MAKALAH PANCASILA
MAKNA DAN AKTUALISASI SILA KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
Disusun oleh :
Zahrani Salsabila
UNIVERSITAS MERCU BUANA (WARUNG BUNCIT)
JAKARTA
2019
Kata Pengantar
Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah
melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga saya dapat
menyelesaikan makalah dengan judul “ Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia” tepat pada waktunya.
Saya sangat berharap agar makalah ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para
pembaca dan semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan para pembaca.
Namun terlepas dari itu, saya memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata
sempurna, sehingga saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat
membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.
Senin, 30 September 2019
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………………………… 1
1.2 Rumusan Maslah …………………………………………………………………………………………………… 2
1.3 Tujuan Masalah …………………………………………………………………………………………………….. 2
BAB II PEMBAHASAN ………………………………………………………………………………………………………. 3
2.1 Makna Aktualisasi dan Keadilan Sosial ………………………………………………………………. 3
2.2 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam
Pembangunan Bidang Politik ……………………………………………………………………………… 6
2.3 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam
Pembangunan Bidang Ekonomi …………………………………………………………………………… 9
2.4 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam
Pembangunan Bidang Sosial Budaya ……………………………………………………………………. 11
2.5 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam
Pembangunan Bidang HanKam …………………………………………………………………………… 13
2.6 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam
Pembangunan Bidang Hukum & HAM …………………………………………………………………. 15
2.7 Implementasi Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ………………………………….. 17
BAB III PENUTUPAN ………………………………………………………………………………………………………….. 18
3.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………………………………………. 18
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………………………………………….. 19
ii
iii
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pancasila merupakan cerminan cita-cita bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh para
leluhur Indonesia dalam lima nila Pancasila yang kemudian mendasari segala cita-cita dan
kehidupan masyarakat Indonesia. Sila kelima Pancasila yatiu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Keadilan merupakan salah satu tujuan negara republik Indonesia selaku negara hukum.
Penegakan keadilan akan membuat kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun
sebagai anggota masyarakat untuk menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Upaya untuk
mencapai ke arah itu memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang
menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa
membedakan berbagai aspek yang ada.
Seharusnya, sila kelima Pancasila ini menjadi pedoman, cita-cita masyarakat Indonesia.
Namun, malah banyak menimbulkan konflik dan protes di masyarakat. Serta jika sila kelima
Pancasila ini tercapai, secara tidak langsung mendorong tercapainya kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Selama di sila kelima Pancasila masih terus menuai permasalahan,
Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya belum sejahtera, adil,
dan makmur. Oleh karena itu, peuulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai esensi dari sila
kelima Pancasila.
1
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa makna dari keadilan Sosial dan aktualisasi?
2. Apa makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Politik?
3. Apa Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Ekonomi?
4. Apa Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Sosial Budaya?
5. Apa Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Hankam?
6. Apa Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Hukum dan HAM?
7. Bagaimana Implementasi Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?
1.3 Tujuan Makalah
1. mengetahui makna dari keadilan sosial dan aktualisasi.
2. mengetahui bagaimana Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia dalam Pembangunan Bidang Politik.
3. mengetahui bagaimana Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia dalam Pembangunan Bidang Ekonomi.
4.
mengetahui bagaimana makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia dalam Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
5. mengetahui bagaimana Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia dalam Pembangunan Bidang Hankam.
6. mengetahui bagaimana makna dan aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia dalam Pembangunan Bidang Hukum dan HAM.
7. Mengetahui bagaimana implementasi Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Makna Aktualisasi dan Keadilan Sosial
Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman
akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari.Aktualisasi Pancasila adalah menerapkan pengamalan nilai-nilai
tersebut dalam hidup keseharian.Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai
Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harusmenyadariapa
yang menjadi dasar negara kita yaitu Pancasila. Pancasila adalah sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia yang menjadi visi dan misi oleh bangsa ini.Pancasila
merupakan dasar dalam kita warga negara Indonesia dalam melakukan aktifitas kita
sehari-hari dalam berprilaku.
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang
kehidupan, baik materi maupun spiritual.Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang
yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik
Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi sila
kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam
bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan (Pandji Setijo,13:2006).
Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan
meningkat.
2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan
bersama menurut potensi masing-masing.
3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai
dengan bidangnya.
3
Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar
sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
secara lahiriah maupun batiniah.
Maka nilai Keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan
yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu:
-
keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
-
manusia dengan manusia lain,
-
manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara serta hubungan manusia
dengan Tuhannya.
Konsekuensi nilai Keadilan yang harus terwujud adalah :
a. Keadilan Distributive yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap
rakyatnya.
b. Keadilan Legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap
negaranya.
c. Keadilan Komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga Negara satu
dengan yang lainnya secara timbal balik. Sehingga untuk mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan
perwakilan.
Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Aristoteles adalah sebagai
berikut :

