FTA


24 Apr 2015
Admin Web Bea dan Cukai
Free Trade Agreement
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
BM : Bea Masuk
FTA: Free Trade Agreement / Free Trade Area
v Apa saja FTA yang diikuti oleh Indonesia?
1.
ASEAN Trade In Goods Agreement(ATIGA)
2.
ASEAN-China Free Trade Area(ACFTA)
3.
ASEAN-Korea Free Trade Area( AKFTA)
4.
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA)
5.
ASEAN-India Free Trade Area(AIFTA)
6.
Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area(AANZFTA)
7.
Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement(IPPTA)
8.
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership(AJCEP)
(Pasal 2 ayat (2))
v Apa manfaat FTA bagi masyarakat usaha?
Dengan memanfaatkan skema FTA agar mendapatkan tarif preferensi,
pengusaha dapat menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya
saing industri.
v Apa yang dimaksud dengan tarif preferensi?
Tarif preferensi merupakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam PMK mengenai
penetapan tarif BM berdasarkan perjanjian atau kesepakatan Internasional.
Besaran Tarif Preferensi dapat berbeda dari tarif BM yang berlaku umum (Most
Favoured Nation/MFN).
(Pasal 1 angka 14)
v Barang impor apa saja yang bisa mendapatkan tarif preferensi?
TarifPreferensi dapat diberikan terhadap:
1.
impor barang untuk dipakai;
2.
impor barang untuk dipakai dari TPB, yang pada saat pemasukan
barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakanTarif
Preferensi;
3.
impor barang untuk dipakai dari PLB, yang pada saat pemasukan
barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif
Preferensi; atau
4.
pengeluaran barang hasil produksi dariKawasan Bebaske TLDDP,
sepanjang:
a. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah
Pabean;
b. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat
persetujuan penggunaan Tarif Preferensi;dan
c. dilakukan oleh pengusahadiKawasan Bebas yangtelahmemenuhi
persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif
Preferensi.
(Pasal 2 ayat (4))
v Siapa saja importir yang bisa mendapatkan tarif preferensi?
Tarif Preferensi dapat diberikan kepada:
1.
importir perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 ayat (11));
2.
penyelenggara/pengusaha TPB (Pasal 1 ayat (12));
3.
penyelenggara/pengusaha PLB (Pasal 1 ayat (13)); atau
4.
pengusaha di Kawasan Bebas (Pasal 2 ayat (5)).
v Di mana bisa melihat tarif preferensi yang diberikan masing-masing
FTA?
1. ASEAN Trade In Goods Agreement(ATIGA): PMK Nomor
25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement
2. ASEAN-China Free Trade Area(ACFTA): PMK Nomor
26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
Rangka ASEAN-China Free Trade Area
3. ASEAN-Korea Free Trade Area( AKFTA): PMK Nomor
24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
Rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area
4. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA): PMK
Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai
Suatu Kemitraan Ekonomi dan PMK Nomor 31/PMK.010/2017 tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free
Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
5. ASEAN-India Free Trade Area(AIFTA): PMK Nomor 27/PMK.010/2017
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-India Free
Trade Area
6. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area(AANZFTA): PMK
Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
7. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement(IPPTA): PMK Nomor
29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka
Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
8. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership(AJCEP): belum
ada PMK Tarif untuk AJCEP
v Apa syarat agar barang impor bisa mendapatkan tarif preferensi?
Agar dapat diberikan Tarif Preferensi, barang yang diimpor harus memenuhi
Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)yang dibuktikan dengan Certificate of
Origin pada saat importasi.
(Pasal 3 ayat (1))
v Apaitu Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)?
Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen pelengkap pabean yang
diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yang menyatakan bahwa
barang yang tercantum dalam SKA dimaksud dapat diberikan Tarif Preferensi.
(Pasal 1 ayat (28))
Selain SKA yang diterbitkan oleh IPSKA, Ketentuan Asal Barang dapat pula
dibuktikan dengan:
1. Invoice Declarationyang diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat (Certified
Exporter) yang telah disertifikasi oleh IPSKA untuk menjalankan skema Self
Certification (Sertifikasi Mandiri). Dengan Sertifikasi Mandiri, Eksportir
Bersertifikat dapat menerbitkan invoice yang menyatakan bahwa barang
yang tercantum dalam invoice dimaksud dapat diberikan Tarif Preferensi.
