Business Ethics
Case 3 : The GM Bailout
Dibuat oleh :
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2020
The GM Bailout
1. Pandangan Locke, Smith, dan Marx terhadap kasus The GM Bailout ?
Jawab :
a. Locke
Menurut Locke pada system pasar bebas, manusia memiliki hak alami atas
kebebasan dan hak alami atas properti pribadi. Hukum Amerika sendiri menganut
teori pasar bebas bahwa individu memiliki hak yang sifatnya mutlak untuk
melakukan apa saja yang akan mereka inginkan dengan property yang mereka
miliki dan bahwa pemerintah tidak berhak ikut campur ataupun mengambil ahli
property pribadi individu sekalipun untuk kepentingan masyarakat. Dalam kasus ini
kebijakan Bailout bertentangan dengan pandangan Locke dan hukum yang di anut
oleh Amerika sendiri. Kebijakan Bailout merupakan bentuk intervensi pemerintah
dengan tujuan menyelamatkan perusahaan GM.
b. Smith
Menurut Smith pencetus utilitarian pasar bebas yaitu individu dibiarkan bebas
mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas, mereka akan diarahkan menuju
kesejahteraan umum oleh sebuah “Tangan Tak Terlihat”. Dalam kasus Bailot GM
karena pemerintah ikut campur dalam kegiatan perekonomian sehingga
mengakibatkan perusahaan GM menghasilkan kerugian-kerugian daripada
keuntungan.
c. Marx
Menurut pandangan Marx yang manganut paham sosialisme yaitu kesamaan hak
antara owner produksi dengan karyawan untuk mewujudkan Keadilan secara
menyeluruh. Pada kasus GM ini ikut campur tangan pemerintah dapat berdampak
hubungan timbak balik yang saling menguntungkan antara pihak pemerintah dan
pihak perusahaan GM.
2. Jelaskan ideologi tersirat oleh pernyataan dari: surat ke Kongres AS yang
ditandatangani oleh 100 ekonom terkemuka, Josep, Stiglitz, Bob Corker, resolusi Lican
licans pada dana talangan, Robert Higgs, dan Michael Winther.
Jawab :
Ideology yang tersirat dari surat pernyataan yang di tandatangani Josep Stiglitz, Bob
Corker, Robert Higgs, dan Michael Wintherm merupakan ideology Sosialisme yang
sebenarnya bertolak belakang dengan ideology AS yang menganut paham pasar
bebas/kapitalisme. karena pada kasus ini adanya campur tangan pemerintah dalam
melakukan bailout GM. Seharusnya pemerintah membiarkan GM menyelesaikan
permasalahan sendiri karena setiap pelaku bisnis harus berani menghadapi resiko
untung dan rugi.
3. Dalam pandangan Anda haruskah bailout GM dilakukan? Jelaskan mengapa iya atau
mengapa tidak. Apakah bailout etis dalam hal utilitarianisme, keadilan, hak, dan
peduli?
Jawab :
a. Utilitrianism
Dari sudut pandang Utilitrianism keputusan pemerintah membailout GM itu etis di
lakukan karena dapat memberikan banyak keuntungan seperti menyelamatkan para
karyawan GM agar tidak kehilangan pekerjaannya.
b. Keadilan
Dari sudut pandang Keadilan/Justice keputusan pemerintah membailout GM itu
tidak etis, karena system bailout ini harusnya hanya dilakukan pada perusahaan
yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank, sedangkan GM merupakan
perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif.
c. Hak
Dari sudut pandang Hak positif keputusan pemerintah dalam membailout GM itu
etis, karena pemerintah memiliki hak untuk membantu GM dalam menyelesaikan
permasalahan financial GM. Karena GM memiliki hak untuk meminta bantuan
kepada pihak yang dapat membantu nya (pemerintah) untuk menyelesaikan
masalah keuangan GM.
d. Peduli
Dari sudut pandang Peduli/Caring keputusan pemerintah dalam membailout GM
itu etis, karena dengan membantu GM, pemerintah telah menyelamatkan GM dari
kebangkrutan dan menyelamatkan para pekerja GM dari kehilangan pekerjaan dan
pengahasilan.
4. Dalam penilaian Anda, apakah itu baik atau buruk bagi pemerintah untuk mengambil
kepemilikan 61% dari GM? dari segi teori Lock, Smith, dan Marx.
Jawab :
Menurut saya kepemilikan saham GM 61% oleh pemerintah itu kurang tepat. karena
menurut teori Lock dan Smith hanya pihak swasta yang dapat melakukan pertukaran
ekonomi sedangkan pihak pemerintah tidak dapat terlibat dalam kegiatan pertukaran
ekonomi. Sedangkan menurut teori Marx dengan pemerintah mengambil kepemilikan
saham 61% itu di benarkan karena dapat memberikan keuntungan buat negara dan
warga negaranya.