PERUMUSAN
USULAN KEBIJAKAN
(ALTERNATIF
KEBIJAKAN)
PERUMUSAN USULAN KEBIJAKAN




Merupakan turunan dari perumusan masalah
yang sudah masuk dalam agenda pem.
Perumusan
usulan
kebij.
tidak
selalu
menghasilkan peraturan atau keputusan
Pembuat kebij. dapat memutuskan untuk tidak
mengambil tindakan pada beberapa tetapi
membiarkannya agar terselesaikan dengan
sendirinya tanpa intervensi kebij publik
Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas Dye
bahwa kebij publik merupakan apapun yang
dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu





Perumusan usulan kebijakan publik adalah kegiatan
menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan
yang perlu untuk menyelesaikan masalah
Perumusan kebijakan publik menyangkut upaya menjawab
pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk
masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang
berpartisipasi (Anderson, 1976)
Perumusan kebijakan → sebagai alternatif kebijakan/
proses perumusan usulan kebijakan
Perumusan usulan kebijakan yang baik dan komprehensif
akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para perumus
kebij dalam merumuskan masalah kebijakan
Terdiri dari tahap2: identifikasi alternatif → definisi dan
rumuskan alternatif → penilaian alternatif → pemilihan
alternatif “yang paling memungkinkan
Untuk menghasilkan perumusan usulan kebijakan yang
komprehensif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 Jumlah dari masalah yang ditangani. Apakah usulan
kebijakan akan menyampaikan seluruh masalah dalam
suatu lingkup masalah?ataukah hanya ditujukan pada
contohnya semata?
 Lingkup
Analisis. Apakah lingkup analisis usulan
kebijakan akan melayani semua aspek masalah? Ataukah
hanya melayani aspek tertentu saja?
 Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang
diformulasi sudah diuji semua dampaknya? Ataukah
pengujian dibatasi pada dampak langsung dalam suatu
lingkup issu saja?
 Kegiatan perumusan usulan: mengidentifikasi alternatif,
mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai
alternatif, dan memilih alternatif yang paling baik
Alternatif
Kebijakan??



Alternatif kebijakan merupakan sejumlah
alat atau cara yang dapat digunakan untuk
mencapai, langsung ataupun tidak langsung
sejumlah tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya (Mustopadijaja).
William N. Dunn, alternatif kebijakan (policy alternatives)
adalah arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat
memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan karena itu
kepada pemecahan masalah kebijakan.
Brewer dan De Leon menggambarkan alternatif
kebijakan sebagai pilihan diantara alternatifalternatif kebijakan yang telah berhasil diusulkan
bagi
pemecahan
masalah
yang
sudah
diperkirakan
Pada prinsipnya:
 Alternatif kebijakan adalah alat atau cara-cara dan
juga merupakan pilihan-pilihan yang dipergunakan
dalam perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan
oleh aktor-aktor kebijakan publik.
 Alternatif
kebijakan dapat dikatakan sebagai
tahapan politik dengan mengajukan berbagai solusi
potensial bagi masalah yang dihadapi pembuat
kebijakan publik.
 Pilihan yang paling mungkin diputuskan bukan untuk
mengambil tindakan khusus, melainkan untuk
penemuan penyelesaian masalah dengan jalan yang
terbaik.
Tahap I :
Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan



Masalah-masalah yang telah dengan jelas dirumuskan
dan dimasukkan dalam agenda kebijakan akan disusun
pilihan
pemecahannya
dengan
mengidentifikasi
alternatif-alternatif yang berguna atau berhubungan
dengan pemecahan masalah.
Dalam situasi masalah yang sama, mungkin saja
diidentifikasi alternatif yang pernah dibuat, tetapi
diperlukan juga kreativitas analis kebijakan untuk
menemukan alternatif-alternatif kebijakan yang baru dan
diidentifikasi karakteristiknya secara jelas.
Identifikasi yang benar dan jelas untuk setiap alternatif
kebijakan akan mempermudah proses perumusan
alternatif kebijakan tersebut
SUMBER ?????
 Status Quo, perubahan
incremental,
 Alternatif lain dari sumbersumber:
• pengalaman negara atau
daerah lain,
• temuan penelitian,
• analogi dari masalah yang
sama,
• pengalaman
dan
penghayatan,
• keinginan pejabat,
• “keinginan” atau keyakinan
publik,
• preskripsi legal, dan
• pengetahuan teknis
CARANYA ?????
 Analisis berdasarkan riset
dan eksperimentasi;
 Analisis no-action;
 Quick survey;
 Reviu literatur;
 Perbandingan
dengan
pengalaman dunia nyata;
 Passive
collection
dan
klasifikasi;
 Penyusunan tipologi;
 Pengembangan analogi;
 Pelaksanaan
curah
pendapat (Brainstorming);
dan
 Melakukan perbandingan
dengan ideal
Tahap II:
Pendefinisian dan Perumusan Alternatif
TUJUAN
Alternatif2 yang telah dikumpulkan oleh
pembuat
kebijakan
nampak
jelas
pengertiannya
PENDEFINISIAN
ALTERNATIF
“JELAS”
mudah menilai dan
mempertimbangkan
aspek positif dan
negatif
dari setiap alternatif
Cara Rumuskan Alternatif :
Menurut S.Effendi:
 mempertahankan sistem
yang sedang berjalan,



memperbaiki sistem yang
sedang berjalan,
menggunakan desaindesain kemasan
(prepackaged),
ataupun menciptakan
desain baru: idealized
design, parallel situation
Menurut: W.N. Dunn:




