MANAJEMEN ASET DAERAH
MAKALAH INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
KELOMPOK
NAMA
NIM
1. M. NUR CANIAGO
15043069
2. ANUGERAH AKBAR A.P
15043059
3. RIFANDRA ADWITIYA
15043099
DOSEN MATA KULIAH :
VITA FITRI SARI, S.E.,M.SI.
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut
nama Allah SWT
yang Maha Pengasih
lagi
Maha
Penyayang,kami mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya,yang telah
melimpahkan rahmat,hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “Manajemen Aset Daerah”.
Adapun makalah tentang Manajemen Aset Daerah ini telah kami usahakan
semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat
memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan,
menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam
pembuatan makalah ini.
Namun tidak lepas dari semua itu, kami sadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan
baik dari segi penyusunan bahasa maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang
dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi
saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki masalah ini.
Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang Manajemen Aset
Daerah ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi
kepada pembaca.
Padang, 14 April 2017
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah
dimilikinya sistem manajemen aset daerah yanga efektif dan efisien. Aset daerah sebagai
salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya
sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah dan dari pemerintsh daerah ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tetapi juga
desentralisai pengelolan aset daerah hingga level satuan kerja. Jika pada era sebelumnya
pengelolaan aset daerah tersentralisasi di biro/bagian perlengkapan, maka saat ini
pengelolaan aset tersebut di desentralisasi ke masing-masing SKPD. Oleh karena itu menjadi
sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset
daerah agar aset yang ada dapat dikelola secara optimal.
B. Rumusan Masalah
a. Apa saja Jenis-jenis aset daerah.
b. Bagaimana Kelembagaan pengelolaan aset daerah.
c. Bagaimana Siklus manajemen aset daerah.
d. Bagaimana Sistem dan prosedur akuntansi aset.
e. Apa saja Prinsip-prinsip manajemen aset daerah.
f. Bagaimana Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
A. Tujuan Penulisan
Dalam penulisan makalah ini, penulis membuatnya yaitu bertujuan untuk memenuhi
Tugas kuliah Manajemen Keuangan Negara dan Daerah. Dan juga penulis membuat
makalah ini, membantu para pembaca untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai
Manajemen Aset Daerah sehingga para pembaca tidak hanya membaca saja tetapi
berharap untuk lebih mengetahui bagaimana Manajemen Aset Daerah.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Jenis-jenis Aset Daerah
Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai
pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban
pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua
bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara
kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka
panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.
Sementara itu jika dilihat dan penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi
tiga, yaitu: 1) aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (local
government used assets), 2) aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan
publik (social used assets), dan 3) aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah
maupun publik (surplus property). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya
merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua,
yaitu:
1. Benda tidak bergerak (real property), meliputi:
1. tanah;
2. bangunan gedung;
3. bangunan air;
4. jalan dan jembatan;
5. instalasi;
6. jaringan;
7. monumen/bangunan bersejarah (heritage),
2. Benda bergerak (personal property), antara lain:
a. mesin;
b. kendaraan;
c. peralatan, meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor
dan
d. rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan;
e. buku/perpustakaan;
f. barang bercorak kesenian & kebudayaan;
g. hewan/ternak dan tanaman;
h. persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb.);
serta
i. surat-surat berharga.
B. Kelembagaan Pengelolaan Aset Daerah
Efektiviitas dan efisiensi manajemen aset daerah juga dipengaruhi oleh struktur
kelembagaan pengelolaan aset di pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah membutuhkan
perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik antarbagian terkait,
misalnya antara bagian perlengkapan, satuan kerja, dan bagian keuangan/BPKD. Secara
skematik kelembagaan pengelolaan aset daerah dapat digambarkan sebagai berikut:
KEPALA DAERAH
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Barang Miik Daerah
BIRO/BAGIAN
PERLENGKAPAN
SEKRETARIS DAERAH
Pengelola Barang Miik Daerah
KEPALA SKPD
Pengguna Barang
KUASA
Pengguna Barang
KEPALA SKPKD
Selaku Bendahara
Umum daerah (BUD)
KUASA BUD
BENDAHARA
BARANG
Berdasarkan gambar di atas, pejabat yang terkait dengan pengelolaan aset daerah adalah:
a. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
d. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
e. Kuasa BUD;
f. Kuasa Pengguna Barang;
g. Bendahara Barang;
h. Biro/Bagian Perlengkapan Sekda.
