PENGAWASAN K3 KESEHATAN KERJA
DAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PENGERTIAN SEHAT :
- kesejahteraan:
- badan,
- mental/psikologi
- sosial
(ekonomis dan produktif)
Kesehatan Kerja (ILO – WHO)
1. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan & kapasitas kerja
2. Pemeliharaan Lingkungan dan kondisi kerja  menekan
Kecelakaan Kerja
3. Pengembangan dan budaya kerja.
Kondisi kesehatan pekerja sangat berpengaruh
terhadap kualitas SDM, dan kelangsungan usaha
perusahaan
TEMPAT KERJA
RISIKO KESELAMATAN KERJA
/ CELAKA
PENDEKATAN
KESEHATAN KERJA
RISIKO KESEHATAN KERJA /
SAKIT
BAHAYA ?
RISIKO ?
Berbagai Faktor bahaya di Tempat Kerja
5
8
10
1
5.
2
Bahan Kimia
3
• Substitusi : bahan ,
proses
•Otomatisasi
•Isolasi sumber
kontaminan
•Segregasi / pemencilan
•Ventilasi :
Dilusi,
LEV
4
• Diklat
•Labelling
•MSDS
•Housekeeping
•Monitoring LK
•Pem. Kesehatan
•Rotasi pekerjaan
5
•Respirator :
Canister
Cartridge
•Brething App
•Mechanical; Filter
Resp.
•Sarung tangan
karet sintetis
•Goggles
Kesehatan Kerja
Work place
work
Worker
healthy
PRODUKTIVITAS
PEKERJA DAN PERUSAHAAN
Penyebab sakit
1. Manusia (host)
2. (Agent)
3. LIngkungan (Environment)
- Bahan kimia
- bising
- Peralatan mesin dll
- debu dll
UNSUR PRODUKTIVITAS KERJA
Manusia (host)
Beban Kerja (Agent)
Lingkungan Kerja
(Environment)
Program Kesehatan kerja  Pelayanan Kesehatan Kerja
Program / Upaya
AMAN,
SEHAT
PRODUKTIF
Perlindungan Kesehatan Kerja
Penyelenggaraan
PELAYANAN KESEHATAN
KERJA
- DIATUR
- DIBINA
- DIAWASI
Program Kegiatan Kesehatan Kerja dilakukan melalui
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
( Unit PKK)
PKK merupakan upaya/kegiatan kesehatan kerja yang mencakup :

1.
2.
3.
4.
Promotif
Prevetif
Curatif
Rehabilitatif
 dengan mempertimbangkan faktor2 bahaya yang ada di tempat
kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja.
16
1. Kesehatan meningkat
Peningkatan kapasitas
kerja
3.
Manfaat
2. Lingkungan kerja
terkendali
Upaya Kesehatan Kerja
3. Optimalisasi
beban kerja 
Peningkatan
Produktivitas
MASALAH
Pemahaman kurang tentang
KETENTUAN / NORMA KESEHATAN KERJA
Pelayanan K3
dan
hak dasar rendah
AHLI K3 UMUM
Pembinaan
Pengawasan
Kerugian
berbagai pihak
Beberapa Norma Kesehatan Kerja
1. UU No.13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
2. UU No. 1 tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
3. UU N0. 3 tahun 1969 ttg Higiene Perniagaan dan
Perkantoran
4. UU No.24 tahun 2011 ttg BPJS
5. PP.No.44 tahun 2015 ttg JKK-JKM
6. PP No.7 tahun 1973 ttg K3 Pestisida
7. Keppres No.22 tahun 1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena
Hubungan Kerja
Peraturan Menteri a.l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PMP No 7 tahun 1964
Permennakertranskop No.1 tahun 1976
Permenakertranskop No. 1 tahun 1979
Permenaker No.2 tahun 1980
Permenakertrans No.1 /Men/1981
Permenakertrans No.3 tahun 1982
Permenakertrans No 25/men/2008
Kepmenaker No.68/Men/2004
9.
10.
11.
12.
13.
Kepmenaker No.333/Men/1989
SE. Menteri Naker No. 01/Men/1979
SE. Dirjen Binawas No.SE.07/BW/1997
SE. Dirjen Binawas 86/BW/89
Dan lain lain.
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Menakertrans No. 3 /MEN/ 1982
- suatu lembaga K3 (di dlm / luar Persh)
- sarana melakukan perlindungan
- menjalankan upaya kesehatan kerja
- sifatnya wajib (Pasal 3 ayat (2) )
Unit Pelayanan Kesehatan Kerja (UPKK)
(di dalam Perusahaan)
TOP
MANAJEMEN
DIR A
DIR, B
DIR . C
DIR. D
PKK
Unit Pelayanan Kesehatan Kerja (UPKK)
(di luar Perusahaan)
…………………………..
DIR A
PKK
TOP
MANAJEMEN
DIR, B
DIR . C
DIR. D
Pelayanan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
Tujuan :
1. Memberikan bantuan terhadap tenaga
kerja dalam penyesuaian diri baik fisik
maupun mental terutama dalam penyesuaian
dengan pekerjaannya
2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap
gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerjanya
3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi
mental dan kemampuan fisik tenaga kerja
4. Memberikan pengobatan, perawatan dan
rehabilitasi terhadap tenaga kerja yang
menderita sakit.
FUNGSI PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Promotif
Preventif
Curatif
Rehabilitatif
Sebagai Sarana
Perlindungan
PROGRAM
Fungsi Utama
- Menekan gangguan
Kesehatan
- Menekan PAK
Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja (Ps.2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Px.Kesehatan (awal, berkala, khusus)
Bin & Was ttg Ergonomi
Bin dan Was ttg Lingkungan Kerja
Bin dan Was ttg Sanitair
Bin danWas Peralatan kesehatan
Pencegahan dan pengobatan Penyakit
Umum dan PAK
7.
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
8.
Diklat petugas PPPK
9.
Penasehatan (bangunan, APD, gizi)
10.
Membantu rehabilitasi
11.
Pengawasan thd TK cacat
12.
Memberikan laporan kpd Persh.
LANDASAN HUKUM PKK
1. UU No. I tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
2. Permen Nakertrans No.03/MEN/1982
(Pelayanan Kesehatan Kerja / PKK)
3. Kep.Dirjen Binwasnaker No.22 /2008
(Petunjuk Tehnis Pelaksanaan PKK)
.
4. Peraturan terkait
a. Permen Nakertranskop No.1 tahun 1976
(Kwajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan)
b. Permen Nakertranskop No.1 tahun 1979
(Kwajiban Latihan Hiperkes bagi Paramedis Perusahaan)
C. Permenaker No. 15 /Men/2008 tentang PPPK di
Tempat Kerja
Prinsip penyelenggaraan PKK.
1. Upaya/kegiatan kesehatan kerja menyeluruh
(promotif, preventif, curatif, rehabilitatif)
2. Struktur Organisasi
- Adanya Penanggung jawab (Dokter Pemeriksa)
- pelaksana dokter perusahaan, paramedis, ahli gizi dll.
