MODUL PERKULIAHAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERTEMUAN KE-2
Definisi Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik
versus Akuntansi Pemerintahan, Ruang Lingkup Akuntansi
Sektor Publik lain
Fakultas
Program Studi
Tatap Muka
Kode MK
Disusun oleh
Ekonomi
Akuntansi
02
84031
Siti Choiriah, SE, MM
2016
Abstract
Kompetensi
Akuntansi sektor publik adalah suatu
sistem informasi yang meliputi aktivitas
pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran,
dan penyampaian informasi keuangan sektor
publik
kepada
para
pihak
yang
berkepentingan dalam membuat keputusan
yang bermanfaat.
- Mahasiswa Mampu mendefenisikan
akuntansi sektor publik
-Mahasiswa mampu menjelaskan lingkup
akuntansi sektor publik dan sektor
pemerintah
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
1
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~1~
http://www.mercubuana.ac.id
2.1.
Pengertian dan Defenisi ASP
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan
akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki
manfaat. Maka dari itu, Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem informasi yang
meliputi aktivitas pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyampaian informasi
keuangan sektor publik kepada para pihak yang berkepentingan dalam membuat
keputusan yang bermanfaat.
Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang dipakai oleh lembagalembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sebagai
badan-badan pemerintah, maka sektor publik harus mengikuti standar akuntansi
pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal
32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis
(BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh
IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Di Indonesia perkembangan akuntansi sektor publik
secara pesat dipengaruhi oleh era reformasi yang pada akhirnya menghasilkan tiga paket
undang-undang di bidang keuangan negara:
1. UU No. 17 th 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
3. UU No. 15 th 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang
diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan
departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah BUMN, BUMD, LSM dan
yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Dari penjelasan di atas, maka akuntansi sektor publik dikatakan sebagai sistem
karena mendapat dukungan teknologi informasi (komputer) dan ditujukan agar
mempermudah akses terhadap pusat informasi dan mempermudah penyebaran informasi
tersebut secara on line dan pada akhirnya tidak terjadi kesenjangan informasi (asimetry
information) diantara para pemangku kepentingan (stakeholders), dan informasi
keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi. Aktivitas yang terdapat dalam ASP meliputi
aktivitas pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan informasi keuangan
bagi pemangku kepentingan. Bermanfaat maksudnya bahwa informasi yang berkualitas
tadi dapat digunakan di dalam membuat keputusan dan kebijakan oleh para pemangku
kepentingan di dalam meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
2
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~2~
http://www.mercubuana.ac.id
2.2.
Ruang Lingkup ASP dan Perkembangannya
Pemahanan akan pentingnya akuntansi sektor publik telah menjadi fenomena penting
akhir-akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari
akuntansi, mulai dirasakan penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi.
Sebelumnya, pembahasan akuntansi sektor publik ini dipersempit dan lebih dikenal
sebagai akuntansi pemerintahan. Dengan pembatasan lingkup tersebut maka berdampak
kepada pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan selanjutnya
akan menimbulkan kekosongan pengaturan praktek akuntansi sektor publik itu sendiri.
Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya harus
dilakukan melalui sebuah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.
Pada saat yang bersamaan, muncul kesadaran dunia pendidikan akan pentingnya
perubahan mendasar pada mata kuliah
akuntansi pemerintahan, telah muncul pada
tahun 1990-an. (Indra Bastian, 2010). Pengakuan akan masalah pemerintahan yang
terlalu besar dan sulitnya proses pengawasan juga telah diberikan. Selain itu, program
reformasi pemerintahan juga telah menggeser fokus dari pertumbuhan ke pemerataan.
Sementara itu, globalisasi juga telah mempengaruhi sikap masyarakat terhadap
pemerintah dan infrastruktur operasional pemerintah, serta kesadaran akan perbaikan
pelayanan pelayanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi
dan kelistrikan gencar diungkap di media massa oleh LSM – LSM nasional maupun
internasional terhadap mekanisme pelayanan publik. Jadi, mata kuliah Akuntansi Sektor
Publik menjadi mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional akuntansi. Hal ini merupakan
jawaban yang tepat atas berbagai perubahan kemasyarakatan yang terjadi di tahun 1990an.
