PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN B)
Jika kau datang belajar
dengan bergembira,
Maka ilmu akan
menyambutmu
dengan tertawa...
Outline
Fasilitas di Bidang PPN
PPnBM
Restitusi PPN
Pemungut PPN
FASILITAS
PPN
Matriks Barang/Jasa Dalam UU PPN
Barang/Jasa
Kena PPN
BKP dan JKP
Non-BKP dan
Non-JKP
Tidak
Dipungut
Tidak Kena PPN
Dibebaskan
Fasilitas di Bidang PPN (Pasal 16B UU PPN)
PAJAK TERUTANG
TIDAK DIPUNGUT
SEBAGIAN/SELURUHNYA
PAJAK TERUTANG
DIBEBASKAN
SEMENTARA WAKTU/SELAMANYA
Pajak Masukan atas perolehannya dapat
dikreditkan
Pajak Masukan atas perolehannya tidak
dapat dikreditkan
1
Fasilitas PPN di Kawasan Berikat
2
Proyek Pemerintah yang dananya berasal dari
hibah/bantuan luar negeri
1
Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu/JKP
Tertentu
2
Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu yang
bersifat Strategis
3
Fasilitas PPN di Kawasan Bebas
(Batam, Bintan, Karimun)
KAWASAN BERIKAT
PMK Nomor 147/PMK.04/2011 stdtd PMK Nomor 44/PMK.04/2012
Tempat Penimbunan Berikat
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Suatu bangunan
tempat
kawasan
Yg memenuhi persyaratan tertentu
Untuk menimbun
barang dengan tujuan tertentu
Dengan mendapatkan
penangguhan Bea Masuk
PMK No 147/PMK.04/2011 stdd PMK No 44/PMK.04/2012
Tempat Penimbunan Berikat
PP Nomor 32 tahun 2009
Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk:
• Gudang Berikat;
• Kawasan Berikat;
• Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
• Toko Bebas Bea;
• Tempat Lelang Berikat; atau
• Kawasan Daur Ulang Berikat.
Pengawasan sepenuhnya merupakan wewenang DJBC
Kawasan Berikat
KAWASAN BERIKAT
Tempat Penimbunan Berikat
Untuk menimbun
barang impor
Dan/atau barang yg berasal
dari TLDDP
Diolah atau digabungkan
Hasilnya terutama
utk diekspor
PMK No 147/PMK.04/2011 stdd PMK No 44/PMK.04/2012
Definisi Umum
Penyelenggara
Kawasan Berikat
(PKB)
Pengusaha
Kawasan
Berikat
Pengusaha di
Kawasan berikat
merangkap
Penyelenggara di
Kawasan Berikat
(PDKB)
adalah badan hukum yang melakukan
kegiatan menyediakan dan mengelola
kawasan untuk kegiatan pengusahaan
Kawasan Berikat
badan hukum yang melakukan kegiatan
pengusahaan Kawasan Berikat
badan hukum yang melakukan kegiatan
pengusahaan Kawasan Berikat yang
berada di dalam Kawasan Berikat milik
Penyelenggara Kawasan Berikat yang
statusnya sebagai badan hukum yang
berbeda
Fasilitas Perpajakan di Kawasan Berikat
(Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 147/PMK.04/2011 stdd PMK Nomor 44/PMK.04/2012)
PPN dan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut atas:
1. Impor Bahan Baku dan Bahan Penolong untuk diolah lebih lanjut;
2. Impor Barang Modal yang dipergunakan di Kawasan Berikat;
3. Impor Peralatan perkantoran;
4. Pemasukan Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah
lebih lanjut
5. Impor kembali barang hasil produksi Kawasan Berikat
6. Pemasukan kembali barang hasil produksi Kawasan Berikat dari
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
7. Impor barang jadi untuk digabungkan dengan barang hasil produksi
Kawasan Berikat yang semata-mata untuk diekspor;
8. Impor pengemas dan alat bantu pengemas untuk menjadi satu
kesatuan dengan barang hasil produksi Kawasan Berikat.
Fasilitas Perpajakan di Kawasan Berikat
(Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 147/PMK.04/2011 stdd PMK Nomor 44/PMK.04/2012)
PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang
dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), yaitu:
1. Pemasukan barang ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut;
2. Pemasukan kembali barang dan Hasil Produksi Kawasan Berikat dalam rangka
subkontrak dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan industri di TLDDP ke Kawasan
Berikat;
3. Pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman
dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan di TLDDP ke Kawasan Berikat;
4. Pemasukan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di TLDDP yang
Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah
pabean, untuk diolah lebih lanjut oleh Kawasan Berikat;
5. Pemasukan hasil produksi yang berasal dari Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di
TLDDP yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari
TLDDP, yang semata-mata akan digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan
Berikat untuk diekspor; atau
6. Pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari TLDDP.
Mandatory Fasilitas PPN
Mandatory/wajib
Pengusaha
Kawasan Berikat
BKP
PKP di TLDDP
 Dalam
hal
fasilitas
PPN
tidak
digunakan
(PPN
dibayar/dipungut) maka PPN yang dibayar tersebut tidak
dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat
 Pengusaha Kawasan Berikat yang juga berstatus sebagai WP
Patuh atau PKP Berisiko Rendah tidak dapat memanfaatkan
fasilitas
pengembalian
pendahuluan
kelebihan
pembayaran pajak
Skema Fasilitas PPN di Kawasan Berikat (1)
X Co.
Pengusaha
Kawasan
Berikat
PK
0
PM 0
Nihil 0
Impor BKP mendapat fasilitas
PPN tidak dipungut
Y Co
PKP di
TLDDP
Pembelian BKP mendapat
fasilitas PPN tidak dipungut
PK
PM
LB
0
8
8 restitusi
Skema Fasilitas PPN di Kawasan Berikat (2)
X Co.