Keadilan Komunikatif : Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan
kepada seseorang tampa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan
komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang
dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.

Keadilan Distributif : Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada
seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan
distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil
yang telah dikerjakan.

Keadilan Kodrat Alam : Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakukan
kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat
alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang
tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.
4

Keadilan Konvensional : Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan
yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundangundangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib
mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Keadilan Perbaikan : Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang
terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh
keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah
mencemarkan nama baik orang lain.
Adapun pelaksanaan / aktualisasi dari penerapan sila kelima dari Pancasila adalah:
1)
Mengembangkan perbuatan luhur: saling membantu dan gotong royong;
2)
Berbuat adil: tidak pilih kasih ;
3)
Menghormati orang lain: tidak menghalangi orang lain hidup lebih baik ;
4)
Suka memberi pertolongan: tidak egois dan individualistis;
5)
Bekerja keras: tidak pasrah kepada takdir Tuhan;
6)
Menghargai karya orang lain: tidak membajak dan membeli produk bajakan;
7)
Tidak merusak prasarana umum dan menjaga kebersihan ditempat umum.
5
2.2 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Politik.
Politik adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk
mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan citacita negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara
sesuai rules agar kebahagian bersama di dalam masyarakat di sebuah negara tersebut
lebih mudah tercapai. Urusan Politik selalu berhubungan dengan kepentingan umum.
Negara atau pemerintah sebagai organisasi yang paling berkompeten dan
bertanggungjawab dalam mengurusi kepentingan umum.Hakikat Politik itu sendiri
merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk
mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara.Politik sangat berperan
penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, karena sistem politik negara
harus berdasarkan hak dasar kemanusiaan, atau yang lebih dikenal dengan hak asasi
manusia. Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila :
-
Pluralisme
-
Hak Asasi Manusia
-
Solidaritas Bangsa
-
Demokrasi
-
Keadilan Sosial
Politik sangat berperan penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia,
karena sistem politik negara harus berdasarkan hak dasar kemanusiaan, atau yang
lebih dikenal dengan hak asasi manusia.Sehingga sistem politik negara Pancasila
mampu memberikandasar-dasar moral, diharapkan supaya para elit politik dan
penyelenggaranya memiliki budi pekerti yang luhur, dan berpegang pada cita-cita moral
rakyat yang luhur.
6
Contoh Pembangunan Politik:
-