Koordinasi antara kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik
daerah dengan sekda selaku pengelola barang milik daerah, kepala SKPD selaku pengguna
barang, kepala SKPKD selaku BUD, biro/bagian perlengkapan sekda, dan bendahara barang
sangat penting dilakukan untuk perencanaan, pengendalian, sinkronisasi dan updating data
aset pemerintah daerah. Data aset tersebut sangat penting untuk penyusunan neraca
pemerintah daerah.
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelolaan Aset Daerah
Tugas dan wewenang pejabat daerah yang terkait dengan pengelolaan aset daerah
sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan peraturan perundangan
terkait, adalah sebagai berikut.
1. Gubernur/Bupat/lWalikota
Gubemur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
DPRD;
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewenangannya;
f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik
daerah;
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh gubemur/bupati/walikota atau DPRD;
e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
3. Kepala SKPD
Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara barang milk daerah yang berada, dalam penguasaannya;
f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;
g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada
dalam penguasaannya;
i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada
pengelola barang.
4. Kepala SKPKD
Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan aset
daerah memiliki tugas dan wewenang:
a. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik
daerah;
b. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Kuasa BUD
Kuasa BUD memiliki wewenang dan tanggungjawab:
a. menyimpan seluruh bukti kepemilikan barang milik daerah;
b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala SKPKD selaku BUD.
6. Bendahara Barang
Bendahara Barang di masing-masing SKPD memiliki wewenang dan tanggungjawab:
a. melaksanakan administrasi perbendaharaan barang daerah;
b. menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya;
c. membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan barang kepada kepala daerah.
7. Biro/Bagian Perlengkapan
Biro/Bagian Perlengkapan yang merupakan suborganisasi sekretariat daerah memiliki tugas
dan tanggungjawab:
a. membuat rekapitulasi data kebutuhan pengadaan barang daerah;
b. membuat rekapitulasi data kebutuhan pemeliharaan barang daerah;
c.
membuat standar barang, standar harga, dan standar kebutuhan barang daerah.
C. Siklus Manajemen Aset Daerah
Siklus manajemen aset daerah secara umum meliputi tahap-tahap berikut:
1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penggunaan/Pemanfaatan
4. Pengamanan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
5. Penghapusan/Pemindahtanganan
1. Perencanaan
Pengadaan aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang
terdokumentasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan
kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan di RKBMD tersebut selanjutnya dianggarkan
dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Perencanaan kebutuhan aset daerah
harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Pengadaan
Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
(Value for Money), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang
pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen
transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai
transaksi.
3. Penggunaan/Pemanfaatan
Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan
aset (status penggunaan aset), unit kerja mana yang menggunakan, lokasi, dan informasi
terkait lainnya. Mutasi dan disposisi aset tetap harus dicatat. Biaya pemeliharaan dan
depresiasi jika ada juga harus dicatat dengan tertib. Untuk optimalisasi aset yang ada,
pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang berlebih atau menganggur dengan cara:
a. disewakan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang;
b. dipinjampakaikan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang;
c. kerjasama pemanfaatan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang;
d. bangun-guna-serah (Build-Operate-Transfer) dan bangun-serah-guna (Build-TransferOperate) dengan jangka waktu maksimal 30 tahun.
Pemanfaatan aset pemerintah daerah tersebut di samping bertujuan untuk mendayagunakan
aset juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban
anggaran pemeliharaan aset.
4. Pengamanan dan Pemeliharaan
Aset-aset pemerintah daerah perlu mendapat pengamanan yang memadai. Pengamanan
aset daerah yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan
secara hukum, dan pengamanan fisik.
Pengamanan Administrasi dan Catatan
Pengamanan administrasi clan catatan dilakukah dengan cara melengkapi aset daerah
dengan dokumen administrasi, catatan, dan laporan barang. Dokumen administrasi dan
catatan tersebut antara lain:
a. Kartu Inventaris Barang;
b. Daftar lnventaris Barang;
c. Catatan Akuntansi Aset;
d. Laporan Mutasi Barang;
e. Laporan Tahunan.
Pengamanan Hukum
Pengamanan hukum atas aset daerah dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut
dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, antara lain:
a. Bukti Kepemilikan Barang;
b. Sertifikat Tanah:
c. BPKB atau STNK;
d. Kuitansi atau Faktur Pembelian;
e. Berita acara serah terima barang;
f. Surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi.