3. Program / kegiatan berdasarkan risiko yg ada
4. Skala prioritas (tergantung kemampuan, masalah, kondisi
masyarakat)
5. Fokus kegiatan
- Pencegahan.PAK
- Peningkatan derajat kesehatan
- Peningkatan kapasitas kerja
6. Integrasi dengan program P2K3 dan P3K
7. Melibatkan unit kerja dan disiplin lainnya
8. Wajib menampaikan Laporan < 3 bulan
9. Mendapat Pengesahan dari Dinas Naker setempat.
Bentuk Penyelenggaraan PKK (Pasal 4 ayat.1)
1. Dilakukan sendiri di Perusahaan.
- klinik, rumah sakit
- wajib dng TK > 1000 / risiko tinggi
2. Bersama sama dengan Perusahaan.lain
(kawasan industri)
3. Kerjasama dng Pihak ketiga
- MOU/Kerjasama Pihak Ke-3
(Permennaker No.4/Men/1995)
Program/Upaya
Unit Pelayanan Kesehatan Kerja
PROMOTIF
PREVENTIF
• Pemeliharaan
kesehatan kerja
• Pembinaan
• Gerakan OR
• Tdk merokok
• Gizi seimbang
• Ergonomi
• Pengendalian
Lingk. Kerja
• Hygiene sanitasi
• Pemeriksaan
Kesehatan Kerja
• Imunisasi
• Penggunaan APD
• Rotasi Kerja
• Pengurangan
waktu kerja
KURATIF
• Pengobatan
• P3K
• Rawat jalan
• Rawat Inap
REHABILITATIF
• Alat bantu
dengar
• Protese
• Mutasi
• Kompensasi
Contoh2 Penyelenggaraan PKK
Penyediaan air minum
 Mencegah dehidrasi
 Menjaga kondisi
kesehatan
Penyediaan Wastafel dan sabun/hand soap
 Untuk cuci tangan dan muka pada
saat istirahat/mau makan/selesai
bekerja
 Mencegah keracunan makan
 Mencegah penularan penyakit
 Membersihkan kontaminasi bahan
kimia, debu, kotoran dll.
Penyediaan Kantin/ruang makan
 Menunjang kebutuhan gizi
seimbang
 Meningkatkan motivasi dan
gairah kerja
 Menjaga produktivitas
 Memelihara kesehatan
Penyediaan Fasilitas Olah raga/Rekreasi
 Menjaga kebugaran
 Meningkatkan motivasi dan
gairah kerja
 Mengurangi stress
 Memelihara kesehatan
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja:
• Sebelum bekerja untuk menentukan pekerjaan yang sesuai
• Secara berkala minimal 1 tahun sekali untuk memantau
kondisi kesehatan pekerja
PEMBINAAN DALAM
- Pencegahan
Kebakaran
- pence. Kecelakaan
- Peningkatan K3
- Pemberian PPPK
MEMENUHI DAN MENTAATI
PERSYARATAN K3
Cara mengangkat :
SIKAP DAN CARA KERJA YANG BAIK
CARA BERKOMPUTER YG BAIK
1. variasi dlm bekerja (20 – 20 – 20)
2. ambil nafas, jangan menahan
3. kedip mata dengan penuh & sering
4. periksa mata rutin
5. iluminasi yg sesuai
6. suhu 24 – 26 derajat, Rh 65-80%
Tidur/ Istirahat yang Cukup
PROGRAM REHABILITASI
20 Mei 2014
Prepared by Dewi S Soemarko & Astrid B Sulistomo
46
Permenkes No. 9 Th 2014 ttg KLINIK
 Syarat Klinik termasuk klinik di perusahaan:
 Administratif: Wajib mendapat Ijin/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
Kab/Kota
 Fasilitas: sesuai standar kesehatan & lingkungan
 Ketenagaan:
 Minimal memiliki 2 orang tenaga medis (dokter atau dokter gigi) dan
tenaga keperawatan
 Tenaga medis wajib memiliki STR dan SIP dari Dinkes
 Tenaga keperawatan wajib memiliki ijin dari Dinkes
 Catatan:
 Klinik di perusahaan sesuai persyaratan tsb di atas dpt menjadi pelengkap
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
 Pelayanan kesehatan kerja tidak harus memberikan pelayanan kuratif di
perusahaan
47
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
1. Tenaga kerja selalu berhadapan dengan potensi
bahaya di tempat kerja  kesehatan terganggu
2. Gangguan kesehatan dapat dicegah atau dikurangi
dengan upaya promotif dan preventif
3. Salah satu upaya preventif yang efektif adalah dengan
melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
49
Tujuan
1. Menilai kemampuan TK melaksanakan pekerjaan yang
dibebankan kepadanya;
2. Mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan
dengan risiko dari pekerjaan dan atau lingkungan kerja;
3. Identifikasi penyakit akibat kerja :
4. Hasil pemeriksaan digunakan untuk:

Evaluasi program pengendalian K3

Pemberian kompensasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
50
MANFAAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN TENAGA KERJA
PEKERJA /
BURUH
PENGUSAHA
PEMERINTAH
MANFAAT PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
A. Bagi pekerja :
- Mengetahui kondisi kesehatannya sejak mulai kerja dan
secara berkala
- Memahami bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan
akibat faktor bahaya di tempat kerja
-.Mendapat perlindungan dari gangguan kesehatan di tempat
kerja khususnya PAK
- Memperoleh hak berupa jaminan (pengobatan/perawatan)
dan kompensasi (santunan uang) apabila diketahui
menderita PAK, baik sewaktu masih bekerja maupun
sampai 3 tahun setelah berhenti bekerja
52
B. Bagi pengusaha :
- Mengetahui kondisi kesehatan pekerja sejak mulai kerja dan
secara berkala  Fit for the Job.
- Dasar perencanaan dan evaluasi program K3
- Mengurangi biaya pengobatan/perawatan  efisiensi
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk
- Memenuhi peraturan perundangan dalam melindungi
kesehatan tenaga kerja dan memenuhi hak pekerja yang
mengalami PAK
- Meningkatkan rasa aman dan motivasi kerja
53
C. Bagi pemerintah (Pegawai pengawas, BPJS ).
- Tersedianya data pendukung untuk mempermudah dan
mempercepat proses penetapan/diagnosis PAK
- Mengetahui status kesehatan masyarakat )pekerja)
- - Perencanaan program K3 di suatu wilayah
-
54
Dasar Hukum
1.
Pasal 86 & 87 UU No. 13 Tahun 2013 ttg
Ketenagakerjaan
2.
Ps 8 Undang-undang No.1 tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
3.
PP 50 tentang Penerapan SMK3
4.
Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
5.
Peraturan terkait lainnya.
55
1. UU No.1 tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
- Ps.8 (ay.1): - wajib melakukan -Px. Kes (akan
diterima & dipindahkan)
- sesuai sifat pekerjaan
(ay.2) : - wajib melakukan Px Kes. mberkala
- oleh dokter yg ditunjuk dan
dibenarkan Direktur 
Dokter Pemeriksa
Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja
- Ditunjuk oleh pengusaha atau kepala instansi/lembaga
- Disahkan oleh Dirjen Binwasnaker & K3-Kemenaker 
- Surat Keputusan Penunjukan (SKP) sbg Dokter Pemeriksa Kes Tenaga Kerja.
Persyaratan Utama:
- 1. Memiliki sertifikat pelatihan Hiperkes/Kesehatan Kerja bagi Dokter
2 Memenuhi ketentuan perundangan terkait lainnya: wajib memiliki ijazah, STR
dan SIP Dokter
- Kewajiban: Melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
sekurang-kurangnya 2 bulan setelah pelaksanaan.
