MAKALAH
Akuntansi Sektor Publik
Dosen Pengampu : Farah Nisa Ul Albab
Disusun Oleh :
Nadia Fitri Sawal (1702015035)
Jihan Fahira (1702015084)
Novandi Rizki Maulana (1802019021)
Teguh Pangestu (1702015157)
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2020
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat dalam pembuatan makalah ini sehingga penulis bisa membuat makalah ini
tepat pada waktunya.
Harapan penulis adalah dengan adanya makalah ini dapat membantu masyarakat,
khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswa program studi yang berkaitan dengan
Akuntansi untuk lebih memahami serta memberikan pengetahuan tentang “Memahami
Organisasi Sektor Publik Sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik, Anggaran Sebagai
Objek Akuntansi Sektor Publik, Serta Negara dan Pemerintah sebagai Sasaran Akuntansi
Sektor Publik”, .yang berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Penulis
menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan. Agar penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi
makalah ini sehingga ke depannya dapat lebih baik.
Jakarta, 13 mei 2020
Penulis
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................................... i
Daftar Isi ......................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .............................................................................................................
1.2. Batasan Masalah……………………………………………………………………...
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Dilematika Full Adoption Pada Akurualisasi Sektor Publik……………………………
2.1.1 Akuntansi Berbasis Akrual…………………………….................................
2.1.2 Penerapan Adopsi Akuntansi Akrual secara Penuh (Full Adoption)…...........
2.1.3 Dilematika Akrualisasi Sektor Publik………………………………………..
2.1.4 Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual – Basis kas ………………………
2.2. Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik Atau Pemerintah ………………...
2.2.1 Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia……………..
2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)…………………………………………………………………
2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangaan Nomer 45 tentang Pelaporan
Keuangaan Organisasi Nirlaba…………………………………………………….
2.2.4 Perbandingan Standar Akuntansi Sektor publik atau Pemerintah di Indonesia
dengan Amerika………………………………….………………………………..
2.2.5 Peningkatan Standar akuntansi Internasional…………………………..……
2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) versus Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangaan (PSAK)……………………………………………………………
2.3.1 Perbedaan PSAP dan PSAK…………………………………………………
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan ....................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
Basis akuntansi menjadi salah satu prinsip akuntansi yang penting untuk menentukan
kapan tu ransaksi harus diakui dan dicatat (recorded) dalam siklus akuntanit suatu organisai.
Basis akuntansi yang pertama kali diterapkan di dalam sistem akuntansi pemerintahan di
Indonesia adalah basis kas modifikasian sebagaimana yang diterapkan dalam Kepmendagri 29
Tahun 2002. Namun, seiring dengan ditetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP basis
akuntansi yang dianut oleh SAP pertama di Indonesia tersebut disebut dengan basis akuntansi
kas menuju akrual (cash toward accrual. Penentuan basis akuntansi yang tepat guna menjadi
sangat penting dalam organisasi sektor publik (terutama pemerintahan), karena berpengaruh
pada alokasi anggaran dan pemanfaatan biaya untuk pelayanan publik dengan anggaran
pemerintah yang sangat terbatas.
Menurut Mardiasmo (2009) basis akuntansi, yang disebut juga dengan sistem akuntansi,
dalam akuntansi sektor publik selama ini menggunakan akuntansi berbasis kas (cash accounting).
Namun demikian, untuk meningkatkan kinerja permerintahan, dimulailah perubahan penggunaan
basis akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan, yaitu akuntansi berbasis akrual (accrual
accounting). Hal ini sesuai dengan pemaparan Mahmudi (2011) bahwa organisasi sektor publik
dan non-profit saat ini telah dipacu untuk menggunakan akuntansi herbasis akrual, karena basis
akrual dianggap lebih mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih baik dan komprehensif
dibandingkan dengan basis kas.
