Diplomasi Jepang di Kawasan Asia-Pasifik Anggota Kelompok 1. Annisa Deviana - 1706059914 2. Farha Najib - 1706072600 3. Fauzan Hafizh L - 1706072576 4. Luthfiani Ikhwania - 1706979865 5. Ridi Rahmanda - 1706059896 6. Rizqin Azka - 1706072563 7. Safira Siti Hajar - 1706059883 8. Shafira Ratu Sajida - 1706072613 Outline 01 Hubungan Internasional Jepang dan Kawasan Asia Pasifik (Korea Selatan, Indonesia, Australia, Cina) 02 Program Peningkatan Militer Jepang di Kawasan Asia Pasifik melalui NDPG pasca masuknya dukungan dari AS 03 Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2014 - 2017 01 Hubungan Internasional Jepang di Kawasan Asia-Pasifik (Korea Selatan, Indonesia, Cina, Australia) Pengaruh Jepang di kawasan Asia Pasifik ● Jepang sebagai salah satu penggagas AMF (Asia Monetary Fund) yang merupakan institusi moneter yang mengawali kerjasama dalam bidang moneter atau moneter regionalism di Asia. ● Pola perdagangan Jepang yang dikenal dengan Flying Geese yang diaplikasikan dengan cara melakukan investasi pada perusahaan multinasional di Asia. ● Konsep flying geese turut memiliki dampak pada regionalisasi Asia, terutama ketika terjadi krisis keuangan dan mata uang di Asia. ● Dinamika regional di kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari trade regionalism yang dikembangkan oleh Jepang. ● Cepat pulihnya Asia juga menjadi keuntungan bagi Jepang, karena terjadinya peningkatan ekspor jepang antar negara-negara Asia pada Jepang sehingga dominasi Jepang semakin terlihat. Hubungan Diplomasi Jepang-Korea Selatan ● Jepang menguasai Kepulauan Dokdo pada Perang Rusia-Jepang 1904, dan pada penaklukan Semenanjung Korea 1910-1945, dan berlanjut di era modern. Dokdo pertama diklaim Jepang 22 Februari 1905, sebagai bagian Prefektur Shimane. ● Menurut Korea Selatan, Jepang jangan memaksakan klaim “Takeshima” (sebutan Jepang untuk Dokdo). Pada sejarah Korea, dua gugusan karang seluas 186 ribu m² itu bagian Provinsi Gyeongsang Utara, dan berkaitan dengan Pulau Daemodo yang ditaklukkan Jenderal Korsel Yi Jong-mu pada 29 Juni 1419. Bahkan tahun 512 M, Dokdo bagian teritori Dinasti Silla. Hubungan Diplomasi Jepang-Korea Selatan ● Persengketaan ini merupakan persengketaan lama yang sudah terjadi sejak akhir PD II. Namun, ketegangan antara kedua negara ini kembali muncul pada Februari 2008. Saat itu, Duta Besar Jepang di Seoul, Toshiyuki Takano menegaskan bahwa secara historis maupun yuridis, pulau-pulau itu merupakan bagian dari wilayah Jepang. ● Pada 16 Maret 2008, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Ban Ki-moon mencela Jepang karena terus mengklaim pulau-pulau karang kecil (Dokdo) yang oleh Korea Selatan telah dinyatakan sebagai miliknya. Hubungan Diplomasi Jepang-Korea Selatan ● Pada 9 Mei 2008, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Ban Ki-moon, di Seoul, menyatakan Korea Selatan siap mengambil resiko mengorbankan hubungan baik dengan Jepang dan akan bersikap keras untuk mempertahankan gugusan Pulau Dokdo. ● Hubungan semakin tegang setelah seorang anggota parlemen tingkat provinsi di Jepang mengusulkan penetapan sebuah hari peringatan untuk mendukung klaim Tokyo atas Kepulauan Takeshima alias Dokdo. Hubungan Diplomasi Jepang-Korea Selatan ● Konflik lain terjadi ketika Kementerian Pertahanan Korsel mengerahkan empat pesawat jet tempur untuk mencegat sebuah pesawat terbang Jepang yang sedang terbang mendekati Pulau Dokdo. Pesawat ringan sipil yang membawa seorang pilot, wartawan, dan juru kamera tersebut digunakan oleh surat kabar Jepang, Asahi Shimbun. Kemudian mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak melanggar wilayah udara Korsel dan terbang ke daerah itu hanya untuk pengambilan gambar. Hubungan Diplomasi Jepang-Indonesia ● Pada April 1958, diadakan penandatanganan pembukaan hubungan diplomatik antara Jepang dengan Indonesia. ● Permasalahan lainnya adalah tragedi 15 Januari 1974 atau yang dikenal sebagai Peristiwa Malari, yaitu penjajahan ekonomi yang dilakukan Jepang terhadap Republik Indonesia. Hubungan Diplomasi Jepang-Indonesia ● Peristiwa Malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada saat Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, berkunjung ke Jakarta (14-17 januari 1974). ● Jepang dengan dana bantuan pembangunannya (ODA) sangat berperang besar dalam proses pembangunan di Indonesia. ODA Jepang diberikan