Uploaded by brahmantyoadi

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

advertisement
REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Oleh:
Mohammad Roudo, ST, MPP, PhD
Kasubdit Keuangan Daerah
Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/BAPPENAS
Disampaikan pada “Forum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat”
Karawang, 27 Februari 2020
1
1. Pendahuluan
2
KAJI ULANG KEBIJAKAN 1969-1984
Isu
1969/70-1973/74
• Krisis ekonomi, sosial
dan politik
• Hyper-inflasi
• Pengangguran
• Defisit anggaran
1974/75-1978/79
• Oil Boom
• Penerimaan
pemerintah
meningkat
• Kesenjangan
1979/80-1983/84
• External Shock: harga
minyak turun
• Resesi ekonomi dunia
• Kesenjangan
Pergeseran Pemb.
Politik ke ekonomi
• Stabilisasi dan
rehabilitasi
• Anggaran berimbang
• Modal asing dan utang
luar negeri
• Pembangunan
pertanian dan
perdesaan
•
Pembangunan
pertanian dan
perdesaan
• Penyediaan
kebutuhan dasar
pendidikan dan
kesehatan
• Inpres
Pembangunan
Desa, Kab/Kota dan
Provinsi
• Pertumbuhan
pendapatan per
kapita 4,2%
• Jumlah penduduk
miskin turun menjadi
33,3%
•
Evaluasi
Kebijakan
•
Kinerja
Kebijakan
•
Pertumbuhan ekonomi
6%
• Pendapatan per kapita
5-6%
• Penduduk miskin turun
dari 60% menjadi 40%
Pengembangan
agroindustri
• Delapan jalur
pemerataan
• Pengembangan kredit
mikro
Pertumbuhan
pendapatan per kapita
4,1%
• Penduduk miskin turun
menjadi 21,6%
•
KAJI ULANG KEBIJAKAN 1984-1996
Isu
•
•
•
Evaluasi
Kebijakan
•
•
•
•
Kinerja
Kebijakan
•
•
•
1984/85-1988/89
Krisis ekonomi:
turunnya harga
minyak
Investasi stagnan
Pendapatan ekspor
dan penerimaan
pemerintah turun
Pembangunan
pertanian untuk
swasembada beras
Industri substitusi
impor
Peningkatan ekspor
non-migas
Pengembangan UKM
1989/90-1993/94
• Repelita terakhir
sebelum PJP II
• Persiapan take-off
• Pengangguran
• Kesenjangan
1994/95-1996/97
• Asian Tiger:
pertumbuhan 7% dan
inflasi <10% per tahun,
ekspor industri
manufaktur dan nonmigas
Penguatan
keterkaitan
ekonomi: pertanian
dan industri
• Investasi di bidang
industri
• Pengembangan
ekspor non-migas
•
•
Rata-rata
Pertumbuhan
ekonomi 6%,
Kemiskinan: 19,50%,
TPT: 2,75%
Swasembada beras
Kesenjangan Jawa
dan luar Jawa
•
•
Pertumbuhan
ekonomi 7,8%
(1994)
• PDRB per kapita
5,7%
• Penduduk miskin
13,7%
• TPT: 4,36%
Investasi bidang industri
Pengembangan ekspor
non migas
• Pembangunan
seimbang
antarwilayah
• Pemberdayaan
masyarakat: IDT,
PMT-AS, Takesra,
P3DT
• Pertumbuhan ekonomi
8%
• PDRB per kapita 5,9%
• Penduduk miskin 13,2%
• TPT: 4,87%
KAJI ULANG KEBIJAKAN 1997-2004
Isu
Evaluasi
Kebijakan
Kinerja
Kebijakan
1997-1999
• Krisis moneter dan
krisis ekonomi
• Krisis sosial
• Krisis politik
• Tuntutan otonomi
daerah secara luas
• Structural Adjustment
dari IMF
• Jaring Pengaman
Sosial: raskin, PDMDKE
dll
• Pemberdayaan
masyarakat: P3DT,
PPK, P2KP, PARUL
dll.
• Penurunan pendapatan
riil per kapita
• 3 Presiden
• Tahun 1999:
Pertumbuhan ekonomi:
0,79%
• Penduduk miskin 47,97
juta (23,43%),
• TPT: 6,36%
2000-2001
• Persiapan
pelaksanaan otonomi
daerah
• Program
Pembangunan
Nasional (PROPENAS)
• Pemulihan ekonomi
lamban akibat
kendala struktural
• Daya beli rakyat
masih rendah
• Jaring Pengaman
Sosial: raskin,
PDMDKE dll
• Pemberdayaan
masyarakat: P3DT,
PPK, P2KP, PARUL
dll.
