IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBAYARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA D IK RUL ALF AN I S Y A IF N IP 1 9 84 0 32 02 0 0 602 1 00 2 P E LAK S ANA B AG IA N O R G A NIS AS I D A N T A T A LA K S A N A SE K RE TARIA T D IRE K TORAT J E ND ERAL PE RBE ND AHARAAN LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KARTU KREDIT PEMERINTAH Latar Belakang Tujuan Penyempurnaan Mekanisme Pembayaran APBN Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless) Modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai antara lain dengan menggunakan kartu kredit Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi Melaksanakan amanat Pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP KONSEP PENGELOLAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH Sebelum KKP Sesudah KKP UP Tunai 100% UP Tunai (60%) dan UP KKP (40%) Kas Tunai di Brankas dan/atau Kas di Bank UP Tunai berada pada brankas/bank dan UP KPP berada pada RKUN Penggunaan Uang Tunai Sangat Tinggi Pengelolaan cost of fund/idle cash kurang optimal Penggunaan Uang Tunai Berkurang Pengelolaan cost of fund/idle cash optimal PRINSIP DASAR KARTU KREDIT PEMERINTAH Alat Pembayaran Fleksibilitas Kartu Kredit Corporate Keamanan transaksi Kerjasama dengan Pihak Perbankan Efektifitas Melaksanakan PKS dengan Pihak Perbankan Akuntabilitas JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH Satker dapat memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) jenis KKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP Jumlah Kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP Kartu Kredit Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan Kartu Kredit Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Serta Belanja Modal ATK Pemeliharaan Jamuan KKP dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa. Tiket Penginapan Sewa Kendaraan KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas ALUR PEMBAYARAN APBN MENGGUNAKAN KKP Transaksi dengan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu Kredit Pengujian oleh PPK dan penerbitan SPBy Verifikasi oleh Bendahara Penerbitan SPP-GUP KKP oleh PPK Penerbitan SPM-GUP KKP oleh PPSPM Penerbitan SP2D oleh KPPN Pendebitan Rekening oleh Bendahara Analisa Implementasi KKP Menggunakan Analisa SWOT • • • • AKUNTABILAS KEMUDAHAN KEAMANAN KECEPATAN • UJICOBA KKP PADA MARKETPLACE • QUICKWINS DJPB 2020 • MINDSET • REGULASI • TEKNIS STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITY THREAT • RISIKO KEAMANAN • KURANGNYA PEMAHAMAN