Pengamanan Fisik
Pengamanan fisik atas aset daerah dilakukan dengan cara memberi perlindungan fisik
agar keberadaan aset tersebut aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya
terpelihara tidak mengalami kerusakan. Pengamanan fisik aset daerah dapat dilakukan antara
lain dengan cara:
a. penyimpanan di gudang barang daerah;
b. pemagaran;
c. pintu berlapis;
d. pemberian kunci;
e. pemasangan alarm;
f. pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat vital dan rawan;
g. penjagaan oleh satpam.
5. Penghapusan dan Pemindahtanganan
Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset
tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset
daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan.
Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah, atau ditenggelamkan ke laut.
Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan
kepentingan
umum,
atau
karena
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengharuskan untuk dimusnahkan. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:
•
penjualan;
•
tukar-menukar;
•
hibah;
•
penyertaan modal pemerintah daerah.
yang
Demi menjaga tertib administrasi, tata cara dan ketentuan penghapusan aset daerah perlu
diatur dengan peraturan kepala daerah. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan berita acara
penghapusan aset untuk dasar pencatatan akuntansinya.
D. Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset
Sistem akuntansi aset pemerintah daerah berisi tentang ketentuan mengenai:
a. prosedur pengadaan barang,
b. prosedur penyimpanan dan penyaluran,
c. prosedur pemanfaatan,
d. prosedur pemeliharaan,
e. prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi,
f. prosedur perubahan status hukum.
a. Prosedur Pengadaan Barang
Ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang (aset) milik daerah adalah sebagai berikut.
•
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Tim dan dikoordinasi oleh
Fungsi Perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi
pendayagunaan serta tertib inventarisasi.
•
Pengadaan
barang
dapat
melalui
pengadaan/pemborong
pekerjaan,
swakelola,
hibah/sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna-usaha.
•
Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masingmasing SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan
oleh panitia pengadaan barang.
•
Pengadaan Barang Milik Daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang
pengadaan barang dan jasa.
Fungsi/Pihak yang Terkait
Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur pengadaan barang adalah
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, sebagai pengguna/kuasa pengguna barang
bertugas dan bertanggungjawab atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan,
penggunaan, penyimpanan, inventarisasi, mutasi, pengamanan dan pengawasan dalam
lingkungan wewenangnya.
2. Pengelola Barang Milik Daerah, sebagai pelaksana pembinaan dan pengelolaan barang
bertugas dan bertanggungjawab atas terlaksananya standarisasi barang, perencanaan,
pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, penjualan,
pemanfaatan, inventarisasi dan pengendalian/pengawasan barang milik daerah.
Dokumen yang Dibutuhkan
Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengadaan barang meliputi:
a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
b. Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
c. Daftar Barang Pengguna (DBP);
d. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
e. Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD);
f. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB);
g. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang.
Laporan yang Perlu Dibuat
Laporan yang diperlukan dalam prosedur pengadaan barang antara lain:
a. laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS);
b. laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT);
c. laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS);
d. laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT);
e. laporan Barang Milik Daerah (LBMD);
f. laporan Pengelola Barang Semesteran;
g. laporan Pengelola Barang Tahunan.
b. Prosedur Penyimpanan dan Penyaluran
Ketentuan mengenai prosedur penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah adalah
sebagai berikut:
•
Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan
pengaturan barang persediaan dalam gudang/ruang penyimpanan, sedangkan penyaluran
adalah kegiatan melakukan pengiriman barang dari gudang induk/unit ke unit satuan
kerja pemakai barang.
•
Prosedur penyimpanan dan penyaluran barang dimulai dari penerimaan barang dari
suplier/pihak ketiga dan diakhiri dengan disalurkannya barang yang dibutuhkan oleh
unit/satuan kerja yang memerlukan.
Fungsi/Pihak yang Terkait
Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran adalah
1.
Pemegang Barang Daerah pada Gudang Induk/Unit, bertugas untuk menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah untuk masa satu tahun
anggaran.
2.
Panitia
Pemeriksa
Barang
DaerahlUnit
(PPBD/U),
bertugas
melaksanakan
pemeriksaan atas kuantitas, kualitas dan spesifikasi lainnya atas barang yang diterima.
3.
