Contract Drafting101 Contract Drafting for Junior Lawyers Lewi Aga Basoeki, Senior Associate © Ginting & Reksodiputro 2020 Ruang lingkup diskusi – – – – – – – Pengertian “kontrak” Prinsip-prinsip hukum umum atas suatu kontrak Syarat sahnya perjanjian berdasarkan hukum Indonesia Penafsiran suatu kontrak dalam hukum Indonesia Tahapan-tahapan contract drafting Anatomy of a contract Isu-isu lainnya © Ginting & Reksodiputro 2020 2 Pengertian “kontrak” (1) Kontrak adalah: “Suatu persetujuan yang memuat janji-janji yang bertimbal-balik, yang secara hukum mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan karena itu pelaksanaan janji-janji itu dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.” (sumber: Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, Contract Law – A Layman’s Guide, Times Book International, 1987, hlm. 19.) © Ginting & Reksodiputro 2020 3 Pengertian “kontrak” (2) Kontrak berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Kontrak menurut pendapat ahli hukum: “Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak tersebut” © Ginting & Reksodiputro 2020 4 Pengertian “kontrak” (2) Kontrak bisnis yang baik (yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak) Janji-janji yang mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum Transaksi bisnis yang dimaksudkan para pihak Transaksi bisnis menguntungkan para pihak Akibat hukum berarti bahwa suatu pihak dapat menuntut pelaksanaan janji dari pihak lainnya sesuai hukum yang berlaku. Apabila janji yang tertuang dalam kontrak tidak dilaksanakan, pihak tersebut dapat menuntut pelaksanaannya di hadapan pengadilan. © Ginting & Reksodiputro 2020 5 Prinsip-prinsip hukum umum atas suatu kontrak (1) Prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) • Para pihak pada dasarnya bebas untuk membuat kontrak dan menentukan isi dari kontrak • Tergantung persetujuan atau kesepakatan para pihak • Pasal 1338 KUHPerdata Asas pacta sunt servanda • Kontrak yang telah dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak secara hukum • Kontrak hanya dapat diubah atau diakhiri sesuai persyaratan dalam kontrak atau kesepakatan lain oleh para pihak • Pasal 1338 KUHPerdata Asas hukum yang memaksa (mandatory laws) • Para pihak tidak dapat menyimpangi isi dan perintah hukum yang berlaku • Isi kontrak harus sesuai dengan hukum yang berlaku • Pasal 1337 KUHPerdata © Ginting & Reksodiputro 2020 6 Prinsip-prinsip hukum umum atas suatu kontrak (2) Asas itikad baik dan bertransaksi secara adil (good faith and fair dealing) • Proses negosiasi, perancangan, pelaksanaan, modifikasi, isi dan pengakhiran suatu kontrak harus dilandasi itikad baik dan pola bertransaksi secara adil • Pasal 1338 (3) KUHPerdata Asas keberlakuan persyaratan-persyaratan yang tersirat (implied terms) • Sebuah kontrak tidak mungkin mampu mengatur secara tegas semua dan setiap aspek hukum perjanjian • Hukum mengakui adanya prinsip bahwa kewajiban kontraktual para pihak dapat dinyatakan secara tegas maupun tersirat • Namun, kewajiban yang tersirat tersebut hanya dapat timbul dari: (i) hakekat dan tujuan dari kontrak, (ii) praktik yang terbentuk dari antara para pihak, (iii) itiikad baik dan pola bertransaksi secara adil, dan (iv) kewajaran. • Pasal 1339 KUHPerdata © Ginting & Reksodiputro 2020 7 Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Hukum Indonesia – Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata a) Persetujuan kedua belah pihak; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; dan d) Suatu sebab yang halal. – Akibat hukum: 1. Melanggar poin a) dan b) – Kontrak dapat dibatalkan oleh hakim 2. Melanggar poin c) dan d) – Kontrak dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim © Ginting & Reksodiputro 2020 8 Penafsiran suatu kontrak dalam hukum Indonesia Tertulis (Pasal 1342 KUHPerdata) Apabila kata-kata dalam suatu perjanjian sudah jelas, tidak diperkenankan untuk menafsirkan lain daripadanya Kepatutan Penafsiran Perjanjian Tersirat (Pasal 1339 KUHPerdata) Apabila suatu hal belum diatur dalam perjanjian, dimungkinkan dilakukannya penafisran secara tersirat yang dibatasi oleh: Kebiasaan Undang-Undang, khususnya Buku III KUHPerdata (bersifat melengkapi) © Ginting & Reksodiputro 2020 9 Tahapan pembentukan suatu kontrak – kedudukan MOU/LOI dalam Hukum Indonesia Negosiasi Perjanjian Pendahuluan (“Janji untuk Berjanji”) (i.e. MOU, LOI) Penandatanganan Kontrak Pertanyaan: – Apakah MOU/LOI memiliki kedudukan yang setara dengan kontrak? – Bagaimanakah kedudukan MOU/LOI setelah kontrak ditandatangani? © Ginting & Reksodiputro 2020 10 Tahapan-tahapan contract drafting – Tahap 1: Klarifikasi tujuan suatu kontrak dan memastikan bahwa seluruh transaksi dipahami – Tahap 2: Melakukan riset peraturan-peraturan, informasi industri sektoral terkait dan execution requirements – Tahap 3: Merencanakan isi dan anatomi kontrak – Tahap 4: Mencari preseden (namun tidak menggantikan analisis dan tinjauan-tinjauan) – Tahap 5: Menulis kontrak – Tahap 6: Mempelajari kontrak kembali © Ginting & Reksodiputro 2020 11 Checklist menyusun kontrak – Six Ws list – Who is to perform the obligation? – What is the obligation to be performed? – When is the obligation to be performed? – Where is the obligation to be performed? – To whom is the obligation to be performed? – What if there is a failure to perform; what are the consequences? © Ginting & Reksodiputro 2020 12 Anatomy of a contract Pembukaan (Preamble) • Judul • Identitas para pihak – termasuk kapasitas dan wewenang para pihak • Latar belakang atau penjelasan mengenai transaksi (recitals) Batang tubuh • Definisi dan interpretasi • Objek kontrak • Kewajiban utama para pihak – tergantung jenis transaksi (i.e. dalam perjanjian jual beli, pasal tentang cara pembayaran dan penyerahan barang) • Pernyataan dan jaminan (representations and warranties) • Jangka waktu kontrak • Tata cara pengakhiran dan pembatalan kontrak • Ketentuan standar (boilerplates) (i.e. penyelesaian sengketa, hukum yang mengatur, force majeure, pengalihan perjanjian, pemberitahuan) Lampiran • Harus terdapat pasal yang menyatakan bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak • Pasal-pasal dalam batang tubuh harus merujuk secara tegas kepada lampiran yang bersangkutan © Ginting & Reksodiputro 2020 13 Anatomy of a contract (1): Judul perjanjian – Judul perjanjian menggambarkan inti/pokok perjanjian – Perjanjian terbagi menjadi perjanjian nominat (perjanjian bernama) dan perjanjian inominat (perjanjian tidak bernama) – Dalam hal perjanjian tergolong sebagai “perjanjian bernama” atau “nominaat agreement”, judul harus sesuai dengan isi perjanjian. – Perjanjian bernama terdiri dari perjanjian yang diatur dan disebutkan secara spesifik dalam KUHPerdata (i.e. Perjanjian Penanggungan, Perjanjian Hibah, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa-Menyewa) © Ginting & Reksodiputro 2020 14 Anatomy of a contract (1): Judul perjanjian Judul perjanjian Tanggal perjanjian Pihak dalam perjanjian © Ginting & Reksodiputro 2020 15 Anatomy of a contract (2): Identitas para pihak Cakap Tidak dalam pengampuan (sakit ingatan, boros) Berwenang Dewasa menurut hukum (i.e. 21 tahun) Individu Perseroan Terbatas (PT) Pihak dalam perjanjian Badan Hukum Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham) Yayasan Pengurus Koperasi Pengurus Persekutuan Perdata Masing-masing sekutu Firma Masing-masing sekutu Persekutuan Komanditer (CV) Masing-masing sekutu Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum © Ginting & Reksodiputro 2020 16 Anatomy of a contract (2): Identitas para pihak Dalam hal badan hukum berbentuk PT, siapa yang memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak? – Direktur – perlu dipastikan berapa jumlah direktur yang berwenang untuk mewakili PT – Persetujuan Dewan Komisaris – perlu dipastikan: (i) apakah perbuatan yang akan dilakukan oleh Direktur memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau tidak, dan (ii) apakah dimungkinkan dibuat suatu persetujuan sirkuler di luar rapat komisaris. – Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) – perlu dipastikan: (i) apakan perbuatan yang akan dilakukan oleh Direktur memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dan (ii) apakah dimungkinkan dibuat suatu persetujuan sirkuler di luar RUPS. © Ginting & Reksodiputro 2020 17 Anatomy of a contract (2): Identitas para pihak © Ginting & Reksodiputro 2020 18 Anatomy of a contract (3): Latar belakang atau penjelasan mengenai transaksi – Menetapkan konteks dari perjanjian – Dapat berguna di kemudian hari dalam penafsiran isi kontrak pada umumnya © Ginting & Reksodiputro 2020 19 Anatomy of a contract (3): Latar belakang atau penjelasan mengenai transaksi © Ginting & Reksodiputro 2020 20 Anatomy of a contract (4): Definisi dan interpretasi – Definisi – Memuat pengertian tunggal dari frasa atau kata atau istilah yang memiliki makna yang khas dan digunakan berulang-ulang dalam kontrak – Interpretasi – Memuat ketentuan mengenai interpretasi akan penggunaan istilah tertentu dalam perjanjian (i.e. rujukan pada istilah tunggal “Pemegang Saham” juga mencakup pengertian jamak dari istilah “Para Pemegang Saham”). © Ginting & Reksodiputro 2020 21 Anatomy of