• Tahun 2001:
penduduk miskin
menjadi 37,87 juta
jiwa (18,41%),
pertumbuhan
ekonomi 3,64%
2002-2004
• Pelaksanaan otonomi
daerah (big-bang)
• Pemulihan dari krisis
ekonomi
Percepatan pemulihan
ekonomi
• Pengalihan kewenangan, sumberdaya, asset
dan PNS ke daerah
• Dana Perimbangan
Pusat dan daerah
• Pemulihan ekonomi
belum optimal
• Stabilitas ekonomi
makro pulih
•
Tahun 2004:
pertumbuhan ekonomi
5,03%
• TPT: 9,86%
• penduduk miskin 36,15
juta jiwa (16,66%)
• Gini Rasio 0,355 (2005)
•
KAJI ULANG KEBIJAKAN 2005-2019
Isu
2004 – 2009
• Pemilihan Presiden/
Wapres secara langsung
• Konflik sosial dan
terorisme
• Pengangguran,
kemiskinan, dan korupsi
• Persepsi masyarakat
kesejahteraan stagnan.
Evaluasi
Kebijakan
• RPJMN 2004-2009
• BLT, Raskin, dan
Kinerja
Kebijakan
•
asuransi keluarga
miskin, PNPM
• Kinerja ekonomi makro
baik
• Pengangguran dan
kemiskinan berkurang
Tahun 2009:
Pertumbuhan ekonomi:
5,00%
• Penduduk miskin 32,53
juta (14,15%),
• TPT: 7,87%
• Gini Rasio: 0,367
2010-2014
•Lambatnya Reformasi
Birokrasi
•Lemahnya koordinasi
antarkementerian/
lembaga
•Lemahnya sinergi
Pusat dan daerah
•Meningkatnya
kesenjangan
•Korupsi
• RPJMN 2010-2014
Buku III
• 4 klaster:Jaminan
sosial, UMKM, KUR,
PNPM
• MP3EI dan MP3KI
• Kinerja ekonomi makro
baik
Tahun 2014:
Pertumbuhan
ekonomi: 5,06%
• Penduduk miskin
27,73 juta (10,96%),
• TPT: 5,94%
• Gini Rasio: 0,414
•
2015 – 2019
• Turunnya harga
komoditas di pasar
global
• Perlambatan dan
kesenjangan
• Korupsi
• Politik dan ekonomi
masih terbelah
• RPJMN
2015-2019:
Nawacita
• Bantuan Sosial dan
Dana Desa
• Poros maritim
• Pembangunan dari
Daerah dan pinggiran
• Pembangunan
infrastruktur
• Tahun Q1 2018:
Pertumbuhan
ekonomi: 5,27%
• Penduduk miskin
25,95 juta (9,82%),
• TPT: 5,13%
• Gini Rasio: 0,39
PERUBAHAN TATANAN GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL
7
REPUBLIK INDONESIA
Demografi Global
Kelas Menengah
Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar (Asia 55%). Tren
demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi,
dan penduduk usia lanjut.
Jumlah middle dan upper class
lebih dari 84 persen (8,1 miliar)
yang didominasi oleh Asia dan
Amerika Latin.
Urbanisasi
Persaingan Sumber Daya Alam
Penduduk dunia yang tinggal di perkotaan
mencapai 66% dengan 95% pertambahan
terjadi di emerging economies.
Peningkatan peranan ekonomi Asia dan
penduduk di Afrika mendorong persaingan
merebutkan SDA. Technological
advancement meningkatkan efisiensi
eksploitasi SDA.
Peranan Emerging Economies
Output negara berkembang 71% dari total
output dunia dengan Asia sebagai
pendorong utama sebesar 54%.
Perdagangan Internasional
Perdagangan global tumbuh 3,4% per
tahun. Negara berkembang menjadi poros
perdagangan dan investasi dunia dengan
pertumbuhan 6% per tahun.
Keuangan Internasional
Dominasi mata uang dunia bergesar dari dolar
AS menjadi multi currency. Aset keuangan
emerging economies diperkirakan melebihi
negara maju.
