Jaminan Keselamatan
Dosen: Drs. Jasman, M.Kes
Mata Kuliah: k3 dan hukum ketenagakerjaan
Kode Seksi: 202010720097
Disusun Oleh:
MUHAMMAD FARHAN ROMADHAN
NIM: 20072039
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020-2021
Soal
1. Apa maksud dan tujuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Bagaimana Tata Cara dalam Pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan
Kesehatan Kerja misalnya pengusaha tidak menyediakan alat
keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan
kemampuan fisik pekerja?
4. Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan
keselamatan dan kesehatan kerja?
Jawab
1. Menurut PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jaminan
kecelakaan kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
kerja.
2. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS
Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada
BPJS Keteneagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak
terjadinya kecelakaan
a) Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh
dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan
kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan
tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan
menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan
kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.
b) Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan
permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
 Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
 Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form
BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c
 Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi
pengangkutan
3. Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1
tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas
juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang
tersebut.
4. Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai
berikut :
 Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai
pengawas atau ahli keselamatan kerja
 Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
 Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan yang diwajibkan
 Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat
keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
 Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat
keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan
diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal
khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batasbatas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.