- Masa berlaku SKP:
– 3 tahun dan
– dapat diperpanjang 1 Bulan sebelum masa berlakunya berakhir
57
2. Permen Nakertrans No.02/Men/1980 ttg
Pemeriksaan.Kesehatan Tenaga Kerja dlm
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
( turunan Ps.8 UU No.1 tahun 1970)
3. Permen Nakertrans N0. 01/Men/1981 ttg
Kwajiban melapor Penyakit Akibat Kerja (PAK)
(turunan Ps.11 UU No.1 tahun 1970)
. 4. Permen Nakertrans No.Per.03/Men/1982
Pelayanan Kesehatan Kerja
- sbg lembaga K3 di Persh.
5. Kepmen Nakertrans No.Kep 68/Men/2004 ttg
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di
tempat kerja
6. S.E.Dirjen Binawas No.SE.07/BW/1997 ttg
Pengujian Hepatitis B dlm Pemeriksaan.Kes.TK
7. Kep. Dirjen Hub.Perburuhan dan Perlindungan
No. Kept.40/DP/1980 ttg
Penetapan Formulir Pemeriksaan.Kesehatan
Kepmennakertrans No. 68 Tahun 2004
Program P2 HIV/AIDS Di Tempat Kerja
Pasal 5 :
1) Pengusaha/pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk
digunakan :
a) Sebagai prasarat suatu proses rekruitment
b) Untuk menentukan kelanjutan status pekerja/buruh
c) Sebagai kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
2)
Tes HIV dapat dilakukan dg Syarat :
a) Atas dasar sukarela, dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh
b) Pengusaha/pengurus menyediakan konseling sebelum dan
sesudah tes
c) Dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus
d) Kerahasiaan dijamin sebagaimana kerahasiaan medis lainnya
60
SE Dirjen Binawas No. SE 07/BW/1997
Ttg Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
•
Dasar: hasil beberapa penelitian/studi kepustakaan dan
konsultasi dengan pakar penyakit hati :
> Seseorang dg HBsAg (+) dalam darahnya belum tentu menderita
hepatitis, selama fungsi hati lainnya normal seseorang tidak dianggap
terkena Hepatitis.
> Prevalensi HBsAg di Indonesia cukup tinggi (5-15 %)
 Penularan virus Hepatitis B di tempat kerja tidak mudah karena
penularan hanya mungkin melalui kontak erat, misalnya transfusi
darah, suntikan dan dari ibu ke bayi yang dilahirkan
•
Berdasarkan hal tersebut di atas dianjurkan kepada semua
perusahaan/instansi untuk tidak melakukan pengujian serum
HBsAg sebagai alat seleksi pada pemeriksaan kesehatan awal
maupun berkala
61
7. Permenaker No. 03 th 1985 Khusus terpajan Asbes
• Dilakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 x/tahun, meliputi :
– Foto Ro dada yg pembacaan diserahkan kpd radiolog
– Riwayat pekerjaan, riwayat merokok
- Pengujian kimia, tes fungsi paru
• Dokter yang melakukan pemeriksaan membuat laporan beserta
masukan tindak lanjut (rekomendasi) kepada pengurus
• Hasil pemeriksaan termasuk foto Ro dada disimpan oleh
pengurus selama masa kerja TK ybs
• Pengurus melaporkan hasil pemeriksaannya < 2 bulan setelah
dilaksanakan kpd Menakertrans
8.. (Permenaker No. 03 th 1986 Khusus terpajan Pestisida
Tenaga kerja yang terpapar pestisida harus diperiksa kesehatan
berkala 1 x/tahun dan pemeriksaan khusus minimal 1x/6 bulan
terkait pajanan pestisidanya
62
9. Permenakertrans No. 11 Tahun 2005 (P4GN)
Penyalahgunaan NARKOBA di Tempat Kerja
• Tes NARKOBA dapat dilakukan atas permintaan perusahaan, terhadap:
pekerja/buruh yang diduga atau kelompok pekerja yang rentan
menyalahgunakan narkoba
• biaya untuk tes dibebankan kepada pihak perusahaan
• Hasil tes bersifat rahasia seperti halnya yang berlaku bagi data rekam medis
lainnya.
• Dalam hal hasil tes dinyatakan positif maka dokter yang telah mendapatkan
pelatihan bidang narkoba dapat menentukan apakah pekerja/buruh yang
bersangkutan harus mengikuti program perawatan dan atau rehabilitasi.
• Program perawatan dan rehabilitasi mengacu pada standar yang dikeluarkan
oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
• Selama mengikuti program perawatan dan rehabilitasi, pekerja/buruh dilarang
melaksanakan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan
dan kesehatan kerja.
Esensi peraturan perundangan berkaitan dengan
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
(Norma yang harus diperiksa oleh AK3U)
1. Perusahaan wajib melakukan Px.Kes pra kerja, selama kerja
dan khusus
2. Px.Kes. Disesuaikan dengan sifat pekerjaan
3. Wajib membuat pedoman Px.Kes.
4. Wajib membuat rencana Px.Kes
5. Wajib melaporkan hasil Px.Kes.
6. Px.Kes dilakukan oleh dokter pemeriksa
7. Lembaga pemeriksa harus memenuhi peraturan
perundangan (Ps.3 ayat 8)  PJK3.
A. Persiapan Pemeriksaan
1. Wajib menyusun pedoman Px
Ps 2 ayat (5) dan Ps 3 ayat (4).
- sesuai sifat pekerjaan
- ikuti kemajuan ilmu
- sesuai kemampuan Persh.
- Px.Kes awal disetujui oleh Direktur (Dinas
Naker setempat)
- pedoman Px berkala dan
khusus, dibuat oleh pengurus.;
2. Wajib membuat rencana kerja
Ps.6.ayat (1).
B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
1. Dilakukan oleh dokter pemeriksa
2. Lembaga pemeriksa harus PJK3
3. Lokasi pemeriksaan bisa di RS, layanan
kesehatan atau di perusahaan ybs
4. Parameter / item pemeriksaan
disesuaikan dengan pedoman yang dibuat
5 Pemeriksaan kesehatan disesuaiakan dengan
fasilitas dan kemampuan perusahaan
C. Laporan Px. Kes.
1. Wajib membuat laporan Ps.6 ayat (2)
2. Laporan disampaikan kepada Dinas Naker setempat
paling lambat 2 bulan setelah pemeriksaan selesai
Catatan : Bentuk laporan Kep.DitjenBiwasnaker
No. Kpts 40/DPW/1980
Interpretasi hasil
1. Analisa data individu dapat dilakukan dengan
membandingkan dengan data base (data terakhir)
2. Interpretasi data hasil Px. Kelompok dilakukan analisis
secara statistik.
Jenis dan tujuan Pemerikaan.Kesehatan TK
1. Awal (sebelum kerja)
- mendapatkan TK yg optimal
- tak mempunyai penyakit menular
- cocok untuk pekerjaan tertentu 
- menjamin K3 diri dan orang lain
Catatan : bagi TK yang telah diperiksa kesehatan 3 bulan
sebelumnya unutk pekerjaan yang sama
dipertimbangkan unutk tidak dilakukan
pemeriksaan awal.