Teknologi
Megatren
Dunia
Tren perubahan teknologi yang
didominasi oleh teknologi informasi dan
komunikasi, bioteknologi dan rekayasa
genetik, wearable devices, energi
terbarukan, otomatisasi, dan artificial
intelligence.
2045
Perubahan Iklim
Tantangan pemanasan global semakin
besar (kejadian ekstrim dan perubahan
iklim jangka panjang. Suhu global
meningkat 3-3,5% tanpa adanya usaha
menurunkan emisi.
Perubahan Geopolitik
Peningkatan peranan Cina, kerentanan di kawasan
Timur Tengah, serta meningkatknya kelas baru dan
kelompok penentu
7
Perkembangan Landasan Konstitusional
dan Regulasi Desentralisasi dan Otonomi
Daerah di Indonesia
Pasal 18A (1) UUD 1945
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau
antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
UU 1/1945
UU 22/1948
UU 1/1957
UU 18/1965
tentang
Kedudukan
Komite
Nasional di
Daerah
tentang Pokok
Pokok
Pemerintahan
Daerah
tentang Pokok
Pokok
Pemerintahan
Daerah
tentang
Pemerintahan
Daerah
UU 32/1956
Pasal 18A (2) UUD 1945
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang
UU
5/1974
tentang
Pokok-Pokok
Pemerintaha
n di Daerah
tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan DaerahDaerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
8
UU
22/1999
UU
32/2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
tentang
Pemerintahan
Daerah
UU 25/1999
UU 33/2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat
dan Daerah
UU 23/2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Sumber: Kajian Evaluasi Dampak Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Bappenas (2017)
TANTANGAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
9
1. Integritas aparatur daerah dalam mengelola pemerintahan. Banyaknya oknum
badan eksekutif dan legislatif daerah yang terlibat dalam kasus KKN dapat membuat
pembangunan daerah terhambat. Hal ini kerapkali menjadi hambatan investasi daerah.
2. Perkembangan kemajuan teknologi perlu diakselerasi terutama dengan cara
mengakselerasi kualitas pendidikan dan kemampuan aparatur daerah dalam
membuat regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah
Daerah perlu mempersiapkan strategi dalam menghadapi perkembangan teknologi
yang cepat agar dapat sejalan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3. Budaya inovasi yang masih rendah. Peningkatan inovasi daerah perlu dibangun oleh
semua elemen publik. Perlu adanya kerjasama dengan institusi pendidikan dari
jenjang sekolah dasar dalam pengenalan teknologi.
4. Kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Daerah perlu didorong untuk
meningkatkan kemampuan fiskal melalui BUMD dan kerjasama daerah sehingga
kemampuan membiayai pelayanan publik dapat meningkat.
5. Konektivitas dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan pusat dengan
daerah belum terbangun. Masih tingginya ego sektoral menghambat pemerataan
pembangunan di Indonesia. Pelru dibangun roadmap konektivitas dan harmonisasi
pembangunan antar daerah dan pusat dengan daerah .
10
PERKEMBANGAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
PROPORSI ALOKASI DANA TKDD NON DAK FISIK
TERHADAP REALISASI BELANJA OPERASIONAL APBD
TAHUN 2013-2018
PROPORSI TKDD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN APBD
TAHUN 2013-2018
93,40%
88,77%
Persentase (%)
69,01%
80,79%
63,91%
65,28%
69,83%
55,86%
47,82%
47,66%
83,53%
80,04%
62,32%
50,23%
54,25%
52,27%
107,57%
100,96%
Persentase (%)
81,51%
82,42%
82,41%
69,92%
89,18%
84,82%
66,57%
90,12%
84,89%
83,57%
87,06%
79,17%
62,95%
62,74%
66,54%
48,54%
16,35%
10,92%
2013
2013
2014
2015
2016
Kabupaten
2017
Kota
Provinsi
67,22%
87,39%
Kabupaten
64,65%
48,59%
50,71%
49,01%
55,04%
55,05%
11,23%
2013
2014
2015
Kabupaten
2016
Kota
Kota
Provinsi
40,89%
62,47%
2017
Provinsi
2018
2018
49,85%
68,69%
58,33%
2017
PROPORSI ALOKASI DAK FISIK TERHADAP BELANJA MODAL APBD
TAHUN 2013-2018
82,67%
81,67%
2016
Tahun
Persentase (%)
Persentase (%)
70,26%
83,62%
2015
2018
PROPORSI ALOKASI DAK FISIK TERHADAP BELANJA MODAL
APBD TAHUN 2013-2018
94,27%
82,85%
2014
36,09%
25,98%
40,23%
33,65%
24,36%
18,54%
13,54%
33,23%
35,83%
11,32%
5,03%
5,15%
2013
2014
16,80%
8,56%
2015