Lingkup Akuntansi Sektor Publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai
perkembangan pemikiran yang terjadi di atas. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi
sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di
bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasiorgansiasi publik nirlaba lainnya. Sehingga, proses pelaporan dan pertanggungjawaban
ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.
Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama yakni:
a. Akuntansi Pemerintah Pusat
b. Akuntansi Pemerintah Daerah
c. Akuntansi Partai Politik
d. Akuntansi LSM
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
3
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~3~
http://www.mercubuana.ac.id
e. Akuntansi Yayasan
f.
Akuntansi Pendidikan: sekolah, perguruan inggi
g. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit
h. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara, Pura
2.2.1.
2.2.2. Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik
Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam
pengelolaan mamajemen keuangan publik. Bagian-bagian ini dapat digambarkan
dalam serangkaian siklus akuntansi sektor publik berikut ini:
Perencanaan
Publik
Pertanggung Jawaban
Publik
Akuntansi Sektor Publik
Penganggaran
Publik
Realisasi
Anggaran Publik
Audit Sektor Publik
Pelaporan Keuangan
Sektor Publik
Pengadaan Barang
dan Jasa Publik
Gambar 1. Siklus Akuntansi Sektor Publik (Indra Bastian, 2010).
Pada gambar di atas, tampak bahwa siklus akuntansi sektor publik meliputi
elemen-elemen:
a. Perencanaan Publik
Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa
depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia (UU RI No. 25. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional Pasal 1 Poin 1.). Proses perencanaan
yang dilaksanakan ini akan
menentukan aktivitas dan fokus strataegi organisasi sektor publik. Dalam
prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat
menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi.
Merujuk pada pengertian perencanaan di atas, maka di dalam perencanaan
terdapat tujuan yang akan dicapai di masa depan, cara-cara mencapainya, skala
prioritas dan alokasi sumber daya secara cermat agar proses pencapaian tujuan
dilaksakan dengan efisien, efektif dan ekonomis.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
4
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~4~
http://www.mercubuana.ac.id
b. Penganggaran Publik
Berdasarkan penjelasan UU No 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat
akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan
ekonomi,
anggaran
berfungsi
mewujudkan
pertumbuhan
dan
stabilitas
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan
dan
pengeluaran
organisasi
agar
pembelanjaan
yang
dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat
mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan atau wajarwajar saja jika dikatakan bahwa pengelola/pengguna anggaran dan manajer
publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.
c. Realisasi Anggaran Publik
Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah
direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini
berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau
kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran
publik juga menunjuk pada arah atau pengendalian sistematis dari proses-proses
yang mengubah input manjadi output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu
siklus
yang
terdiri
dari
kegiatan
persiapan,
proses
pelaksanaan,
dan
penyelesaian.
d. Pengadaan Barang dan Jasa
Kata “pengadaan” menurut kamus bahasa Indonesia (realiaty publisher, 2008)
mengandung arti proses, cara, tindakan mengadakan; atau proses, cara,
tindakan menyediakan sesuatu. Sedangkan kata “barang” mengandung arti
benda berwujud, dan kata “jasa” berarti tindakan yang baik serta berguna bagi
orang, kelompok masyarakat, bangsa, dan negara; pertolongan yang sangat
berguna; perbuatan memberikan pelayanan atau servis kepada pelanggan; serta
aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya, yang dapat dijual kepada
pelanggan. Jadi dapat disimpilkan bahwa pengadaan barang dan jasa publik
adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa kapada
masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk
pelayanan
dalam
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
demi
terccapainya
kesejahteraan masyarakat.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
5
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~5~
http://www.mercubuana.ac.id
e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari prose akuntansi yang menyajikan
informasi yang berguan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja
program dan kegiatan, kemajuan pencapaian realisasi target pendapatan,
realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Terdapat beberapa
komponen laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan
Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan
Keuangan atau Laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan
prospektus.
f. Audit Sektor Publik
Dalam pembicaraan luas, pemeriksaan atau auditing merupakan suatu
investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme
pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna
akuntabilitas di dalam sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
instansi pengelola aset negara lainnya, atau organisasi publik nonpemerintah
seperti partai politik, LSM,yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan.
Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya oleh
auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang juur
tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang yang
disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan auditor
merupakan media yang mengekpresikan opini auditor atau, dalam kondisi
tertentu, menyangkal suatu opini.
g. Pertanggungjawaban Publik
Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah
pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau
penglola
organisasi
(stakeholder)
serta
sektor
publik
masyarakat
kepada
yang
yang
memberikan
memiliki
amanah
kepentingan
kepadanya,
berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.
2.3.
Kebutuhan Tenaga Akuntansi Sektor Publik
Profesi Akuntan Sektor Publik timbul sebagai akibat dari praktek akuntansi dari
subdisiplin ilmu akuntansi sektor publik, karena itu profesi akuntan harus dipahami dari
kondisi praktek akuntansi. Praktek akuntansi sudah berlangsung cukup lama dalam
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
6
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~6~
http://www.mercubuana.ac.id
peradaban manusia dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia, (Parker dan Yamey,
1994 dalam Indra Bastian, 2010). Profesi akuntan dengan disiplin ilmu akuntansinya
dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh
dunia. Beberapa negara, seperti Rusia dan negara-negara
Eropa Timur yang dulunya
tidak terpengaruh mulai mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi.
Perkembangan profesi akuntan menunjukan bahwa di dunia praktis, akuntansi
sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen. Ini memunculkan perluasan batasbatas disiplin ilmu akuntansi. Tanpa merubah karakterisitk inti disiplin ilmu akuntansi,
manfaat
akuntansi
telah
berkembang.
Jadi,
para
akademisi
berkerja
untuk
mengobservasi penggunaan akuntansi dalam mengelola perusahaan dan pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Ini berarti fungsi akuntansi dalam pelaporan akan semakin
penting. Pada awalnya, profesi akuntansi muncul dalam organisasi seperti Institute of
Chartered Accountants (di Inggris dan Wales) yang didirikan pada tahun 1880.
Perkembangan ini diperkuat oleh lembaga The Corporate Treasurers and Accounting
Institute pada tahun 1885. Dua lembaga ini merupakan lembaga bentukan pemerintah
daerah. Namun demikian, tujuan sebenarnya dari dua lembaga tersebut adalah
mempresentasikan akuntansi di perusahaan kota praja. Selanjutnya, muncullah
organisasi Chartered Institute of Public Finance and Accounting (Sowerby, 1985 dalam
Indra Bastian, 2010) yang mensertifikasi para pekerja di sektor publik. Jadi, legitimasi
subdisiplin ilmu akuntansi sektor publik resmi ada.
Tuntutan akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik khususnya pada
Organisasi Pemerintah Pusat dan Organisasi Pemerintah Daerah, sangat membutuhkan
para akuntan yang pada dasarnya adalah sumber daya manusia yang telah memiliki
ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Seperti fenomena yang dikemukan oleh Ketua
DPN IAI (Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia) dan sekaligus Kepala
BPKP
(Badan
Pengawas
Keuangan
dan
Pembangunan)
Mardiasmo
(www.akuntanonline), 2 Desember 2013) menyatakan bahwa di sektor publik, akuntan
harus berintegritas sehingga dapat mengawal APBN dari perencanaan hingga
pelaporan, sehingga APBN benar-benar sampai ke tujuan, melalui pembangunan dan
bukan hanya tetesan-tetesannya yang sampai ke masyarakat. Supaya hal ini tercapai
IAI telah mengawal dari proses Pemilu Legislatif dan Pilpres.
Selanjutnya, Indra Bastian (2010) menjelaskan karakteristik organisasi sektor publik
sebagai berikut:
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
7
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~7~
http://www.mercubuana.ac.id
Tabel 1. Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Tujuan
Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik
dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani
dan rohani.
Aktivitas
Pelayanan publik (Public Services) seperti dalam bidang
pendidikan,
kesehatan,
keamanan,
penegakan
hukum,
transportasi publik, dan penyediaan pangan.