Fungsi Perlengkapan, sebagai pelaksanaan pembina pengelola barang bertugas dan
bertanggungjawab atas terlaksananya standarisasi barang, perencanaan, pengadaan,
penyimpanan, penyaluran pemeliharaan atau perbaikan, penghapusan, penjualan,
pemanfaatan, inventarisasi dan pengendalian/pengawasan barang.
4.
Fungsi Keuangan, bertugas untuk melaksanakan pembayaran kepada fihak penyedia
barang/jasa sesuai dengan prosedur pengeluaran kas yang berlaku.
5.
Fungsi Akuntansi, bertugas mencatat barang ke dalam buku catatan akuntansi yang ada.
Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran meliputi:
1. Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK);
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
3. Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB);
4. Tanda Penerimaan Sementara Barang (TPSB);
5. Surat Permintaan Pembayaran.
Catatan yang Digunakan
Buku catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran
berupa buku besar pembantu aset, meliputi:
1. Buku Barang Inventaris;
2. Buku Barang Pakai Habis;
3. Buku Hasil Pengadaan Barang;
4. Buku Penerimaan Barang;
5. Buku Pengeluaran Barang;
6. Kartu Barang;
7. Kartu Persediaan Barang.
c. Prosedur Pemanfaatan
Ketentuan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagai berikut.
•
Pemanfaatan barang adalah aktivitas yang meliputi sewa barang dan penggunausahaan
(misal kerjasama operasi, BOT, BTO, dsb.) dengan pihak ketiga.
•
Prosedur pemanfaatan barang dimulai dari pengusulan tentang barang yang akan disewa
atau digunausahakan dari unit kerja ke Kepala Daerah dan diakhiri dengan
dilaksanakannya prosedur penerimaan kas daerah.
Fungsi/Pihak yang Terkait
Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur pemanfaatan barang adalah
1. Unit/Satuan Kerja, sebagai pengelola barang.
2. Fungsi Perlengkapan, sebagai pelaksana pembina pengelola barang bertugas dan
bertanggungjawab atas terlaksananya pemanfaatan barang.
3. Panitia Penelitian dan Penilaian Usulan Kerjasama, bertugas untuk meneliti dan
menilai kelayakan usulan/proposal kerjasama dari pihak ketiga.
4. Fungsi Keuangan, bertugas menerima uang hasil sewa dan kerjasama.
Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam prosedur pemanfaatan barang berupa:
1. Daftar Pemanfaatan Barang
2. Surat Perjanjian Sewa
3. Berita Acara Penelitian dan Penilaian Usulan Kerjasama
4. Surat Perjanjian Kerjasama
d. Prosedur Pemeliharaan
Ketentuan mengenai prosedur pemeliharaan barang milik daerah adalah sebagai berikut.
•
Pemeliharaan barang adalah upaya mencegah kerusakan yang diyakini lebih baik
daripada memperbaikinya.
•
Prosedur pemeliharaan barang ini meliputi kegiatan agar semua barang (khususnya
semua barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang sedang dalam
pemakaian) selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.
•
Prosedur ini dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang oleh masing-masing unit dan
diakhiri dengan dilaksanakannya pemeliharaan barang.
Fungs/lPihak yang Terkait
Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur pemeliharaan barang adalah
1. Unit/Satuan Kerja, sebagai pemakai barang bertugas dan bertanggungjawab atas
perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, penggunaan dan pengawasan
barang inventaris dalam lingkungan wewenangnya.
2. Fungsi Perlengkapan, sebagai pelaksana pembina pengelola barang bertugas dan
bertanggungjawab
atas
terlaksananya
pemeliharaan
atau
perbaikan
dan
pengendalian/pengawasan barang.
3. Panitia Pemeriksa Barang DaerahlUnit (PPBDIU), bertugas memeriksa kondisi barang
dan menilai kelayakan kebutuhan pemeliharaan.
Dokumen yang Dibutuhkan
Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pemeliharaan barang milik daerah meliputi:
1. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
2. Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU);
3. Kartu Pemeliharaan Barang;
4. Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja (SPK).
e. Prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Ketentuan mengenai prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi adalah
•
Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan barang daerah perlu dilengkapi dengan
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi-sanksi terhadap para pemegang
barang daerah.
•
Ketentuan tersebut dapat berupa:
1. tuntutan
perbendaharaan
(TP)
terhadap
pemegang barang jika
di
dalam
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan
2. tuntutan ganti rugi (TOR) terhadap para pegawai negeri/pegawai perusahaan daerah
dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan/pemegang barang yang karena
perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana
mestinya sehingga merugikan daerah.