Impor BKP mendapat fasilitas
PPN tidak dipungut
Pengusaha
Kawasan
Berikat
Pembelian BKP mendapat
fasilitas PPN tidak dipungut


Pembeli
PKP di
TLDDP
Apabila hasil produksi Kawasan Berikat dijual
ke dalam negeri, maka Fasilitas PPN tidak
dipungut atas impor dan pembelian barang
harus dibayar
Atas penjualan tersebut tetap dipungut PPN
dalam negeri (Pajak Keluaran)
HIBAH LUAR NEGERI
PPN ATAS PROYEK MILIK PEMERINTAH
YANG DANANYA BERASAL DARI BANTUAN LUAR NEGERI
IMPOR BKP
BKP TDK BERWUJUD
JKP
FP
PPN & PPnBM
TDK DIPUNGUT
BANTUAN LN
FP
BKP/JKP
SUBKONTRAKTOR
KONSULTAN
PEMASOK
BKP/JKP
PPN
PM YANG
DAPAT
DIKREDITKAN
KONTRAKTOR
UTAMA
PEMERINTAH
FP dibubuhi cap :
PPN & PPnBM
TDK DIPUNGUT
SESUAI PP NO. 42
TAHUN1995
DASAR HUKUM & JUKLAK
PP No.42/1995 jo Kepmenkeu
No.239/KMK.04/1995, 1- 4- 1995 ;
SE-19/PJ.53/1996, 4 - 6 - 1996
(SERI PPN 34-95)
18
PPN ATAS PROYEK MILIK PEMERINTAH
YANG DANANYA BERASAL DARI BANTUAN LUAR NEGERI
DANA PENDAMPING APBN
PROYEK PEMERINTAH
YG DANANYA DARI BANTUAN LUAR NEGERI
DAN DANA PENDAMPING APBN/APBD/DANA LAIN
(Kepmenkeu Nomor 239/KMK.01/1996, 1-4-1996)
Penyerahan/Pembayaran Termijn
Proyek Yang Dananya Dari Luar Negeri :
1. PPN & PPnBM TDK DIPUNGUT
2. FP Dibuat & Dibubuhi Cap :
“PPN & PPnBM Tidak Dipungut Sesuai
PP No. 42 Tahun 1995”
3. SSP Tidak Perlu Dibuat
Penyerahan/Pembayaran Termijn Proyek
Dengan Dana Pendamping Dari
APBN/APBD/Sumber Dana Lainnya :
1. PPN & PPnBM WAJIB DIPUNGUT
2. Faktur Pajak Dibuat
3. SSP Dibuat
KAWASAN BEBAS
PP Nomor 10 Tahun 2012 dan PMK Nomor 62 Tahun 2012
Kawasan Bebas di Indonesia
Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2000
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas
dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai
Sabang
Batam
Perpu No. 2 Tahun 2000
PP No.46 Tahun 2007
Bintan
Karimun
PP No.47 Tahun 2007
PP No.48 Tahun 2007
Pengaturan Fasilitas Fiskal PP 10 Tahun 2012
•
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Bebas wajib dilakukan di Pelabuhan atau
bandar udara yang ditunjuk, yakni yang telah
mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan
telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan
Pabean (Pasal 2 ayat (2) dan (3))
•
Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(Pasal 4 ayat (1)) ;
•
Penyerahan barang di Kawasan Bebas
dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 4
ayat(2));
•
Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari
luar Daerah Pabean diberikan pembebasan
bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut
PPh Pasal 22 UU PPh, dan/atau pembebasan
cukai ;
Perlakuan Perpajakan di Kawasan Bebas
Daerah Pabean
Luar Daerah Pabean
Kawasan Bebas
(KB) Lainnya
PPN/PPnBM Dibebaskan
Tempat Lain
Dalam Daerah
Pabean (TLDDP)
PPN/PPnBM Dibebaskan
Kawasan
Bebas
(KB)
PPN/PPnBM tidak
Dipungut
B
A
contoh: jakarta
PPN/PPnBM
Dibebaskan
PPN Dibebaskan
PPN/PPnBM DN dikenakan
BM, PPh Psl 22 dibayar
PPN/PPnBM tidak
dipungut
PPN/PPnBM tidak
dipungut
TPB/KEK
Pengaturan BKP Tidak Berwujud dan JKP (1)
 Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari
pengenaan PPN (Pasal 33 ayat (1))
 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di
dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 33 ayat (2))
 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya, dibebaskan dari pengenaan PPN
(Pasal 33 ayat (3))
 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai PPN (Pasal 33 ayat
(4))
 Dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk
penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 33 ayat (5))
 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari tempat lain dalam Daerah
Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN (Pasal 33 ayat (6))
Pengaturan BKP Tidak Berwujud dan JKP (2)
 Penyerahan Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke
Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan di tempat lain dalam Daerah
Pabean, dipungut PPN (Pasal 33 ayat (7))
 Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean
ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN (Pasal 33 ayat (8))
 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dipungut PPN (Pasal 33 ayat (9))
 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak
tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke
Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN (Pasal 33 ayat (10))
 Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi
Khusus, dipungut PPN (Pasal 33 ayat (11))
Pengaturan Jasa Angkutan Udara
(Pasal 34 PP 10/2012 dan Pasal 7 PMK 62/2012)
1. Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan
dari pengenaan PPN
2. Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari tempat lain dalam
Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, dikenai PPN
3. Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari Kawasan Bebas ke
tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai PPN
Pengaturan Jasa Telekomunikasi
(Pasal 35 PP 10/2012 dan Pasal 8 PMK 62/2012)
1. Atas penyerahan jasa telekomunikasi di dalam kawasan Bebas, dibebaskan
dari pengenaan PPN
2. Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari tempat lain dalam Daerah Pabean
atau Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, dikenai PPN
3. Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari Kawasan Bebas ke tempat lain
dalam Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat, dikenai PPN
4. Dikecualikan dari ketentuan pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), atas penyerahan jasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringan
berkabel (fixed line) di Kawasan Bebas
Pokok-Pokok Perubahan PMK Nomor 62/PMK.03/2012

Merupakan pengganti PMK Nomor 45/PMK.03/2009 jo PMK Nomor
240/PMK.03/2009

Perubahan batas waktu pengeluaran/pemasukan kembali BKP untuk
transaksi tertentu yang semula paling lama 6 bulan menjadi 12 bulan sejak
tanggal Pemberitahuan Pabean (Pasal 3 ayat 2 dan 3 PMK)

Pengecualian dari pengenaan PPN untuk pengeluaran BKP dengan tujuan
angkut terus atau angkut lanjut dari TLDDP ke Kawasan Bebas (Pasal 4 PMK)

Pengaturan lebih lanjut atas jasa angkutan udara (Pasal 7 PMK) dan jasa
telekomunikasi (Pasal 8 PMK) yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN.