Status Kesehatan hasil Pemeriksaan Kes Awal
1. Layak Kerja (Fit for the Job)
- pekerjaan biasa
- pekerjaan tertentu
2. Layak kerja dengan cacatan / syarat
(Fit with Note)
3. Tidak layak kerja untuk sementara,
karena pengobatan (Temporary
unfit)
4. Tidak layak kerja (Unfit)
2. Pemeriksaan Kes.TK berkala / periodik
- mempertahankan derajat kesehatan 
optimal
- deteksi dini thd pengaruh lainnya
3. Pemeriksaan Kesehatan Khusus
- dilakukan thd Tk dengan menilai
pekerjaan tertentu dan TK tertentu
- menilai kondisi kesehatannya.
Hasil Px.Kes berkala, khusus dan purna bakti :
1. Sehat : - Dapat bekerja seperti biasanya
2. Sakit : a. Penyakit umum
b. Penyakit akibat kerja
c. Penyakit yang berhubungan
dengan pekerjaan
- Bila ditemukan suspek PAK  perlu pengkajian lebih
lanjut. Bila positif wajib dilaporkan (tidak lebih
dari 2 x 24 jam)
Obyek / Sasaran Pemeriksaan (Ahli K3 Umum)
1. Rencana dan Pedoman Px.
2. Dokter yg melakukan Px
3. Lembaga yg melakukan Px
4. Jenis Px (sesuai pekerjaannya)
5. Laporan Pelaksanaan
6. Diagnosa PAK
7. Px dan pengkajian PAK
Cara pengawasan
1. Menilai dan memeriksa Dokumen
2. Hasil pemeriksaan dicacat dan dianalisis
3. Melakukan verifikasi di lapangan
4. Saran dan rekomendasi (terutama yang sifatnya
wajib)
Peran Ahli K3 Umum
1. Mengawasi dipatuhinya kwajiban perusahaan sesuai
peraturan perundangan, terutama yang sifatnya
wajib (mengikat)
2. Membuat analisa secara statistik dari laporan hasil
Px.Kes dan meneruskan ke instansi Naakertrans
3. Mengkoordinasikan analisa tersebut kepada
Unit kerja setempat
4.
5.
6.
Memberikan saran / bimbingan kepada
perusahaan dan TK dalam upaya promosi dan
pencegahan terhadap PAK
Melakukan tindak lanjut terhadap kasus PAK bila
ditemukan pada saat PX.Kes.
Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada
pimpinan dan TK tentang manfaat yang
diperoleh dalam Px.Kes
PENYAKIT
AKIBAT KERJA (PAK)
PENYAKIT AKIBAT KERJA
(PAK)
Kemungkinan penyakit yg diderita pekerja
1. Penyakit yang diderita masyarakat umum ( Disease
affecting working population )
- malaria, D.M.
2. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan
(Work related disease)
- asma
3. Penyakit akibat kerja (Occupational disease )
- notifiable dan compensable disease.
PENGERTIAN
Keppres 22 tahun 1993 tentang
Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Keppres
Pengertian
Penyakit yang disebabkan oleh Pekerjaan atau Lingkungan Kerja
Pemenaker No.1 /Men/1981 tentang Kwajiban melapor PAK
Pengertian PAK :
Penyakit yang disebabkan oleh Pekerjaan atau Lingkungan Kerja
PP.44 tahun 2015 Penyelenggaraan JKK dan JKM
Pengertian PAK
Penyakit yang disebabkan oleh Pekerjaan dan atau Lingkungan kerja.
Permenaker No.28/Men/2015 ttg Tata cara
Pengangkatan dan Pemberhentian dokter Penasehat
Pengertian PAK
Penyakit yang disebabkan oleh Pekerjaan dan atau Lingkungan Kerja
Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
IDENTIK DENGAN
Penyakit Akibat Kerja / PAK
(ILO , 1955)
Penyakit yang diderita karena pemajanan terhadap risiko
yang timbul dari kegiatan kerja
4. UU No.24 tahun 2011 ttg BPJS
- adanya perlindungan jaminan sosial
- ruang lingkup
- JKK, JHT, JKM, J.Pensiun
PP 44 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan JKK dan JKM
Peserta (BPJS Ketenagakerjaan) yang mengalami
Kecelakaan Kerja dan PAK berhak atas manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
FAKTOR FISIKA
BISING/ GETARAN
PENCAHAYAAN
IKLIM KERJA
RADIASI/ GEL. ELEKTROMAGNETIK
Postur Janggal
DEBU
BISING
SUHU
SANITASI
APD
SIKAP KERJA / SIKAP TUBUH
Kontaminan Debu
Loading kuarsa ke dalam
truk
Loading kuarsa ke dalam
truk
FAKTOR KIMIA
GAS/ UAP
DEBU/ PARTIKEL
Stress
.
93
Silikosis
• Simple Silicosis
– Small discrete nodules
(lesions)
• Complicated Silicosis
– Lesions increase in size
– Grow together to form
larger masses
97
2. Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK) /
Work related disease)
- lingk / pek. memperberat, memudahkan
- penyebabnya multi faktor
- gejala / keluhan tidak khas
PERLU DIBEDAKAN
PAK
(Occupational Disease)
• Ada causa di tempat kerja
• Disebabkan oleh pekerjaan
dan/lingk. kerja
• Mendapat kompensasi
Jamsostek (Compensable)
• Contoh :
– Tuli akibat bising
– Pneumokoniosis
– Leukemia akibat benzen
Peny. Terkait Kerja
(Work Related Disease)
• Ada triger di tempat kerja
• Dicetuskan, dipermudah atau
diperberat oleh pekerjaan
dan/lingk. kerja
• Tidak mendapat kompensasi
Jamsostek (Non Compensable)
• Contoh :
– Ambien
– Hernia
– Asma dg riwayat
keluarga/keturunan
3. Disease affecting working population
(Penyakit yang diderita masyarakat umum)
- malaria, diabet
- TBC
- Influensa Dll.
DASAR HUKUM
1. UU.No,1 tahun 1970
- Ps.3 (ay.2) : - syarat-2 K3
mencegah dan mengendalikan PAK..
- Bab VII, ps 11
laporan kecelakaan (PAK)
- Ps.9 pembinaan K3
2. UU No.3 tahun 1992  UU No.24 tahun 2011
(Jamsostek)
(BPJS Ketenagakerjaan)
3. PP no.44 tahun 2015 ttg JKK-JKM
4. Keppres 22 tahun 1993 ttg Penyakit yang timbul
karena hubungan kerja
5. Permen Nakertrans No.1 /MEN/ 1981 ttg Kwajiban
melapor PAK.
6. Permen 3 / 1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja
7. Permen Nakertrans No.25 tahun 2008 ttg
Pedoman Diagnosis PAK dan Penilaian cacat akibat
kecelakaan kerja dan PAK
(Pasal 1 ,UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN)
Kecelakaan Kerja
adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan
kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau
sebaiknya, dan penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja
4. UU No.24 tahun 2011 ttg BPJS
- adanya perlindungan jaminan sosial
- ruang lingkup
- JKK, JHT, JKM, J.Pensiun
PP 44 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan JKK dan JKM
Peserta (BPJS Ketenagakerjaan) yang mengalami
Kecelakaan Kerja dan PAK berhak atas manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
5. KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 22 TH.1993 tentang Penyakit
Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Pasal 2 :
Setiap Tenaga kerja yang menderita PAK berhak mendapat
JKK pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah
hubungan kerja berakhir
Pasal 3 :
(1) Hak atas JKK bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya telah
berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan, apabila
menurut hasil diagnosa dokter yang merawat penyakit tersebut
diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang
bersangkutan masih dalam hubungan kerja.
