Perdebatan tentang Pancasila
sebagai Ideologi Negara
•
•
•
•
•
•
•
Perdebatan dalam Konstituante
Pembrontakan DI/TII dan PKI
Globalisasi
Liberalisme
Terorisme
Argumen tentang Dinamika dan Tantangan dari Ideologi
Esensi dan Urgensi dari Ideologi
Perdebatan Konstituante
• Dewan Konstituante didirikan pada
tahun 1955. Bertugas untuk menetapkan
UUD untuk menggantikan UUDS 1950.
• Kegagalan Dewan Konstituante:
1. Tidak bisa menyelesaikan penyusunan dan
pembentukan UUD.
2. Mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
3. Situasi yang memburuk.
4. Dibubarkan pada 5 Juli 1959.
KEHIDUPAN HANKAM MASA
DEMOKRASI LIBERAL
KRISIS YANG
MEMUNCAK
PERGOLAKAN DI DAERAH :
o
Anggapan bahwa pembangunan
hanya dipusatkan dipulau jawa.
o
Pertentangan politik yang berlarutlaru
o
Lahirnya konsepsi presiden
Soekarno
PEMBERONTAKAN PRRI DAN
PERMESTA :
•
Terjadi karena adanya
ketidakpuasan beberapa daerah di
sumatra dan sulawesi
GANGGUAN KEAMANAN
DALAM NEGERI
• Pembentukan
APRA (1950)
• Pemberontakan
Andi Aziz (1950)
• Pemberontakan
RMS (1950)
• Pemberontakan
DI/TII (1949)
5
Era Orde Lama
DI/TII Jawa Barat
A. Pemimpin : Sekar Marijan Kartosuwiryo
B. Tujuan Awal : Untuk menentang penjajah Belanda di
Indonesia
C. Latar Belakang :
D. Kekecewaan SM Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno
mengenai paham komunisMenurut Philipus M. Hadjon
(1987, h. 90) elemen-elemen penting Negara hukum
Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah: 1. Keserasian
hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan
kerukunan, 2. Hubungan fungsional yang proporsional
antara
kekuasaankekuasaan
Negara,
3.
Prinsip
penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, 4.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Jimly
Assidiqie (2010) prinsip-prinsip Negara hukum
E. Keinginan Darul Islam untuk mendirikan Negara Islam
Indonesia (NII)
A.
B.
C.
D.
Pemberontakan
Darul Islam/
Tentara Islam
Indonesia (DI/TII)
DI/TII Jawa Tengah
Pemimpin : Amir Fatah bekerja sama dengan Kartosuwiryo
Daerah : bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan
Kronologi : Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir
Fatah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertemburan
Jawa Tengah dengan pangkat MayJen TII.
Perlawanan : pada Januari 1950 dibentuk Komando
Gerakan Banteng Negara dibawah pimpinan Letkol Sarbini
7
DI/TII Aceh
A. Pemimpin : Tengku Daud Beureueh
B. Latar Belakang : adanya berbagai masalah antara lain
masalah otonomi daerah, pertentangan antargolongan, serta
rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar.
C. Kronologi : Pada tanggal September 1953 Tengku Daud
memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari NII
dibawah pimpinan Kartosuwiryo
D. Perlawanan : Kombinasi Operasi Militer dan musyawarah.
DI/TII Sulawesi Selatan
A. Pemimpin : Kahar Muzakar
B. Latar Belakang : Ditolaknya Kahar yang menuntut agar
Kesatuaan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan kesatuan
gerilya lainnya dmasukkan kedalam satu brigade yang disebut
Brigade Hasanuddin dibawah pimpinannya karena tidak
memenuhi syarat untuk dinas militer.
C. Kronologi : Setelah dilantk sebagai Wakil Panglima Tentara
Tetorium VII, Kahar beserta pengikutnya melarikan diri
kehutan dengan persenjataan lengkap dan memulai
pemberontakan, lalu Kahar mengubah nama pasukannya
menjadi TII dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII
Kartosuwiryo (7 Agustus 1953)
D. Perlawanan : pada 3 Februari 1965, Kahar ditembak mati
oleh TNI.
