KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 APBN/APBDtermasuk pinjaman (41.25%) • Guna memenuhi kebutuhan infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema pendanaan alternatif yang diharapkan dapat menyediakan layanan infrastruktur dengan lebih efisien dan terukur • Sesuai dengan nawacita dan arah pembangunan nasional, sektor perhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta perumahan rakyat merupakan sektor-sektor prioritas. Investasi Infrastruktur Prioritas IDR 4.796,2 Triliun BUMN (22.23%) Skema pembiayaan alternatif KPBU (36.52%) Pem. Pusat & Daerah BUMN Swasta Total IDR Konektivitas 1003 379,2 445 1827,2 Kelistrikan 124,3 596,5 786,5 1507,3 Komunikasi, Air dan Perumahan 851,3 90,5 519,9 1461,7 1978,6 1066,2 1751,4 4796,2 Infrastruktur Dasar Total Source : Bappenas, 2015 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 2 Penyediaan Infrastruktur • Peraturan Presiden No. 38/2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. • Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha • Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 3 Infrastruktur yang dapat di-KPBU-kan Infrastruktur Ekonomi • • • • • • • • • • • • Infrastruktur Transportasi Infrastruktur Jalan Infrastruktur SDA dan Irigasi Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Setempat Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sampah Infrastruktur Telekomunikasi dan Infromatika Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Infrastruktur Konservasi Energi Infrastruktur Ekonomi Fasilitas Perkotaan Infrastruktur Kawasan Infrastruktur Sosial • Infrastruktur Pariwisata • Infrastruktur Fasilitas Pendidikan • Infrastruktur Fasilitas Sarana Olah Raga & Kesenian • Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan • Infrastruktur Perumahan Rakyat • Infrastruktur Kesehatan, antara lain: • rumah sakit; • fasilitas pelayanan kesehatan dasar; • laboratorium kesehatan. Sumber: Permen PPN No.4/2015 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 4 KPBU Penyediaan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha, dalam bentuk perjanjian (kontrak) kerjasama yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dimana terdapat pembagian alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha . Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 5 Skema KPBU – secara umum Lahan, AP Sumber: Presentasi PT SMI, 2016 Sumber: SMI,2016 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 6 Perbedaan Skema KPBU & Konvensional Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Sumber: Presentasi PT SMI, 2016 7 DJPPR Perbedaan Pengadaan Infrastruktur Skema Tradisional dan KPBU Tradisional KPBU APBN/APBD harus menyediakan 100% biaya konstruksi APBN/APBD tidak harus menyediakan 100% biaya konstruksi Risiko Konstruksi ditangggung oleh Pemerintah dan APBN Risiko konstruksi seluruhnya ditanggung oleh swasta Fokus pengadaan pada aset secara fisik Fokus pengadaan pada layanan Pemerintah harus mengadakan kontrak terkait konstruksi, operasional dan pemeliharaan serta layanan tambahan Kontrak tunggal dengan Badan Usaha untuk seluruh kegiatan Design, Build, Finance, Maintenance, and Operation Risiko operasi dan kinerja aset ditanggung oleh pemerintah Risiko operasi dan kinerja asset ditanggung oleh swasta Adanya keterbatasan atas inovasi yang dilakukan oleh Badan Usaha karena design dibuat oleh Pemerintah Persaingan yang kompetitif memungkinkan inovasi-inovasi yang dilakukan Badan Usaha Rawan atas intervensi politik Transparansi akan mengurangi intervensi politik dan meningkatkan value for money bagi masyarakat Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 8 KPBU BUKAN PRIVATISASI Sumber: PII,2016 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 9 Bentuk Partisipasi Badan Usaha Sumber: SMI,2016 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 10 Pengembalian Investasi 1. Availability (based) Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan)/ AP Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU. Badan Usaha Perjanjian KPBU AP PJPK Tarif Pengguna Layanan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 11 Pengembalian Investasi 2. User (based) Payment o Pengembalian investasi berdasarkan penggunaan aktual atas layanan yang tersedia. o Pihak swasta harus menanggung risiko permintaan Badan Usaha Perjanjian KPBU PJPK Pengguna Layanan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 12 Potential Benefit Skema KPBU Tambahan dana untuk penyediaan Infrastruktur Kualitas perencanaan, koordinasi & seleksi proyek Value for Money yang lebih baik Transparansi Jangka waktu pembangunan dan biaya Meningkatkan kualitas layanan Kepastian perawatan secara reguler Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 13 Fasilitas / Dukungan Pemerintah Untuk Proyek KPBU Dana Penyiapan Proyek (PDF) • • • • Dana