(1) Hak JKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan,
apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama
3(tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.
Pasal 4 : Lampiran Keppres 22 tahun 1993
- 31 Kelompok
- 25 akibat faktor kimia
-5
faktor fisika
-1
faktor biologi
- Didasarkan atas penyebabnya
7. Permen Nakertrans No.Per.01/MEN/1981
ttg: Kwajiban melapor PAK
- Setiap kasus PAK yang ditemukan wajib dilaporkan ke
Dinas Ketenagakerjaan setempat (< 2 x 24 jam)
- PAK ditemukan saat
1. Pemeriksaan Kesehata Tenaga Kerja
2. Pelayanan / berobat.
- Perusahaan wajib melakukan pencegahan dan
pengendalian untuk mencegah terjadinya PAK
- Terdapat 30 kelompok PAK yang wajib dilaporkan.
9. Permen Nakertrans No.25 tahun 2008 ttg
Pedoman Diagnosis PAK dan Penilaian cacat akibat
Kecelakaan Kerja dan PAK
- Digunakan u/ menetapkan diagnosis dan
penilaian cacat
karena kecelakaan dan PAK guna memperhitungkan
kompensasi yang menjadi hak tenaga kerja.
- Terdapat 8 bidang
DETEKSI
PENYAKIT AKIBAT KERJA
Data /Rekaman
Data / Rekaman Medis
Lingkungan Kerja
- Pem.Riksa Kes/MCU
dan / pekerjaan yang
dilakukan.
- Pelayanan Kesehatan
/berobat.
Mendapatkan hubungan antara sebab dan akibat
1. Pedoman menilai PAK
- penyebab tunggal (single factor)
- tak menular (kec. Infeksi)
- tak menurun
- ada kaitan dng istirahat
- gejala / keluhan timbulnya lama
- masyarakat umum tidak terkena
- kasus biasanya lebih dari 1 orang
2. Pendekatan klinis (Individu)
1. Diagnosis klinis
2. Pajanan yang dialami
3. Hubungan pajanan dengan penyakit
4. Pajanan dialami cukup besar
5. Peranan faktor individu
6. Faktor lain di luar pekerjaan
7. Tentukan PAK atau bukan
DIAGNOSIS
ANAMNESIS DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG
113
PENEMUAN KASUS PAK
MCU
berkala / khusus
LAYANAN KESEHATAN
BEROBAT
PERTIMBSNGSN MEDIS
DOKTER PENASEHAT
Tujuan diagnosis PAK
1. Memenuhi Hak Pekerja
2. Dasar penatalaksanaan (pencegahan,
pengobatan dan pengendalian lingkungan kerja)
3. Membatasi kecacatan dan mencegah kematian
4. Melindungi pekerja lain
Kemungkinan PAK
NORMAL
SEMBUH
PAK
CACAT
MENINGGAL
PELAPORAN PAK
a. Laporan ke Dinas Tenaga Kerja setempat
b. Laporan ke BPJS Ketenagakerjaan.
1. Laporan tahap I / Form. KK2 (2 x 24 jam) , setelah didiagnosis
2. Laporan tahap II / Form. KK3 (2 x 24 jam)
- setelah dinyatakan
a. sembuh (normal atau cacat
b. meninggal
- Laporan Form KK5 (Laporan dari dokter yg memeriksa / RS)
Cacat  program RTW.
PELAPORAN KK / PAK
Kasus
KK /PAK
BPJS
KETENAGAKERJAAN
Lapor tahap I
Dinas naker
Diperiksa
Diobati
Dirawat
BPJS
KETENAGAKERJAAN
SEMBUH
(normal / cacat)
MENINGGAL
Lapor tahap Ii
Dinas naker
TATACARA PENILAIAN CACAT KK /PAK
CACAT adalah hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan karena kecelakaan
Kerja atau PAK yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatnak hilang
atau berkurangnya kemampuan menjelankan pekerjaannya.
(UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN
IMPAIRMENT
Kehilangan fungsi organ atau bagian tubuh lainnya
dibandingkan fungsi sebelumnya
DISABILITY
Dampak dari impairment tersebut terhadap
fungsi kerja dan / sosial
HANDICAP
Ketidakmampuan melakukan fungsi sosial yang normal
PENILAIAN CACAT
Tidak semua atau hanya sebagian PAK menyebabkan cacat
Cacat karena PAK wajib disertai adanya diagnosa PAK.
Apabila cacat anatomis atau hilangnya organ / bagian tubuh
tidak dapat dirujukkan kepada ketentuan cacat anatomis atau
hilangnya organ / tubuh, maka penilaian cacat didasarkan
kepada hilangnya kemampuan kerja fisik
Jenis kecacatan penyakit akibat kerja
cacat anatomis dan cacat fungsi.
cacat anatomis
cacat fungsi.
121
Dermatitis kontak
(Petroleum)
Penatalaksanaan PAK
1. Pencegahan primer :
-.promosi kesehatan
- specific protection.
2. Pencegahan secondair :
- early diagnosis
- prompt treatment
3. Pencegahan tertier :
- membatasi kecacatan
- rehabilitasi
-
GIZI KERJA
DAN
PENYELENGGARAAN MAKANAN
BAGI
TENAGA KERJA
Gizi Kerja  Gizi untuk TK
Sumber tenaga
MAKANAN
Pertumbuhan
Meningkatkan dan
mempertahankan
kemampuan kerja
Peningkatan
Produktivitas
Mengganti sel /
jaringan yang
rusak
Kapasitas kerja
Kesehatan
Gizi (kerja)
Asupan makanan
(Bina dan Was penyelenggaraan makanan)
- Sebagai upaya perlindungan
Unsur dalam Gizi
1. Karbohidrat
2. Protein
3. Lemak
4. Vitamin
5. Mineral
Penyediaan Kantin/ruang makan
PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TENAGA KERJA
Pemahaman
Pengurus dan
Pekerja
Cara
Menyediakan
Makanan
Kasus
Keracunan
Makanan
MASALAH
Diberikan
Uang
Makan
Kapan
diberikan
Berapa
Kalori
diberikan
Kebutuhan Zat Gizi
Tergantung :
1. Ukuran tubuh
2. Umur (th) ; makin tua kebutuhan kurang
3. Jenis kelamin : Laki laki > wanita
4. Kondisi tubuh : sakit / hamil > normal
5. Iklim /lingk
6. Aktivitas
Kebutuhan Kalori
NO
Kelamin
Pek. Ringan
Pek, Sedang
Pek. Berat
1.