Sumber Pembiayaan
Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan
retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah,
serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan
dengan undang-undang yang berlaku.
Pola
Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga
Pertanggungjawaban perwakilan
masyarakat,
seperti
dalam
organisasi
pemerintahan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat,
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan
LSM seperti Dewan Pengampu.
Kultur Organisasi
Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.
Penyusunan
Dilakukan
Anggaran
program,penurunan anggaran program publik dipublikasikan
bersama
masyarakat
dalam
perencanaan
untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan,
akhirnya, disahkan oleh wakli rakyat di DPR, DPD, DPRD,
majelis syuro partai. Dewan pengurus LSM, atau dewan
pengurus yayasan.
Stakeholder
Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai
organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga
internasional termasuk lembaga donor internasional (seperti
Bank Dunia (Worl Bank), International Monetary Fund (IMF),
Asian Development Bank (ADB), Perserikatan BangsaBangsa
(PBB),
United
Nation
Development
Program
(UNDP)m USAID, dan pemerintah luar negeri.
Sumber: Indra Bastian, 2010.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
8
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~8~
http://www.mercubuana.ac.id
Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja
sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu
yang telah ditetapkan bersama. Organisasi dapat berbentuk perusahaan, devisi,
departemen, group atau tim. Sebuah organisasi harus menyediakan direction framework
(kerangka kerja arahan) sebagai panduan kegiatan atau proyek dan dasar pengambilan
keputusan organisasi. Dengan direction framework tersebut, organisasi bisa menilai
apakah kegiatan-kegiatan organisasi telah dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semua keputusan harus dapat dievaluasi untuk
menentukan kesesuaiannya dengan dengan kerangka kerja tersebut. Direction framework
yang harus disediakan sebuah organisasi meliputi: visi, misi, strategi, prinsip,
klien/pelanggan/pengguna, stakeholders, tujuan, sasaran, produk atau jasa, roles,
responsibilities and skills. (Mohamad Mahsun, 2006).
Berikut ini penjelasan direction framework organisasi yang telah disesuaikan dengan
isue-isue terbaru oleh penulis:
1. Visi (Vision)
Visi adalah pernyataan cita-cita yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dan
harus diperjuangkan organisasi untuk dicapai di masa depan. Visi diperoleh dengan
cara melakukan pemindaian (scanning) terhadap lingkungan internal maupun
eksternal organisasi yang dilakukan dalam serangkaian Akuntansi Manajemen
Strategik dengan bantuan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan
Threath). Visi berguna untuk memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi
perekat dan penyatu berbagai gagasan strategis, terdapat orientasi masa depan,
menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi, dan menjamin
kesinambungan kepemimpinan organisasi (BPKP,2000).
Contoh Visi PT Indonesia Ferry (Persero): Menjadi perusahaan jasa penyeberangan
dan pelayanan yang berkelas dunia, terbesar, dan terbaik di Indonesia dan regional
serta mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholders.
2. Misi (Mission)
Misi adalah pernyataan yang sangat umum dari organisasi untuk mendiskripsikan apa
yang akan dilakukan organisasi, bagaiman melakukannya, dan untuk siapa dilakukan.
Pernyataan ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai nilai tertentu
yang diharapkan dapat dicapai, memfokuskan diri kepada kegiatan –kegiatan terbaik
yang dapat dicapai, termasuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pada akhirnya,
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
9
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~9~
http://www.mercubuana.ac.id
anggota organisasi dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan dan
bagaimana melakukannya.
Contoh misi PT Indonesia Ferry (Persero):
 Memberikan pelayanan puncak kepada pengguna jasa (Superior Services),
dengan tingkat keselamatan yang tertinggi (The Highest Safety Standard).
 Menguasai pangsa pasar Indonesia di lintas komersil dan lintas penugasan.
 Mengelola bisnis perseroan sehingga memberikan kinerja keuangan yang terbaik
(Excellent Financial Performance) dengan berpedoman pada Good Cooporate
Governance dan sesuai standar internasional yang berlaku.
