Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
Fungsi dan peran Koperasi adalah:
1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan sosialnya
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Prinsip-prinsip Koperasi
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
• keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
• pengelolaan dilakukan secara demokratis;
• pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota;
• pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
• kemandirian.
(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi
sebagai berikut:
• pendidikan perkoperasian;
• kerja sama antarkoperasi.
Syarat pembentukan koperasi
1. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
2. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta
pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam
wilayah negara Republik Indonesia.
Anggaran Dasar terdiri :
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;
e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. ketentuan mengenai pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.
Setiap anggota mempunyai hak:
1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
3. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik
diminta maupun tidak diminta;
5. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
i. kesatuan ekonomi nasional.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan
usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi
ekonomi yang berkeadilan. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan
kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
1. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan
berkeadilan
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah,
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan
pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah).
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan.
Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
1. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
2. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat
diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan
tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
4. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan
dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem
syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
ditujukan untuk:
1. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan
pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
2. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan
untuk:
1. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
2. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber
pembiayaan,komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
3. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.
Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
ditujukan untuk:
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan
pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan
untuk:
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber
pembiayaan,komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
c. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.
Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
1. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar
3. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan
transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan
transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar
5. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
6. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan
usaha yang sehat dan melindungi konsumen
7. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan
atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan
untuk:
• menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan
terpadu satu pintu; dan
• membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya
perizinan bagi Usaha Kecil.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f
ditujukan untuk:
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar,ruang
pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat,
lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor
perdagangan retail
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses,
bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turuntemurun
d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama
dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui
pengadaan secara langsung
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan
pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan
untuk:
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar
negeri
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di dalam dan di luar negeri
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan
promosi produk di dalam dan di luar negeri
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h
ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan
pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya
sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
produksi dan pengolahan :
• melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
• menyebarluaskan informasi pasar
• meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
• menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar,lembaga
pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil
• memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi dan
menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
Pemasaran :
• melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
• menyebarluaskan informasi pasar
• meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
• menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar,lembaga
pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil
• memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
• menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
sumber daya manusia :
• memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
• meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
• membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan
pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan
wirausaha baru.
desain dan teknologi :
• meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu
• meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
• meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk
mengembangkan desain dan teknologi baru
•
memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan
teknologi dan melestarikan lingkungan hidup
• mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas
kekayaan intelektual.
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka
waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan
pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan
d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.
FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN (URAIAN JABATAN)
Ringkasan Tugas
Melaksanakan kegiatan fasilitasi, pengolahan dan kompilasi data / bahan untuk dijadikan
informasi di bidang kewirausahaan.
Rincian Tugas :
1. Melaksanakan kegiatan pembinaan & pengembangan usaha mikro sekolah dan
pondok pesantren
2. Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan pembinaan usaha
mikro sekolah & pondok pesantren
3. Melaksanakan pemetaan kondisi & peluang usaha mikro sekolah & pondok pesantren
4. Menyiapkan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pembinaan usaha
mikro sekolah dan pondok pesantren
5. Melaksanakan pendataan menganalisa & Identifikasi kebutuhan pengembangan
usaha mikro sekolah dan pondok pesantren
6. Mengevaluasi dampak pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap usaha mikro
sekolah & pondok pesantren
7. Menyiapkan pembinaan teknis kepada usaha mikro kerajinan tentang manajemen
usaha, pemasaran dan kualitas produk, sekolah dan pondok pesantren
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
Bahan Kerja
1. Disposisi pimpinan
2. Undang-undang perkoperasian dan UMKM
Hasil Kerja
1. UMKM yang sudah terdaftar legalitas usahanya berupa surat keterangan usaha (SKU)
2. Terselesaikannya permasalahan UMKM
Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan/
capaian bersama dan membantu untuk merencakan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk
mencapai tujuan tanpa mempunyai kepentingan khusu dalam proses diskusi
Tugas utama adalah membantu semua orang untuk dapat mengeluarkan pendapat, pikiran &
melakukan yang terbaik dalam sebuah pertemuan atau diskusi
Sasaran pendampingan Koperasi dan UMK, yaitu:
a. meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
b. meningkatkan kualitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; dan
c. meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.
Ruang lingkup pendampingan Koperasi dan UMK meliputi:
a. tenaga pendamping;
b. pelaksanaan pendampingan;
c. pengembangan pendampingan;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pelaporan.
Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada
Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang
bersangkutan masih menjadi anggota.
Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar
anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil
kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah
pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila
diperlukan.
Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau
barang kepada koperasi.
Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh
dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk
pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan;
Standar Akuntansi Keuangan adalah pedoman sistem pencatatan dan pengikhtisaran
transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi
yang baku.
Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang
yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan
koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
Obligasi Koperasi adalah instrumen utang dalam bentuk surat berharga yang digunakan
untuk keperluan pembiayaan Investasi dalam rangka pengembangan dan/atau restrukturisasi
usaha, yang diterbitkan oleh Koperasi.
Surat Utang Koperasi yang selanjutnya disingkat SUK adalah surat utang yang dapat
dimanfaatkan untuk membiayai suatu usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi atau bekerja
sama dengan pihak lain yang memiliki potensi memberikan hasil yang berkelanjutan.
Prospektus adalah keterangan tertulis dan terperinci mengenai kegiatan baru perusahaan
atau organisasi yang disebarluaskan kepada umum.
Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka
pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.
Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota
koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari
para anggota koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat
anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.
Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Notaris yang telah
ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.
Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan
keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian
koperasi.
Kuasa Pendiri adalah beberapa orang, diantara para pendiri yang diberi kuasa oleh para
pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta
pendirian koperasi.
Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi yang selanjutnya disingkat SISMINBHKOP adalah
perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan
Perubahan Anggaran Dasar secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
Pemohon adalah Pendiri atau Pengurus Koperasi yang secara bersama-sama telah
memberikan kuasa kepada kuasa pendiri atau Notaris Pembuat Akta Koperasi untuk
mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian dan Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi melalui SISMINBHKOP.
Format Isian adalah bentuk formulir pengisian data yang dilakukan secara elektronik yang
berisi data permohonan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran koperasi, termasuk izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang,
kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan
pinjam koperasi.
Berita Acara rapat adalah catatan hasil rapat yang paling sedikit memuat informasi tentang
hari/tanggal, tempat, kuorum kehadiran, agenda rapat, pembahasan terhadap agenda rapat,
dan keputusan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris rapat dan salah
seorang peserta rapat.
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum
koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundangundangan.
Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk
memisahkan satu atau beberapa unit usaha menjadi badan hukum koperasi baru berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua koperasi atau lebih badan
hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pembubaran adalah proses hapusnya badan hukum koperasi yang dapat diputuskan oleh
rapat anggota koperasi atau putusan pemerintah.
Modal Disetor adalah modal yang disetorkan oleh para pendiri pada saat pendirian koperasi.
Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai
satu-satunya usaha.
Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan
sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan
masyarakat.
Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang
penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat.
Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh
Anggota dan masyarakat.
Unit Usaha Otonom yang selanjutnya disingkat UUO adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari koperasi, yang dikelola secara otonom, yang mempunyai pengelola, adminsitrasi dan
neraca keuangan, administrasi usaha, anggaran rumah tangga tersendiri
Tempat Pelayanan Koperasi yang selanjutnya disingkat TPK adalah suatu unit layanan, yang
secara fisik keberadaannya dekat dengan domisili anggota, berfungsi untuk mengoptimalkan
pelayanan usaha koperasi kepada anggota dan masyarakat.