PERATURAN PERUNDANGAN
K3 DI INDONESIA
Saddani Djulihenanto
SISTEM KELISTRIKAN & TEKNIK
LISTRIK
POLITEKNIK NEGERI MALANG
UU NO. 1 TAHUN 1970
Tujuan ?
Menentukan standar yg jelas untuk keselamatan bagi semua
karyawan sehingga mendapat perlindungan atas
keselamatannya
dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan
meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.
Memberikan dasar hukum agar setiap orang selain karyawan yg
berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya & setiap
sumber daya perlu dipakai & dipergunakan secara aman &
efisien.
Membina norma-norma perlindungan kerja yg sesuai dgn
perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.
KEWAJIBAN &
HAK TENAGA KERJA
Bab VII Pasal 12
Memberikan keterangan yg benar bila diminta oleh pengawas /
ahli K3
Memakai alat-alat perlindungan diri yg diwajibkan
Memenuhi & mentaati semua syarat K3 yg diwajibkan
Meminta pada perusahaan agar dilaksanakan semua syarat K3
yg
diwajibkan
Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat K3
serta APD yg diwajibkan diragukan oleh karyawan kecuali dlm
hal-hal khusus yg ditentukan lain oleh pegawai pengawas dlm
batas yg msh dipertanggungjawabkan
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Bab X Pasal 14
Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yg dipimpinnya,
semua syarat K3 yg diwajibkan & semua peraturan pelaksanaanya
yg berlaku bagi tempat kerja yg bersangkutan, pada tempat yg
mudah dilihat & terbaca, serta menurut petunjuk pegawai
pengawas / ahli K3
Memasang dalam tempat kerja yg dipimpinnya, semua gambar
K3 yg diwajibkan & semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat
yg mudah dilihat & terbaca, serta menurut petunjuk pegawai
pengawas / K3
Menyediakan secara cuma-cuma semua APD yg diwajibkan pada
tempat kerja yg berada dibawah pimpinannya & menyediakan bagi
setiap orang lain yg memasuki tempat kerja tsb, disertai petunjuk
yg diperlukan sesuai dgn pertunjuk pegawai pengawas / ahli K3
KOMITE K3
1. Mencegah kerugian fisik dan finansial yang
bisa diderita karyawan.
2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap
produktivitas perusahaan.
3. Menghemat biaya premi asuransi.
4. Menghindari tuntutan hukum.
Terimakasih...