 Menjadi agen pembangunan nasional melalui pelayanan angkutan penyeberangan
dan pelayaran.
3. Strategi-strategi (Strategies)
Strategi adalah teknik atau cara-cara yang digunakan organisasi untuk mencapai
visi dan misi yang telah dirumuskan. Pada abad pertama Masehi, Frontinus
mendefinisikan strategi sebagai “segala sesuatu yang dicapai oleh komandan, baik itu
ditandai dengan pandangan ke depan, keuntungan perusahaan, atau resolusi”.
Selanjutnya, Graham Hubbart dan Paul Beamish (2001;3) mengatakan kalau Strategy as
Those decisions that have hight medium range –term to long term impact on the activities
of the organization, including the analysis leading to the resources and implementation of
those decisions, to create value for key stakeholders and to outperform competitors.
Maksudnya (terjemahan bebas), strategi adalah sebagai suatu keputusan yang memiliki
dampak jangka menengah dan panjang terhadap seluruh aktivitas organisasi meliputi
analisis kepastian sumber-sumber daya dan implementasi keputusan yang dibuat untuk
menciptakan nilai bagi stakeholder utama dan persaingan yang melebihi pesaing. Jadi,
penggunaan strategi yang unggul, diharapkan organisasi dapat menciptakan produk dan
jasa yang unggul serta sesuai dengan visi dan misi yang diemban, yang dapat
memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dan juga dapat memenangkan
persaingan.
4. Prinsip-prinsip (Princilples)
Prinsip adalah kaidah-kaidah dan nilai-nilai tentang perilaku, moral dan etika yang
ditetapkan organisasi sehingga diharapkan dapat membentuk budaya organisasi yang
mendukung pencapaian visi.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
10
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~10~
http://www.mercubuana.ac.id
Contoh Prinsip-prinsip PT Indonesia Ferry (Persero) adalah Safety, Trust, and
Economy. Dengan Motto: “we bridge the nation” dan “Bangga Menyatukan
Nusantara”
5. Klien/Pelanggan/Pengguna (Clients/Customers/Users)
Klien adalah individu atau kelompok individu yang meminta dan menggunakan produk
dan jasa yang disediakan organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi siapa
sebenarnya kliennya/pelanggan/pengguna yang berkepentingan terhadap output yang
dihasilkan.
Jika
organisasi
tidak
mempunyai
dan
tidak
mengetahui
klien/pelanggan/pengguna, bagaimana output bisa dijual dan disampaikan dengan
baik.
6. Pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders)
Pihak-pihak yang berkepentingan adalah individu atau kelompok individu tertentu
yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Stakehoder ini terdiri dari
stakeholder
internal
(manajemen
dan
karyawan)
dan
eksternal
(pemasok,
masyarakat, rekanan, investor, kreditor, konsultan dan sebagainya)
7. Tujuan (Goals)
Tujuan adalah suatu kondisi tertentu yang direncanakan organisasi bisa dicapai dalam
kurun waktu satu sampai tiga tahun. Pencapaian tujuan ini membantu organisasi
mencapai misi dan menggerakkannya pada visi yang telah ditetapkan.
8. Sasaran (Objectives)
Sasaran adalah pernyataan spesifik yang mendeskripsikan tentang apa yang akan di
capai organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran harus dinyatakan secara
operasional, jelas dan terperinci mengenai segala apa yang ditargetkan untuk bisa
dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Syarat-syarat sebuah sasaran antara lain
specific, measurable, attainable/achievable, realistic, and timebound (SMART).
9. Produk (Products) dan/atau Jasa (Services)
Produk merupakan sejumlah output yang berwujud (tangible) yang dihasilkan
organisasi. Jasa merupakan sejumlah output yang tidak tidak berwujud (intangible)
yang dihasilkan organisasi. Organisasi mencapai sasaran dengan melalui penciptaan
produk dan atau jasa. Produk dan jasa ini digunakan untuk melayani para
pelanggan/pengguna/klien sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dansasaran
organisasi.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
11
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~11~
http://www.mercubuana.ac.id
10. Roles, Responsibilities and Skills.
Roles merupakan posisi-posisi tertentu dalam organisasi yang diberikan kepada
seseorang atau kelompok orang sehingga mereka mempunyai wewenang yang
melekat daam posisi tersebut. Responsibility merupakan hasil dan kewajiban yang
harus dicapai oleh orang atau kelompok orang dalam organisasi. Skills adalah sifat
atau pengetahuan internal yang dimilikioleh seseorang atau kelompok orang dalam
menjalankan roles dan memenuhi responsibilities sebagaimana ditetapkan.