Laki Laki
2000 – 2400 Kcal
2400 – 2800 Kcal
3000 – 3400 Kcal
2
Perempuan
1800 – 2200 Kcal
2200 – 2400 Kcal
2400 – 2800 Kcal
DASAR HUKUM
1. UU No.1 tahun 1970
2. PMP No.7 tahun 1964 ttg Syarat Kesehatan,
Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat
Kerja
Ps.8, mengatur
- syarat dapur : tak berhub.dng tempat kerja
- syarat air ; periksa laboratorium
- syarat alat masak
- syarat TK : - Px.Kes berkala
- bila sakit dilarang melayani
3. Permen Naker No.02/Men/1980 ttg Px.Kes
TK dlm Penyel. Keselamatan Kerja
4. Permen Nakertrans No.Per-03/Men/1982 ttg
Pelayanan Kes.Kerja
5. Instr.Menaker No.Ins.03/M/BW/99 ttg
Pengawasan Thd Pengelolaan Makanan di
Tempat kerja
6. SE.Menaker No.SE.01/Men/1979 ttg
Pengadaan Kantin dan Ruang Makan
-anjuran :
- 50 s/d 200 ruang makan
- > 200 menyediakan kantin
7. SE.Dirjen Binawas No.SE.86/BW/89, ttg
Perusahaan catering yg mengelola
makanan bagi TK
- persh.cater.bagi TK  rekomendasi
- Dinas Naker melakukan pembinaan
Rekomendasi Perusahaan Katering
Tujuan
: - mencegah keracunan
- efisiensi
- mudah dlm pembinaan / Was
- memperbaiki kondisi kerja
Rekomendasi dari Disnaker
(melakukan pembinaan dan memonitoring)
Mekanisme Penyelenggaraan makanan
1. Penyelenggaraan
- kelola sendiri / kontrak
- syarat : - punya dapur
- tenaga gizi
- tenaga pelaksana
- bertanggungjawab
2. Sistem pelayanan
- Kafetaria (memilih tapi membeli)
- kantin (cuma-2)
- dibagikan di tempat kerja
- diberikan di lapangan kerja
3. Petugas penyelenggara makanan
syarat
: - bebas sakit
- punya pengetahuan
- disiplin
- tak punya kebiasaan buruk
4. Susunan menu dan nilai gizi
-
- bervariasi
- gizi seimbang
- kecukupan kalori
- makanan biasa
(bukan pantangan)
5. Dapur dan Ruang makan
- dapur dan ruang makan dekat
- tak berhubungan dng tempat kerja
- bersih, higiene
KEUNTUNGAN MEMBERIKAN MAKANAN BAGI TENAGA KERJA
Kemampuan
Kerja
Produktivitas
Kesehatan
KEUNTUNGAN
Mengatasi
Kelelahan
Absensi
Hubungan
Pekerja
Pengusaha
Senang
Motivasi kerja
Gairah kerja
Bahaya Keselamatan dan Kesehatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Listrik
Gas bertekanan (kompor gas)
Api dan bahan mudah terbakar
Radiasi EMG
Cara kerja
B3
Peralatan
Limbah
Lingk.Kerja
Px. Kasus keracunan
- Pengusaha mengisi Btk KK2
- Lapor ke Disnaker  Pengawas
- Pengawas Px dan pengkajian
- Hasil lapor Ka.Dinas
- Pengawas berikan rekomendasi
24
148
KERACUNAN MAKANAN
(Perlu melakukan PX khusus)
1. Periksa data umum persh (identitas, informasi
kasus, K3 di persh, dll)
2. Periksa data korban (ident, riwayat peny/keluhan,
status kesehatan)
3. Periksa hasil Lab.(sumber, sampel makanan, hasil lab.)
4. Upaya yg telah dilakukan persh.
5. Px.lapangan (kantin, katering)
6. Px.rekomendasi katering (pemenuhan thd
persyaratan)
7. Px dokumen laporan penyelenggaraan
makanan.
8. Kesimpulan  Laporan
PPPK DI TEMPAT KERJA
Pengertian PPPK
- pertolongan pertama
- tidak mengobati
- cepat dan tepat
Maksud dan Tujuan P3K
1. Menyelamatkan nyawa
2. Mencegah keparahan
3. Meringankan penderitaan
4. Mempercepat penyembuhan
5. Mempertahankan daya tahan tubuh
6. Mencari pertolongan selanjutnya
KECELAKAAN KERJA
157
PPPK DI TEMPAT KERJA
Peraturan Perundangan Yang Terkait
Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja
1. Undang-undang No. 1 tahun 1970
-
Pasal 3: syarat-syarat Keselamatan Kerja untuk memberikan
P3K
Pasal 9 ayat (3): kewajiban membina tenaga kerja dalam
pemberian P3K
\
2. Permennakertrans No.Per.03/Men/1982
-
Pasal 2: Tugas pokok PKK diantaranya :
 Pelaksanaan P3K
 Pendidikan petugas P3K
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1969
 Pasal 19 : Setiap badan , lembaga atau dinas
pemberi jasa, atau bagiannya yang tunduk
kepada konvensi ini, dengan memperhatikan
besarnya dan kemungkinan bahaya harus :
-
-
-
Menyediakan Apotik atau pos P3K sendiri atau
Memelihara apotik atau pos P3K bersama-sama
dengan badan, lembaga atau kantor
pemberi jasa atau bagiannya.
Mempunyai satu atau lebih lemari, kotak atau
perlengkapan P3K
Permenakertrans No. Per.15/Men/VIII/2008 ttg
P3K Di Tempat Kerja
Ps 2. Kewajiban pengurus/pengusaha :
1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas
P3K di tempat kerja.
2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.
Ps.3 Syarat Petugas P3K Di Tempat Kerja :
1) Harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari
instansi ketenagakerjaan (Dinas Prop.).
2) Syarat-syarat pemberian lisensi petugas P3K Di
Tempat Kerja :
a. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K;
d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar
di bidang P3K di tempat kerja  memiliki
sertifikat pelatihan P3K di Tempat Kerja.
PELAKSANAAN PELATIHAN PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
Penerbitan Sertifikat
1)
Penerbitan sertifikat bagi yang baru mengikuti pelatihan :
 sertifikat dikeluarkan oleh Dirjen Binwasnaker dan K3
c.q Direktur Pengawasan Norma K3.
2) Penerbitan sertifikat bagi yang pernah mengikuti
pelatihan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
 Dalam hal petugas P3K di tempat kerja yang pernah
mengikuti pelatihan sebelum pedoman ini dikeluarkan
dan telah memiliki sertifikat dari penyelenggara
pelatihan, maka sertifikat dapat diterbitkan oleh
Dirjen Binwasnaker c.q Direktur Pengawasan Norma
K3, setelah melalui proses evaluasi.
Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja
• Lisensi Petugas P3K di tempat kerja diterbitkan oleh instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat
• Pemberian lisensi bagi Petugas P3K di Tempat Kerja dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Pengurus harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan setempat disertai lampiran :
a) Surat keterangan penunjukkan dari perusahaan sebagai Petugas P3K di
tempat kerja.
b) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
c) Surat pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Petugas P3K di Tempat Kerja
d) Salinan sertifikat
e) Pasfoto 2x3 berwarna sebanyak 2 lembar
2. Lisensi petugas P3K di tempat kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan dan
lampiran sebagaimana tersebut pada huruf 1, dan disertai laporan kegiatan
selama pemberian lisensi.
3)
4)
Pemberian lisensi dan buku kegiatan P3K
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan
biaya.
Pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan DAN K3.
Ps. 4
•
Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat
meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan
pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang
mengalami sakit atau cidera di tempat kerja
Ps. 5
1)
Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja (dengan
rasio sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
RASIO JUMLAH PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA DENGAN
JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN KLASIFIKASI TEMPAT KERJA
Klasifikasi Tempat Kerja
Tempat kerja dengan
potensi bahaya rendah
Tempat kerja dengan
potensi bahaya tinggi
Jumlah pekerja
Jumlah petugas P3K
25 – 150 org
1 org
>150
1 orang untuk setiap
150 orang atau kurang
≤100
1 orang
>100
1 orang untuk setiap
100 orang atau kurang
TIM PPPK DI TEMPAT KERJA
2) Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K
pada :
a) tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500
meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh
dan potensi bahaya di tempat kerja;
b) tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di
gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh
dan potensi bahaya di tempat kerja;
c) tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai
jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di
tempat kerja.