(Pasal 1 ayat (33))
2. Surat Keterangan Asal Elektronik Form D (e-Form D) yang merupakan
SKA Form D yang dapat dikirim secara elektronik antar Negara Anggota
ASEAN melalui ASEAN Single Window (ASW) sesuai dengan ketentuan
mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur
dalam e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation
Guideline. (Pasal 1 ayat (35))
3. Surat Keterangan Asal Back-to-Back (Back-to-Back Certificate of
Origin) atau Movement Certificate yang diterbitkan oleh Negara Anggota
Pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota
pengekspor pertama. (Pasal 1 ayat (37))
v Apa itu ketentuan asal barang?
Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) merupakan ketentuan khusus yang
ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang
diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
(Pasal 1 ayat (21))
v Apasaja ketentuan asal barang yang harus dipenuhi?
Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan Tarif Preferensi yaitu:
1. kriteriaasal barang (origin criteria);
2. kriteriapengiriman (consignment criteria); dan
3. ketentuanprosedural(procedural provisions).
(Pasal 3 ayat (2))
v Apa syarat suatu barang untuk mendapatkan
status originating/memenuhi kriteria origin?
Kriteria asal barang yang harus dipenuhi agar dapat diberikan Tarif Preferensi
meliputi:
1. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara
Anggota (wholly obtained atau wholly produced); atau
2. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu)
Negara Anggota (not wholly obtained atau not wholly produced) yang
mencakup:
a.
barang yang diproduksi di Negara Anggota denganhanya
menggunakan Bahan Originatingyang berasal dari 1 (satu)atau lebih
Negara Anggota;
b.
barang yang proses produksinya menggunakan Bahan NonOriginating dengan hasil akhir memiliki kandungan regional atau
bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan
dalam persentase; atau kandungan Bahan Non-Originating yang
tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
c.
barangyang proses produksinya menggunakan Bahan NonOriginatingdan seluruh Bahan Non-Originatingtersebut harus
mengalami perubahan klasifikasi (Change in Tariff
Classification/CTC)yangmeliputi Change in Chapter(CC); Change in
Tariff Heading(CTH);atau Change in Tariff Sub Heading(CTSH);
dan/atau
d.
barang yang termasuk dalam daftar Product Specific
Rules (PSR) sesuai denganketentuan yang diatur dalam perjanjian
atau kesepakatan internasional.
v Barang apa saja yang dikategorikan sebagai wholly
obtained/produced?
Barang yang termasuk dalam kategori wholly obtained/produced meliputi:
a. Tanaman dan produk tanaman;
b. Binatang hidupyang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota
pengekspor;
c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota
pengekspor;
d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan,
budidaya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu
Negara Anggota pengekspor;
e. Mineral dan produk alam lainnya;
f. Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar
di satu Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain
yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah
perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif) Negara Anggota,
sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan,
dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional;
g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas
oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera Negara
Anggota tersebut;
h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut
(factory ship) yang terdaftar di satu negara anggota dan berbendera
Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i.
Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau
tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan
sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
j.
Sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di satu Negara
Anggota pengekspor; atau barang bekas yang dikumpulkan di satu
Negara Anggota pengekspor, asalkan barang tersebut hanya cocok untuk
diambil bahan mentah; dan
k. Barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota
pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
huruf j.
v Jika barang impor dikirim dari negara pengekspor, kemudian transit di
negara lain, apakah SKA-nya masih berlaku?
Apabila transit/transhipment barang dimaksud dilakukan semata-mata untuk
alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan; barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di
negara tujuan transit dan/atau transshipment; atau tidak mengalami proses
produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk
menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik, maka untuk memenuhi kriteria
pengiriman agar SKA-nya dapat diterima dan diberikan tarif preferensi, maka
importir harus menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa barang yang
diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman (consignment criteria)kepada
Pejabat Bea dan Cukai. (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1)).
v Siapa yang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin)?