Kabupaten
8,34%
2016
Kota
2017
Provinsi
6,63%
2018
• Tingkat ketergantungan
daerah terhadap TKDD
yang semakin meningkat,
khususnya kabupaten
• Peran TKDD terhadap
belanja APBD sangat besar
• Tingkat Ketergantungan
Belanja Operasional APBD
(Belanja Pegawai langsung
dan tidak langsung serta
belanja barang dan jasa)
terhadap dana TKDD selain
DAK Fisik
• Hampir 50% dari total
belanja modal di daerah
(khususnya kabupaten)
berasal dari DAK Fisik
REPUBLIK INDONESIA
11
VISI INDONESIA TAHUN 2045
INDONESIA
2045
Manusia Indonesia yang
unggul, berbudaya, serta
menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi
Pembangunan
yang merata dan
inklusif
Berdaulat, Maju, Adil dan
Makmur
Ekonomi yang maju
dan berkelanjutan
Negara yang
demokratis, kuat, dan
bersih
11
REPUBLIK INDONESIA
12
VISI INDONESIA TAHUN 2045
Pilar Pembangunan
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
PENGUASAAN IPTEK
PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG
BERKELANJUTAN
Percepatan Taraf Pendidikan
Rakyat Indonesia secara
Merata
Peningkatan Investasi
dan Daya saing ekonomi
Peningkatan Peran
Kebudayaan dalam
Pembangunan
Percepatan Industri dan
Pariwisata
Peningkatan Sumbangan
Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi dalam
Pembangunan
Peningkatan Derajat
Kesehatan dan Kualitas
Hidup Rakyat
Reformasi Ketenagakerjaan
Pembangunan Ekonomi
MariWm
Pemantapan Ketahanan
Pangan dan Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Peningkatan Ketahanan
Energi dan Air
Komitmen terhadap
Lingkungan Hidup
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
PEMANTAPAN KETAHANAN
NASIONAL DAN TATA
KELOLA
KEPEMERINTAHAN
Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan
Demokrasi SubstanWf
Pemerataan
Kesempatan Usaha
dan Pendapatan
Reformasi Kelembagaan
dan Birokrasi
Pemerataan
Pembangunan Wilayah
Penguatan Sistem Hukum
Nasional dan AnWkorupsi
Pembangunan
Infrastruktur yang
Merata dan Terintegrasi
PoliWk Luar Negeri Bebas
AkWf
Penguatan Pertahanan dan
Keamanan
12
5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN
1
Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2
Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi
dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak
lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
Pencapaian visi 2045
melalui transformasi
ekonomi yang harus
didukung oleh
industrialisasi dengan
memanfaatkan sumber
daya manusia,
infrastruktur,
penyederhanaan
regulasi dan birokrasi
3
Penyederhanaan Regulasi
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan
pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU
Pemberdayaan UMKM.
Penyederhanaan Birokrasi
4
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan
birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
Transformasi Ekonomi
5
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing
manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
13
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LOGICAL FRAMEWORK 7 AGENDA PEMBANGUNAN
Di dukung
oleh:
3
4
5
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Pembangunan Infrastruktur
Dilaksanakan melalui:
Sebagai Prasyarat:
7
1
2
Transformasi ekonomi:
Rata-rata Pertumbuhan 6%
per tahun
MemperhaYkan/
memperYmbangkan
kondisi:
Wilayah sebagai Basis
Pembangunan
6
Lingkungan Hidup dan
Kerentanan Bencana
Kondisi Polhukhankam yang
kondusif:
• Penyederhanaan regulasi
• Penyederhanaan
birokrasi
• Stabilitas poliYk dan
pertahanan keamanan
14
REPUBLIK INDONESIA
15
SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024
Tingkat Kemiskinan
(persen)
6,0 – 7,0
Mar 2019: 9,41
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (persen)
3,6 – 4,3
Agt 2019: 5,28
Rasio Gini
(indeks)
Pertumbuhan Ekonomi
(persen)
5,7-6,0
0,360 – 0,374
2015-2018: 5,0
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) (nilai)
75,54
2018: 71,39
Mar 2019: 0,382
CO2
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) menuju target 29% di 2030
(Paris Agreement)
27,3%
2018: 22,5%
Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya Wngkat kemiskinan dan pengangguran,
berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.
