PERATURAN K-3
PERTAMBANGAN UMUM
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERBAPABUM
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PABUM
2011
1
DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 :
A. UNDANG – UNDANG
NO.11 TH 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan
UU NO.4 TAHUN 2009 TENTANG MINERBA
NO. 1 TH 1970 tentang Keselamatan Kerja
NO. 32 TH 2002 tentang Pemerintahan Daerah
B. PERATURAN PEMERINTAH
 NO.32 TH 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Th 1967
 NO.19 TH 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3
Pertambangan Umum
 NO.37 TH 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
di Bidang Pertambangan Kepada Pemda Tk I
 NO.25 TH 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom
 NO.75 TH 2001 tentang Perubahan kedua Atas PP No 32 Th 1969
tentang Pelaksanaan UU No 11 Th 1967
2
DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 :
Lanjutan
C. KEPUTUSAN MENTERI
NO.1256.K/03/M.PE/1991 ttg Juknis Pelaksanaan
Pengawasan Bahan Galian Golongan C
NO.2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi
Tambang (PIT) Bidang Pertambangan Umum
NO.555.K/26/M.P3/1995 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
NO.1453.K/29/MEM/2000 Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Umum
3
UU NO. 11 TH 1967
Pasal 29 (1)
Tata Usaha, Pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan
pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 29 (2)
Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama
meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan
lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan
umum.
4
UU NO. 1 TH 1970
bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup
dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin
pula keselamatannya;
bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara
aman dan effisien;
bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang
yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang
sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan
teknologi.
5
UU NO.1 TH 1970, Lanjutan
Pasal 8
1. Pemeriksaan Kesehatan, akan dilakukan pada
karyawan yang baru diterima/dipindahkan
2. Berkala pada Dokter yang ditunjuk Pengusaha
3. Ditetapkan dengan peraturan perundangan
Pasal 9
Wajib Menunjukan & Menjelaskan:
• Kondisi dan bahaya
• Semua alat-alat pelindung
• APD bagi pekerja itu sendiri
• Cara-cara & sikap aman
6
UU NO.1 TH 1970, Lanjutan
Pasal 12 ; Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
• Memberi Keterangan yg benar
• Memakai & Mentaati Semua Syarat K3
• Memenuhi & Mentaati Semua Syarat K3
• Meminta Semua Semua Syarat K3 Dilaksanakan
• Menyatakan Keberatan Kerja apabila;
Syarat K3 & APD diragukan, kecuali Hal Khusus
Oleh Pengawas, & Dapat dipertanggung jawabkan
Pasal 13 Kewajiban Bila Masuk Tempat Kerja ;
Wajib mentaati semua petunjuk K2 &
memakai APD yang diwajibkan
7
UU NO.1 TH 1970, Lanjutan
Pasal 14 Kewajiban Pengurus
Menempatkan : Syarat Keselamatan, UU No.1 th 1970
serta Peraturan Pelaksanaan yang
Berlaku, pada Tempat yang Strategis
Memasang
: Gambar K2 dan bahan pembinaan,
pada Tempat yang Strategis
Menyediakan : APD bagi karyawan & Tamu disertai
petunjuk yang diperlukan
Sesuai Petunjuk
Pengawas/Ahli
Keselamatan Kerja
8
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -1
Pasal 1 ayat (6)
“KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung
jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan
perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha
pertambangan di wilayah yg menjadi tanggung jawabnya.”
Pasal 4 ayat (7)
“Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha
pertambangan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk
tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut.”
9
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 - 2
Pasal 5 ayat (1)
“Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru dapat
dimulai setelah pemegang Kuasa Pertambangan
memiliki KTT.”
Pasal 5 ayat (2)
“Pengusaha wajib menunjuk KTT dan mendapat
pengesahan
Kepala
Pelaksana
Inspeksi
Tambang.”
10
KEPMEN
NO:2555.K/20.1/M.PE/1993 - 1
Pasal 3;
PIT Menegakkan Peraturan Perundang-undangan
K3 & Lingkungan Pertambangan Umum
Pasal 4; Fungsi PIT
• Pemeriksaan/Inspeksi, Pengujian, dan Pembinaan
• Penyelidikan Kecelakaan/Kejadian berbahaya &
Pencemaran/Perusakan Lingkungan
• Perintah, Larangan, & Petunjuk
• Laporan dan Membuat Berita Acara
11
KEPMEN
NO:2555.K/20.1/M.PE/1993 - 2
Pasal 6; Wewenang
• Memasuki Tempat Kegiatan Pertambangan setiap Saat
• Meminta bantuan Pemda atau Instansi Pemerintah yg
berkaitan
Pasal 7; Wewenang
• PIT Menghentikan/menutup sementara sebagian atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Umum
• KIT Menghentikan/menutup tetap sebagian atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Umum
12
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -3
Pasal 4) ; Pengusaha
• Memberitahukan ke KAPIT sebelum Kegiatan Usaha
Pertambangan baru, dimulai
• Menyediakan segala peralatan perlengkapan, APD,
fasilitas, dan biaya untuk peraturan ini
• Menyediakan Cuma-Cuma APD yg sesuai bagi karyawan
& orang yg memasuki tempat kerja
• Menyediakan Akomodasi yg patut untuk PIT selama
tugas
• Membantu sepenuhnya kepada PIT yg dlm tugas
13
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -4
Pasal 11 ; Pengawas Operasional
 KTT dibantu oleh petugas yg bertanggung jawab
 KTT dpt menunjuk/mengangkat petugas tsb apabila
pengusaha blm mengangkat
 Petugas tsb adalah Pengawas operasional & Teknis
bertanggung jawab ke KTT
Pasal 12 ; Kewajiban Pengawas Operasional
Pasal 13 ; Kewajiban Pengawas Teknis
14
ORGANISASI MANAGEMEN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN
External & Internal Audit
Komite K3
Kepala Teknik Tambang
Pengawas
Teknis
Pengawas
Operasional
Manager K3
Program K3
NO
No
Manager K3
YES
Zero Accident
Zero Accident
Yes
15
PENGAWAS OPERASIONAL(12)