1
Menurut Simanjuntak (2010), pemerintah sebenarnya mulai merencanakan reformasi dalam
penerapan akuntansi di instansi pemerintahan dengan menggunakan basis akrual sejak awal tahun
2000. Reformasi ini ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:
"Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13. 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam 5 (lma) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas."
Inti dari ketentuan di atas bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun, yaitu paling lambat
tahun 2008. Untuk itu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah yang menerapkan penggunaan basis kas menuju akrual (cash toward
accrual), yaitu laporan realisasi anggaran disusun menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan
neraca menggunakan basis akrual.
Pada praktiknya, akuntansi berbasis akrual tidak mudah diterapkan dalam lingkungan
pemerintahan di Indonesia karena pemerintah telah mempraktikkan akuntansi basis kas selama
bertahun-tahun. Penerapan basis akrual mensyaratkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang
memberikan kerumitan tersendiri bagi instansi sehingga implementasinya tidak dapat segera
diadopsi dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Salah satu tahap penyesuaian ini adalah
dengan ditetapkannya aturan perundang-undangan yarg menetapkan basis akuntansi pemerintahan
mengarah pada basis akrual penuh bagi penerintahan. Peraturan perundang undangan yang terkait
2
dengan penetapan akrualisasi telah dicanangkan sejak diterbitkan UU No. 17 Tahun 2003. PP No.
24 Tahun 2005 hingea PP No 71 Tahun 2010. Setelah melewati beberapa kali perubahan aturan
perundang-undangan, tahun 2015 disepakati sebagai tahun implementasi SAP Berbasis Akrual
secara penuh pada instansi pemerintah. Namun, akrualisasi sektor publik, khususnya di
pemerintahari masih mengalami dilematika tersendiri karena masih banyaknya kendala untuk
mengadopsi standar ini secara penuh Oleh arena itu. penulis membuat suatu kajian telaah literatur
tentang dilemanika full adaptron pada akrualisasi sektor publik.
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Dilematika Full Adoption pada Akrualisasi Sektor Publik
2.1.1 AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Simanjuntak (2010) menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu
basis akuntansi yang terkait dengan pengakuan. pencatatan dan penyajian transaksi
ekonomi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut,
tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan Menurur
Mahmudi (2011) dalam pengaplikasiannya akuntansi berbasis akrual memiliki tujuan
dalam penetuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan harga/tarif pelayanan
(pricing/charging for service).
Menurut Rironga (tanpa tahun) akuntans berhais akrual memiliki konsep sebagai
berikut:
1. Pengakuan pendapatan
Suantu konsep ketika perusahaan mempunvai hak melakukan penagihan atas suatu kas
benar-benar diterima, misal muncul akun piutang tidak tertagih yakni penghasilan
sudah diakui tapi kas belum diterima.
2. Pengakuan biaya
Pengakuan saat kewajiban sudah rerjadi. namun biaya belum dibayarkan, misal utang
usaha yang jatuh tempo.
4
Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dianggap lebih
baik daripada akuntansi berbasis kas karena dianggap laporan keuangan yang disajikan
lebih dapat dipercaya. lebih akurat, lebih komprehensif, dan lebih relevan untuk digunakan
dalam pengambilan keputusan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi,
pencatatan (recording) dilakukan sesuai dengan saar terjadinya arus sumber daya sehingga
informasi dapat disajikan secara tepat dan komprehensif. Penerapan akuntansi berbasis
akrual tentu memiliki perbedaan dengan akuntansi berbasis kas yakni (Mardiasmo, 2009) :
1. Bagian kas: penerimaan kas-pengeluaran kas = perubahan kas
2. Basis akrual : pendapatan (income) – biaya-biaya = rugi/laba (sturplus/defisit)
3. Pendapatan (income) = penerimaan kas selama satu periode akuntansi-saldo awal
pintang + saldo akhir piutang
4. Biaya = kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi - saldo awal utang + saldo
akhir utang.