a contract (4): Definisi dan interpretasi © Ginting & Reksodiputro 2020 22 Anatomy of a contract (4): Definisi dan interpretasi © Ginting & Reksodiputro 2020 23 Anatomy of a contract (5): Objek kontrak – Kontrak yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia harus memuat secara spesifik objek kontrak. – Ketidakjelasan objek kontrak dapat mengakibatkan kontrak batal demi hukum © Ginting & Reksodiputro 2020 24 Anatomy of a contract (5): Objek kontrak © Ginting & Reksodiputro 2020 25 Anatomy of a contract (5): Objek kontrak © Ginting & Reksodiputro 2020 26 Anatomy of a contract (5): Objek kontrak © Ginting & Reksodiputro 2020 27 Anatomy of a contract (6): Kewajiban utama para pihak (tergantung transaksi) – Khususnya pada perjanjian bernama (nominaat agreement) sesuai hukum Indonesia, kewajiban utama para pihak akan disebutkan secara spesifik pada KUH Perdata. – Dibutuhkan pemahaman hukum yang mendalam atas transaksi yang mendasari kontrak © Ginting & Reksodiputro 2020 28 Anatomy of a contract (7): Pernyataan dan jaminan (representations and warranties) – Pernyataan (representations) – pasal yang memuat pernyataan suatu pihak mengenai fakta yang ada di masa lampau dan ada pada tanggal pembuatan kontrak. – Jaminan (warranties) – pasal yang memuat janji bahwa pihak pembuat pernyataan akan menjamin bahwa, apabila pernyataan yang dibuatnya itu tidak benar, pihak tersebut akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh pihak penerima pernyataan. © Ginting & Reksodiputro 2020 29 Anatomy of a contract (7): Pernyataan dan jaminan (representations and warranties) © Ginting & Reksodiputro 2020 30 Anatomy of a contract (7): Pernyataan dan jaminan (representations and warranties) © Ginting & Reksodiputro 2020 31 Anatomy of a contract (8): Jangka waktu kontrak – Dapat dirumuskan melalui pasal “automatic renewal” di mana perjanjian dianggap diperbaharui apabila tidak terdapat pemberitahuan dari kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu setelah berakhitnya perjanjian. © Ginting & Reksodiputro 2020 32 Anatomy of a contract (9): Tata cara pengakhiran dan pembatalan kontrak – Pasal 1266 KUH Perdata: pengakhiran kontrak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan harus berdasarkan pada putusan pengadilan. – Pada umumnya para pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, agar pengakhiran sebelum waktunya dapat dilakukan secara fleksibel tanpa putusan pengadilan. © Ginting & Reksodiputro 2020 33 Anatomy of a contract (10): Ketentuan standar (boilerplates) – Penyelesaian sengketa – Amicable settlement – Arbitration/Courts – Hukum yang mengatur – Force majeure – Kalau tidak diperjanjikan lain, ketentuan KUHPER mengikat – Pengalihan perjanjian – Bahasa – Pemberitahuan – Integration/Superseding Agreement Clause © Ginting & Reksodiputro 2020 34 Anatomy of a contract (10): Ketentuan standar (boilerplates) – Penyelesaian sengketa dan hukum yang mengatur Pengadilan asing Pengadilan Indonesia tidak mengakui putusan pengadilan asing.hanya sebagai alat bukti Arbitrase Nasional Penyelesaian sengketa Arbitrase Arbitrase Internasional Pengadilan Indonesia © Ginting & Reksodiputro 2020 Pengadilan Indonesia mengakui putusan arbitrase internasional – sesuai dengan UU tentang ratifikasi New York Convention Gugatan diajukan ke pengadilan negeri di domisili tergugat 35 Anatomy of a contract (10): Ketentuan standar (boilerplates) – Bahasa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia (Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan) © Ginting & Reksodiputro 2020 36 Anatomy of a contract (10): Ketentuan standar (boilerplates) – Integration/superseding agreement clause Integration/superseding agreement clause © Ginting & Reksodiputro 2020 37 Isu-isu lainnya – Aspek Hukum Kompetisi dalam kontrak bisnis – pembuatan kontrak dengan kompetitor, anak perusahaan dan mitra usaha dan jabatan rangkap – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen – larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian 1. pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 2. penolakan penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen; 3. penundukan konsumen kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha; 4. kuasa sepihak kepada pelaku usaha untuk pembebanan jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran, dsb. © Ginting & Reksodiputro 2020 38 Questions? These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources. Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings. © Ginting & Reksodiputro 2020 0010023-0026758 SNO1: 2000684056: 0010023-0025825 1640062902: 1 39