Fungsi/Pihak yang Terkait
Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
adalah
1. Majelis Pertimbangan TPTGR. Majelis ini dibentuk oleh Kepala Daerah yang bertugas
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Kepala Daerah setiap kali ada persoalan
yang menyangkut TPTGR.
2. Biro/Bagian Keuangan/BPKD, sebagai sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR.
3. Pemegang Barang Daerah, yang bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas
kekurangan perbendaharaan barang yang terjadi dalam pengurusannya.
Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
berupa:
1. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak;
2. Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah.
Prosedur Perubahan Status Hukum
Ketentuan mengenai prosedur perubahan status hukum barang milik daerah adalah sebagai
berikut.
•
Perubahan status hukum adalah setiap tindakan hukum dari pemerintah daerah yang
mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan atas barang daerah.
•
Termasuk dalam tindakan ini adalah penghapusan barang dan pelepasan hak atas tanah
dan atau bangunan. Tukar guling/ruislag adalah salah satu cara pelepasan hak atas tanah
dan atau bangunan milik pemerintah daerah.
Fungsi/Pihak Terkait
Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur perubahan status hukum adalah
1. Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai pemakai barang bertugas dan
bertanggungjawab atas penggunaan dan pengawasan barang inventaris dalam lingkungan
wewenangnya.
2. Biro/Bagian Perlengkapan/BPKD, sebagai pelaksana pembina pengelola barang
bertugas dan bertanggungjawab atas terlaksananya penghapusan barang daerah.
3. Panitia Penghapusan Barang Daerah (PPhBD).
4. Fungsi Akuntansi.
Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam prosedur perubahan status hukum antara lain:
1. Berita Acara Penghapusan Barang;
2. Laporan Penghapusan Barang;
3. Buku Barang Inventaris;
4. Kartu Barang.
E. Prinsip-Prinsip manajemen Aset daerah
Prinsip pokok yang hams diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah pemerintah
daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan (penentuan
anggaran modal), pada saat pembelian, pemanfaatan, rehabilitasi, sampai pada tahap
penghapusan aset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik.
Prinsip-prinsip manajemen aset yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi:
1. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan.
2. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi.
3. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan/administrasi secara baik.
4. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi.
Pembelian aktiva tetap harus dianggarkan, sehingga dokumen anggaran tersebut menjadi
dasar pertama dilakukannya pengadaan aktiva tetap. Hal ini berarti manajemen aset daerah
harus sudah dilakukan sejak penentuan anggaran modal.
Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas yang berisi jenis aktiva tetap
yang dibeli, berapa kuantitasnya, berapa harganya, serta kapan transaksi dilakukan. Dokumen
ini sangat penting untuk pencatatan alcuntansi, terutama untuk mengetahui nilai historis dari
aktiva tetap, menghitung nilai depresiasi, serta memudahkan pengauditan.
Pada saat aktiva tersebut digunakan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan
tujuan pemanfaatan aset. Apabila terjadi mutasi atau disposisi aktiva tetap juga harus dicatat.
Selain itu juga harus dicatat biaya pemeliharaan dan depresiasi aktiva yang digunakan.
Pada tahap penghentian aktiva tetap harus dicatat dan mendapat otorisasi. Di beberapa
pemerintah daerah, penghapusan aset daerah menjadi masalah karena terdapat banyak sekali
aset yang tidak bernilai ekonomis yang dimiliki pemda. Penghapusan kekayaan daerah bisa
dilakukan dengan cara penjualan, pelelangan, tukar-menukar, hibah, dan pemusnahan.
Pembinaan Terhadap Aset Daerah
Pembinaan terhadap aset milik daerah meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari
inventarisasi
aset milik daerah, pengamanan aset daerah, pemanfaatan aset daerah,
penghapusan, dan revaluasi nilai aset daerah. Saat ini yang bertugas mengkoordinasikan
inventarisasi aset daerah di Pemda adalah Biro Keuangan/Bagian Keuangan/BPKD/BPKKD.
