NAMA : JENNY HIDAYAT
NIM : 20410250
HUKUM INTERNASIONAL
Definisi Hukum Internasional
Perlu dijelaskan di awal bahwa terdapat beragam definisi Hukum Internasional yang
dikemukakan oleh para ahli. Bijak kiranya untuk memahami bahwasanya perbedaan batasan
terhadap Hukum Internasional sesungguhnya berangkat dari cara pandang yang beragam pula.
F. Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang
membedakannya dengan Hukum Perdata Internasionalsekaligus menolak pandangan bahwa
Hukum Internasional hanyalah merupakanmoral internasional saja.10 Berikut definisi tersebut
dinyatakan “Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya
dipertahankan oleh masyarakat internasional.”11
Jawahir Thontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup Hukum Internasional
sebagai berikut. “Sebagai suatu peraturan hukum yang memilik icakupan yang cukup luas, hukum
internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang
tingkah laku negaranegara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhinya dan
melaksanakannya. ... Selain itu, hukum internasional mencakup peraturanperaturan hukum
tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (non-State entities) dan
aktor-aktor negara yang baru (new State actors).
Asas-Asas Hukum Internasional
Terdapat tujuh asas-asas hukum internasional, yakni sebagai berikut:
1. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan
terhadap wilayah dan kemerdekaan negara lain
2. Setiap negara harus menyelesaiakan masalah-masalah inernasional dengan cara damai
3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain
4. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerja sama dengan negara lain berdasar pada
piagam PBB
5. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri
6. Asas persamaan kedaulatan dari negara
7. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban
Sumber Hukum Internasional
1. Umum
Sumber hukum (the source of law) secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan
dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif (the origins from which particular positive
laws derive their authority and coercive force).73 Sumber hukum, termasuk sumber hukum
internasional (the source of international law), mencakup pengertian:


formal, yaitu sebagai sumber hukum formal dan
material, yaitu sebagai sumber hukum material.
Menurut Salmond, pengertian sumber hukum formal dan material adalah sebagai berikut:
“A formal source is that from which a rule of law derives its force and validity. The material source
,on the other hand, are those from which is derived the matter, not the validity of the law. The
material source supplies the substance of the rule to which the formal source gives the force and
nature of law.”
Sumber formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk
hukum, sedangkan sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Contoh:
kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Suatu ketentuan hukum mengikat secara hukum
apabila ketentuan itu memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, yang
merupakan sumber hukum formal dari hukum internasional, dan materinya diperoleh dari praktek
Pengaturan Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum internasional (the source of international law) diatur di dalam Pasal 38 ayat
(1) Statuta Mahkamah International (International Court of Justice-ICJ). Pasal 38 (1) Statuta
Mahkamah menentukan sebagai berikut:
The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are
submitted to it, shall apply:
a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly
recognized by the contesting states
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law
c. the general principles of law recognized by civilized nations
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most
highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the
determination of rules of law.76
Ketentuan tersebut menentukan bahwa Mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk
memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus memutus perkara berdasarkan hukum
internasional, yang mencakup:
1. perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum maupun
yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh
negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan internasional (international custom), yang merupakan paraktek yang bersifat
umum dan diterima sebagai hukum.
3. Prinsip atau azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai
bangsa, sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum.
Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) yang
menentukan bahwa keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat
mengesampingkan kekuasaan Mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan azas ex aequo et
bono, dalam hal para pihak menerima penerapan azas itu. Ex aequo et bono merupakan frase yang
diambil dari tradisi civil law yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan (in justice and fairness),
sesuai dengan keadilan dan kebaikan (according to what is just and good), atau sesuai dengan
kepatutan dan rasa keadilan (according to equity and conscience).
Perjanjian Internasional
Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan
antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam perkembangannya,
perjanjian international tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai
subyek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional, misalnya
Perjanjian antara Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang tempat
kedudukan tetap PBB di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional.
Perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat (hard law)
dan yang bersifat tidak mengikat (soft law). Termasuk kedalam kategori perjanjian yang bersifat
mengikat antara lain: Treaty, Agreement, Pact, dan Convention. Termasuk kedalam kategori
bersifat tidak mengikat antara lain: charter, declaration, dan resolution. Kedua jenis perjanjian ini
dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya. Dari segi materi, kelompok yang pertama
merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban,
dan sanksi. Sedangkan kelompok yang kedua cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang
mengikatnya didasarkan pada kerelaan (voluntary based) negara-negara yang menggunakannya.
Sifat Hukum Internasional
1. HI tidak bersifat sub-ordinatif seperti hukum nasional
2. Sub-ordinatif adalah adanya hubungan tinggi rendah antara rakyat dengan penguasa, jadi
rakyat dipaksa untuk mentaati hukum
3. HI dilandasi oleh persamaan kedudukan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa
4. PBB sebagai organisasi Internasional terbesar bukan sebagai “badan supranasionalis” yang
bisa memaksa karena keanggotaan PBB juga bersifat suka rela
Jenis-jenis Subyek Hukum Internasional
Jenis-jenis subyek hukum internasional yang dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
subyek hukum negara (state actor) dan subyek-subyek hukum bukan Negara (non-state actors).
Pembedaan subyek hukum internasional ke dalam 2 (dua) kelompok ini akan mempermudah
pemahaman subyek hukum internasional dengan full legal capacity dan limited legal capacity.
subyek subyek hukum internasional :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Negara (States)
Tahta Suci (Vatican/The Holy Emperor)
Organisasi Internasional (International Organizations)
Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross)
Kaum pemberontak (Belligerents;Insurgents)
Individu (Individual)
Perusahaan Multinasional (Multinational Corporations) / Perusahaan Transnasional
(Transnational Corporations)
8. Organisasi Non-Pemerintah (Non-Governmental Organizations).
Wujud Hukum Internasional


Hukum internasional regional: hukum yang berlaku pada regional tertentu, seperti hukum
internasional yang berlaku di benua amerika seperti konsep landas kontinen (continental
shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (consevation of the living resources)
Hukum internasional khusus: hukum internasional yang berlaku bagi negara-negara
tertenntu saja yang merupakan pencerminan keadaan, kebutuhan, tarafperkembangan dan
tingkat integrasi yang berbeda-beda dari masyarakat internasional lainnya. Contoh;
konvensi eropa tentang hak asasi manusia.
Sumber bacaan :
1. Buku Hukum Internasional Universitas Udayana
2. https://pakdosen.co.id/hukum-internasional/
3. Wikipedia