PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
Jl.PanglimaPolem No. 18 Telp. 0721-772924 Fax. 0721-701387
Bandar Lampung – 35152Website :www.smalan.sch.id
Email :sman9bdl@yahoo.co.id
PERJANJIAN KERJASAMA
SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
DENGAN
POKJA ASPIRASI SEKOLAH RAMAH ANAK
NOMOR
: 421.3/
/V.01/SMAN9/2021
NOMOR : 07/ASPIRASI/I/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK
DI PROPINSI LAMPUNG
Pada hari ini, Sabtu.Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Drs. H. SUHARTO, M.Pd
Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kepala SMA Negeri 9 Bandar
Lampung,
yang
berkedudukan
di
Jl.Panglima Polem No. 18 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BEKTI PRASTYANI, SPd
Ketua Umum, dalam hal ini bertindak dan
atas nama Pokja ASPIRASI Sekolah Ramah
Anak yang berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat,
Selanjutnya
disebut
sebagai
PIHAK
KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, sepakat untuk menyusun perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan
Program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Lampung sebagai berikut:
Pasal 1
TUJUAN
Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah terlaksananya upaya percepatan
pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Propinsi Lampung, sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK
Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja adalah Penyelenggaraan Program Sekolah
Ramah Anak, meliputi:
1. Sosialisasi dan pembuatan panduan kebijakan Sekolah Ramah Anak
pada semua jenjang Sekolah;
2. Penyelenggaran pelatihan Konvensi Hak Anak bagi seluruh tenaga
pendidik dan kependidikan pada semua jenjang Sekolah;
3. Penyelenggaraan pelatihan dan pembuatan modul Disiplin Positif Satuan
Pendidikan Ramah Anak bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan
pada semua jenjang Sekolah;
4. Penyelenggaran Pendidikan Inklusif di semua jenjang Sekolah;
5. Penguatan Parenting dan POTLUCK (Paguyuban Orang Tua Kelas Untuk
Anak Cerdas Berkarakter) di semua jenjang Sekolah;
6. Pengembangan media informasi dan edukasi Sekolah Ramah Anak;
7. Penguatan data dalam perencanaan dan implementasi program Sekolah
Ramah Anak;
8. Mendorong Kantor Kementrian Agama di Kabupaten/Kota untuk meng
SK kan seluruh Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Ramah Anak;
9. Mendorong Satuan Pendidikan Ramah Anak dalam pemasangan papan
SRA di semua jejang Sekolah sebagai tanda MoU;
10. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring dan evaluasi
bersama pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak.
Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Memfasilitasi penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
b. Menginstruksikan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak ke
semua Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyiapkan materi dan narasumber dalam penyelenggaraan program
Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
b. Menyiapkan tenaga pendamping teknis dalam penyelenggaraan
program Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
Pasal 4
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
JANGKA WAKTU
1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
sejak ditandatangani PARA PHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai
kesepakatan PARA PIHAK;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud sebagaimana pada ayat (2),
pihak yang mengusulkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI
1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerjasama
ini setiap 6 (enam) bulan sekali;
2. Masing-masing pihak membuat dan menyampaikan laporan hasil
monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pihak lainnya.
Pasal 7
LAIN-LAIN
1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya
apabila terjadi:
a. Perubahan ketentuan Perundang-undangan dan/atau perubahan
kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya
Perjanjian Kerjasama ini;
b. Keadaan kahar (Force Majeure) antara lain berupa bencana alam dan
keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan.
Pasal 8
ADDENDUM
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian
Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang
dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 9
PENUTUP
Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai
cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama, satu untuk PIHAK KESATU dan satu untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA
KEPALA
SMAN 9 BANDAR LAMPUNG
PIHAK KEDUA
KETUA UMUM ASPIRASI
Drs. H. SUHARTO, M.Pd
BEKTI PRASTYANI, S.Pd
NIP. 19671220 199303 1 003