Bertanggung jawab atas keselamatan pekerja

Melaksanakan Inspeksi

Bertanggung jawab atas
keselamatan,Kesehatan dan Kesejahteraan
semua orang yg ditugaskan kepadanya

Membuat dan menandatangani laporan
16
PENGAWAS TEKNIS (13)

Bertanggungjawab untuk keselamatan
peralatan

Mengawasi dan memeriksa permesinan
dan perlistrikan

Merencanakan dan menjamin
dilaksanakannya pemeliharaan peralatan

Melaksanakan pengujian

Membuat laporan
17
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -5
Pasal 15 ;
• Pekerjaan Pertambangan dibagi atas bagian-bagian
• Ada orang yg bertanggung jawab pada tiap bagian
• Pengawasan & Pemeriksaan effektif
Konsep Area Owner Responsibility
Pasal 16 ;
KTT menetapkan bentuk dan waktu laporan
permesinan , kelistrikan, & peralatan
Standar Perusahaan
18
BUKU TAMBANG (20)

Ada pada setiap tambang yang ada KTT

Disyahkan oleh PIT

Diberi nomor

Media intraksi PIT dan KTT

Disimpan di kantor KTT

Duplikatnya di Kantor KAPIT
19
BAGIAN K3 (24)

Mengumpulkan data, menganalisis Kec.

Mengumpulkan data daerah yg berbahaya

Memberikan penerangan/Petunjuk K3

Membentuk dan melatih Tim Rescue

Menyusun statistik

Mengevaluasi K3
20
KOMITE K3 (25)

Melakukan pemeriksaan secara
bersama-sama

Mengatur inspeksi terpadu

Melakukan pertemuan
21
PERSYRATAN PEKERJA TAMBANG
Pasal 26
Sehat Jasmani & Rohani, dan Sesuai sifat pekerjaan
Pekerja Wanita tdk boleh di Underground
Tdk ditugaskan sendirian pd tempat terpencil/ada
bahaya tak terduga kecuali tersedia alat komunikasi
langsung dgn pekerja lain yg dekat
Dalam kondisi Sakit/tdk mampu kerja secara normal,
tdk boleh dipekerjakan
Dapat dikenakan sanksi
22
PENDIDIKAN & PELATIHAN (28 - 30)
 KTT wajib mengadakan diklat :
Pekerja Baru,
Pekerja Tugas Baru,
Penyegaran, dan
Diklat lain yg ditetapkan KAPIT
 Diklat diselenggarakan Sendiri atau Kerja Sama
dgn Instansi Pemerintah atau Badan Resmi lainnya.
 Setiap Program Diklat Tsb hrs mendapat
persetujuan dari KAPIT
23
PEKERJA TAMBANG (32)
Hak :

