KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
Pelaksanaan Pendapatan
PNBP
E-Learning
Prinsip-Prinsip
Manajemen Keuangan
Satuan Kerja Pemerintah Pusat
Pengertian PNBP
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK adalah
pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan
dengan memperoleh manfaat langsung maupun
tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan
sumber daya dan hak yang diperoleh negara,
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang
menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola
dalam mekanisme APBN.
Pasal 1 UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBP
Dasar Hukum PNBP
UU NO 9 TAHUN 2018
TENTANG
PNBP
RPP TENTANG TATA CARA
PENETAPAN TARIF
ATAS JENIS PNBP
RPP TENTANG
PENGELOLAAN
PNBP
RPP TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN,
KERINGANAN DAN
PENGEMBALIAN PNBP
RPMK TURUNAN
RPMK TURUNAN
RPMK TURUNAN
RPP TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN PNBP
RPMK TURUNAN
2
Peran PNBP dalam APBN
(dalam Trilyun Rp)
2015
Pendapatan
Pajak
2016
2017
2018
2019
2020
1.508,020 1.555,100
1.666.376
1.943.675
1.957.100
2.233.200
1.240,419 1.285,000
1.343.530
1.518.790
1.545.300
1.865.700
PNBP
255,629
261,900
311.216
409.320
405.000
367.000
Hibah
11,972
8,200
11.630
15.565
6.800
500
Belanja
1.806,515 1.860,300
2.007.351
2.213.117
2.310.200
2.540.400
Pusat
1.183,303 1.150,000
1.265.359
1.455.325
1.498.900
1.683.500
741.992
757.792
811.300
856.900
Daerah
623,140
*2015-2018; LKPP Audited
*2019; Realisasi sementara
*2020; APBN 2020
710,300
Klasifikasi PNBP
Menurut UU APBN
• Penerimaan dari Sumber
Daya Alam,
• Pendapatan Bagian Laba
BUMN,
• PNBP Lainnya, serta
• Pendapatan BLU
Menurut UU PNBP
• Pemanfaatan Sumber Daya
Alam
• Kekayaan Negara Dipisahkan
• Pelayanan
• Pengelolaan BMN
• Pengelolaan Dana
• Hak Negara Lainnya
5
Klasifikasi PNBP Lainnya (425)
Kel. Akun
Uraian
4251
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha
4252
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum
4253
4254
4255
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika
4256
4257
Pendapatan Jasa Lainnya
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan
Keuangan
4258
Pendapatan Denda
4259
Pendapatan Lain-lain
Kepdirjen No.211 Tahun 2018
6
Tarif PNBP
1.Tarif Spesifik
• Adalah tarif yang ditetapkan dengan
nilai nominal uang
2.Tarif Ad valorem
• Adalah tarif yang ditetapkan dengan
persentase dan formula
Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
7
Pengelolaan PNBP
• Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber
daya dalam rangka tata kelola yang meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan untuk
meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan
optimalisasi penerimaan negara yang
berasal dari PNBP.
8
1.Perencanaan PNBP
• Perencanaan PNBP dilakukan pada tahap penyusunan
RAPBN dan/atau RAPBN Perubahan.
• Perencanaan PNBP disusun dalam bentuk rencana PNBP
berupa:
a. target PNBP; atau
b. target dan pagu penggunaan dana PNBP.
• Rencana PNBP wajib disampaikan oleh Instansi pengelola
PNBP kepada Menteri untuk tahun anggaran yang
direncanakan.
9
2. Pelaksanaan PNBP
• Pelaksanaan PNBP meliputi : Penentuan PNBP 
Pemungutan  Pembayaran/penyetoran PNBP 
Penggunaan Dana PNBP  Pengelolaan Piutang
PNBP  Penetapan dan penagihan PNBP.
Penggunaan PNBP
• Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP
yang dikelolanya kepada Menteri;
• Terhadap usulan penggunaan dana dapat disetujui atau ditolak
dengan mempertimbangkan:
– kondisi keuangan negara;
– kebijakan fiskal; dan/atau
– kebutuhan pendanaan Instansi pengelola PNBP.
• Penggunaan dana PNBP dalam rangka:
– penyelenggaraan pengelolaan PNBP
– peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP
– optimalisasi PNBP
• Ijin penggunaan PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berupa MP atau Maksimum Pencairan.
12
3. Pertanggungjawaban PNBP
• Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan
APBN, Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan
laporan realisasi penerimaan dan penggunaan
dana PNBP dalam lingkungan Instansi pengelola
PNBP yang bersangkutan kepada Menteri
• Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan
dana PNBP sebagaimana dimaksud paling sedikit
memuat jenis, periode, jumlah PNBP, dan jumlah
penggunaan dana PNBP.
13
4. Pengawasan PNBP
• Setiap Instansi Pengelola PNBP melaksanakan
pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana
dimaksud dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
Menteri/ Pimpinan Lembaga
14
Pendapatan BLU
• BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek
bisnis yang sehat.
15
Klasifikasi Pendapatan BLU
Kel.
Akun
4241
Uraian
Pendapatan Jasa Layanan Umum
4242
4243
4244
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Pendapatan dari Alokasi APBN
4245
Pendapatan BLU Lainnya
Kepdirjen No.211 Tahun 2018
16
Terima Kasih
Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan