbangan dan hibah yang diterima oleh badan amil zakat/lembaga
yang berwenang yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah berdasarkan
Peraturan Pemerintah atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
b. Warisan.
c. Harta atau setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
d. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura dari
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak yang
dikenakan pajak secara final atau yang menggunakan norma penghitungan khusus
(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi
bea siswa.
Dividen atau laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan
modal badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat dividen
berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang
disetor.
Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri
Keuangan.
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud
pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
Laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi
atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan
pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat
badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau
yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
Beasiswa yang memenuhi persyaratan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau
bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun
dan ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Bantuan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak
tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
Referensi:
1. UU No. 36 Tahun 2008
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_pajak
3. https://www.online-pajak.com/objek-dan-subjek-pajak
2. Tugas Artikel
Dikirim ke DPR, Ini Usulan Revisi Undang-undang Pajak
(Hendra Kusuma – detikFinance.Selasa, 03 Sep 2019 19:30 WIB)
Analisis:
Pada artikel ini dijelaskan tentang pengambilan keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani tentang susunan rancangan undangundang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk
Penguatan Perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa nantinya akan
mengakomodir semua UU pajak, seperti PPh, PPN, dan KUP dengan penyusunan RUU baru
meliputi ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian Negara Republik
Indonesia. RUU ini nantinya berguna untuk merespon kebutuhan ekonomi yang dinamis dan
cepat dari sisi perubahan kebijakan fiskal di berbagai negara. Namun dilain sisi, RUU baru ini
tidak akan membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan.
Poin-poin penting yang akan masuk dalam RUU baru tersebut,yang pertama adalah
penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20% dan penurunan tarif yang lebih rendah 3%
bagi perusahaan go public dari 20% menjadi 17% atau setara dengan Singapura serta akan
dilakukan bertahap mulai awal tahun 2021. Kemudian dalam RUU baru ini pemerintah
menghapuskan PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri dengan catatan dividen tersebut
diinvestasikan di Indonesia. Rancangan undang-undang baru ini juga mengatur mengenai WP
orang pribadi berdasarkan rezim World Wide menjadi territorial, yaitu bagi WNI yang tinggal di
luar negeri lebih dari 183 hari maka tidak lagi menjadi subjek pajak Indonesia. Begitu juga bagi
WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia maka tidak wajib melaporkan subjek
pajaknya ke negara asal. Selain manfaat tersebut rancangan undang-undang baru ini juga akan
menetapkan perusahaan digital asing seperti Amazon dan Google bisa memungut, menyetor, dan
melaporkan PPN sebesar 10%. RUU ini tidak akan mengatur soal badan usaha tetap (BUT) bagi
perusahaan berbasis digital internasional agar tidak harus hadir perusahaan cabangnya di
Indonesia, namun pemerintah tetap mewajibkan pengenaan pajaknya.
Rekomendasi:
Berdasarkan rancangan undang-undang perpajakan yang akan segera ditetapkan tersebut,
banyak keuntungan atau sisi positif yang akan Negara Indonesia peroleh. Disamping akan
mendapatkan pemasukan lebih dari perusahaan digital internasional,Indonesia juga dapat
mengontrol dengan baik laju perkembangan dan peningkatan pajak, baik pajak penghasilan, pajak
pertambahan nila, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari segi ekonomi RUU
tersebut juga tidak akan membebani setiap individu, kelompok atau perusahaan, baik itu warga
negara Indonesia itu sendiri,atau warga negara asing. Disisi lain, dengan diterapkannya RUU
tersebut, diharapkan nantinya akan mundur perusahaan-perusahaan local Indonesia yang dapat
berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain yang sudah mampu bersaing di pasar Global.
Jika hal tersebut tercapai, diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian Negara
Indonesia secara signifikan dan berkelanjutan. Namun, disamping itu juga diperlukan kajian dan
riset mengenai rancangan undang-undang tersebut agar nantinya peraturan tersebut bisa berjalan
dengan baik dan tepat sasaran. Perlu dilakukan uji coba secara berkala dan penelitian secara detail
untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena hal tersebut berkaitan dengan perekonomian
negara Indonesia di masa depan. Perubahan peraturan undangan-undangan yang cukup besar
terkait PPh (UU No. 36 Tahun 2008 ), PPN ( UU No. 42 Tahun 2009 ), dan KUP ( UU KUP No.
28 Tahun 2007 ), serta peraturan perundang-undangan lainnya tentunya dapat berdampak besar
terhadap tatanan perekonomian negara Indonesia . Semoga dengan berbagai persiapan, kajian dan
penelitian, serta pertimbangan langkah-langkah yang sesuai prosedur, dapat membawa dampak
yang baik bagi perekonimian negara Indonesia, dan membuat negara kita ini, mampu bersaing
dengan negara maju lainnya, baik dalam segi kesejahteraan, perekonomian, dan peningkatan di
berbagai bidang lainnya.
Referensi:
1. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4692354/dikirim-ke-dpr-ini-usulanrevisi-undang-undang-pajak?_ga=2.243892805.1963865777.1568107318815898348.1568107318