Surat Keterangan Asal diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA). Dalam
hal SKA berupa invoice declaration, maka yang menerbitkannya adalah
Eksportir Bersertifikat yang telah disertifikasi IPSKA.
v Apa form SKA yang digunakan di masing-masing FTA yang diikuti
Indonesia?
1. ASEAN Trade In Goods Agreement(ATIGA): Form D atau e-Form D
2. ASEAN-China Free Trade Area(ACFTA): Form E
3. ASEAN-Korea Free Trade Area( AKFTA): Form AK
4. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA): Form
IJEPA/JIEPA
5. ASEAN-India Free Trade Area(AIFTA): Form AI
6. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area(AANZFTA): Form
AANZ
7. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement(IPPTA): Form IP
8. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership(AJCEP): Form
AJ
v Bagaimana cara meng-klaim tarif preferensi untuk barang impor kita?
Agar bisa mendapatkan tarif preferensi, importir wajib:
1. menyerahkanlembar asli SKAatau Invoice Declaration;
2. mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skema
perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
3. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declarationpada
Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dengan benar.
Adapun jangka waktu penyerahan lembar asli SKA atau Invoice
Declaration bagi importir adalah sebagai berikut:
1. Importir jalur kuning atau jalur merah: paling lambat pada pukul 12.00
pada hari (untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor
Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh
empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu atau hari kerja berikutnya
untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang
memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam
sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, terhitung sejak Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK)
atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
2. Importir jalur hijau: paling lambat 3 (tiga) hari (untuk Kantor Pabean
yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan
pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7
(tujuh) hari seminggu) atau 3 (tiga) hari kerja berikutnya (untuk Kantor
Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan
pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7
(tujuh) hari seminggu), terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
3. Importir yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan
atau Authorized Economic Operator (AEO): paling lambat 5 (lima) hari
(untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang
memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam
sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu) atau 5 (lima) hari kerja berikutnya
(untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean
yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat)
jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu), terhitung sejak Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB).
4. Penyelenggara/Pengusaha TPB: paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atau paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan atauAuthorized Economic
Operator(AEO).
5. Penyelenggara/Pengusaha PLB: paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atau paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan atauAuthorized Economic
Operator (AEO).
6. Pengusaha di Kawasan Bebas: paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar
Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB).
Sedangkan untuk importasi yang menggunakan skema e-Form D, wajib
mencantumkan kode fasilitas secara benar serta nomor dan tanggal eForm D pada:
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
3. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB; atau
4. PPFTZ-01pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah
Pabean.
(Pasal 10)
Apabila terjadi gangguan atau kegagalan sistem, Pejabat Bea dan Cukai
dapat meminta hasil cetak atau pindaian e-Form D kepada Importir,
Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau
pengusaha di Kawasan Bebas yang wajib disampaikan paling lambat pada
pukul 12.00 pada hari (untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua
puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu atau hari kerja
berikutnya untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor
Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh
empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
(Pasal 11)
Berbagai singkatan :
ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement
AANZFTA
ASEAN - China Free Trade Area
ACFTA
ASEAN - India Free Trade Agreement
AIFTA
ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership
AJCEP
ASEAN - Korea Free Trade Agreement
AKFTA
ASEAN Trade In Goods Agreement
ATIGA
Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement
IJEPA
Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement
IPPTA
Change In Chapter
CC
Change in Tariff Heading
CTH
Change in Tariff Sub Heading
CTSH
Change in Tariff Classification
CTC
Free on Board
FOB
Free Trade Area
FTA
Harmonised System
HS
Product Specific Rules
PSR
Rules of Origin
ROO
Regional Value Content
RVC
Wholly Obtained
WO
TPB
Tempat Penimbunan Berikat
PLB
Pusat Logistik Berikat
TLDDP
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
SKP
Sistem Komputer Pelayanan
Certificate of Origin
COO
ASEAN Single Window
ASW
SKA
Surat Keterangan Asal
PIB
Pemberitahuan Impor Barang
PEB
Pemberitahuan Ekspor Barang
Most Favoured Nation
MFN
World Trade Organization
WTO