KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
Manajemen BMN
MEKANISME PENGELOLAAN BMN
E-LEARNING
PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT
Tiga Bagian Besar Keuangan Negara
1. Uang
2. Barang
3. Utang/piutang
Dasar Hukum
1.Keuangan
Negara
2.Perbendaharaan
Negara
UU 17/2003
UU 1/2004
PP 27/2014
3. Pengelolaan
BMN/D
PMK-PMK mengenai
pengelolaan BMN
Definisi Barang Milik Negara
(PP 27/2014 tentang BMN)
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4
Pengertian
Barang Milik Negara meliputi :
1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN
2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah.
Perolehan lainnya yg sah meliputi barang :
1. hibah/sumbangan atau yang sejenis.
2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3. berdasarkan ketentuan undang-undang;
4. berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pejabat Pengelolaan BMN
Pengelola
Barang
Menteri Keuangan
Kuasa
Pengelola Barang
Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara
Pengguna
Barang
Menteri/Pimpinan Lembaga
Kuasa
Kepala Kantor/Instansi dalam
Pengguna Barang lingkungan kementerian/lembaga
Pasal 4-8
PERENCANAAN/
PENGANGGARAN
PENGADAAN
PENGGUNAAN
PEMANFAATAN
PENGAMANAN &
PEMELIHARAAN
PENILAIAN
PEMINDAHTANGANAN
PEMUSNAHAN
PENGHAPUSAN
PENATAUSAHAAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
TUJUANLINGKUP
7
1. Perencanaan Kebutuhan BMN
merumuskan rincian kebutuhan BMN/D
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah
lalu dengan keadaan yang sedang
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
yang akan datang
Kegiatan
Obyek RK BMN
Pemeliharaan
Pengadaan
Tanah
dan/atau
Bangunan
(SBSK)
Selain Tanah
dan/atau
Bangunan
(SBSK)
Tanah
dan/atau
Bangunan,
Kend.
Bermotor
BMN lain
>100 Jt/unit
Dokumen
Acuan
Penelitian
(PB/APIP)
BUSINESS
PROCESS
Penelaahan
BMN
Ketersediaan
BMN
(Pengguna)
2. Pengadaan BMN
1. Melalui swakelola: Tipe I s.d. IV
2. Melalui penyedia barang:
a. Jasa Konsultansi
1) Pengadaan langsung
2) Penunjukan langsung
3) Seleksi
b. Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya:
1) E-Purchasing
2) Pengadaan langsung
3) Penunjukan langsung
4) Tender cepat
5) Tender
11
3. PENGGUNAAN BMN
.
Subjek & Objek Penetapan Status Penggunaan
PENGGUNA BARANG
PENGELOLA BARANG
1. Tanah/bangunan.
2. Selain tanah/bangunan:
Selain Tanah/bangunan:
• Tidak memiliki bukti
kepemilikan; atau
• Perolehannya ≤ Rp100 jt.
• Memiliki bukti
kepemilikan, atau
• Perolehannya > Rp100jt.
3. BMN yg dari awal
pengadaan untuk PMPP
atau hibah.
4. Pemanfaatan BMN
Merupakan pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai
tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna
serah/bangun serah guna dengan tidak mengubah status
kepemilikan.
Bentuk pemanfaatan BMN:
1. Sewa
2. Pinjam Pakai
3. Kerjasama Pemanfaatan
4. Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna
5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
5. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN
Tiga bentuk pengamanan BMN:
1. Pengamanan Administrasi
2. Pengamanan Fisik
3. Pengamanan Hukum
Pemeliharaan:
tindakan untuk menjaga BMN agar tetap dapat
berfungsi dengan baik guna mendukung
operasional kantor.
15
6. Penilaian BMN
1. Dilaksanakan dalam rangka:
a. penyusunan neraca pemerintah
b. pemanfaatan
c. pemindahtanganan
2. Berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.
16
7. Pemindahtanganan BMN
Bentuk pemindahtanganan
(beralih kepemilikan):
a. Penjualan
b. Tukar-Menukar
c. Hibah
d. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)
17
8. Pemusnahan
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang
Milik Negara.
Alasan pemusnahan:
1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak
dipindahtangankan,
2. Alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (termasuk
barang dalam kategori larangan dan pembatasan).
Cara pemusnahan: dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara
lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMN hasil operasi tegahan Bea Cukai,
karena didapati barang yang telah melanggar UU Kepabeanan, UU Cukai, UU
Pornografi karena masuk kategori larangan dan pembatasan.
18
9. Penghapusan BMN
Adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan
Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang,
Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
Pelaksanaan Penghapusan:
1. Penghapusan dari Daftar Barang pengguna dan/atau kuasa
pengguna  Pengguna Barang
2. Penghapusan dari Daftar BMN  Pengelola Barang
19
10. Penatausahaan BMN
adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
1. pembukuan,
2. inventarisasi, dan
3. pelaporan
BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penatausahaan BMN dilaksanakan dengan menggunakan
Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara)
20
KUASA PENGGUNA BARANG
Dokumen
Sumber
Alur
Penatausahaan BMN
PELAPORAN
PEMBUKUAN
(Pencatatan,
Pendaftaran,
Dokumentasi)
Rekonsiliasi
INVENTARISASI
Rekonsiliasi
KPKNL
UPPB-W
Unit
Akuntansi
KW-DJKN
DJPb
NERACA
PEMERINTAH
PUSAT
Rekonsiliasi
UPPB-E1
Rekonsiliasi
DJKN
Pelaporan
Rekonsiliasi / Pemutakhiran Data
Pemutakhiran Data
UPPB
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Pengelola Barang berwenang untuk melakukan
pemantauan dan investigasi atas:
a. pelaksanaan penggunaan,
b. pemanfaatan, dan
c. pemindahtanganan
Barang Milik Negara.
Pelaporan BMN: Semesteran dan Tahunan
22
TERIMA KASIH
Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
23