Pengaturan atas Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN dan Jasa Kena Pajak
tertentu yang tidak dipungut PPN (Pasal 10 PMK)
BKP/JKP
TERTENTU
PP Nomor 146 tahun 2000 stdtd PP Nomor 38 Tahun 2003
Impor BKP Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja, kend patroli
& angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diimpor oleh Dephan, TNI, Polri, atau
pihak lain yg ditunjuk dan Komponen/bahan yg belum dibuat di dlm negeri yg diimpor oleh
PT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri
Vaksin polio dalam rangka PIN
buku pelajaran umum, agama dan kitab suci
Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu, kapal tunda,
kapal penangkap ikan, kapal tongkang; dan suku cadang serta alat keselamatan
pelayaran/ keselamatan manusia, yg diimpor & digunakan oleh perusahaan: a) pelayaran
niaga nasional; b) penangkapan ikan nasional; c) penyelenggara jasa kepelabuhanan
nasional; d) penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, & penyeberangan nasional
Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatan manusia,
peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan oleh perusahaan angkutan udara
niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan perbaikan/ pemeliharaan pesawat udara
yg diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional
Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasarana yg
diimpor oleh PT Kereta Api Indonesia, dan komponen/bahan yang diimpor oleh pihak yg
ditunjuk oleh PT KAI yg digunakan untuk pembuatan kereta api, sk cadang untuk
perbaikan/ pemeliharaan serta prasaranana yg digunakan oleh PT KAI
Peralatan berikut suku cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk penyediaan data
batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukung pertahanan nasional, yg diimpor
oleh Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk
Penyerahan BKP Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja, kend patroli
& angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diimpor oleh Dephan, TNI, Polri, atau
pihak lain yg ditunjuk dan komponen/bahan yg belum dibuat di dlm negeri yg diimpor oleh
PT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri
Vaksin polio dalam rangka PIN
buku pelajaran umum, agama dan kitab suci
Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu, kapal tunda,
kapal penangkap ikan, kapal tongkang; dan suku cadang serta alat keselamatan
pelayaran/ keselamatan manusia, yg diimpor & digunakan oleh perusahaan: a) pelayaran
niaga nasional; b) penangkapan ikan nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan
nasional; d) penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, & penyeberangan nasional
Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatan manusia,
peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan oleh perusahaan angkutan udara
niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan perbaikan/ pemeliharaan pswt udara yg
diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional
Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasarana yg
diimpor oleh PT Kereta Api Indonesia, dan komponen/bahan yang diimpor oleh pihak yg
ditunjuk oleh PT KAI yg digunakan untuk pembuatan kereta api, sk cadang untuk
perbaikan/ pemeliharaan serta prasaranana yg digunakan oleh PT KAI
Peralatan berikut sk cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk penyediaan data batas
& photo udara wilayah NKRI untuk mendukung hanas, yg diimpor oleh Dephan, TNI atau
pihak lain yg ditunjuk
Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun sederhana, Pondok Boro, asrama mahasiswa & pelajar
serta perum lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan
Menkimpraswil
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa, Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya
(PMK No: 36/PMK.03/2007 stdtd PMK No: 125/PMK.011/2012)
Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang
dibebaskan dari pengenaan PPN adalah rumah yang perolehannya
secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi
maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:
1. luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter
persegi);
2. harga jual tidak melebihi:
a. Rp 88.000.000 yg meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan
Sulawesi, tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun,
Jabodetabek;
b. Rp 95.000.000 yg meliputi wilayah Kalimantan, Maluku,
NTT, dan NTB;
c. Rp 145.000.000 yg meliputi wilayah Papua dan Papua
Barat; dan
d. Rp 95.000.000 yg meliputi wilayah Jabodetabek, Bali,
Batam, Bintan, Karimun.
3. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri
sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa, Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya
(PMK No: 36/PMK.03/2007 stdtd PMK No: 125/PMK.011/2012)
•
Rumah Susun Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah
bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang
dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC
dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan
penggunaan komunal, yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai
melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, yang
memenuhi ketentuan:
a) harga jual untuk setiap hunian termasuk strata title tidak melebihi
Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
b) luas bangunan untuk setiap hunian tidak melebihi 21 m2 (dua
puluh satu meter persegi);
c)
pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum yang mengatur mengenai Persyaratan Teknis
Pembangunan Rumah Susun; dan
d) merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri
sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.
•
Pondok Boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan
sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang
dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau
koperasi karyawan yang diperuntukkan bagi para buruh tidak tetap atau
para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa
yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak diperoleh.
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa, Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya
(PMK No: 36/PMK.03/2007 stdtd PMK No: 125/PMK.011/2012)
• Asrama Mahasiswa dan Pelajar yang dibebaskan dari
pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa
bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun
dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan
atau Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus untuk
pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak
dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diperoleh.
• Perumahan Lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN
meliputi:
• Rumah Pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan
bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan
dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi
karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil, yang
memenuhi ketentuan RS, RSS, atau Rusuna, yang tidak
dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak diperoleh;
• Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam
nasional
Penyerahan JKP Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan
Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan penyelenggara
Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: a.Jasa persewaan kapal;
b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; c. Jasa perawatan
atau reparasi (docking) kapal
Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:a.Jasa persewaan
pesawat udara; b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara
Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia
Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan (RS, RSS, Rusuna, Pondok Boro,
Asrama Mahasiswa/Pelajar, & Perumahan Lainnya) dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk
keperluan ibadah
Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka
penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung
pertahanan nasional
BKP STRATEGIS
PP Nomor 12 Tahun 2001 stdtd PP Nomor 31 Tahun 2007
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat
Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;  Memerlukan
SKB PPN dari Ditjen Pajak
makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan
makanan ternak, unggas dan ikan;  Tidak Memerlukan SKB PPN dari
Ditjen Pajak
barang hasil pertanian;  Tidak Memerlukan SKB PPN
bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, penangkaran, atau perikanan;  Tidak Memerlukan SKB
PPN dari Ditjen Pajak
air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan 
Tidak Memerlukan SKB PPN
listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam
ratus) watt; dan  Tidak Memerlukan SKB PPN
Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).  Tidak Memerlukan
SKB PPN
adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: pertanian, perkebunan dan
kehutanan; peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung
atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk
memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran PP ini
PPnBM
Barang Mewah
•
bahwa barang tersebut bukan
merupakan barang kebutuhan pokok;
atau
•
barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat tertentu; atau
•
pada umumnya barang tersebut
dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau
•
barang tersebut dikonsumsi untuk
menunjukkan status;
Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM
DASAR PERTIMBANGAN
PENGENAAN PPn BM
Penjelasan Ps. 5 (1)
ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH
PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG
MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn
BM DENGAN PERTIMBANGAN
PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL
ATAU TRADISIONAL
PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA
Karakteristik PPnBM
Karakteristik PPnBM
pungutan tambahan disamping PPN
dipungut hanya satu kali yaitu pada
saat impor BKP atau penyerahan BKP oleh
Pabrikan
tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM
yg dipungut
Meskipun demikian, apabila eksportir
mengekspor BKP yang tergolong mewah,
PPnBM yang dibayar saat perolehan nya Dapat
Diminta Kembali
PPn BM yang dibayar menjadi unsur DPP (harga
pokok) untuk penghitungan PPN berikutnya
Objek PPnBM
Ps. 5 (1)
PPn BM
DIKENAKAN ATAS
PENYERAHAN BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
IMPOR BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG
MENGHASILKAN BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
DALAM DAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG
TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU
PADA WAKTU IMPOR
Ps. 5 (2)
42
Tarif dan Pengelompokan Barang Mewah
Tarif PPn BM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
Pengelompokan Barang Mewah meliputi :
-Kendaraan Bermotor,
-Selain Kendaraan Bermotor,
Sebelum 1 April 2010 tarif PPnBM sebesar 10% s.d 75%
Tarif dan Pengelompokan Barang Mewah
Dengan PP ditetapkan kelompok BKP Yang
Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM
Macam dan jenis BKP Yang Tergolong Mewah
ditetapkan dengan PMK
Pengelompokan Barang yang tergolong
mewah
Kelompok BKP selain
kendaraan bermotor
Kelompok BKP
kendaraan bermotor
PMK-620/PMK.03/2004 sdtd.
PMK-103/PMK.03/2009
KMK-355/KMK.03/2003
Dibagi dalam 6 kelompok tarif
yaitu :
1. 10%
2. 20%
3. 30%
4. 40%
5. 50%
6. 75%
Dibagi dalam 7
kelompok tarif yaitu
:
1. 10%
2. 20%
3. 30%
4. 40%
5. 50%
6. 60%
7. 75%
Kelompok
kendaraan yang
dikecualikan dr
pengenaan
PPnBM
(dibebaskan)
Pengenaan PPnBM Kendaraan Bermotor
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(KMK-355/KMK.03/2003)
PPnBM dikenakan
atas
Impor Kendaraan CBU berupa
Kendaraan pengangkutan orang
sampai dengan 15 (lima belas)
orang termasuk pengemudi,
kendaraan Double Cabin,
Kendaraan khusus, kendaraan
bermotor beroda 2 (dua)
dengan kapasitas silinder lebih
dari 250 CC.
Penyerahan kendaraan hasil
perakitan/produksi di dalam Daerah
Pabean berupa Kendaraan pengangkutan
orang sampai dengan 15 (lima belas)
orang termasuk pengemudi, kendaraan
Double Cabin, kendaraan khusus,
kendaraan bermotor beroda 2 (dua)
dengan kapasitas
silinder lebih
dari 250 CC.
Penyerahan kendaraan bermotor
berupa Kendaraan pengangkutan
orang sampai dengan 15 (lima
belas) orang termasuk pengemudi
dan kendaraan Double Cabin hasil
pengubahan dari Kendaraan sasis
atau Kendaraan pengangkutan
barang.
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIKENAKAN PPnBM
PPnBM tidak dikenakan
IMPOR ATAU PENYERAHAN KBM
DALAM
BENTUK
SASIS
DALAM
BENTUK CKD
UNTUK
ANGKUTAN
BARANG
BERODA DUA
Dg. KAPASITAS
ISI SILINDER 
250 CC
UTK
PENGANGKUTAN
> 16 ORANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBASKAN DARI PPnBM
DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PPnBM
IMPOR ATAU PENYERAHAN KBM
YG. DIGUNAKAN
UTK KENDARAAN :
• AMBULAN ;
• JENASAH ;
• PEMADAM
KEBAKARAN ;
• TAHANAN ;
• ANGKUTAN
UMUM
YG. DIGUNAKAN
UTK KEPERLUAN
PATROLI TNI/POLRI
YG. DIGUNAKAN
UNTUK
TUJUAN PROTOKOLER
KENEGARAAN
KBM Angkutan Orang Untuk 10 Orang atau Lebih
TERMASUK Pengemudi dengan motor bakar cetus
api atau nyala kompresi (Diesel/Semi Diesel) Dg.