3.1.
Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik
Dalam prakteknya, definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah
organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Seperti telah disinggung sebelumnya, di
Indonesia jenis organisasi sektor publik yang dikenal antara lain:
a. Organisasi Pemerintah Pusat
b. Organisasi Pemerintah Daerah
c. Organisasi Partai Politik
d. Organisasi LSM
e. Organisasi Yayasan
f. Organisasi Pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi
g. Organisasi Tempat Peribadatan seperti masjid, Gereja, Wihara, Pura.
3.2.
Tipe Barang dan Pelayanan
Pembahasan batas antara sektor publik dan sektor swasta tidak akan pernah ada
habisnya, terlalu sulit untuk menarik garis lurus yang dapat memisahkan secara tegas
area sektor publik dan area sektor swasta. Salah satu cara yang dapat membedakan
kedua area tersebut adalah dengan berpedoman pada kategorisasi tipe barang atau
pelayanan, yaitu pure public goods, quasi public goods, quasi private goods dan pure
private goods. (Mohamad Mahsun, 2012).
1. Pure Public Goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang
manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara
bersama-sama. Barang ini apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan
mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Pure public goods harus
disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota
masyarakat sehingga dapat dikonsumsi tanpa mengurangi tersedianya bagi orang
lain. Pure public goods dalam pengertian ini termasuk layanan atau jasa yang
diberikan untuk kepentingan masyarakat luas. Ada 4 (empat) ciri utama pure public
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
12
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~12~
http://www.mercubuana.ac.id
goods, yaitu: (a) Non-rivalry in consumtion, pure public goods merupakan
konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing dalam mengkonsumsinya. (b)
Non-exclusive, penawaran atas pure public goods tidak hanya diperuntukkan bagi
seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang ekslusif antar
orang
dalam
masyarakat,
semua
mempunyai
hak
yang
sama
dalam
mengkonsumsinya. (c) Low Excludability, penyedia atau produsen suatu barang
atau pelayanan tidak bisa menghalangi (atau penggecualian) orang lain untuk
menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang-barang tersebut. (d) Low
Competitive, antar penyedia pure public goods tidak saling bersaing secara ketat.
Hal inni karena keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang
sama.
Maka dari itu, keberadaan pure public goods ini membutuhkan pengawasan dan
pengaturan, maka pemerintah harus dapat mengelola dengan baik sehingga
pendistribusian dan pengalokasiannya bisa adil dan merata. Contoh pure public
goods tersebut antara lain layanan keamanan, ketentraman, dan keadilan.
Pemerintah sebagai pemegang otoritas harus mengatur pure public goods ini
dengan fasilitas-fasilitas tertentu, misalkan pertahanan nasional (national defence),
satuan kepolisian (police force), layanan pemadam kebakaran (fire service), serta
layanan peradilan (judges). Pure public goods ini harus dibiayai oleh sektor publik,
misalnya dari pajak.
2. Quasi Public Goods. Quasi public goods adalah barang-barang atau jasa-jasa
kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmatioleh
seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan
mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang atau jasa ini
sebetulnya mempunyai daya saing tinggi, tetapi non excludable, artinya penyedia
atau produsen suatu barang atau pelayanan ini tidak bisa menghalangi (atau
mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari
barang tersebut meskipun konsumsi seseorang akan mengurangi keberadaan atau
jasa tersebut. Quasi public goods sering disebut dengan istilah common pool goods.
Contoh Quasi public goods adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian
pencemaran dan ekstrasi tanah. Quasi public goods sebagian besar dibiayai sektor
publik dan sebagian oleh sektor swasta.