2.1.2
PENERAPAN ADOPSI AKUNTANSI AKRUAL SECARA PENUH (FULL
ADOPTION)
Pada modul general ledger chart of accounts yang disusun oleh Islam dkk (2010)
disebutkan bahwa implementasi konsep akrual yang diterapkan saat ini masih
gabungan kas dan akrual (cash toward accrual) misaalnya transaksi penerimaan dan
pengeluaran dicatat dengan basis kas tapi penyusunan neraca dengan basis akrual.
5
Menurut Simanjuntak (2010) proses penyusunan standar akuntansi pemerintaban
disesuaikan dengan standar internasional dan kondisi di Indonesia itu sendiri serta
KSAP selaku komite/dewan yang memiliki kewenangan dalan penyusunan PSAP
mendasari implementasinya pada
a Iniernetional Federation of Accountants;
b. International Accounting Standards Committee;
c.International Monetary Fund;
d. Ikatan Akuntan Indonesia;
e. Financial Accounting Standard Beard;
f. Govermental Accounting Standard Board;
g. Pemerinah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan Negara ;
h. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan
keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.
2.1.3
Dilematika Akrualisasi Sektor Publik
Pada praktiknya suatu proses pengadopsian standar yang baru tentu akan
mengalami beberapa pertentangan antara pihak-pihak yang setuju dan yang tidak
sehingga menimbulkan dilema tersendiri ketika menerapkannya. Menurut Halim
dan Kusafi (2012) penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki manfaat tersendiri
yakni dari segi penerapannya lebih akuntabel karena pengakuannya pada saat
terjadinya transaksi. Namun ada pula kritikan atas penerapan akuntansi akrual di
sektor publik. Kritik tersebut diungkapkan oleh Boothe dalam Halim dan Kasuh
6
(2012) yang menyatakan kebalikan tentang konsep akuntabilitas antara sektor
swasta dan sekror publik adalah sektor swasta cenderung lebih kepada target laba
sedangkan sektor publik lebih ke arah pertanggungjawaban politik.
Dilematika lain yang terjadi terkait dengan penerapan adopsi penuh akuntansi
berbasis akrual yakni adanya rekanan akibat reformasi akuntansi sektor publik
untuk mendorong diberlakukannya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan juga
ada tekanan dari lembaga- lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, IME
serta adanya standardisasi internasional/IPSAS (Mahmudi. 2011).
2.1.4
Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual – Basis kas
Pada penyusunan dan penerapanya standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual memang cukup memberi dilema tersendiri bahkan banyak tekanan dan
tantangan yang terjadi. Namun demikian akuntansi berbasis akrual di suatu organsi
pemerinatahan memiliki beberapa manfaat yang akan diperoleh, yakni sebagi
berikut. (lchsa, tanpa tahun)
1. Sebagai bentuk pelaksanaan konsep pusat pertanggungjawaban (responsibility
center)
2. Sebagai suatu peluang untuk menerapkan prinsip cost againt revenue
3. Sebagai suatu fondasi untuk melakukan perhitungan biaya produk atau
pelayanan yang lebih baik
4. Sebagai suata sarana penghitungan nilai subsidi yang lebih baik atas setiap
produk dan pelayanan yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat
7
5. Sebagai suatu bentuk analisis keekonomisan dan keefisienan pengelolaan
keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.
6. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta
kinerja organisasi pemerintah.
7. Sebagai upaya meningkatkan kualitas standar analisis biaya (SAB) bukan lagi
hanya sekedar standar analisis belanja (SABe).
8. Sebagai suatu bantuan penerapan pendekatan anggaran kinerja (performance
budget) dan mind term expindeture framework (MTEF) delam peuganggaran.
Menurut Ritonga (tanpa rahun) dasas dari penggunam basis akrual yakni
adanya kenyaraan bahwa pemetrintah diwajibkan membuat neraca dan hal itu hanya
dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan dari sisi lain masih dibuat
dengan akuntansi berbasis kas yakni wajib membuat pengakuan pendapatan,
belanja, transfer, pembiayaan, dan laporan realisasi anggaran. Jika diperbandingkan
lebih detail lagi, ritonga (tanpa tahun) menjelaskan standar akuntansi berbasis akrual
memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang disajikan secara ringkas .