Ps 6.
Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas :
a) Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja;
b) Merawat fasilitas P3K di tempat kerja;
c) Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku
kegiatan; dan
d) Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.
Ps 7.
1) Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang
nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada
tempat yang mudah terlihat.
2) Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan
tanda khusus yang mudah dikenal oleh
pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan.
Fasilitas P3K di Tempat Kerja
Ps. 8 :
1. Fasilitas P3K di Tempat Kerja meliputi:
a)
b)
c)
d)
Ruang P3K;
Kotak P3K dan isi;
Alat evakuasi dan alat transportasi; dan
Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan
khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang
bersifat khusus.
2. Alat pelindung diri khusus : peralatan yang disesuaikan
dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang
digunakan dalam keadaan darurat.
3. Peralatan khusus : alat untuk pembasahan tubuh cepat
(shower) dan pembilasan/pencucian mata.
Ps 9 :
1) Pengusaha wajib menyediakan ruang P3K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a dalam hal :
a. mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih;
b. mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100 orang
dengan potensi bahaya tinggi .
2) Persyaratan ruang P3K meliputi :
a) Lokasi ruang P3K :




Dekat dengan toilet/kamar mandi;
Dekat jalan keluar;
Mudah dijangkau dari area kerja; dan
Dekat dengan tempat parkir kendaraan.
b) Luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur
pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas p3k
serta penempatan fasilitas p3k lainnya;
c) Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan
yang cukup lebar untuk memindahkan korban;
Persyaratan ruang P3K (lanjutan) :
d) Diberi tanda yang jelas dengan papan nama
yang jelas dan mudah dilihat;
e) Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :











wastafel dengan air mengalir;
Kertas tisue/lap;
Usungan/tandu;
Bidai/spalk;
Kotak P3K dan isi;
Tempat tidur dengan bantal dan selimut;
Tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : tandu dan/atau
kursi roda;
Sabun dan sikat;
Pakaian bersih untuk penolong;
Tempat sampah; dan
Kursi tunggu bila diperlukan.
Ps 10. Persyaratan Kotak P3K :
1. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih
dengan lambang P3K berwarna hijau;
2. Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini dan
tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
P3K di tempat kerja;
3. Penempatan kotak P3K :
a) Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang
jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan;
b) Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K
sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan menteri ini;
c) Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau
lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai
jumlah pekerja/buruh;
d) Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat,
maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai
jumlah pekerja/buruh.
Ps 11.
Alat evakuasi dan alat transportasi dalam P3K di Tempat Kerja
meliputi :
a) Tandu atau alat lain untuk memindahkan korban
ke tempat yang aman atau rujukan; dan
b) Mobil ambulance atau kendaraan yang dapat
digunakan untuk pengangkutan korban.
ISI KOTAK P3K
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ISI
Kasa steril terbungkus
Perban (lebar 5 cm)
Perban (lebar 10 cm)
Plester (lebar 1,25 cm)
Plester Cepat
Kapas (25 gram)
Kain segitiga/mittela
Gunting
Peniti
Sarung tangan sekali pakai
(pasangan)
Masker
Pinset
Lampu senter
Gelas untuk cuci mata
Kantong plastik bersih
Aquades (100 ml lar. Saline)
Povidon Iodin (60 ml)
Alkohol 70%
Buku panduan P3K di tempat kerja
Buku catatan
Daftar isi kotak
KOTAK A
(untuk 25
TK/ kurang)
KOTAK B
(untuk 50 TK/
kurang)
KOTAK C
(untuk 100
TK/kurang)
20
2
2
2
10
1
2
1
12
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
4
4
4
15
2
4
1
12
3
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
40
6
6
6
20
3
6
1
12
4
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
Pelaksanaan P3K
Di Tempat Kerja
Pengorganisasian melalui : P2K3
Penerapan melalui :
 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
 Merupakan bagian dari upaya
penanggulangan keadaan darurat (Emergency
Respond)
Dilakukan oleh petugas terlatih
AKIBAT KECELAKAAN KERJA
181
23
TRAINING K3 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN
182
3. Alat evakuasi dan transportasi
- tandu, alat pengangkut korban
- kendaraan untuk rujukan
4. Fasilitas tambahan (APD, alat khusus)
- APD sesuai bahayanya
- shower
JUMLAH PEKERJA/BURUH, JENIS KOTAK P3K
DAN JUMLAH KOTAK P3K
Jumlah Pekerja
Jenis Kotak P3K
< 26 org
A
26 s.d 50 org
B/A
51 s.d 100 org
Jumlah Kotak P3K
Tiap 1 (Satu) Unit Kerja
1 kotak A
1 kotak B atau,
2 kotak A
C/B/A
1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A
C/B/A
1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 org
Keterangan
1 kotak B setara dengan 2 Kotak A
1 kotak C setara dengan 2 kotak B
KASUS KASUS K3
189
BANTUAN HIDUP DASAR
Adalah tindakan darurat untuk membebaskan jalan nafas,
membantu pernafasan, dan mempertahankan sirkulasi
darah tanpa menggunakan alat bantu.
Tujuan
1. Mencegah berhentinya sirkulasi darah.
2. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi
dan ventilasi dari korban yang mengalami henti
jantung dan henti nafas melalui Rsusitasi
Jantung Paru (RJP)
Kapan dilakukan BHD
A. HENTI NAFAS
Tanda Tanda
1. Tak ada gerakan dada / perut
2. Aliran udara pernafasan tidak ada
3. Contoh : tenggelam. Tersengat listrik
B. HENTI JANTUNG
Tanda awal
1. Nafas tersengal sengal
Alur HBD (dewasa)
1. Pengenalan diri dan Aktivasi sistem respon
A. Pastikan lingkungan aman (Danger / D)
B. Beri stimulus :panggil / rangsang / tepuk
(Respon / R)  Bila respon negatif langsung RJP
C. Menelpun minta bantuan
(Pastikan penolong pakai APD)
2. Melakukan bantuan sirkulasi (Circulasi/C)
A. Kompresi Dada
- Tekan dengan keras dan cepat (100 / menit),
kedalaman 4 – 6 cm. di tulang dada
- Rasio kompresi – ventilasi 30 : 2
Cara memberikan bantuan pernafasan
1. Mulut ke mulut (tutup hidung, Pastikan mulut
tertutup semua)
2. Mulut ke hidung
3. Mulut ke stoma (setelah laringotomi)
Cara 1 dan 2 tidak boleh dilakukan akibat
keracunan bahan kimia toksik.
Bila peru gunakan : - Ambibag
- Pocket Mask
- kain.
1. Satu siklus sekitar 1 menit
2. Observasi. Bila tidak ada respon diulangi 5 kali
RJP dihentikan bila :
1.
2.
3.
4.
5.
Petugas kesehatan tiba
Penolong lelah
Henti jantung > 30 menit
Korban pulih
Atas perintah dokter.