3. Quasi Private Goods. Quasi Private Goods adalah barang-barang atau jasa
kebutuhan masyarakat yang mana manfaat atau jasa tersebut hanya dinikmati
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
13
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~13~
http://www.mercubuana.ac.id
secara individual oleh yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa
tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Setiap konsumen yang
menggunakan harus membayar. Quasi Private Goods bersifat excludable, tetapi
daya saingnya rendah. Artinya penyedia atau produsen suatu barang atau
pelayanan bisa menghalangi (mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau
memperolah manfaat dari barang tersebut walaupun sebetulnya jika seseorang
menggunakan suatu barang atau pelayanan tersebut tidak dapat mengurangi
ketersediaannya bagi orang lain. Quasi Private Goods sering disebut dengan istilah
tool goods. Contoh Quasi Private Goods adalah pelayanan jalan tol, tenaga listrik.
Biaya untuk pengadaan barang atau jasa layanan ini cukup besar sehingga tidak
banyak memicu produsen berkompetisi. Dalam beberapa kasus, sektor publik
melakukan investasi yang diperlukan, kemudian sektor swasta menjalankannya
dengan menggunakan biaya pada pemakai (sering disebut dengan istilah BuildOperate-Transfer/OT). Biaya Quasi Private Goods adalah dari sektor publik dan
swasta.
4. Pure Private Goods. Pure Private Goods adalah barang-barang atau jasa
kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasas tersebut hanya
dinikmati secara individual oleh yang membelinya dan yang tidak membelinya tidak
dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Terdapat 4 (empat) ciri utama barang
privat, yaitu; (a) Rivalry in Consumtion. Barang privat bukan merupakan konsumsi
umum sehingga terdapat persaingan antar pengguna dalam mengkonsumsinya
(Rivalry in consumtion). Ketersediaan barang privat yang tidak sama baik dalam
jumlah maupun kualitas mengakibatkan para konsumen saling bersaing untuk bisa
mendapatkan jumlah dan kualitas yang baik. (b) Exclusive. Penawaran
atas
barang privat hanya diperuntukkan bagi seseorang yang mampu menggantikan nilai
barang yang disediakan tersebut (bersifat eksklusif). Sementara seseorang yang
tidak memiliki sumber daya yang cukup, tidak bisa mengkonsumsinya. (c)
Excludable. Penyedia atau produsen suatu barang atau pelayanan bisa
menghalangi
(ayau
mengecualikan)
orang
lain
untuk
menggunakan
atau
memperoleh manfaat dari barang tersebut. (d) High Competitive. Antar penyedia
(produsen) barang privat saling bersaing secara ketat. Akhirnya barang privat yang
tersedia di pasar sangat beraneka ragam baik jumlah maupun kualitasnya.
Mekanisme pasar akan menentukan sipa produsen yang dapat memenangkan
kompetisi. Keberadaan barang-barang privat diserahkan kepada mekanisme pasar.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
14
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~14~
http://www.mercubuana.ac.id
Pemerintah tidak banyak mengatur dan mengendalikan pemerataan barang privat
ini. Contoh barang-barang privat adalah makanan, pakaian, hiburan, peralatan, dan
sebagainya. Biaya pure privat goods berasal dari sektor swasta.
3.3.
Keunikan Akuntansi Sektor Publik
Freeman, RJ. et. al, (2011;2), menyebutkan beberapa keunikan karakteristik dan tipe
organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit seperti berikut:

Beroperasi dengan tujuan tidak mengejar laba/profit, dan kebanyakan perusahaan
atau organisasi ini dibebaskan dari pajak pendapatan, sehingga demikian juga
terdapat
praktik
khusus
akuntansi
bisnisnya
termasuk
akuntansi
pajak
pendapatannya.

Dimiliki secara kolektif oleh publik (para konstituen/pemilih), maka dari itu kepemilikan
atas sumber daya tidak dicerminkan dalam bentuk saham yang diperjual belikan.
Penduduk yang tidak puas dengan pelayanan pemerintah daerahnya dapat
menyuarakan ketidakpuasannya kepada DPR setempat.