Dukungan Kelayakan (VGF) Penjaminan Pemerintah yang timbul akibat terjadinya Risiko Politik • • • • • Fasilitas yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyiapan kajian akhir studi kelayakan dan pendampingan transaksi Penyiapan kajian awal studi kelayakan dapat dilaksanakan sendiri oleh PJPK dan/atau Bappenas, dan/atau KPPIP (untuk proyek KPBU Prioritas) PDPPI dapat dijadikan pusat konsultasi PJPK dalam setiap Tahapan KPBU Kontribusi Pemerintah Pusat atas sebagian biaya konstruksi, yang diberikan kepada proyek KPBU dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek Dasar Hukum : PMK 223/2012 dan PMK 143/2013 Dukungan Kelayakan diberikan dalam bentuk tunai kepada proyek KPBU atas suatu porsi yang tidak mendominasi biaya konstruksi (max 49% dari biaya konstruksi) Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (dhi. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dengan Single Window Policy PT PII akan menjamin (gagal bayar) kewajiban finansial PJPK akibat terjadinya risiko politik kepada Badan Usaha yang dituangkan dalam perjanjian penjaminan Atas penjaminan yang diberikan kepada PJPK, PT PII memiliki hak regres kepada PJPK apabila timbul klaim dari Badan Usaha Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 14 TAHAPAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Tahapan Proses KPBU Identifikasi Proyek Penyiapan Lelang Pelaksanaan Penyediaan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha, dalam bentuk perjanjian (kontrak) kerjasama yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dimana terdapat pembagian alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha . • Peraturan Presiden No. 38/2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. • Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha • Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 16 Output Tahapan Tahapan Proses KPBU Perencanaan (Pre-PDF) memutuskan implementasi proyek (screening & seleksi) memutuskan utk pembiayaan KPBU (market sounding) Pre-FS Stage Pelaksana Skema dinyatakan Siap bankable bagi lelang investor 1. Untuk Proyek Prioritas oleh KPPIP berdasarkan Perpres 75 tahun 2014 2. PJPK berdasarkan Perpres 38 tahun 2015 PQ Tender Doc. Preparation FS Stage OBC Supplementary Study Pre-FS Transaksi Penyiapan (PDF) Pelaksanaan RfP Pemenang PPP Financial lelang Contract Close Tender FBC OBC • • PJPK dengan Pelaksana Fasilitas PDF dari DJPPR berdasarkan PMK 265/2015 dan perubahannya Fasilitas lain: VGF dan Penjaminan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur PJPK dan BU DJPPR 17 Tahapan Perencanaan Sumber: Presentasi PT PII, 2016 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 18 Tahapan Penyiapan Sumber: Presentasi PT PII, 2016 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 19 Tahapan Pelaksanaan KPBU Permen PPN 4/2015 Tahap I: PERENCANAAN PROYEK KERJA SAMA Penyusunan dana rencana KPBU Identifikasi dan usulan KPBU Penganggaran dana tahap perencanaan Pengambilan keputusan lanjut/tidak KPBU Penyusunan daftar KPBU Pengkategorian KPBU Studi Pendahuluan Daftar Proyek Prioritas Tahap II: PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA Tahap III: TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA Penetapan Lokasi Penyiapan KPBU; Pengajuan Penetapan Lokasi. Penjajakan Minat Pasar Pengajuan fasilitas dan dukungan Pemerintah; Pengajuan Jaminan Pemerintah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU; Penandatangan Perjanjian KPBU Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) Output: Dokumen Perjanjian KPBU Dokumen Pelelangan Umum Dokumen Persetujuan Dukungan Pemerintah Dokumen Persetujuan Penjaminan Dokumen Perjanjian Regres Output: Pra Studi Kelayakan Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan Pemerintah Pengajuan Penetapan Lokasi Konfirmasi Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah/Jaminan Pemerintah, Penetapan Lokasi oleh Gubernur, Proses Alokasi, Pencairan, Pengawasan dan/atau Pemantauan, Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Kajian Lingkungan Hidup Izin Lingkungan Proses Pengadaan Tanah Peran Serta Instansi Pemerintah BAPPENAS, Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Direksi BUMN/BUMD BAPPENAS, PJPK, BKPM, Kemenkeu, BUPI, BPN, KLH BAPPENAS, BKPM, Kemenkeu, BUPI, Kemen. Agraria dan Tata Ruang, KLH Dokumen Prastudi Kelayakan terdiri atas: •Kajian Awal Prastudi Kelayakan (Outline Business Case / OBC) •Kajian Akhir Prastudi Kelayakan + dokumen pendukung (Final Business Case) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Sumber: Permen PPN No 4/2015 20 DJPPR TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Gedung Frans Seda Lantai 1 Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3505052 Fax. (021) 3447386 Website: www.djppr.kemenkeu.go.id Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR 21