Semua Kapasitas isi Silinder yg. digunakan utk
Kend. Dinas TNI/POLRI.
Pembebasan PPnBM
PEMBEBASAN PPnBM
WAJIB MEMILIKI SKB
5 Tahun
DIPINDAHTANGANKAN/
DIUBAH PERUNTUKANNYA
PPnBM wajib dibayar kembali
1 Bulan
TERBIT SKPKB
Jika Tidak
Dibayar
Penghitungan PPnBM
PENYERAHAN DALAM NEGERI:
PPnBM = TARIF PPnBM x HARGA JUAL
IMPOR:
PPnBM = TARIF PPnBM x NILAI IMPOR
TERDAPAT HUBUNGAN ISTIMEWA:
PPnBM = TARIF PPnBM x HARGA PASAR WAJAR
PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR
(KEP-540/PJ./2000, 29 Desember 2000)
PENGHITUNGAN PPN &/ PPnBM
ATASIMPOR KBM
ATAS
PENY. KBM DI DPI (Non impor KBM)
PPN = 10% X N.Impor
PPnBM = tarif PPnBM x N.Impor
DPP utk N.Impor
TIDAK TMSK
PPN & PPnBM
Oleh Pabrikan or
Pihak yg M’hsk. KBM
PPN = 10% X HJ
PPnBM = tarif PPnBM X HJ
Berlaku untuk KBM
Impor CBU
DPP utk. HJ
TIDAK TMSK
PPN & PPnBM
Untuk Impor CKD
Belum Terhutang PPnBM
HJ yg dipakai utk menghitung PPN atas
peny.KBM yg tergolong mewah kepada
pembeli yg mempunyai SKB PPnBM TIDAK
termasuk PPnBM yg telah dipungut
Oleh SELAIN
Pabrikan or
Pihak yg M’hsk. KBM
PPN
= 10% X HJ
DPP utk. HJ
TMSK PPnBM yg Dikenakan
Atas Peny. Dr.Pabrikan/atas Impor
KBM mewah
Contoh Kasus
 PT Perkusi adalah pabrikan perlengkapan
elektronik, antara lain produknya adalah
AC yang atas penyerahannya terutang
PPN 10% dan PPnBM 20%.
 PT Perkusi menyerahkan sejumlah AC-2½
PK kepada PT Ambara dengan Harga Jual
per-unit Rp 4.000.000,00.
 Kemudian oleh PT Ambara sebagian dari
AC tersebut diserahkan kepada toko
elektronik
“Kencana”
dengan
memperhitungkan nilai tambah sebesar Rp
300.000,00.
 Toko
elektronik
“Kencana”
ketika
menyerahkan kepada konsumen akhir
mengambil laba sebesar Rp500.000,-
Penghitungan Pajak
Harga yang harus dibayar oleh Toko Kencana sebesar Rp 5.610.000 ( + PPN Rp 510.000)
Contoh mekanisme pemungutan PPN dan PPn BM Untuk kendaraan impor dalam
keadaan CBU:
Importir Kendaraan
Bermotor
Distributor
DEALER
SUBDEALER
Impor:
-Nilai Impor: 200
-PPN (10%) : 20
-PPnBM (50%) : 100
-Harga : 320
Pembelian:
-DPP: 320
-PPN (10%) : 32
-Harga : 352
Pembelian:
-DPP: 340
-PPN (10%) : 34
-Harga : 374
Pembelian:
-DPP: 360
-PPN (10%) : 36
-Harga : 396
Penyerahan:
-Harga Beli: 200
-Keuntungan: 20
-PPnBM dibayar: 100
-Harga Jual : 320
-PPN (10%) : 32
-Harga : 352
Penyerahan:
-Harga Beli: 320
-Keuntungan: 20
-Harga Jual : 340
-PPN (10%) : 34
-Harga : 374
Penyerahan:
-Harga Beli: 340
-Keuntungan: 20
-Harga Jual : 360
-PPN (10%) : 36
-Harga : 396
Penyerahan:
-Harga Beli: 360
-Keuntungan: 20
-Harga Jual : 380
-PPN (10%) : 38
-Harga : 418
Restitusi
Pengkreditan Pajak Masukan
Pasal 9 UU PPN jo PMK-72/PMK.03/2010
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih
besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
Ayat (4)
Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku
Ayat (4a)
kecuali
a. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
b. PKP yang melakukan penyerahan BKPdan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN;
c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut;
d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor JKP, dan/atau
f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)
Ayat (4b)
Pengembalian PPN
Pasal 9 UU PPN jo PMK-72/PMK.03/2010
Pengembalian kelebihan PM kepada PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a
sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah, dilakukan
dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) UU 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya
Ayat (4c)
Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Ayat (4d)
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketepan pajak setelah melakukan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
Ayat (4e)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan
pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya
PKP Risiko Rendah
Untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah harus memenuhi syarat :
a. PKP merupakan perusahaan terbuka yg paling sedikit 40 % dari
seluruh saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
b. PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara
langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
c. Produsen selain PKP pada huruf a dan b, yang memenuhi persyaratan :
Tidak pernah
dilakukan
pemeriksaan
bukti permulaan
dan/atau
penyidikan dlm
jangka waktu 24
bulan terakhir
Tepat waktu dlm penyampaian SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir
Nilai BKP yg dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75 % adalah produksi sendiri
Laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit Akuntan Publik dengan pendapat
Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian
Pengembalian Pendahuluan
PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PKP yang memenuhi
ketentuan :
Telah ditetapkan sebagai PKP
berisiko rendah
WP Patuh (Pasal 17C UU KUP)
PMK-71/PMK.03/2010
WP Kecil (Pasal 17D UU KUP)
PMK-193/PMK.03/2007 stdd PMK54/PMK.03/2009
dan melakukan kegiatan:
ekspor BKP;
SPT Tepat waktu;
Omzet < Rp400 juta; dan
penyerahan BKP/JKP kpd Pemungut
PPN;
Tdk ada tunggakan pajak, kec ada
izin angsur/tunda;
LB < Rp28 juta
penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya
tidak dipungut;
Hasil audit KAP WTP 3 tahun berturut;
dan
ekspor BKP TB; atau