Kontribusi sumber-sumber keuangan bagi organisasi tidak bersumber secara
langsung atau secara proporsional dari bagian jasa yang mereka sediakan.
Contohnya, pembayar pajak bumi dan bangunan yang digunakan untuk membiayai
sekolah-sekolah negeri, walaupun mereka tidak mempunyai anak yang sekolah di
sekolah negeri tersebut.

Keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan operasional utama yang dibuat harus
mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui penghitungan
suara mayoritas (majority vote) dari para anggotanya yang memiliki beragam latar
belakang pendidikan, filosofi, kapabilitas, dan kepentingan.

Keputusan biasanya harus dibuat dalam kondisi (in the sunshine) – rapat terbuka
untuk
masyarakat yang dihadiri oleh awak mass media, dan dilaporkan secara
terbuka kepada masyarakat.
Selanjutnya, Freeman, RJ, et al, (2011) menyebutkan bahwa organisasi pemerintahan
dan organisasi tidak berorientasi laba, memiliki kesamaan dengan organisasi yang
berorientasi laba dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Kedua jenis organisasi ini merupakan bagian integral dari suatu sistem ekonomi dan
menggunakan uang, modal, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya.
2. Keduanya memperoleh dan merubah sumber daya yang terbatas menjadi barangbarang dan jasa-jasa.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
15
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~15~
http://www.mercubuana.ac.id
3. Agar dapat hidup, keduanya membutuhkan sistem informasi, seperti sistem informasi
yang baik untuk menjamin agar para manajer, pihak pemerintah, dan pihak lain yang
berkepentingan secara tepat waktu dapat membuat perencanaan, pengarahan,
pengendalian, dan pengevaluasian terhadap sumber-sumber daya yang digunakan,
pemakaian sumber-sumber dan keseimbangan terhadap keterbatasan sumbersumber tersebut.
4. Pentingnya Analisis biaya dan pengendalian lainnya dan teknik-teknik evaluasi agar
menjamin bahwa sumber daya dimanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien.
5. Dalam beberapa kasus, keduanya memproduksi produk yang sama, misalnya
menyediakan jasa transportasi, jasa kelistrikan dan jasa kebersihan.
3.4.
Komparasi Sektor Publik VS Sektor Publik
Mardiasmo (2009), menyebutkan beberapa perbedaan sektor publik dan sektor swasta,
seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Perbedaan Sektor Publik dan sektor swasta
Perbedaan
Sektor Publik
Tujuan Organisasi
NonProfit Motive
Sumber Pendanaan
Pajak,
Sektor Swasta
Profit Motive
retribusi,
utang, Pembiayaan internal: modal
obligasi pemerintah, lana sendiri,
BUMN/BUMD,
laba
ditahan,
penjualan penjualan aktiva.
aset negara, dsb
Pembiayaan eksternal: utang
bank,
obligasi,
penerbitan
saham.
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
kepada
Pertanggungjawaban kepada
masyarakat pemegang
(publik) dan parlemen
Struktur Organisasi
Karakteristik
Birokratis,
kaku,
saham
dan
kreditur.
dan Fleksibel:
datar,
hierarkis.
lintas fungsional, dsb.
Terbuka untuk publik.
Tertutup untuk publik.
Cash accounting
Acrual accounting
piramid,
Anggaran
Sistem Akuntansi
Sumber: Mardiasmo, (2009)
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
16
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~16~
http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR PUSTAKA
1. Mc Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. (PSASP).
Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
2. Mahsun, Mohamad. 20012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama
Cetakan Ketiga, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
3. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta.
4. Nordiawan, Deddi.
2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat,
Jakarta.
5. Wolk, Tearney, and Dodd. 2001. Theory Accounting. A Conceptual And
Institutional Approach. South-Western College Publishing. Thomson Learning.
United States of America.
2016
Pengantar Akuntansi / Modul 2/ Pusat Bahan Ajar dan e-Learning
17
Definisi ASP, ASP versus Akuntansi Pemerintahan,
Ruang Lingkup ASP lain
Siti Choiriah, SE, MM
~17~
http://www.mercubuana.ac.id