15
REPUBLIK INDONESIA
SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH 2020-2024
16
16
2. Perencanaan dan
Penganggaran
17
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mewujudkan pembangunan daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah.
Tujuan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014
Pembangunan Daerah :
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan
ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
Tantangan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pemerintah Daerah dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Menggunakan Prinsip
a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika
perkembangan Daerah dan nasional.
1. Ketidakpastian (uncertainty dan disruption),
2. Sumberdaya yang terbatas,
3. Fragmentasi dan keefektifan koordinasi antar organisasi.
18
19
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)
REPUBLIK INDONESIA
Renstra KL
Pedoman
RPJP
Nasional
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
RPJM
Daerah
Renstra
SKPD
RKA-KL
Rincian
APBN
Pedoman
RKP
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diserasikan melalui
MUSRENBANG
Dijabarkan
Bahan
Pedoman
Bahan (diserasikan
dlm RAKORPUS &
Trilateral Meeting)
Diacu
Berpedoman
(UU 23/2014)
Pedoman
RTRW daerah
Renja KL
RKP
Daerah
Diacu
Pedoman
UU SPPN (No.25/2004)
Pedoman
Bahan
Renja SKPD
Pedoman
UU KeuNeg (No.17/2003)
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
Bahan
RPJM
Nasional
Diperhatikan
Diacu
Pedoman
Pemerintah
Pusat
RTRWN
HUBUNGAN ANTARA RPJPN, RPJMN,
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN
RPJPN
dan RTRW
5 Tahun
RPJMD PROVINSI
Outcome
1 Tahun
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD)
Output dan/Outcome
1 Tahun
VISI DAN MISI
PRESIDEN
Komitmen Global:
SDG’s, Climate Change,
Sendai Framework dll
RPJMN
Rencana Strategis
K/L
Impact dan/Outcome
Outcome dan/Output
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
Rencana Kerja
K/L
Output dan/Outcome
Output dan/Outcome
APBD
APBN
Rencana Kerja
AnggaranK/L
Input, Output dan/Outcome
Input, Output dan/Outcome
Input, Output dan/Outcome
Dokumen
Anggaran
PELAKSANAAN
APBN
Dokumen
Anggaran
Input dan Output
Input dan Output
Input dan Output
20
TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SINERGI PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH
MUSRENBANG
NASIONAL
RKP dan RENJA
K/L
RAPBN dan
RKA-K/L
3
1
MUSRENBANG
PROVINSI
6
PERAN
BAPPEDA
RKPD dan RENJA
OPD
RAPBD dan
RKA-OPD
4
2
MUSRENBANG
KABUPATEN/ KOTA
RKPD dan
RENJA SKPD
7
PERAN
BAPPEDA
5
Kinerja
pembangun
-an daerah
dan
nasional
RAPBD dan
RKA SKPD
21
Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
1.
Dasar Hukum: UU 25/2004 tentang SPPN dan P No.17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
2.
Lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik;
teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas
(bottom-up).
3.
Pendekatan Penyusunan (khususnya mulai RKP 2018) dilakukan melalui
pendekatan Money Follows Program.
4.
Penguatan dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik,
Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada:
DEFINISI PENDEKATAN THIS (TEMATIK-HOLISTIK, INTEGRATIF, DAN SPASIAL)
HOLISTIK
TEMATIK
SPASIAL
Kegiat an priorit as
direncanakan berdasarkan
dat a dan informasi yang baik sert a lokasi
yang jelas sehingga memudahkan proses
int egrasi dan pemant auan kegiat an di
Penanganan secara menyeluruh dan
t erfokus pada kegiat an yang relevan
dengan pencapaian t ujuan program
priorit as
INTEGRATIF
Ket erpaduan seluruh aspek
yang saling memperkuat dan selaras
unt uk mengarahkan out put kegiat an
agar t erint egrasi dan dapat mencapai
sasaran priorit as nasional.
PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
Tematik: fokus
perencanaan yang
didetailkan Sampai
dengan Program
Prioritas
Holistik: pendekatan
menyeluruh dan
komprehensif
(hulu à hilir)
Integratif: integrasi dalam
siapa berbuat apa, dan
integrasi sumber
pendanaan (KL, APBD,
DAK, KPBU, PINA, dll).