ekspor JKP
Tdk dipidana pajak 5 tahun terakhir;
Skema Restitusi PPN
PM > PK
KOMPENSASI
(Psl 9 ayat (4))
Kriteria
Resiko
Kriteria Wajib
Pajak
PKP juga
berstatus WP
Patuh (17C) atau
WP Kecil (17D)
Restitusi akhir tahun buku,
selain PKP:
1. Eksportir
2. Penyerahan kpd Pemungut
3. Penyerahan yg PPN-nya Tidak
Dipungut
4. Ekspor JKP/ BKP Tidak
Berwujud
5. Belum berproduksi
PKP tidak
berstatus WP
Patuh (17C) atau
WP Kecil (17D)
(Psl 9 ayat (4a))
Produk
Hukum
Dalam hal diperiksa,
terdapat KB
Sanksi
Dasar Hukum
Proses
Pengembalian
Jangka
Waktu
Pengembalian
Pendahuluan
(Psl 17C/17D UU
KUP)
1 bulan SKPPKP
Kenaikan
100%
SKPKB
Psl 17C (5)
atau 17D (5)
UU KUP
Pemeriksaan
(Psl 17B (1) UU
KUP)
12 bulan SKPLB
Kenaikan
100%
SKPKBT
Psl 15 (2) UU
KUP
Pemeriksaan
(Psl 17B (1) UU
KUP)
12 bulan SKPLB
Kenaikan
100%
SKPKBT
Psl 15 (2) UU
KUP
PKP tidak
berstatus WP
Patuh (17C) atau
WP Kecil (17D)
Pengembalian
Bunga 2%
Psl 9 (4f) UU
Pendahuluan
1 bulan SKPPKP
perbulan
PPN
(Psl 17C UU KUP)
max 24 bulan
PKP juga
berstatus WP
Patuh (17C) atau
WP Kecil (17D)
Pengembalian
Bunga 2%
Psl 9 (4f) UU
Pendahuluan
1 bulan SKPPKP
perbulan
PPN
(Psl 17C UU KUP)
max 24 bulan
PKP tidak
berstatus WP
Patuh (17C) atau
WP Kecil (17D)
Pemeriksaan
(Psl 17B (1) UU
KUP)
12 bulan SKPLB
Kenaikan
100%
SKPKBT
Psl 15 (2) UU
KUP
Pengembalian
Pendahuluan
(Psl 17C/17D UU
KUP)
1 bulan SKPPKP
Kenaikan
100%
SKPKB
Psl 17C (5)
atau 17D (5)
UU KUP
Pemeriksaan
(Psl 17B (1) UU
KUP)
12 bulan SKPLB
Kenaikan
100%
SKPKBT
Psl 15 (2) UU
KUP
Resiko
Rendah
Restitusi setiap Masa Pajak,
oleh PKP:
1. Eksportir
2. Penyerahan kpd
Pemungut
3. Penyerahan yg PPN-nya
Tidak Dipungut
4. Ekspor JKP/ BKP Tidak
Berwujud
5. Belum berproduksi
(Psl 9 ayat (4b))
Non Resiko
Rendah
PKP juga
berstatus WP
Patuh (17C) atau
WP Kecil (17D)
Pemungut PPN
Skema Umum Pemungutan PPN
NEGARA
PPN
Harga + PPN
PENJUAL
PKP
Faktur Pajak
PEMBELI
Barang/ Jasa
61
Skema Pasal 16A UU PPN (Pemungut PPN)
NEGARA
PPN
Harga tanpa PPN
PENJUAL
PKP
Faktur Pajak
PEMBELI
PEMUNGUT PPN
Barang/ Jasa
62
DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN MAKA :
Pemungut PPN
wajib
memungut
menyetorkan
melaporkan PPN yang dipungut
Bendahara Pemerintah & KPPN
KMK No. :563/KMK.03/2003
Kontraktor Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Minyak &
Gas Bumi
PMK No. : 73/PMK.03/2010
BUMN
PMK No. :85/PKM.03/2012
63
BENDAHARA
PEMERINTAH
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
OBJEK PEMUNGUTAN
setiap pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP
kecuali
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2 juta, dan tidak merupakan jumlah yang
terpecah-pecah
Pembayaran untuk pembebasan tanah
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut /
dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
Pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang PPN
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
Mekanisme pemungutan
PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan
Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat
oleh Rekanan mengacu pada ketentuan yang berlaku (kode transaksi
“02”)
0 2 0.000–0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Transaksi
Kode Cabang
Tahun Penerbitan
Nomor Urut
Kode Status
Kode FP
Nomor Seri FP
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
Mekanisme pemungutan
Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran
Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN dilaporkan oleh PKP Rekanan dalam
SPT Masa PPN pada masa sesuai dengan tanggal Faktur Pajak
Penyetoran PPN dilakukan paling lambat :
Untuk Bendahara : paling lambat 7 hari setelah bulan pembayaran (bila libur hari
berikutnya
Untuk KPPN : pada saat dicatat saat pembayaran
Pelaporan oleh Pemungut PPN:
Untuk KPPN : setiap hari kerja menyampaikan lb ke-3 Faktur Pajak
Untuk Bendahara : dengan SPT Masa bagi Pemungut paling lambat akhir bulan
berikutnya setelah bulan pembayaran
KONTRAKTOR
PERJANJIAN
KERJASAMA
PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI
Historis Penunjukan KPS sebagai Pemungut PPN
Keppres 56 Tahun 1988 jo
KMK 1289/KMK.04/1988
- Berlaku sejak 1 Januari 1989
- Kontraktor-kontraktor bagi Hasil dan Kontrak
Karya di bidang Minyak dan Gas Bumi dan
Pertambangan Umum lainnya
Dicabut dengan
KMK 547/KMK.04/2000 jo
KMK 549/KMK.04/2000
- Berlaku sejak 1 Januari 2000
- Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya
di bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi dan
Pertambangan Umum lainnya
Dicabut dengan
KMK 563/KMK.03/2003
- Berlaku sejak 1 Januari 2004
- Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya
di bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi dan
Pertambangan Umum lainnya, tidak lagi
ditunjuk sebagai Pemungut PPN
69
Penunjukan Kembali KPS Sebagai Pemungut PPN
Permasalahan krn tiap kontrak KPS Migas menyebutkan kewajiban bagi KPS Migas
untuk memungut PPN terutang
PMK-11/PMK.03/2005
Berlaku sejak 1 Februari 2005
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKKS) Migas Ditunjuk
Sebagai Pemungut PPN
Dicabut dengan
PMK-73/PMK.03/2010
Berlaku sejak 1 Februari 2012
1. kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan
2. kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber
70
daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.
