Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Punishment by Body Constraint
and Punishment by Custody
KELOMPOK 1
Adhe Yustian
NPM: 1906333692
Aditya Prasetyo
NPM: 1906333704
Agustino Crisna
NPM: 1906437094
Amitri Dinar Sari
NPM: 1906333710
Andry Haryanto
NPM: 1906333723
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PENGHUKUMAN BADAN
• Penghukuman badan merupakan bentuk penghukuman yang menargetkan
badan secara langsung dengan tujuan menimbulkan rasa sakit dan rasa
tidak nyaman. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, tangan dibalas tangan,
dan kaki dibalas kaki (Keluaran 21:24).
• Bentuk penghukuman badan dalam negara adalah hukum gantung, hukum
pancung, hukum cambuk, pembakaran hidup-hidup, atau mutilasi.
• Bentuk penghukuman badan dalam institusi pendidikan
pemukulan dengan objek, mencubit, menampar, atau kerja fisik.
historydaily.org
Departemen Kriminologi
allthatsinteresting.com
adalah
nationalreview.com
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
SEJARAH PENGHUKUMAN BADAN
DI DUNIA
• Zaman Yunani Kuno (Abad 8 – 6 Masehi), bentuk - bentuk hukuman fisik
bagi para tentara di Spartan Military dan Militer Athena
• Jaman Romawi Kuno: Hukuman badan diterapkan dalam kemiliteran,
Legiun Romawi. Contoh: fustuarium
• Tahun 1757 di Perancis, Robert Francois Damiens yang mencoba
membunuh Raja Louis XV, dijatuhi hukuman mati dengan dimutilasi
(ditarik dari 4 penjuru mata angin oleh 4 kuda)
• Inggris tahun 1846, John White (Serdadu Inggris, 27 tahun), dihukum
cambuk sebanyak 150 kali dan meninggal karena pencambukan itu. Tahun
1930 Angkatan Laut Inggris menghapus hukuman cambuk itu
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
SEJARAH PENGHUKUMAN BADAN
DI DUNIA
• Kenya. Masyarakat Kenya didisiplinkan dengan dipukul memakai tongkat,
dan lainnya oleh Orang-orang Eropa agar menjaga hierarki rasial.
• Pengadilan adat di Nigeria Sebelah Utara dan Uganda, lalu Pengadilan
dengan Hakim di Gold Coast dan Kenya, menjatuhkan hukuman badan
dengan variasi tingkatan bagi pelaku kejahatan.
ancientfacts.net
Brazen Bull
Departemen Kriminologi
milescraven.wordpress.com
Eksekusi Damien
pinterest.com
Kolonialisasi di Afrika
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
SEJARAH PENGHUKUMAN BADAN
DI INDONESIA
• Sebelum masa penjajahan, beberapa kerajaan kecil menerapkan hukuman
pancung. Misal, eksekusi La Sunni (penjahat yang membahayakan
kekuasaan Aru Palaka, Sultan Bone 1672-1696) di Sulawesi Selatan.
• Hadirnya VOC, Inggris dan Pemerintah Kerjaan Belanda. Ada beberapa
bentuk hukuman badan: hukuman mati dengan metode digantung,
dengan pedang dan alat guillontine primitif, serta mutilasi dari 4 mata
penjuru, hingga dicap lambang VOC dari besi yang membara.
• Penjajahan Jepang. Kategori hukuman badan berpedoman kepada Hukum
Pidana Belanda. Khusus Peraturan Darurat Militer jenis pelanggaran
hukum, hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak.
pinterest.com
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
SEJARAH PENGHUKUMAN BADAN
DALAM PENDIDIKAN ANAK
• Jaman Romawi Kuno tahun 365 Masehi para ayah memiliki hak untuk
mendisiplinkan anak-anak mereka melalui kekerasan. Metode
pendisiplinan sehari-hari: memukul (anak-anak, budak, dan bawahan
adalah tindakan penyerbuan yang kasar, dan menimbulkan malu bagi si
penerima).
• Tahun 1860 di Inggris, Reginald Cancellor meninggal karena pendisiplinan
dengan kekerasan (dipukuli dengan tongkat, tali) oleh gurunya, Thomas
Hopley. Ia lalu dihukum 4 tahun penjara dengan dakwaan manslaughter.
• Tahun 1983, Grace Campbell mengajukan permohonan ke Pengadilan Hak
Asasi Manusia di Strasbourg, Jerman. Pengadilan mengabulkan
permohonannya dan saat ini pendisiplinan anak dengan kekerasan adalah
ilegal di Skotlandia.
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PERLINDUNGAN ANAK DI
INDONESIA
• UU. No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi
manusia, Pasal 52-66. Terkait isu
perlindungan anak tercantum di dalam
Pasal 58 undang-undang tersebut.
• UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, tercantum di
dalam Pasal 15 undang-undang tersebut.
Dari penjelasan undang-undang di atas, bisa
kita simpulkan bahwa pendisiplinan anak
dengan kekerasan bertentangan dengan
aturan hukum di Indonesia.
Tokpedia.com
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PERGESERAN PENGHUKUMAN
BADAN
• Dalam penghukuman yang menargetkan badan, penghukuman selalu
disampaikan sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan yang telah
dilakukan oleh pelanggar.