Didapat dari para ahli
atau pejabat publik,
menggunakan metode
ilmiah,
memanfaatkan kasus
yang paralel dengan
masalah yang akan
dianalisis dan
menggunakan analogi
Tahap III
Penilaian Alternatif
MENILAI ALTERNATIF
adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada
setiap alternatif, sehingga nampak jelas bahwa
setiap alternatif mempunyai nilai bobot
kelebihan atau kekurangannya masing-masing,
atau dapat diketahui konsekuensi setiap
alternatif (baik positif maupun negatif)
TUJUAN
Mendapatkan gambaran lebih jelas
mengenai tingkat efektivitas, efisiensi,
dan visibilitas setiap alternatif yang
diajukan dalam mencapai apa yang
menjadi tujuan yang telah ditetapkan
BAGAIMANA MENILAI
ALTERNATIF KEBIJAKAN???????
suatu aturan atau
standar untuk
mengurutkan
alternatif-alternatif
menurut aturan yang
paling diinginkan
cara-cara
menghubungkan
tujuan-tujuan,
alternatif-alternatif
dan
dampak-dampak
Dapat mengukur apa
yang akan diukur,
atau indikator
tersebut mempunyai
kesesuaian dengan
konsep yang
diwakilinya
Dapat menghasilkan
skor yang sama
untuk fenomena
yang sama (dengan
memperhatikan
teknik atau cara
pengukurannya)
Kemampuan indikator
untuk menyampaikan
pengetahuan yang jelas
dan sederhana
Kriteria Penilaian → Bardach (Patton&Swicki,1993)
EFEKTIVITAS (Pencapaian Tujuan),
TECHNICAL
FEASIBILITY
ECONOMIC &
FINANCIAL
FEASIBILITY
“Apakah Alternatif Kebijakan
Mencapai Hasil (Akibat) Yang
Diharapkan,
Atau
Mencapai
Tujuan Dari Diadakan Tindakan”
EFISIENSI (Biaya Dan Hasil),
“Berkenaan jumlah usaha yang
diperlukaan untuk menghasilkan
tingkat efektivitas tertentu, yang
umumnya diukur dengan biaya”
POLITIK
VIABILITY
•Acceptability
•Appropriateness
•Responsiveness
•Legal suitability
•Equity
 ACCEPTABILITY, “Apakah alternatif
kebijakan diterima oleh aktor kebijakan
dan kelompok sasaran”.
 APPROPRIATENESS,
“Apakah
kebijakan sesuai dengan nilai-nilai
masyarakat”.
 RESPONSIVENESS,
“Persepsi
Masyarakat, Apakah Kebijakan Akan
Memenuhi Kebutuhan Mereka”.
 LEGAL
SUITABILITY,
“Apakah
Kebijakan Didukung Oleh Perangkat
Hukum Yang Memadai”.
 EQUITY, “Apakah Efek Dan Dampak
Kebijakan Sama Dan Seimbang Antar
Kelompok Masyarakat”.
ADMINISTRATIVE
OPERABILITY
• Dapat
diimplementasikan
pada konteks sosial, politik,
dan
administrasi
yang
berlaku.
• Apakah tersedia staf yang
cukup.
• Apakah Instansi Terkait Akan
Mendukung
Implementasi
Kebijakan Program.
• Apakah
Tersedia
Sarana
Untuk
Melaksanakan
Kebijakan Program
• Apakah
Kebijakan
Dapat
Dilaksanakan Tepat Waktu
Kriteria Penilaian→ W.N. Dunn (1994)
TECHNICAL RATIONALITY, menyangkut pilihan yang melibatkan
perbandingan antar alternatif berdasarkan kemampuan dari
masing-masing alternatif dalam mempromosikan pemecahan yang
efektif terhadap masalah publik yang dihadapi
ECONOMIC RATIONALITY, menyangkut pilihan yang melibatkan
perbandingan antar alternatif berdasarkan kemampuan masingmasing alternatif dalam mempromosikan pemecahan masalah
publik secara efisien, yang biasanya dihitung berdasarkan
perbandingan antara biaya total (total cost) dengan manfaat yang
diperoleh (benefits) bagi masyarakat
LEGAL RATIONALITY, berkenaan dengan penilaian alternatif
berdasarkan kemampuan dalam tingkat komformitas legal
(sejalan tidaknya atau mendukung tidaknya) terhadap aturan
perundang-undangan yang ada
SOCIAL RATIONALITY, berkaitan dengan perbandingan
alternatif berdasarkan kemampuannya dalam memelihara dan
mempertahankan serta memperbaiki instutusi-institusi sosial,
atau dengan kata lain, apakah suatu alternatif mempromosi
institusionalisasi norma-norma atau nilai-nilai yang diakui
masyarakat
SUBSTANTIVE RATIONALITY, adalah suatu bentuk gabungan
dari rasionalitas (multiple forms of rationality) yang
menyangkut kriteria-kriteria sebelumnya yaitu kriteria teknis,
ekonomis, hukum, dan sosial. Teknik ini memilih atau
merekomendasikan suatu alternatif kebijakan secara rasional
dengan sistem rangking, dimana total skor yang paling sedikit
akan dianggap sebagai yang paling baik
Tahap IV
Pemilihan Alternatif
Memilih alternatif yang “memuaskan” atau
“yang paling mungkin dilaksanakan”
setelah dilakukannya penilaian alternatifalternatif oleh para analis kebijakan
Alternatif yang dipilih secara memuaskan
akan menjadi usulan kebijakan (policy
proposal)
yang
dianggap
dapat
dilaksanakan dan memberikan dampak
positif