PEMUNGUT PPN
(KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI)
Obyek Pemungutan
setiap pembayaran yang dilakukan atas penyerahan BKP dan/atau JKP
kecuali
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10 juta dan tidak merupakan jumlah
yang terpecah-pecah
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak dipungut /
dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan
Pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang PPN
71
PMK-73/2010
PEMUNGUT PPN
(KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI) DAN (KONTRAKTOR/PEMEGANG KUASA/IZIN
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI)
mekanisme pemungutan
Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP
kepada KKS Migas dan Panas Bumi. FP dibuat saat :
Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan
BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
Penerimaan pembayaran termin dalam hal ppenyerahan sebagian tahap pekerjaan
Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat oleh
Rekanan mengacu pada ketentuan yang berlaku (kode transaksi “03”)
0 3 0.000–0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Transaksi
Kode Cabang
Tahun Penerbitan
Nomor Urut
Kode Status
Kode FP
Nomor Seri FP
PMK-73/2010
PEMUNGUT PPN
(KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI) DAN (KONTRAKTOR/PEMEGANG KUASA/IZIN
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI)
mekanisme pemungutan
Tata cara pemungutan :
Jumlah PPN dan PPnBM yang harus dipungut oleh KKS Migas dan Panas Bumi adalah :
• PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan
• PPnBM sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak
(dalam hal selain terutang PPN juga terutang PPnBM).
Jika dalam kontrak tidak disebutkan nilai kontrak tersebut termasuk PPN dan PPnBM,
maka kewajiban PPN 10% dan PPnBM dihitung dari nilai kontrak.
KKS Migas dan Panas Bumi yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap
"Disetor Tanggal ......" dan menandatanganinya pada Faktur Pajak.
PMK-73/2010
PEMUNGUT PPN
(KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI) DAN (KONTRAKTOR/PEMEGANG KUASA/IZIN
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI)
mekanisme pemungutan
Penyetoran :
Penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut dilakukan paling lama pada tanggal 15 bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk
hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan
SSP dilakukan oleh KKS Migas dan Panas Bumi sebagai penyetor atas nama Rekanan.
74
PMK-73/2010
PEMUNGUT PPN
(KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI) DAN (KONTRAKTOR/PEMEGANG KUASA/IZIN
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI)
mekanisme pemungutan
Pelaporan :
Pelaporan PPN dan PPnBM yang dipungut ke KPP yang bersangkutan melalui SPT Masa
PPN bagi Pemungut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
Dalam hal tanggal jatuh tempo Pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk
hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan setiap bulan
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1107 PUT)
75
BUMN
Penunjukan Badan Usaha Milik Negara
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Pemungut PPN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Historis Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN
Keppres 56 Tahun 1988 jo
KMK 1289/KMK.04/1988
- Berlaku sejak 1 Januari 1989
- Pertamina, BUMN dan BUMD, Bank Pemerintah
dan Bank Pembangunan Daerah, ditunjuk
sebagai Pemungut PPN
Dicabut dengan
KMK 547/KMK.04/2000 jo
KMK 549/KMK.04/2000
- Berlaku sejak 1 Januari 2000
- Pertamina, BUMN dan BUMD, Bank Pemerintah
dan Bank Daerah, dan Bank Indonesia, ditunjuk
sebagai Pemungut PPN
Dicabut dengan
KMK 563/KMK.03/2003
- Berlaku sejak 1 Januari 2004
- Badan-badan tertentu, termasuk BUMN, tidak
lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPN
78
Penunjukan Kembali BUMN Sebagai Pemungut PPN
PMK Nomor 85 /PMK.03/2012
Berlaku sejak 1 Juli 2012
BUMN Ditunjuk
Sebagai Pemungut PPN
1. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. BUMN terdiri dari:
a. Persero (minimal 51% sahamnya dimiliki Pemerintah); dan
b. Perum (seluruh modalnya dimiliki Pemerintah).