Pemeriksaan Kesehatan berkala (27)

Diklat (28-30)

Keberatan bekerja apabila tidak aman (32)
Kewajiban :

Mematuhi peraturan K3 & kerja sesuai SOP

Melaporkan penyimpangan pekerjaan/timbul
bahaya kepada Pengawas

Memakai dan merawat APD

Memberikan keterangan yg benar Kepada PIT
(32-6) dan (UU No. 1 th 1970)
24
PEKERJA TAMBANG (32)
Lanjutan….
 Memperhatikan
dan menjaga K2
dirinya serta orang lain
 Melaporkan
apabila ada kondisi
berbahaya yang tidak bisa diatasinya
 Melaporkan
kecelakaan/cidera
25
KECELAKAAN TAMBANG (39)

Benar terjadi

Cidera pekerja tambang atau orang
yang diberi izin

Akibat kegiatan usaha pertambangan

Pada Jam kerja

Dalam wilayah KP/KK
26
PENGGOLONGAN CIDERA (40)
1. Ringan (lebih 1 hari s.d. kurang 3 minggu)
2. Berat
 lebih 3 minggu
 Cacat tetap
 Cidera retak tulang ( lengan, kaki, kepala,
punggung, pinggul), pendarahan dalam/ pingsang
kurang oksigen, persendian lepas.
3. Mati
 Meninggal 24 jam atau kurang setelah terjadi
kecelakaan
27
KEJADIAN BERBAHAYA (44-45)

Mesin pengangkat roboh, terbalik, rusak
pada saat mengangkat

Tabung bertekanan meledak

Terjadi hubung pendek ,tegangan lebih
disebabkan kebakaran, peledakan yg
menyebabkan kegiatan terhenti lebih 24 jam

Kebocoran bahan berbahaya

Kendaraan pengangkut bahan berbahaya
terbalik, dll
28
PENYELIDIKAN KECELAKAAN &
KEJADIAN BERBAHAYA
(46)
TKP/TKK tdk boleh diubah dan
Peralatan yg terlibat tdk boleh diperbaiki,
kecuali untuk memberikan pertolongan.
Sangat perlu untuk kepentingan
pekerjaan, hanya dapat di ubah dengan
persetujuan KAPIT.
29
Statistik kecelakaan Tambang
(47)
 Tingkat
kekerapan Kecelakaan
(Frekuensi Rate) dlm 1.000.000 jam
 Tingkat
keparahan Kecelakaan
(severity rate) dlm 1.000.000 jam
 Dikirimkan
KTT ke KAPIT paling
lambat 1 bulan setelah tahun
kalender
30
KESEHATAN (48 – 51)

Ruang ganti pakaian dan tempat
membersihkan badan
(48)

Penyediaan Air untuk membersihkan badan,
Air minum cuma-cuma dlm jumlah cukup
selama jam kerja, Kebersihan Air inum dan
tempatnya
(49)

Jamban yg sesuai syarat kesehatan

Minum minuman beralkohol/memabukan
selama bekerja dilarang dan pekerja dibawah
pengaruh alkohol dilarang kerja
(51)
(50)
31
JEMBATAN KERJA (94)
 Lebar
 lebih
lebih dari 1 meter
1,5 meter di atas lantai
 Pagar/sandaran
 Bingkai
pengaman
 jalan
angkut terpisah dari jalan
pekerja
32
LAMPU PENERANGAN (100-101)

Tempat yg tdk mendapat cukup cahaya matahari

Lampu terbuka dilarang pd tempat yg terdapat bahan
mudah menyala atau terbakar, atau dpt tersentuh
oleh pekerja atau peralatan.

Lampu Darurat harus tersedia pada:
Ruang Permesinan; Tempat Pemuatan; Mulut
Lubang; Tempat Pembongkaran, dan sebagainya.

PIT dpt menetapkan tambahan lampu darurat pada
setiap tempat
33
TEMPAT KERJA (110)
 Bersih dan rapih
 Limbah padat atau cair tidak ditimbun
dalam jumlah besar
 Sampah/kain bekas mudah terbakar
dengan wadah kedap api & tertutup
 Bebas ceceran/bocoran zat cair mudah
menyala/terbakar
34
RUANG PENGISIAN BATERE (114)
 Ventilasi cukup
 Dilarang merokok/api terbuka
 Peralatan listrik di luar
 Daerah/ruang rawan kebakaran
35
Tabung Oksigen & Gas Mudah
Terbakar (116)
 Penyimpanan dalam posisi tegak dan
bebas dari sumber api
 Meter pengukur dan keran pengatur
bebas dari minyak/gemuk
 Pengangkutan, katup ditutup & tertutup
36
ESCAPE WAY/EMERGENCY EXIT
(121)
 Bebas rintangan
 Membuka keluar
 Tahan Api
 Tidak terbuka dari luar
 Dengan tanda yg mudah dilihat
37
BENGKEL PANDAI BESI (119)
 Jln. Masuk Tamda >60 meter
 Kipas Angin Masuk Tamda > 60 meter
 Dilengkapi pengisap udara dan Ventilasi
 Akhir gilir kerja diperiksa thd bara api
 Pelindung thd percikan api
38
PERBENGKELAN (159)
 Dioperasikan dan dirawat/dipelihara baik
 Kondisi bersih dan rapih
 Menjamin Keselamatan & Kesehatan
 Tidak Mengganggu/Mengotori
Lingkungan
39
PENCEGAHAN
KEBAKARAN/LEDAKAN (161)
 Penempatan bahan mudah terbakar, aman
 Zat cair mudah menyala maks. 20 liter dalam
wadah tahan api.
 Maksimum dlm bengkel hanya 10 bh wadah
 Pemisahan ruangan, thd pekerjaan berpotensi
kebakaran/ledakan
 Tersedia jalan menyelamatan diri yang bebas
rintangan
 Tersedia alat pemadam api
40
PERALATAN PENGAMAN (163)
 Bagian bergerak dari mesin & alat
transmisi
 Bagian berputar dari mesin
 Kacamata pengaman thd bunga api,
percikan logam, sinar las, dll
 Isyarat peringatan untuk mesin yg
hidup otomatis
 Sakelar darurat (emeregency stop)
41
MESIN GERINDA (165)
 Dilengkapi; cicin pengaman, tutup
pengaman, dan kaca perisai
 Ukuran & bentuk sesuai jenis
mesinnya
 Kecepatan putar batu gerinda tidak
lebih kecil dari putaran mesin.
 Kacamata pengaman.
42
IZIN KERJA PANAS
(HOT PERMIT) 167

Pengelasan/Pemotongan di tempat yg
kondisinya dpt timbul ledakan atau
kebakaran harus ada Izin dari KTT
atau Org yg ditunjuk

Izin berlaku pada hari diterbitkan

Pengawasan intensif
43
PENIMBUNAN BBC (221)

Penimbunan BBC yg terdiri dari satu tangki atau
sekumpulan tangki utk menimbun BBC mudah terbakar
dengan kapasitas 5000 s.d. 40.000 liter dan untuk BBC
mudah menyala kapasitas 1000 s.d. 10,000 liter tidak
perlu mendapat izin

Lebih dari 40.000 utk BBC mudah terbakar dan lebih dari
10,000 utk BBC mudah menyala harus mendapat izin
dari KAPIT

Tempat penimbunan BBC sebagaimana dimaksud
dalam pasal 221 harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan Kepmen ini
44
PERSYARATAN (223)
 Harus tersedia :
- Tanda larangan
- Lampu penerangan,FE, Penangkal petir
 Harus ada tanggul pengaman yang terbuat
dari beton atau timbunan tanah dan
tingginya harus dapat menampung :
- 1 tangki kap.maks + 20 cm
- Kumpulan tangki 1/2 + 20 cm
45
PERSYARATAN (223) Lanjutan

Jarak antara tangki sekurangkurangnya 10 meter

Pada dinding tangki harus tertulis :
Nomor, Kapasitas, dan jenis BBC

Pagar pengaman berjarak 5 meter
dari tanggul

Panel listrik dan pompa ditempatkan
di luar pagar pengaman
46
PENIMBUNAN BUKAN DALAM
TANGKI TETAP (224)