2.2. Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik Atau Pemerintah
2.2.1 Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia
Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajían laporan keuangan yang
ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi
8
dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi
penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan
kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar
organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan
kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan
keuangan.
Menurut Sinaga, standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu
dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku
umum. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna. dapat
dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Standar akuntansi
di sektor swasta lebih berkembang daripada sektor pemerintab. Sektor swasta dan
pemerintah di Amerika Serikat telah memiliki standar akuntansi yang telah
dikembangkan puluhan tahun yang lalu. Sementara, di Indonesia, sejak tahun 2011
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk sektor swasta telah mengacu pada
standar akuntansi internasional (IFRS), sedangkan sektor pemerintah masih baru
akan menerapkan akuntansi berbasis akrual, meskipun masih dianggap belum
akrual penuh. Akan tetapi disadari bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat
penting peranannya dalam organisasi pemerintahan untuk menjawab tuntutan akan
akuntabilitas dan transparansi publik.
Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia yaitu Standar
Akuntarsi Pemerinahan (SAP) diarur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai pengganti dari PP Nomar 24
9
Tahun 2005. dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45
tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sektor publik dalam pengelolaan
keuangannya menggunakan dualisme standar yaitu SAP digunakan untuk
pengelolaan sektor publik di pemerintahan sebagai kekayaan negara yang tidak
dipisahkan. Sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh
BUMN atau BUMD atau pihak lain tetap menggunakan SAK demi menjaga peran
pemerintah untuk langsung berinvestasi dan membentuk iklim ekonomi yang sehat.
2.2.2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
Perkembangan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Inilah untuk pertarma kali
Indonesin memiliki standar akuntansi pemerintahan sejak Indonesia merdeka.
Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan
keuangan di pemerintahan. Jadi, dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru
dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia. SAP ini telah lama
ditunggu. Peratruran Pemerintah (PP) Nomor 105 1ahun 2000 pada Pasal 35 secara
tegas telah menyebutkan bahwa penata usahaan dan pertanggung jawaban keuangan
daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang
berlaku PP Nomor 105 Tahun 2000 tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2001
10
tetapi standar yang dimaksud baru dapat terealisasi dengan terbitnya SAP ini. UU
Nomor 17 Tahun 2003 vang mulai berlaku sejak tahun 2003 juga menyebutkan
dengari jelas bahwa bentuk dan isi laporar pertanggungjawaban keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.
Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti penting standar
akuntanai pemerintahan bahkan memuat mengenai Komite Standar Akuntani
Permerintahan (KSAP) sebagai penyusun SAP yang keanggotaannya ditetapkan
dengan keputusan presiden, Undang Undang otonomi yang terbaru yaitu UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menycbutkan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dari
uraian di atas dapat dikemukakan bahwa SAP merupakan jawaban atas penantian
adanya pedoman pclaporan ketangan yang dapat berterima umum.
Lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi SAP Berbasis
Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
dapat berlaku selama masa transisi bagi entitas vang belum siap untuk menerapkan
SAP Berbasis Akrual Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih
diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan
diharapkan dapar segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual
dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan
(stakebolders), untuk para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan
11
pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan
salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan
manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual
menjadi akrual, PP Nomor 71 Thun 2010 mendelegasikan penabahan tethadap
PSAP diatur dengan peraturan menteri keuangan. Perubahan terhadap PSAP
tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuarigan negara
Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui
proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.
2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangaan Nomer 45 tentang Pelaporan
Keuangaan Organisasi Nirlaba
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir
periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi likuiditas diberikan dengan
cara sebagai berikut.
1. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan
tanggal jatuh tempo.
2. Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke
dalam jangka pendek dan jangka panjang.
12
3. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya
kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan
keuangan.
Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat
Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah mäsing-masing kelompok aset neto
berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara
permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan
jumlah dari permbatasn permanenn atau temporer diungkapkan dengan cara
menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas
laporan keuangan.
Laporan Aktivitas
Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan
menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto
dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam laporan posisi
keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat
permanen. terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas
menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidik terikat, kecuali jika
penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai
pengurang aset neto tidak terikat.
13
Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat
permanen atan terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembahasan. Dalam
hal sumbangan terikar yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang
sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara
konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
Laporann aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari
investasi dan aset lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aset neto
tidak terikat. kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas menyajikan
jumlah pendapatan dan beban. secara bruto. Namun demikian, pendapatan investasi
dapat disajikinsecara neto dengan syarat beban beban terkait, seperti beban
penitipan dan beban penasihat investasi, diumgkapkan dalan catatan atas laporan
keuangan.
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan
informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsianal, seperti menurut
kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.
Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan
sesuai PSAK Nomor 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini.
1. Aktivitas pendanaan, antara lain:
14
a. peaerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka
panjang
b. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang
penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan
aset tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).
c. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas
yaitu sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.
2.2.4 Perbandingan Standar Akuntansi Sektor publik atau Pemerintah di Indonesia
dengan Amerika
Untuk sektor pemerintah di Amerika Serikat, sebagaimane dikemukakan
Freeman dan Shoulder (1999: 16). AICPA mempunyai hierarki GAAP yang
menunjukkan hubungan secara otoritatif berbagai standar dan literatur dalam
prinsip dan prosedur akuntansi keuangan dan pelaporan.
Ada lima tingkatan yang dikemukakan mulai dari standar yang dikeluarkan
oleh Govermment Accounting Standard Buard (GASB) dan pernyataan FASB yang
dinyatakan berlaku unruk penerintaloleh GASB sampai dengan sumber-sumber
lainnya berupa literatur.
tingkat a. menunjukkan otoritas vang paling tinggi diikuti tingkat b. c, dan
d. Tingkat e (accounting literature) tidak memiliki otoritas (nonauthorization) tetapi
sangat membantu jika tidak terdapat aturan dalam tingkat yang lebih tinggi.
15
Selanjutnya Granof (1998: 25) mengatakan jika GASB dan FASB tidak
menerbitkan aturan (pronouncement) untuk isu tertentu, organisasi dapat
mengambil sumber lain sebagai panduan. Sumber- sumber lain tersebut tersusun
dalam bentuk hierarki.
Dari hierarki tersebut dapat dilihat bahwa standar akuntansi dalam bentuk
GASB Statements atau FASB Statements menduduki hierarki yang paling tinggi.
Artinya, standar akuntansi menjadi acuan utama dan yang harus diterapkan terlebih
dahulu barulah aturan lainnya. Aturan lain dalam tingkat yang lebih rendah diacu
jika standar tidak mengatur hal tersebut.
Bagaimana halnya di Indonesia? Sangat berbeda dengan Amerika Serikat
(AS) AS telah memiliki penyusun standar yang mempunyai otoritas menyusun
standar akuntansi untuk sektor pemerintah yaitu GASB. Di Indonesia, penyusunan
standar akuntansi pemerintahan dilakukan oleh sebuah komite yang disebut dengan
Komite Standar Akuntansı Pemerintahan (KSAP) yang untuk pertama kalinya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang
Keanggotaan KSAP, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan
Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009. Akan tetapi, yang menetapkan
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah dengan peraturan pemerintah.
Dalam kaitan dengan hierarki prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP),
KSAP juga menbahas dan mencoba membuat hierarki yang sesuai dengan
pemerintahan dengan mengacu ke berbagai sumber. Dalam bahasan, tidak ada
keberatan bahwa standar menduduki tingkatan yang paling memiliki otoritas.