• Penghukuman yang menargetkan badan selalu dilakukan dalam bentuk
penyiksaan yang kejam dan dijadikan tontonan publik.
• Prinsip utilitarianisme kemudian muncul sebagai bentuk reaksi terhadap
penghukuman yang menargetkan badan, yang menggunakan prinsip
retributif.
• Prinsip utilitarianisme menekankan bahwa penghukuman yang dilakukan
harus dapat memberikan manfaat kepada pelaku, korban, dan masyarakat
(kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PERGESERAN PENGHUKUMAN
BADAN
• Penghukuman yang menargetkan badan secara langsung perlahan
digantikan oleh penghukuman yang menjadikan tubuh sebagai medium
penghukuman.
• Bentuk penghukuman kemudian menjadi bersifat inkapasitasi, membatasi
kesempatan dan kemampuan pelaku agar tidak dapat mengulangi
pelanggaran.
• Pergeseran bentuk penghukuman diikuti dengan kemunculan peradilan,
pembentukan lembaga, perumusan undang-undang, integrasi prosedur,
penentuan sistem peradilan, dan penghukuman yang bersifat
rehabilitatif/korektif.
• Penjara kemudian lahir dan tidak hanya menjadi instrumen untuk
merampas kebebasan, tetapi juga menjadi lembaga rehabilitatif/korektif.
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PENGHUKUMAN TAHANAN
• Penjara menjadi sanksi pidana yang dominan diterapkan untuk sebagian
besar pelanggaran dengan alasan dianggap setimpal dengan pelanggaran
tersebut.
• Dominasi sanksi dalam bentuk penjara diakibatkan oleh ketentuan
penghukuman yang definitif yang membatasi keleluasaan hakim dalam
memberikan penghukuman.
• Peraturan dalam sistem peradilan pidana juga belum mengakomodasi
pemikiran baru dalam penghukuman yang berfokus kepada pelaku,
korban, dan masyarakat.
• Dalam perkembangannya, pidana penjara seringkali mendapat sorotan
dan kritik yang tajam karena dianggap memiliki banyak sisi negatif dan
dianggap tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan.
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PERMASALAHAN DALAM
PENGHUKUMAN TAHANAN
• Dalam perkembangannya, penjara dianggap gagal sebagai lembaga
rehabilitatif/korektif dan dianggap sebagai tempat pembuangan para
penjahat.
• Tingkat penahanan yang tinggi menyebabkan peningkatan populasi
tahanan yang melebihi kapasitas penjara (overcrowding) dan
menyebabkan permasalahan baru.
cnn.com
Penjara di Haiti
Departemen Kriminologi
Penjara Kota Quezon, Manila
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PERMASALAHAN DALAM
PENGHUKUMAN TAHANAN
• Kelebihan kapasitas penjara menyebabkan keterbatasan akses terhadap
pencahayaan alami, udara segar, ruang gerak, dan perawatan kesehatan.
• Keterbatasan akses tersebut menyebabkan keterbatasan aktivitas dan
interaksi dengan orang lain serta kesempatan untuk kontak dengan
keluarga.
• Keterbatasan aktivitas dan interaksi akan meningkatkan kebosanan,
ketegangan dan keputusasaan yang meningkatkan risiko penyalahgunaan
obat-obatan, intimidasi, dan kekerasan di dalam penjara.
bbc.com
Departemen Kriminologi
bbc.com
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
PENGHUKUMAN ALTERNATIF
• Diperlukan
undang-undang
yang
mengatur
proporsionalitas
penghukuman, kriteria penahanan yang mendetail, dan mengakomodasi
bentuk penghukuman alternatif dari penjara.
• Kerja sosial memaksa pelaku untuk bekerja tanpa upah dalam jangka
waktu tertentu menjalankan tugas atau pelayanan terhadap masyarakat.
• Keadilan restoratif bertujuan untuk menemukan solusi terbaik untuk
memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
• Dalam rehabilitasi pelaku diberikan pendidikan mengenai perlakuan dan
pelatihan yang tepat demi mengembalikan kondisi pelaku pada saat belum
melakukan pelanggaran.
• Denda diberikan kepada pelaku yang tidak memiliki potensi untuk
melakukan kembali atau melakukan pelanggaran lain di masa depan
karena merupakan penyelesaian jangka pendek.
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
KESIMPULAN
• Penghukuman badan merupakan bentuk penghukuman yang menargetkan
badan secara langsung dengan tujuan menimbulkan rasa sakit dan rasa
tidak nyaman.
• Penghukuman badan dianggap tidak manusiawi dan akhirnya digeser
dengan penghukuman yang bersifat inkapasitasi atau korektif, berupa
penahanan.
• Penahanan dalam praktiknya dianggap gagal dalam mengurangi dan
mencegah kejahatan, selain itu terdapat permasalahan kemanusiaan,
mental, dan fisik yang muncul akibat kelebihan kapasitas (overcrowding)
penjara.
• Penghukuman alternatif menjadi cara untuk mengurangi dampak dari
penahanan, dengan cara mengurangi penggunaan sanksi pidana penjara
menjadi sanksi alternatif.
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
TERIMA KASIH
Departemen Kriminologi
criminology.fisip.ui.ac.id