Apabila BBC ditimbun dalam drum atau wadah
lain yg sejenis dan mempunyai kapasitas
kurang dari 5,000 liter utk BBC mudah terbakar
dan kurang dari 1,000 liter utk BBC mudah
menyala maka lokasi penimbunan harus diberi
pagar pengaman di sekelilingnya dan dilengkap
dengan pintu berkunci
47
48
UU NO. 22 TH 1999
Pasal 7 (1)
KEWENANGAN DAERAH MENCAKUP KEWENANGAN
DALAM SELURUH BIDANG PEMERINTAHAN KECUALI
KEWENANGAN DALAM BIDANG POLITIK LUAR
NEGERI, PERTAHANAN KEAMANAN, PERADILAN,
MONETER DAN FISKAL, AGAMA, SERTA KEWENANGAN
BIDANG LAINNYA
49
PP NO. 32 TH 1969
BAB IX PENGAWASAN PERTAMBANGAN
Pasal 64 :
Tata Usaha, Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja,
dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dipusatkan pada
Departemen yg Membawahi Pertambangan
Pasal 65 :
Cara Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan
Pelaksanaan Usaha Pertambangan diatur dengan
Peraturan Pemerintah
50
PP NO. 19 TH 1973
Pertambangan penting bagi ekonomi nasional & pertahanan
negara. Sehingga perlu diatur lebih lanjut tentang pengawasan
K3 di bidang pertambangan umum sebagaimana disebutkan
dlm Psl 16 UU No.: 44 Prp. Th 1960 & Psl 29 UU No.: 11 Th
1967.
UU No.: 1 Th 1970 mengatur K2 secara umum termasuk bidang
pertambangan yg menjadi tugas dan tanggung jawab
Menakertransko
Untuk memperlancar usaha pertambangan yang merupakan
proses yang terus menerus, butuh peralatan khusus dan
menghadapi kemungkinan bahaya & kecelakaan yang begitu
besar dan khas. Maka perlu pengawasan K2 yg lebih effisien
dan effektif
Dep. Peretambangan punya Personil & Peralatan Khusus
untuk Pengawasan K3 Pertambangan
51
PP NO. 19 TH 1973 lanjutan
Pasal 1:
Pengaturan K2 Pertambangan dalam UU No. 44 Prp. Th
1960, UU No. 11 Th 1967, UU No. 1 Th 1970 dilakukan
Oleh Menteri Pertambangan
Pasal 2 :
Pengawasan K2 bidang Pertambangan oleh Menteri
Pertambangan berpedoman kepada UU No 1 Th 1970 serta
Peraturan Pelaksanaannya
Pasal 3:
Menteri Pertambangan mengangkat Pejabat Pengawas K2
Kerja sama dengan Pejabat K2 Depnakertransko
52
PP NO. 19 TH 1973 lanjutan
Pasal 4:
Menteri
Pertambangan
secara
berkala
melaporkan pelaksanaan Pengawasan dimaksud
Pasal 1, 2, & 3 kepada Menakertransko
Pasal 5 :
PP 19 Th 1973 tidak berlaku utk Ketel Uap
sebagaimana dimaksud Stoom Ordonantie 1930
( Sblt. 1930 Nomor 225).
53
PP NO. 75 TH 2001
Pasal 64 ;
1) Menteri Melakukan Pembinaan & Pengawasan
thd Penyelenggaraan Pertambangan yang
dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota
2) Pembinaan dlm ayat 1 meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan
supervisi
3) Pengawasan dlm ayat 1 meliputi Keselamatan
Pertambangan
54
MPR No. 341 Th 1930
Pasal 2 ayat 1:
“Jika pemegang Kuasa Pertambangan (KP) tidak
dpt memimpin atau mengawasi sendiri ditempat
pekerjaan tambangnya, maka dia diwajikan untuk
menunjuk seorang Kepala Teknik (KT) untuk
memimpin dan mengawasinya. Penunjukkan ini
harus dilakukan sebelum dimulainya pekerjaanpekerjaan tambang.”
55
MPR No. 341 Th 1930 lanjutan
Pasal 2 ayat 2 :
“Sebagai Kepala Teknik hanya dapat ditunjuk orangorang yang telah menunjukkan bukti-bukti kepada
Kepala Inspeksi Tambang (KIT) bahwa mereka mampu
untuk memangku jabatan tersebut. KIT memberikan
surat keterangan untuk kepentingan ini.”
Pasal 2 ayat 2 :
“Apabila Kepala Teknik berhalangan atau tidak ada di
tempat harus menunjuk pejabat yang akan bertindak
sebagai wakil sementara.”
56