Spasial: Keterkaitan
fungsi lokasi dari
Berbagai kegiatan
yang terintegrasi
22
Contoh Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah (termasuk BUMN)
Pembangunan
Terminal/Dermaga
Pelabuhan Laut Belawan
Phase I & II (APBN/PHLN)
CONTOH : Kawasan
Pariwisata Danau Toba
§ Penyediaan Air Baku
Kabupaten Samosir (APBN)
§ Revitalisasi Kawasan Danau
Toba (APBN)
Jalan Palipi –
Parmonangan (DAK)
Jalan SP.Provinsi-Desa
Hutarihit (DAK)
Preservasi dan Pelebaran
Jalan Tele - Panguruan Nainggolan - Onan Rungu
(APBN/SBSN)
Preservasi dan Pelebaran
Jalan Panguruan Ambarita - Tomok - Onan
Rungu (APBN/SBSN)
Pembangunan Jalan Tol
Medan –Kualanamu –
Tebing Tinggi (APBN/PHLN)
Kerja sama daerah
pembangunan
pendidikan vokasi wisata
Pengembangan
Bandara Silangit (BUMN)
7
23
3. Peran BAPPEDA
24
Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan
Tanggung Jawab Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan
UU No 25 tahun 2004:
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota
adalah Bappeda.
2. Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta menyelenggarakan Musrenbang.
3. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari SKPD sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.
4. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.
Peran Bappeda berdasarkan
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Pasal 260 Bappeda mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengharmonisasikan Rencana pembangunan Daerah.
Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.
25
Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan
Tugas Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan
Permendagri No 86/2017:
1. Melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
2. Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan
Perangkat Daerah dan pemangku kepenWngan;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang
RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan menjadikan
sebagai bahan masukan dalam rancangan awal
RPJMD; serta Renja untuk masukan rancangan RKPD;
5. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh
masukan dalam rangka penajaman target kinerja
sasaran, program & kegiatan, lokasi & kelompok
sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra &
Renja Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk
menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat
terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan
Daerah.
7. Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan.
26
Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan DAK
MENYUSUNAN MEKANISME PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Bappeda melakukan pemetaan pendanaan untuk
pembangunan daerah (termasuk yang perlu di danai
oleh DAK)
MENYUSUN PRIORITAS USULAN DAK
Bappeda menentukan prioritas usulan DAK
per Bidang disesuaikan dengan rencana
pembangunan daerah
ADMIN PADA APLIKASI KRISNA
Bappeda sebagai lead dalam proses pengusulan,
sinkronisasi, sampai dengan proses
RK
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK
Bappeda dapat melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik dan Non
Fisik
SOSIALISASI PERENCANAAN DAK
Bappeda perlu melakukan sosialisasi arah
kebijakan DAK kepada seluruh OPD Teknis
pengampu DAK.
27
PERAN STRATEGIS BAPPEDA KEDEPAN
1. Koordinator proses perencanaan pembangunan di daerah (penyusunan, pengendalian, dan evaluasi),
serta koordinator penyelenggaraan program dalam mengawal siklus pembangunan daerah
2. Agen perubahan pembangunan yang secara efekWf menangkap berbagai isu strategis, serta
mengidenWfikasi permasalahan, potensi, dan kebutuhan yang ada di masyarakat (khususnya tuntutan
perubahan peran pada era reformasi yang disebutkan pada UU 25/2004, UU 23/2014 dan PP 17/2017)
3.
4.
Simpul utama pembangunan daerah terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan
masyarakat (pemerataan) maupun pengembangan ekonomi lokal (pertumbuhan).
Jembatan serta penyelaras antar sektor, antar Wngkatan pemerintahan daerah maupun pelaku
pembangunan.
5. Resource mobilizer dalam proses pembangunan di daerah yang memungkinkan meningkatnya kinerja
para pelaku pembangunan maupun pelayanan publik di daerah.
Untuk menjalankan pendekatan pembangunan berbasis Money Follow Program dan THIS,
diperlukan Sistem Integrator di Pusat dan Daerah
BAPPENAS
Sebagai sistem integrator di
Wngkat Pusat
BAPPEDA
Sebagai sistem integrator di
Wngkat Daerah
28
JEJARING BAPPEDA
Pemerintah Pusat
Wilayah
Pelaku
BAPPEDA
Provinsi
Sektor
Pelaku
BAPPEDA
Kota/Kabupaten
Sektor
Masyarakat
29
Terima Kasih
Download