DI/TII Kalimantan Selatan
A. Pemimpin : Ibnu Hajar (bekas Letnan dua TNI)
B. Kronologi : beserta pasukannya yang bernama
Kesatuan Rakyat dan Tertindas, melakukan
berbagai aksi penyerangan terhadap pos – pos
TNI
C. Perlawanan : dikarenakan Ibnu Hajar tidak mau
menyerah, pada tahun 1959 Ibnu berhasil
ditangkap dan pasukannya berhasil dihancurkan
Hubungan globalisasi, liberalisme, dan
terorisme dengan perdebatan Pancasila sebagai
ideologi
Globalisasi
Liberalisme
Terorisme
• Proses tatanan
masyarakat yang
mendunia dan tidak
mengenal batas.
• Merupakan paham
yang mempertahankan
kebebasan
perseorangan
• Serangan yang
membangkitkan
perasaan ketakutan
terhadap
masyarakat.
• Globalisasi tidak
dapat dihindari.
• Kebebasan ini
mencakup bidang
agama, ekonomi dan
politik.
• Mengancam
dan
bertentangan
dengan nilainilai
Pancasila.
Add a footer
10
Hubungan globalisasi, liberalisme, dan
terorisme dengan perdebatan Pancasila sebagai ideologi (cont…)
• Unsur-unsur yang dapat menimbulkan perdebatan
tentang Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat
sebagai berikut:
1. Unsur individualism dari paham liberalism. Ini tidak
sesuai dengan prinsip nilai gotong royong yang
merupakan spirit Pancasila yang terdapat dalam sila
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Terorisme yang dapat mendatangkan rasa takut, cemas
dan mengganggu stabilitas internal negara.
3. Kedua hal itu bisa masuk melalui fenomena globalisasi,
dimana sebagai bangsa menjadi lebih terbuka terhadap
pengaruh timbal balik antar bangsa. Kebudayaan globa
terbentuk dari berbagai kepentingan masyarakat dunia.
Era orde baru
• P4 (Pedoman, Penghayatan, dan
Pengamalan Pancasila) atau eka
prasetya panca karsa, sebuah
panduan tentang pengamalan
Pancasila
dalam
kehidupan
bernegara semasa bernegara.
• Pancasila sebagai asas tunggal
bagi semua organisasi politik dan
organisasi masyarakat, Pancasila
sebagai
tuntunan
dalam
berorganisasi.
ARGUMEN TENTANG
DINAMIKA DARI
IDEOLOGI
Reformasi
PENERAPAN OTONOMI DAERAH
Ø Faktor eksternal
ARGUMEN
TENTANG
TANTANGAN
DARI IDEOLOGI
• Pertarungan ideologis antar negara
• Menguatnya isu kebudayaan global
• Kebutuhan dunia meningkat karena
pertambahan jumlah penduduk
Ø Faktor internal
• Pergantian rezim berkuasa melahirkan
kebijakan politik yang berorientasi pada
kelompok
• Penyalahgunaan kekuasaan (Korupsi)
2
ESENSI
DAN
URGENSI
DARI
IDEOLOGI
1. Dimensi Realita, artinya nilai-nilai
dasar yang tercamtum di ideologi
tersebut mencerminkan kenyataan hidup
yang ada di dalam masyarakat dimana
ideologi itu ada untuk pertama kalinya.
2. Dimensi Idealisme, artinya kualitas
ideologi yang tercamtum dalam nilai
dasar tersebut bisa memberikan harapan
kepada
berbagai
kelompok
dan
Sebagai Ideologi Negara memiliki beberapa peran masyarakat mengenai masa depan yang
lebih baik.
konkret :
1.
2.
Ideologi negara sebagai penuntun warga negara,
artinya setiap perilaku warga negara harus
didasarkan pada preskripsi moral.
Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilainilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.
3.
Dimensi
Fleksibilitas,
artinya
kemampuan
ideologi
dalam
mempengaruhi dan menyesuaikan diri
dengan perkembangan masyarakatnya. 1
Buku Acuan
• Direktorat
Jenderal
Pembelajaran
dan
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
Pendidikan Pancasila, 2016, hal.130-137