PENANGANAN KASUS
A. Perdarahan
1. Penolong menggunakan sarung tangan
(pengaman)
2. Pedoman 4 T
T1 : Tekan langsung keadaan bersih
T2 : Tekan pembuluh nadi diatasnya
T3 : Tinggikan luka > jantung
T4 : Torniquet
B. LUKA
Tindakan Umum
1. Jangan menyentuh luka
2. Bersihkan luka dengan air / anti septik
3. Tutup luka dengan kasa steril  balut
(Bila ada darah memancar klem / torniquet)
a. Luka perut : perdarahan dalam
b. Luka gigitan anjing
c. Luka Bakar :
d. Luka bahan kimia  terbakar
C. PATAH TULANG
Tanda tanda
1.
2.
3.
4.
5.
Lokasi patah bengkak
Nyeri tekan di atau sekitarnya
Bagian tulang yang patah tak bisa digerakkan
Perobahan bentuk (deformitas)
Mungkin terdengar bunyi gesekan tulang
Priritas pertolongan
1. Patah tulang iga (terbuka), gangguan nefas
2. Patah tulang leher
3. Patah tulang terbuka , tidak sadar
Lokasi tersering patah tulang
1. Patah tulang dasar tengkorak
Kesadaran menurun dan keluar darah dari
hidung
dan telinga
Tindakan : buka jalan nafas, telinga jangan tutup
2. Patah Tulang belakang
- tidur terlentang (tanpa bantaL, bantal tipis di
punggung, angkat hati hati (4 orang)
3. Patah tulang rahang mulut
- Balut dengan pembalut segitiga yang dibelah
sudutnya
4. Patah tulang leher
Leher diberi bantal (colar neck)
5. Patah tulang selangka
Pakai ransel verban (bagian patah diberi alas)
6. Patah tulang iga / rusuk
Beri plester sepanjang rusuk sp tulang punggung
7. Patah tulang lengan atas
Pakai bidai dari siku sp bahu / ketiak
Pasang mitela untuk imobilisasi
8. Patah tulang lengan bawah
- bidai dari siku sp telapak tangan Luar dalam
- Pakai mitela
9. Patah tulang pergelangan / telapak tangan
- tindakan sama dengan patah tulang lengan
bawah
10. Patah tulang paha
- bidai dari ketiak sp telapak kaki (luar)
- bidai dari pangkal paha sp telapak kaki
- fiksasi dengan mitela di sendi sendi dan antara
tulang yang patah
11. Patah tulang tungkai bawah
- bidai pasang luar dan dalam dari paha sp
telapak kaki.
- lakukan fiksasi
12. Patah tulang telapak kaki
- sepatu jangan dilepas
- bidai sama dengan patah tulang tungkai bawah.
13. Patah tulang telapak kaki
- pasang bidai sama dengan patah tulang tungkai
bawah
D. TERKILIR
Tindakan
1. Jangan masukkan kembali
2. Pertahankan posisi terkilir
3. Pasang bidai seperti patah tulang
4. Kompres Es 15 – 20 menit
5. Tinggikan kaki
E. MEMBALUT LUKA
Prinsip
1. Menutup luka dan rapi
2. Tidak terlalu kuat / kendor
3. Bagian distal tetap terbuka untuk melihat adanya
perobahan kulit
4. Simpul rata untuk menghindari penekanan pada kulit
Tindakan
1. Taruh bbrp kasa steril pada luka
2. Dibalut
Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/ AIDS di Tempat Kerja
Human
Immunodeficiency
Virus
HIV adalah virus yang menyerang sel
darah putih (CD 4) di dalam tubuh.
Sel darah putih : sel kekebalan yang
berfungsi melawan bibit penyakit yang
masuk ke dalam tubuh
AIDS
(AQUIRED IMUNODEFICIENCY SYNDROME)
Suatu kumpulan gejala penyakit (Sindrom) berupa
menurun/hilangnya kekebalan tubuh yang
diakibatkan oleh virus (HIV) dan disertai berbagai
penyakit/infeksi ikutan yang berakibat fatal
Infeksi ikutan = infeksi opurtunistik
DIMANAKAH HIV ITU BERADA?
HIV terutama ditemukan di:
- Darah
- Cairan Vagina
- Air Mani (bukan pada sperma)
- Air Susu Ibu
Penularan terjadi melalui kontak dengan cairan
tsb yang mengandung HIV
HIV tidak ditemukan di keringat, air kencing, tinja,
air ludah
KONTAK SOSIAL TIDAK MENULARKAN HIV
KONTAK SOSIAL TIDAK MENULARKAN HIV
BUTUH KEWASPADAAN BUKAN KEPANIKAN
di dalam dan luar tempat kerja
- Sebagai pekerja:
– Harus waspada terhadap semua potensi
bahaya ditempat kerja
– Membudayakan “CARA KERJA AMAN”
3/19/2021
AS-Prosedur K3 HIV/AIDS
211
Cara lain mengurangi risiko penularan HIV?
• Menolak mendapat suntikan/tindakan medis
dari alat suntik/medis yang diragukan
sterilannya
• Tidak menggunakan pisau cukur/ gunting
kuku/sikat gigi/handuk bersama
• Menghindari prosedur tatoo dsb.
• Menghindari kontak langsung dengan
darah/cairan tubuh orang lain
3/19/2021
AS-Prosedur K3 HIV/AIDS
212
PRINSIP TES HIV
• Sukarela
• Konseling sebelum dan sesudah tes
• Kerahasiaan
Sumber: Strategi Nasional Penanggulangan AIDS
TES HIV Terhadap Tenaga Kerja
1- DILARANG digunakan untuk :
- Persyaratan dalam proses rekrutmen
- Kelanjutan status pekerja/buruh
Kewajiban pemeriksaan kesehatan
2. DAPAT DILAKUKAN atas dasar :
- Kesukarelaan
- Dengan persetujuan tertulis
- Tersedianya konseling sebelum dan sesudah
tes
- Dilakukan oleh dokter yang mempunyai
keahlian khusus.
CARA PENCEGAHAN
Tidak melakukan hubungan seksual dg
pasangan yg tidak syah (abstinensia)
A
Saling setia pada satu pasangan
yang tidak terinfeksi HIV (baku setia)
B
Gunakan kondom untuk hubungan
seks yang berisiko
C
Hindari penggunaan jarum suntik
secara bergantian dan tidak steril
D
SEKTOR YANG RENTAN HIV/AIDS
• Bidang transportasi:
- (pelaut, pengemudi truk, nelayan)
• Bidang Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan,
dan Perminyakan
• Industri lain dengan populasi pekerja laki2 yang
berpindah-pindah tempat.
LANDASAN HUKUM
• Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
dan peraturan pelaksanaanya
• Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Kepmennakertrans No. 68/2004 Pencegahan dan Pencegahan
dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dan Petunjuk
Pelaksanaanya (Kep. Ditjen Binwasnaker No. 20/2005)
• Permennakertrans No. 11/2005 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunan dan Peredaran Gelap Narkoba
di Tempat Kerja
- Kasus di Indonesia :
-
- 85 % usia produktif
-3M
- berdampak pada dunia bisnis
• PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA
• Kep. Dirjen Binawas No. Kep 44/PPK/VIII/2012
Jenis Penghargaan
1. Penghargaan Perusahaan
2. Penghagaan Pemeduli Program P2HIV dab AIDS
3. Penghargaan Pembina Program P2 HIV dan AIDS
Bentuk Penghargaan
1. Piagam
2. Plakat
3. Lencana
4. Pin
TERIMA KASIH
MOKASI YO
MAULIATE
SYUKRON
SAUHO GOLO
SAKALANGKONG
TENG KIYU