16
Dengan demikian nantinya pemerintah Indonesia juga akan mmengenal hieraki
prinsip akunransi berlaku umum dengan standar akuntansi sebagai acuan utama
yang memiliki otoritas Sampai dengan saat ini, Indoniesia sudah dua kali memiliki
standar akuntansi pemerintah, yaitu :
1. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang diteapkan dengan PP Nomor 24 Tahun
2005; dan
2. SAP Berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010,
menggantikan PP Nomer 24 Tabun 2005.
2.2.5 Peningkatan Standar akuntansi Internasional
Peningkatan standar akuntansi internasional dijelaskan dalam Baharuddin dan
Sinaga. International Public Sector Accounting, Standards Board (IPSASB)
merupakan penyusun standar akuntansi internasional untuk sektor publik di bawah
International Federation of Accountants (IFAC). Tahun 2005 IPSASB melakukan
peningkatan terhadap staandar-standart yang telah diterbitkan sebelumnya.
Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar tersebut dalam draf publikasi
nomor 26.
2.3.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) versus Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangaan (PSAK)
17
2.3.1 Perbedaan PSAP dan PSAK
Berikut ini adalah perbedaan antara PSAP dan PSAK yang dalam pandangan
penulis merupakan perbedaan mendasar keduanya.

Perbedaan pertama
dalarn Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdapat pembahasan
mengenai lingkungan akuntansi pemerintaban yang menjelaskan bahwa lingkungan
operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan
akuntansi dan pelaporan keuangannya. Sedangkan, dalam Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dinyatakan bahwa kerangka dasar
berlaku untuk semua jenis perusahaan komersial baik sektor publik maupun sektor
swasta.

Perbedaan kedua
adalah tentang tujuan laporan keuangan. Pada pernyataan peran dan tujuan laporan
keuangan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan berikut ini.
“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suau entitas pelaporan
selama Satu periode pelaporan, Laporan keuangan terutama digunakan untuk
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksarakan
kegiatan operasional ponerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan."
18

Perbedaan ketiga
adalah terkait kemponen laporan keuangan. Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerinahan menyebarkan bahwa komponen laporan keuangan terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perabalhan Saldo Anggaran Lebih. Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai komponen laporan keuangan pokok serta laporan lain
dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh kerentuan perundangundangan (statutory seports). Laporan Operasional merupakan Laporan Kinerja
Keuangan dan bersifat opsional sebagaimana yang disebur di dalam PP Nomor 24
Tahun 2005. Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
menyebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Laporan
Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi. Laporan Perubahan Posisi Keuangan
(misalnya Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana). catatan dan laporan lain
serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Perbedaan keempat
SAP membagi entitas menjadi dua yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
SAK tidak mengenal pembedaan tersebut. Entitas pelaporan adalah unit
pemerintahan
perundang-undangan
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi meaurut PP
Nomor 71 Tahun 2010 adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran,
kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan
laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
19

Perbedaan kelima
adalah pada asumsi dasar. Asumsi dasar yang digunakan dalam Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah kemandirian entitas, kesinambungan
entitas dan keterukuran dalam satuan uang, Sedangkan asumsi dasar dalam
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menggunakan
adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha.

Perbedaan keenam
adalah pada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini mengesankan bahwa
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan tampaknya mengambil hierarki
prinsip sebagai acuan dalam pengembangan standarnya. Dalam Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa prinsip akuntansi dan
pelaporan keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat
standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelerggara akuntansi dan
pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan
keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan (Dalam Suwardjono,
2008). Istilah "prinsip akuntansi" memiliki pengertian segala ideologi, gagasan,
asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang
tersedia baik secara teoretis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan.
Standar akuntansi memiliki pengertian yang berbeda dengan prinsip akuntansi.
Suwardjono (2008) mendefinisikan standar akuntansi sebagai konsep, prinsip,
metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerargka konseptual olch
badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu
20
lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentük dokumen resmi guna
mencapai tujuan pelaporan ketangan negara tersebut.