dalam bentuk pinjaman ini terus menumpuk utang Indonesia kepada Jepang. ● Pada akhir 1983 dan 1984 hubungan Jepang-Indonesia terganggu karena banyak politisi Jepang yang menganggap ada “aksi perasaan anti-Jepang” di Indonesia. Hubungan Diplomasi Jepang-Australia ● Australia adalah pemasok utama produk-produk utama ke Jepang, termasuk komoditas pertanian, mineral, dan sumber daya energi. Pada tahun 1990, ekspor ini menyumbang 85% dari total ekspor barang dagangan Australia pada 2004, mereka menyumbang 89% ekspor Australia ke Jepang, sebagian karena meningkatnya ekspor LNG. Jepang adalah pasar terbesar ketiga Australia untuk ekspor jasa, sementara itu merupakan sumber impor jasa terbesar keempatnya. ● Ada kolaborasi yang berkembang dalam inovasi antara Australia dan Jepang di berbagai bidang: kedokteran regeneratif, peralatan medis, akuakultur, agtech dan foodtech, digitech, fintech, teknologi satelit, serat karbon, kecerdasan buatan, Internet dan pencetakan 3D. Hubungan Diplomasi Jepang-Australia ● Kerjasama ekonomi atau perjanjian kemitraan ekonomi antara Australia–Jepang lainnya ialah JAEPA (Japan – Australia Economic Partnership Agreement) yang mulai berlaku pada 15 Januari 2015. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Australia (JAEPA) memberikan manfaat besar bagi perekonomian Australia, membuatnya lebih mudah untuk melakukan bisnis dengan Jepang, mitra dagang terbesar kedua. Perjanjian ini akan memperkuat dan memperdalam perdagangan antara dua ekonomi terbesar di Asia-Pasifik. ● JAEPA adalah perjanjian perdagangan bilateral paling liberal yang pernah disimpulkan Jepang, memberikan eksportir, importir, investor dan produsen Australia keuntungan yang signifikan atas pesaing internasional mereka. Ini akan memberikan akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan keunggulan kompetitif untuk ekspor pertanian Australia - banyak di antaranya berbasis di Queensland. Hubungan Diplomasi Jepang-Australia ● Kerjasama dan pertukaran pertahanan Jepang - Australia telah berkembang sejak kedua negara mengumumkan Deklarasi Bersama tentang Kerja Sama Pertahanan pada Maret 2007. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya pertemuan puncak bilateral, konsultasi menteri luar negeri dan menteri pertahanan, atau "dua plus-dua ”pertemuan, serta kesimpulan dan ratifikasi Perjanjian Akuisisi dan Lintas-Layanan (ACSA) dan Perjanjian Pertahanan Informasi (ISA). ● Pada bulan September 2012, Jepang dan Australia mengadakan Konsultasi Menteri Luar Negeri dan Pertahanan keempat mengungkap dokumen kunci baru yang disebut “Visi dan Tujuan Bersama”. Dengan mendukung dokumen ini, Jepang dan Australia sepakat untuk mengukir bidang kerja sama baru sambil terus mengejar dan memperkuat kerja sama mereka di bidang yang ada dengan cara yang lebih efektif. Hubungan Diplomasi Jepang-Australia ● Ketika Menteri Pertahanan Stephen Smith mengunjungi Jepang pada bulan September 2012, ia menyampaikan pidato di Institut Nasional untuk Studi Pertahanan (NIDS), menggambarkan Jepang sebagai "teman terdekat Australia dan pendukung terkuat (Australia) di Asia" dan memberikan pujian yang tinggi untuk pendalaman hubungan bilateral. Demikian juga, semakin beratnya Jepang yang melekat pada hubungan pertahanan Australia Australia ditunjukkan dalam buku putih tahunan Pertahanan Jepang. Hubungan Diplomasi Jepang-Cina Permasalahan yang kemudian menjadi isu yang memanas adalah klaim jepang bahwa Cina hanya ingin merebut kedaulatan Jepang melalui klaim sepihak atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. 02 Peningkatan Militer Jepang di Kawasan Asia-Pasifik melalui NDPG Latar Belakang Terletak di Asia Timur, Jepang berbatasan dengan negara-negara Asia Timur lainnya. Di pesisir barat, wilayah laut Jepang terletak di antara Korea Utara, Korea Selatan. Selain itu, Cina terletak di sebelah barat daya Jepang. Dengan sejarahnya dengan beberapa tetangga Asia Timur Jepang dan perselisihan wilayah, dikombinasikan dengan ekspansi maritim China, dan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, Jepang memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan dalam lingkungan strategisnya Dengan melihat kemungkinan baru dinamika keamanan kawasan, secara langsung Jepang dituntut untuk memperbarui program pertahanannya menjadi NDPG (National Defense Program Guideline). Tujuan Dirancangnya