Mendagri : Konsep Pembangunan Harus untuk Masyarakat Pola pembangunan di
kawasan Indonesia Timur belum berdasarkan keinginan masyarakat.Karena itulah,
konsep pembangunan harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam
diskusi yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku bertajuk Tantangan Memimpin
dan Membangun Maluku sebagai Provinsi dengan Wilayah Laut Terluas di
Indonesia di Jakarta, Kamis (8/12) malam.
Menurutnya, Pemerintah Pusat terus berupaya menciptakan konektivitas antar
wilayah di Indonesia. Salah satu kebijakan itu, melalui kebijakan tol
laut.Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, lanjutnya, juga menjadi titik
fokus utama, khususnya di provinsi kepulauan.“Maluku tidak bisa dibangun sendiri.
Masa depan cukup bagus, tapi bagaimana membangun konektivitas dan sinergi,”
ujarnya.
-
Revisi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial : Pemerintah dan DPR
merampungkan pembahasan RUU KUHP, 15 September lalu. Pembahasan akhir
dikebut pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta. Aliansi Nasional
Reformasi KUHP (koalisi 40 LSM) menilai pembahasan itu 'diam-diam' dan
menghasilkan draf yang memuat sejumlah masalah. Politikus PPP dan anggota
Panja RKUHP Arsul Sani sudah membantah rapat itu digelar secara diam-diam.
Sebaliknya, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara
Suwahju menyatakan: "RUU KUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang
kuat. Pengesahannya harus ditunda." Hal itu ia katakan pada 16 September 2019.
Salah satu diantaranya pasal kontroversial dan riciannya sesuai isi RUU KUHP :
-
Pasal RUU KUHP soal Korupsi : Sejumlah pasal di RUU KUHP memuat
hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih rendah daripada UU Tipikor. Aliansi
Nasional Reformasi KUHP menilai hal ini bisa memicu praktik 'jual-beli' pasal.
Misalnya, pasal 603 RUU KUHP mengatur pelaku korupsi dihukum seumur
hidup atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Pasal 604
RUU KUHP mengatur hukuman sama persis bagi pelaku penyalahgunaan
wewenang untuk korupsi. Lalu, pasal 605 mengatur hukuman ke pemberi suap
minimal 1 tahun bui dan maksimal 5 tahun. Pasal 605 pun mengancam PNS dan
7
penyelenggara negara penerima suap dengan penjara minimal 1 tahun, serta
maksimal 6 tahun. Sedangkan pasal 2 UU Tipikor, mengatur hukuman bagi
pelaku korupsi ialah pidana seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan
maksimal 20 tahun. UU Tipikor pasal 5 memang memuat aturan hukuman bagi
pemberi suap mirip dengan pasal 605 RUU KUHP. Akan tetapi, pasal 6 UU
Tipikor mengatur hukuman lebih berat bagi penyuap hakim, yakni 3-15 tahun
bui. Bahkan, Pasal 12 UU Tipikor huruf (a) mengatur hukuman bagi pejabat
negara atau hakim penerima suap: pidana seumur hidup atau penjara 4-20
tahun. Tidak heran, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman
menilai RUU KUHP merupakan salah satu rancangan beleid yang, “memanjakan
para koruptor".
Contoh keadilan sosial politik dikehidupan sehari-hari :

Penetapan kebijakan politik yang lebih menjunjung kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi atu golongan.

Para pejabat selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban selama
menjalankan tugasnya.

Tidak menggunakan kekuasaan politik untuk hal – hal yang bersifat pribadi.