(Pasal 9 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
79
1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1. Perum Perhutani(Persero)
2. Perum Prasarana Perikanan Samudera
3. PT Inhutani I(Persero)
4. PT Inhutani II (Persero)
5. PT Inhutani III (Persero)
6. PT Inhutani IV (Persero)
7. PT Inhutani V (Persero)
8. PT Perikanan Nusantara(Persero)
9. PT Perkebunan Nusantara I (Persero)
10. PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
11. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
12. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
13. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)
14. PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)
15. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
16. PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
17. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
18. PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
19. PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)
20. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
21. PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
22. PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
23. PT Pertani (Persero)
24. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
25. PT Sang Hyang Seri (Persero)
2) Pertambangan dan Penggalian
26. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
27. PT Bukit Asam (Persero) Tbk
28. PT Pertamina (Persero)
29. PT Sarana Karya(Persero)
30. PT Timah (Persero) Tbk
3) Industri Pengolahan
31. Perum Percetakan Negara Indonesia
32. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
33. PT Balai Pustaka (Persero)
34. PT Barata Indonesia (Persero)
35. PT Batan Teknologi (Persero)
36. PT Bio Farma (Persero)
Di bawah Kemenkeu :
D A F T A R
B U M N
37. PT Boma Bisma Indra (Persero)
72. PT Nindya Karya (Persero)
105. Perum Produksi Film Negara
38. PT Cambrics Primissima (Persero)
73. PT Pembangunan Perumahan (Persero)
106. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
39. PT Dahana (Persero)
74. PT Pengerukan Indonesia (Persero)
40. PT Dirgantara Indonesia (Persero)
75. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
11) Jasa Keuangan dan Asuransi
41. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
107. Perum Jamkrindo
42. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
108. PT
Asabri
7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan
Mobil
dan(Persero)
Motor
43. PT Garam (Persero)
76. Perum Bulog
109. PT Askrindo (Persero)
44. PT Indofarma (Persero) Tbk
77. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)110. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
45. PT Industri Gelas (Persero)
78. PT PP Berdikari (Persero)
111. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
46. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
79. PT Sarinah (Persero)
112. PT Asuransi Jasa Rahardja (Persero)
47. PT Industri Kereta Api (Persero)
113. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
48. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
114. PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero)
8) Transportasi dan Pergudangan
49. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)80. Perum DAMRI
115. PT Bahana PUI (Persero)
50. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
81. Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
116. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
51. PT Kertas Leces (Persero)
82. PT Angkasa Pura I (Persero)
117. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
52. PT Kimia Farma (Persero) Tbk
83. PT Angkasa Pura II (Persero)
118. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
53. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
84. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
119. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
54. PT LEN Industri (Persero)
85. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
120. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
55. PT PAL Indonesia (Persero)
86. PT Djakarta Lloyd (Persero)
121. PT Danareksa (Persero)
56. PT Pindad (Persero)
87. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
122. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
57. PT Pradnya Paramita (Persero)
88. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
123. PT PANN Multi Finance (Persero)
58. PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)89. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
124. PT Pegadaian(Persero)
59. PT Semen Baturaja (Persero)
90. PT Kawasan Industri Makasar (Persero)
125. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
60. PT Semen Gresik (Persero) Tbk
91. PT Kawasan Industri Medan (Persero)
126. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
61. PT Semen Kupang (Persero)
92. PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero) 127. PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)
93. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
128. PT Taspen (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
4) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara94.
Dingin
62. PT Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk
95. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
12) Real Estate
63. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
96. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
129. PT Bali Tourism & Development Corporation (P
97. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
130. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
98. PT
Pelabuhan Indonesia
IV (Persero)
5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang,
Pembuangan
Pembersihan
Limbah dan Sampah
64. Perum Jasa Tirta I
99. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
13) Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
65. Perum Jasa Tirta II
100. PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(Persero)
131. PT Bina Karya (Persero)
101. PT Pos Indonesia (Persero)
132. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
102. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
133. PT Energy Management Indonesia (Persero)
6) Konstruksi
66. Perum Pembangunan Perumahan Nasional
134. PT Indah Karya (Persero)
67. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
135. PT Indra Karya (Persero)
9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
68. PT Amarta Karya(Persero)
103. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
136. PT Sucofindo (Persero)
69. PT Brantas Abipraya (Persero)
137. PT Survey Udara Penas (Persero)
70. PT Hutama Karya (Persero)
138. PT Surveyor Indonesia (Persero)
10) Informasi dan Komunikasi
71. PT Istaka Karya(Persero)
104. Perum LKBN ANTARA
139. PT Virama Karya (Persero)
140. PT Yodya Karya (Persero)
1. PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)
2. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII)
3. PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF)
(Sumber: http://www.bumn.go.id per 11 Juni 2012)
80
PMK-85/2012
PEMUNGUT PPN
(BADAN USAHA MILIK NEGARA)
OBJEK PEMUNGUTAN PPN&/PPnBM
setiap pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP
kecuali
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10juta, dan tidak merupakan jumlah
yang terpecah-pecah
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut /
dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan
Pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang PPN
PMK-85/2012
PEMUNGUT PPN
(BADAN USAHA MILIK NEGARA)
mekanisme pemungutan
Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP
kepada BUMN. FP dibuat saat :
Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan
BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
Penerimaan pembayaran termin dalam hal ppenyerahan sebagian tahap pekerjaan
Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat oleh
Rekanan mengacu pada ketentuan yang berlaku (kode transaksi “03”)
0 3 0.000–0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Transaksi
Kode Cabang
Tahun Penerbitan
Nomor Urut
Kode Status
Kode FP
Nomor Seri FP
PMK-85/2012
PEMUNGUT PPN
(BADAN USAHA MILIK NEGARA)
mekanisme pemungutan
Tata cara pemungutan :
Jumlah PPN dan PPnBM yang harus dipungut oleh BUMN adalah :
• PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan
• PPnBM sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak
(dalam hal selain terutang PPN juga terutang PPnBM).
Jika dalam kontrak tidak disebutkan nilai kontrak tersebut termasuk PPN dan PPnBM,
maka kewajiban PPN 10% dan PPnBM dihitung dari nilai kontrak.
BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ......" dan
menandatanganinya pada Faktur Pajak.
PMK-85/2012
PEMUNGUT PPN
(BADAN USAHA MILIK NEGARA)
mekanisme pemungutan
Penyetoran :
Penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut dilakukan paling lama pada tanggal 15 bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk
hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan
SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.
PMK-85/2012
PEMUNGUT PPN
(BADAN USAHA MILIK NEGARA)
mekanisme pemungutan
Pelaporan :
Pelaporan PPN dan PPnBM yang dipungut ke KPP yang bersangkutan melalui SPT Masa
PPN bagi Pemungut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
Dalam hal tanggal jatuh tempo Pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk
hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan setiap bulan
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1107 PUT)
LOGO
LOGO