Perbedaan Ketujuh
adalah pada basis akuntansi. Pada paragraf 42 dikarakan bahwa basis akuntansi
yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis aktual. untuk
pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan eknitas. Namun, dalam hal
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas Meskipun diletakan pula jika
anggaran disusun dan dilaksanakan dalam basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual. Namun. PSAP hanya mengatur LRA Berbasis Kas saja,
LRA berbasis akrual tidak diatur. Hal ini betarti basis akuntansi yang dianut oleh
PP No. 71 Tahun 2010 ridak berbasis akrual penuh melainkan akrual modifikasian
Hal ini menunjukkan bahwa SAP baru sebatas accrual accounting, belum
sepenuhnya accrual budgeting (Mahmudi, 2006) Berbeda halnya dengan SAK yang
jelas menggunakan asumsi dasar akrual. Schingga SAK tidak mengatur laporan
keuangam yang berbasis kas. Hal inilah yang menurur penulis kebutuhan akuntansi
pemerintahan yang tidalk diakomodasi oleh SAK.

Perbedaan kedelapan
adalah adanya konsep modal dan pemeliharaan modal dalam Kerangka Dasar
Penyusupan dan Penyajian Laporan Keuangan. Konsep modal ada dua, yaitu
konsep modal kenangan dan tmodal fisik. Dalam konsep modal keuangan, modal
adalahı sama dengan aset neto atau ekuitas perusahaan, Sedangkan dalam konsep
21
modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan. Hal ini tidak
terdapat dalam SAP karena tidak ada konsep modal akan berlkitan dengan konsep
laba. Dalam akuntansi pemerintahan tidak dikenal konsep laba.
Perbedaan kesembilan berkaitan dengan jumlah PSAP yang ada dalam SAP
dibandingkan dengan PSAK dalam SAK. SAK yang sudah jauh lebih matang dari
SAP serta kompleksitas jenis perusahaan yang diatur telah mengalami revisi,
penggantian ataupum perubahan PSAK. Terakhir, terdapat 67 PSAK yang 8 di
antaranya adalah PSAK Syariah. Untuk, PSAK Syariah, dibuat kerangka konseptual
tersendiri. Di sisi lain. SAP memiliki 12 PSAP Penulis mencoba mengikhtisarkan
beberapa PSAK yang memiliki pembahasan yang sama atau mirip dengan PSAP.
22
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Penentuan basis akuntansi yang tepat menjadi sangat penting dalam ranah sektor publik,
karena berpengaruh pada alokasi anggaran dan pemanfaatan biaya untuk pelayanan publik
dengan anggaran pemerintah yang sangat terbatas. Sistem akuntansi dalam akuntasi sektor
publik selama ini menggunakan akuntansi berbasis kas (cash accounting). Namun
demikian, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dimulailah perubahan penggunaan
basis akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan yaitu akuntansi berbasis akrual
(accrual accounting). Penyesuaian-penyesuaian untuk menggunakan akuntansi berbasis
akrual yang sangat rumit bagi instansi pemerintah menjadikan implementasi basis akrual
dalam instansi pemerintah tidak dapat segera diadopsi dan membutuhkan waktu
implementasi y ang tidak sebentar. Pada praktiknya suatu proses pengadopsian standar yang
baru tentu akan mengalami beberapa pertentangan antara pihak-pihak yang setuju dan yang
tidak sehingga menimbulkan dilema tersendiri ketika inenerapkannya. Adanya tekanan
akibat reformasi akuntansi sektor publik untuk mendorong diberlakukannya pengelolaan
keuangan yarg akuntabel dan juga ada tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti
World Bank, UNDP, IMF, serta adanya standardisasi internasional/IPSAS. Dilematika
yang timbul memang memunculkan kelemahan dari penerapan secara penuh akrualisasi
sektor publik, tapi pemerintah Indonesia. perlu menyikapinya dengan baik mengingat
tingginya kelebihan yang dimiliki yakni menciptakan akuntabilitas bagi sektor publik.
23