BPKD harus melakukan inventarisasi aset-aset milik pemda yang tersebar dalam semua unit
kerja pemerintah yang masuk kategori aset yang digunakan pemerintah daerah (local
government used assets). Selain itu juga harus melakukan inventarisasi kekayaan pemda
yang digunakan untuk sosial (social use assets), misalnya jalan, jembatan, saluran irigasi,
bendungan, rumah sakit milik pemda, dsb. BPKD juga harus melakukan inventarisasi
kekayaan milik pemda yang masuk kategori surplus property, yaitu kekayaan yang tidak
sedang digunakan untuk pemerintah maupun sosial, seperti aset sewa beli (leasing property)
untuk menghasilkan pendapatan daerah, misalnya area parkir yang bisa disewa-belikan
(leasing) atau ruko milik pemda yang dijual/disewakan, dan juga termasuk aset yang akan
diprivatisasi dalam rangka menghasilkan pendapatan.
Pemanfaatan aset milik pemda dilakukan dengan cara digunakan untuk kepentigan
kepemerintahan atau pelayanan publik serta dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk
peminjaman, penyewaan, bangun-guna-serah (built operate and transfer/BOT), kerjasama
operasional atau kontrak manajemen.
Pemanfaatan aset milik daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan aset yang belum
termanfaatkan supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat mengurangi
biaya pemeliharaan dan membantu meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah.
F. Permasalahan dalam Pengelolaan Aset Daerah
Aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan
tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan
baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya. Kompleksitas dan
permasalahan manajemen aset pemda tersebut bisa disebabkan karena:
a. belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah;
b. belum dilakukan penilaian (appraisal) atas seluruh aset daerah;
c. terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang (secara tidak
langsung) oleh berbagai pihak;
d. ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset, seperti tanah, jalan, jembatan,
dan sebagainya;
e. aset daerah tersebut terkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai institusi
pemerintah dan non-pemerintah; dan
f. lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah.
Beberapa pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam menilai aset yang dimilikinya,
termasuk kesulitan dalam melakukan revaluasi aset lama. Untuk aset lancar, seperti: kas,
piutang, persediaan, dan investasi surat berharga relatif lebih mudah menghitungnya, namun
untuk aktiva tetap berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan cukup sulit
menentukan nilainya. Kesulitan dalam menghitung nilai aset tetap tersebut salah satunya
disebabkan sulitnya melacak harga perolehan karena sebelumnya pemda masih
menggunakan sistem akuntansi kas dan tata buku tunggal (single entry). Selain itu kondisi
objektif aktiva tetap dan pencatatan yang tidak tertib juga menjadi masalah tersendiri.
Permasalahan yang terkait dengan pencatatan aset tetap antara lain adanya beberapa aset
yang tidak tercatat atau terdata; ada catatannya tetapi tidak ada barangnya; adanya data
inventaris aset yang berbeda-beda antara yang terdapat di satuan kerja dengan data yang
terdapat di biro/bagian perlengkapan, dan di bagian keuanganJBPKD; tidak dilakukan
pencatatan mengenai mutasi barang; dan tidak adanya pengamanan yang memadai.
BAB III
PENUTUP
A.KESIMPULAN
1.
Salah satu aspek penting untuk optimalisasi manajemen keuangan daerah adalah adanya
sistem manajemen aset daerah yang efisien,efektif,transparan dan akuntabel.Manajer publik
dipemerintah daerah perlu mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset daerah agar aset-aset
yang ada dapat dikelola secara optimal.
2.
Berdasarkan bentuknya,aset daerah dapat dikelompokkan menjadi dua,yaitu aset keuangan
dan aset non keuangan.Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya,aset daerah dapat
dikategorikan menjadi tiga,yaitu:1)aset daerah yang digunakan untuk operasipemerintah
daerah,2)aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik,dan 3)aset
daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik.Jika dilihat dari
mobilitasnya,aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua,yaitu aset tidak bergerak dan aset
bergerak.
3.
Siklus
manajemen
aset
daerah
terdiri
dari
beberapa
tahap,yaitu
perencanaan,pengadaan,penggunaan
atau
pemanfaatan,pengamanan,pemeliharaan,dan
rehabilitasi,serta penghapusan atau pemindahtanganan.Setiap tahap membutuhkan
kebijakan,pencatatan,pemantauan,dan pengawasan secara memadai.
4.
Prinsip-prinsip manajemen aset antara lain setiap pengadaan aset tetap harus
dianggarkan,pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi,pada saat digunakan
harus dilakukan pencatatan/administrasi secara baik,pada saat penghentian harus dicatat dan
diotorisasi.