HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Dosen Pengajar:
(Nama Dosen)
(Nama Dosen)
Oleh:
(Nama)
(NPM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2021
TEORI-TEORI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
A. Kebijakan Liberalisasi Perdagangan (Trade Liberalization)
Caroline Banton menjelaskan bahwa Trade Liberalization sebagai “the removal or
reduction of restrictions or barriers on the free exchange of goods between nations. These
barriers include tariffs, such as duties and surcharges, and nontariff barriers, such as
licensing rules and quotas” yang berarti bahwa Liberalisasi Perdagangan merupakan suatu
pengurangan atau pencabutan terhadap larangan atau penghalang dalam pertukaran bebas
barang dan jasa antar negara, yang mana halangan yang dimaksud adalah pajak masuk barang
serta lisensi dan juga kuota.1
Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan teorinya berkaitan dengan Trade
Liberalization, diantaranya adalah:
1. Adam Smith  Absolut Advantage Theory
Dalam sebuah bukunya yang berjudul “The Wealth of Nations”, Adam Smith yang
merupakan seorang ekonom terkemuka dari tanah Britania Raya mengemukakan suatu
teori yang disebut sebagai Absolute Advantage Theory atau Teori Keunggulan Absolut.
Teori ini menyatakan bahwa keunggulan dari suatu entitas dalam suatu sistem perdagangan
adalah ketika dapat memproduksi dalam jumlah yang lebih besar dengan faktor produksi
atau input produksi yang lebih mudah dijangkau dan biaya produksi yang lebih kecil.2
Adapun di dalam bukunya Adam Smith memaparkan sebuah contoh mengenai
bagaimana pertukaran barang antara penjahit, pembuat sepatu, dan juga seorang petani.
Smith kemudian menjelaskan bahwasanya apabila ada suatu negara luar yang dapat
menjual suatu komoditas kepada negara kita dengan harga lebih murah dibandingkan jika
kita memproduksi sendiri, maka lebih baik untuk membeli komoditas tersebut dari luar dan
mengedepankan produksi terhadap komoditas yang memang menjadi keunggulan negara.
2. David Ricardo  Comparative Advantage Theory
Berbeda dengan konsep dari keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif
memberikan skenario terburuk apabila membandingkan suatu negara dengan negara lain
1
Caroline Banton, Investopedia, “Trade Liberalization”, https://www.investopedia.com/terms/t/tradeliberalization.asp, 2021, Diakses pada 11 September 2021.
2
Peter Van den Bossche, The Law and Policy of The World Trade Organization: Text, Case, and Materials”, (New
York: Cambridge University Press), 2005, hlm. 19.
dan salah satu dari negara tersebut tidak unggul dalam komoditas apapun. Namun yang
digaris bawahi oleh David Ricardo adalah opportunity cost yang dikeluarkan dalam
memproduksi dan memperdagangkan suatu komoditas.3
David Ricardo memaparkan bahwasanya meskipun diantara dua negara tidak terdapat
suatu keseimbangan produksi komoditas, dalam hal ini misalnya negara A lebih superior
dibandingkan negara B dalam produksi komoditas mesin dan juga roti, maka tidak serta
merta perdagangan antar kedua negara tersebut akan berhenti. Menurut David Ricardo,
apabila terjadi hal yang demikian maka terdapat perbandingan mengenai komoditas apa
yang lebih baik untuk diproduksi.
David Ricardo menjelaskan contohnya dengan memberikan gambaran bahwasanya
apabila negara A memproduksi mesin dan roti lebih baik dari negara B, maka negara A
lebih baik untuk memfokuskan produksinya ke komoditas yang lebih menguntungkan
baginya dan tetap membeli komoditas yang lainnya ke negara B untuk mendapatkan
efisiensi produksi.
3. Hecksher – Ohlin
Sebagai bentuk pengembangan dari teori klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo,
seorang ekonom Swedia bernama Eli Hecksher dan Berthil Ohlin mengemukakan sebuah
model yang menyatakan bahwa arus ekspor-impor dalam perdagangan internasional
ditentukan melalui seberapa mudah suatu negara memproduksi suatu komoditas dengan
keterjangkauan terhadap faktor produksi dan tinggi-rendahnya suatu biaya produksi.
Negara dengan faktor produksi yang lebih besar (lebih mudah dijangkau) dengan biaya
produksi yang lebih rendah akan cenderung melakukan ekspor terhadap komoditas
tertentu, dan sebaliknya negara dengan faktor produksi yang lebih langka dengan biaya
produksi yang lebih tinggi akan cenderung melakukan impor, karena akan jauh lebih
mudah dan efisien melakukan impor daripada memproduksi sendiri dengan jumlah
komoditas yang lebih kecil.4
3
4
Ibid, hlm. 20.
Ibid
B. Kebijakan Proteksionisme (Protectionist Trade Policies)
Kebijakan proteksionisme adalah gagasan dimana negara-negara mengeluarkan kebijakan
untuk melindungi produk buatan dalam negeri dari kompetisi dengan produk asing, dengan
penerapan tarif, kuota impor dan pembatasan-pembatasan lainnya. Ada beberapa alasan
mengenai mengapa suatu negara menerapkan kebijakan proteksionisme, salah satunya adalah
untuk melindungi industry dan tenaga kerja dalam negeri yang mungkin akan tergusur dengan
masuknya komoditas asing dengan kualitas lebih baik dan harga murah secara massif. Selain
itu, alasan berikutnya adalah untuk melindungi industri-industri baru dalam suatu negara.
Pendapat ini telah dikemukakan oleh beberapa tokoh diantaranya Alexander Hamilton pada
tahun 1791, Friedrich List pada tahun 1841, dan John Stuart Mill pada tahun 1848. Industriindustri manufaktur di Amerika Serikat dan Jerman dilindungi dari kompetisi impor
berdasarkan pada pendapat ini.5
Namun demikian, perlindungan terhadap industry baru dari kompetisi impor tidak serta
merta menyelesaikan permasalahan dan menjadi jalan keluar. Lebih jauh, kebijakan mengenai
keberhasilan dari perlindungan terhadap industry baru sangat bergantung terhadap penilaian
mengenai industry mana yang dapat menjadi kompetitif.
Dengan penerapan kebijakan proteksionisme, seringkali membuat investor menjadi enggan
untuk masuk ke dalam pasar domestic, lebih jauh hal ini juga dapat membuat suatu negara
menjadi “terisolir”. Penerapan kebijakan proteksionisme juga tidak selalu bersifat pasti dan
menguntungkan, karena kembali lagi apabila kita menetapkan tolak ukur seperti absolute dan
comparative advantage, tidak semua negara dapat dengan mudah menjangkau faktor produksi
dan memiliki efisiensi biaya produksi, kebijakan proteksionis yang awalnya dibentuk untuk
mengembangkan ekonomi, malah justru menghambat perkembangan perdagangan dan
ekonomi domestik secara menyeluruh.
5
Ibid, hlm. 26.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Bossche, P. V. (2005). The Law and Policy of The World Trade Organizatition: Text, Case, and Materials.
New York: Cambridge Press.
Website:
Banton, C. (2021). Investopedia. Retrieved from Investopedia:
https://www.investopedia.com/terms/t/trade-liberalization.asp,