Pemimpin harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Undang-undang ditaati oleh semua warga negara termasuk perwakilan rakyat dan
pemimpin tanpa kecuali.
8
2.3 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Ekonomi
Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan
artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama untuk
memajukan bangsa Indonesia.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan dalam
bidang ekonomi di negara kita belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Pancasila
dan UUD 1945 telah menegaskan hal itu, namun sampai saat ini bangsa Indonesia,
pemerintah dan masyarakat masih terus berupaya kearah itu, yakni upaya untuk
menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu aspek dari
keadilan sosial adalah keadilan di bidang ekonomi.
Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per
kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai
dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal
teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaaan. Pembangunan di bidang
Ekonomi ditujukan untuk menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang
berlandaskan demokrasi ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang
sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional berdaya
saing yang tinggi.
Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang
memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi
adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang
layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.Membangun keadilan sosial berarti
menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Strukturstuktur itu antara lain menyangkut bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan
dan keamanan.
Untuk mewujudkan keadilan sosial itu berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi pun
harus terwujud.Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 secara jelas dan dengan resmi
menetapkan bahwa pembangunan ekonomi harus demi untuk kesejahteraan rakyat.Hal
ini berarti bahwa pembangunan yang terjadi hanya demi kepentingan pribadi atau
golongan secara ekstrim dapat dikatakan tidak adil atau tidak sesuai dengan komitmen
kebangsaan.Keadilan dalam bidang ekonomi hanya akan terwujud apabila orang
9
menyadari akan pentingnya keadilan itu sendiri bagi kehidupan, bukan hanya sekedar
menyadarinya namun mengamalkannya. Hal pertama yang perlu dicermati dan dipahami
adalah landasan hukumnya.
Contoh Pembangunan Ekonomi:
-
Jonan Sebut BBM Satu Harga Wujudkan Keadilan Sosial Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, kebijakan bahan
bakar minyak (BBM) satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) pada bulan kemarin untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.
-
Pemerintah Beri Bantuan Kepada Lansia
Mengacu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, berbagai layanan sosial
termasuk panti lanjut usia (lansia) diserahkan ke pemerintah daerah (pemda).
Namun, pemerintah pusat telah menyiapkan Standar Pelayanan Umum (SPM)
bagi panti lansia dan Asisten Sosial Lanjut Usia Terlantar (Aslut).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kehadiran para lansia di
panti lansia merupkan opsi terakhir.Menurutnya, lansia tetap menjadi tanggung
jawab keluarga, kecuali merasa tidak mampu baru berhak mendapatkan
aslut."Bagi lansia terlantar per bulan mendapatkan Rp200 ribu, empat bulan sekali
cair.Hari ini ada 75 orang masing-masing mendapatkan Rp800 ribu dan nanti
menerima lagi pada Agustus dan Desember," ujar Khofifah, Jakarta, Senin
(30/5/2016).
10
2.4 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam
Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Sosial Budaya merupakan salah satu bidang kehidupan manusia dalam
mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup manusia khususnya dalam memenuhi
kepuasan rohani, material dan social.
Aktualisasi sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang social
budaya dapat dilakukan dengan melakukan sikap berikut :

Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotong-royongan.
Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial sebaiknya memiliki sikap
tolong menolong antar sesama, gotong-royong, tenggang rasa sesama manusia
tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin dan agama.Seharusnya kita sebagai
rakyat Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila lebih mementingkan
kepentingan sosial diatas kepentingan pribadi.

Suka bekerja keras.
Hendaknya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpedoman Pancasila
mengupayakan perwujuan sesuatu yang ia inginkan dengan kerja keras. Bukan
mencari jalan pintas guna keinginannya terwujud.

Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.
Banyak karya anak negeri Indonesia ini yang berprestasi dan berkarya.Hendaknya
kita hargai dan kita dukung hasil karya mereka sebagai hasil karya anak bangsa
Indonesia yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta
memberikan motivasi kepada anak negeri Indonesia lainnya untuk tetap terus
berkarya.

Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata
dan berkeadilan sosial.
Dengan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Pancasila sebagai kepribadian
bangsa mengandung nilai yang menuntun rakyat Indonesia untuk berperilaku
11
selaras dengan ajaran Pancasila yang begitu banyak dan memiliki kemanfaatan
bagi negara Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan perdamaian. Nilai-nilai tersebut diatas dapat diaplikasikan
dalam kegiatan-kegiatan hubungan sesama dalam masyarakat, saling menghormati
budaya masing-masing serta kreatifis karya seni setiap orang (Syahrial Syarbaini,
2015:335).
Contoh Pembangunan Sosial Budaya :
-
Bangunan Rusak Pascagempa Aceh, Pemerintah Siapkan Santunan
Banyaknya bangunan rusak akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter
(SR) yang mengguncang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, membuat pemerintah
segera merespons dengan memberikan bantuan, santunan, dan stimulus. Adapun
bantuan serta santunan bagi korban meninggal dunia yang diberikan kepada ahli
waris diserahkan pada hari ini sebesar Rp15 juta per orang.Kemudian untuk
korban luka berat maksimum Rp 5 juta per orang.
Selain itu, pemerintah juga akan langsung menangani perbaikan kerusakan
infrastruktur pendukung seperti gedung sekolah, masjid, pesantren, dan kantor
pemerintah. Khusus untuk kerusakan kantor pemerintahan serta masjid akan
ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sedangkan untuk perbaikan gedung sekolah akanditangani Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
12
2.5 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dalam Pembangunan Bidang Hankam
Pertahanan Keamanan adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang
penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiaban warga negara
serta keyakinan pada kekuatan sendiri.Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah
kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan
mengamankan Negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara kesatuan republik
Indonesia.
Pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia, kesamaan kedudukan terhadap
hukum dan HAM, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sikap yang
tercermin dari pengamalan nilai Pancasila yakni sila kelima yang berbunyi Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan
di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih
mengandung kelemahan.Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih cenderung
lemah.Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada
permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra
baik TNI dan Polri, yaitu baik di dalam maupun di luar negeri.Sebagai institusi pertahanan
negara, TNI harus dapat menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan
kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun
alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan POLRI sebagai
penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
harus mampu menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.Dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diharapkan TNI
sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak
hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Pertahanan mengandung
makna suatu kemampuan bangsa untuk mebina dan mengunakan kekuatan nasional
guna menghadapi ataupun menangkal rongrongan, gangguan, ancaman maupun
tekanan dari luar. Keamanan mengandung arti kemampuan bangsa untuk membina dan
mengunakan kekuatan nasional untuk menghadapi serta menangkal ancaman,
gangguan, dan tantangan yang datang dari dalam negeri.
13
Bentuk aktualisasi Pancasila dalam pembangun hankam ini adalah bahwa setiap alat
Negara yang ada (TNI AD, AL dan AU, serta POLRI) bersatu padu dalam menjaga
keutuhan NKRI serta melindungi segenap individu warga Negara tanpa
terkecuali.
Contoh Pembangunan Pertahanan dan Keamanan:
-
Patroli Perbatasan, Cek Patok dan Antisipasi Kriminal.
Menjaga wilayah NKRI adalah harga mati. Bagi prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG
Yonif Raider 411/Pandawa Kostrad, medan yang berat tak dirasa demi memastikan
wilayah perbatasan RI. Mereka menghabiskan waktu seharian untuk patroli dan
mengecek patok perbatasan tersebut.Inilah salah satu bentuk upaya TNI-AD dalam
menjaga kedaulatan dan mencegah pergeseran batas wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Kegiatan patroli ini juga untuk mencegah kegiatan kriminal seperti penyelundupan
narkoba jenis ganja yang sering lewati jalur-jalur tikus dan giat ilegal lainnya serta
membantu rekan Polri yang saat ini sedang memburu para napi yang waktu lalu
melarikan diri dari lapas Abepura yang kemungkinan mencari jalan-jalan tikus untuk
meloloskan diri.
14
2.6 Makna dan Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia dalam Pembangunan Bidang Hukum dan HAM
Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu
masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik
berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta
melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum
menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa
hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu,
menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk
mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan
sengaja. Hal ini juga harus dibarengi dengan perhatian terhadap perkembangan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan kehidupan
bernegara yang diharapkan. Hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat memiliki
beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Hukum sebagai alat penertib (ordering) yang berarti hukum menciptakan suatu
kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang
mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik;
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing) yang berarti hukum
berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan
umum dan kepentingan individu;
3. Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan
terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga
kreatif di bidang profesi hukum.
Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak
dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.Sistem tersebut
pada dasarnya sesuai dengan nilai-nila Pancasila dimana rakyat memiliki hak dan
kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara.Pancasila
sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan tertuang dalam UU No. 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
15
Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945
dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945
Contoh Pembangunan Hukum :
-
Adanya Sistem e-Tilang Diluncurkan Secara Nasional
Peluncuran aplikasi tilang elektronik (e-Tilang) akan dilakukan Jumat 16 Desember
besok. Penerapan sistem e-Tilang berlaku secara nasional.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan,
peresmian sistem e-Tilang dilaksanakan berbarengan dengan peluncuran sistem eSamsat dan SIM online.Peresmian digelar di Kantor Satuan Pelaksana Administrasi
SIM (Satpas SIM) Ditlantas Polda Metro Jaya, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Penerapan sistem e-Tilang bertujuan mencegah praktik pungutan liar (pungli).Sistem
ini juga mempermudah masyarakat mengurus administrasi tilang.
Contoh Pembangunan Hukum &HAM :
- Pemerintah Cari Solusi Terbaik Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu.
Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan komisioner Komnas HAM digunakan untuk
mendiskusikan kasus HAM masa lalu yang belum selesai.Kedua belah pihak sepakat
mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Wiranto yang turut memberikan keterangan mengungkapkan bahwa pemerintah
juga akan fokus untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Wiranto yang turut memberikan keterangan mengungkapkan bahwa pemerintah
juga akan fokus untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia.
Aktualisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia dalam bidang hukum
dan HAM dapat berpedoman kepada sikap berikut:
 Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 Menghormati hak orang lain (Syahrial Syarbaini, 2015:339).
16
2.7 Implementasi Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Implementasi Adalah – Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa
Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah
suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci
(matang).
Beberapa contoh penerapan atau implementasi sila kelima Pancasila dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat antara lain:
1.
Berlaku adil terhadap sesama.
2.
Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan.
3.
Suka bekerja keras.
4.
Tidak berperilaku boros.
5.
Tidak bergaya hidup mewah.
6.
Suka berhemat.
7.
Tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
8.
Tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.
9.
Tidak merusak fasilitas umum.
10.
Tidak malas dalam bekerja.
11.
Menghargai hasil karya orang lain.
12.
Tidak menggunakan mobil pribadi untuk kebut-kebutan di jalan raya.
13.
Tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat.
14.
Melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.
15.
Gotong royong membangun jalan.
16.
Gotong royong membersihkan sungai.
17.
Membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan
usaha.
18.
Memberdayakan potensi wisata desa.
19.
Menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat.
20.
Tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat.
17
BAB III PENUTUPAN
3,1 Kesimpulan
Pancasila adalah dasar pedoman hidup, pandangan hidup bangsa Indonesia
dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nilai kelima
Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti
memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sedangkan jika
keadilan sosial adalah hakikat Pancasila dimana seluruh komponen
masyarakat merasakan hal atau nasib yang sama tanpa adanya perbedaan.
Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan
pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi
jasmani dan kehidupan rohani, maka keadilan itupun meliputi keadilan di
dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam
pemnuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang. Dengan kata
lain, keadilan di bidang material dan spiritual.
Keadilan sosial juga mencakup keadilan pada seluruh aspek kehidupan
individu maupun masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum,
sosial budaya,HanKam, dan HAM.
Implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia juga dapat
dilakukan setiap individu. Mengenai sila ini telah diatur dalam undang-undang
baik tercantum dengan jelas pada ideologi negara Indonesia yakni Pancasila,
diatur pula dalam UUD 1945 serta impelementasinya diatur dan diperkuat di
perundang-undangan.
18
Daftar Pusaka
1. Nur Fadillah. Contoh Tugas Makalah. 2019. Nisluf Blog
2. Addi M Idhom. Pengesahan RUU KUHP yang isinya memuat sejumlah
pasal kontroversial. 2019. Tirto.id
19