NDPG National Defense Program Guideline (NDPG) adalah “dokumen tingkat tertinggi” dari kebijakan Jepang untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar, peranan, dan postur pertahanan SDF, berdasarkan persepsi dasar dari lingkungan keamanan. Doktrin penggunaan kekuatan militer adalah tujuan dari suatu negara menggunakan kekuatan militernya dan bagaimana cara suatu negara dalam memakai kekuatan militernya. Tiga prinsip dasar NDPG ● Jepang akan meningkatkan pertahanan nasional. posturnya untuk ● Jepang semakin memperkuat aliansi Jepang-A.S. ● Jepang secara strategis meningkatkan kerja sama dengan negara yang memiliki nilai universal dan kepentingan keamanan yang sama. National Defense Program Guideline (NDPG) ● Jepang awalnya mendirikan kekuatan kecil, yaitu National Police Reserve (NPR), yang pada perkembangannya berubah menjadi Japan Self-Defense Force (JSDF) pada tahun 1954. ● Kebijakan pertahanan Jepang mulai mengalami pergeseran menjadi lebih aktif semenjak berakhirnya Perang Dingin. Jepang mulai memperluas misi Self-Defense Force (SDF) dengan melakukan pengiriman ke luar wilayahnya untuk operasi-operasi di bawah PBB, seperti misi kemanusiaan, bantuan bencana, sampai Peace Keeping Operation (PKO). National Defense Program Guideline (NDPG) ● National Defense Program Guideline (NDPG) adalah doktrin militer tertinggi dari kebijakan pertahanan Jepang untuk menerapkan dasar, nilai-nilai serta prinsip ketahanan dan keamanan dari Japan Self Defense Force (SDF) (Shoji, 2011). ● NDPG dikeluarkan pada tahun 1976, yang merupakan doktrin pertahanan nasional Jepang yang pertama pasca perang. Semenjak NDPG, Jepang lebih menekankan pada pengembangan pertahanan secara kualitatif dibandingkan kuantitatif. ● Jepang sampai saat ini telah mengeluarkan enam NDPG yang berisikan doktrin nasional pertahanannya. National Defense Program Guideline NDPG 1976 01 02 NDPG 2004 NDPG 2013 NDPG 1995 03 04 NDPG 2010 06 NDPG 2018 05 03 Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia-Pasifik Tahun 2014-2017 Peningkatan Kekuatan Militer Jepang sebuah Balance of Power di Kawasan Asia Pasifik ● ● ● ● ● Balance of Power merujuk kepada sebuah kondisi dimana adanya distribusi dari kekuatan diantara negara dalam sebuah sistem baik dalam ruang lingkup internasional maupun regional. Potensi ancaman terbesar bagi Jepang adalah Cina. Cina masuk dalam prioritas utama ancaman keamanan bagi Jepang dari militer dan ekonomi. Cina yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Jepang membuat dibutuhkannya sebuah usaha balancing agar tidak menimbulkan sebuah hegemoni dari satu negara. Jepang cenderung mewujudkan balance of power di kawasan dengan menggunakan penguatan kerjasama aliansi Jepang - Amerika Serikat dan juga beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan kapabilitas militer Jepang digunakan sebagai penunjang pada penguatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat sehingga Jepang dapat mewujudkan balance of power di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan Kekuatan Militer Negara di Kawasan Asia Pasifik Sebagai Sebuah Security Dilemma ● Security dilemma atau dilema keamanan merupakan ide teoritis dalam hubungan internasional yang dikembangkan oleh tokoh pemikir seperti Herbert Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis. Teori dilema keamanan dalam model spiral yang lebih luas merupakan teori perang dan perdamaian yang kuat dan dilihat melalui interaksi. ● Proporsi dilema keamanan oleh Butterfield : rasa takut, ketidakpastian, ketidaksengajaan, menghasilkan hasil yang tragis, dan faktor psikologis ● Jepang menimbulkan kekhawatiran bagi Cina terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan dengan melintasnya kapal perang izumo di Kawasan Laut Cina Selatan. Daftar Pustaka Maheswara, dkk. (2020). Program Peningkatan Militer Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui NDPG (National Defense Program Guideline) pasca masuknya dukungan dari AS. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Nuryadin, A. N. (2020). Menakar Kekuatan Politik Australia–Jepang: Studi Kerjasama Bilateral Bidang Ekonomi dan Pertahanan. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(2), 149-164. Waskito, M. U. (2018). Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2014-2017. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. TERIMA KASIH