 APRI FARHAN PEBRIAN
 ARDIN HIA
: 1910003510070
:
1910003510052
 DENI HESNI
:
1910003510119
 MELI NOFRIANTI M YUSUF : 1910003510023
 MONIKA
:1910003510088
Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya yang berjudul “Perilaku
Etika dalam Profesi Akuntansi ”.
Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi nilai tugas untuk mata kuliah Etika Bisnis. Penulis
menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Meskipun penulis telah berusaha
melakukan yang terbaik dalam penulisan makalah ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun, demi kesempurnaan makalah ini.
Dan penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu, Ibu
Yulia Syafitri S.E, AK, MS.I atas bimbingan beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah
ini. Semoga dengan adanya makalah ini, akan menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca
tentang bagaimana Perilaku Etika dalam Profesi Akuntansi.

.

 Padang, 03 Mei 2019



Penulis


 Judul









`
i
Kata Pengantar
ii
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
1
B.Rumusan Masalah.
C.Tujuan
2.
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP
A.Kesimpulan
iii
2
3
1.1 Latar Belakang

Etika adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang.
Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dari tindakannya terhadap
lingkungan sosialnya.Etikamerupakan sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki olehsetiap
individu. Berbicara perihal etika, apapun bentuknya pasti berkaitan dengan nilai. Etika
memang tak kasat mata, namun memiliki pengaruh yang luar biasadalam segala segi
kehidupan.

Ketika etika itu dikaitkan dengan perpajakan, maka akanbanyak sekali pihak yang terlibat
di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan semua pihak adadi dalamnya. Secara subyektif
seluruh warga Negara adalah wajib pajak. Dengan demikian artinya etika perpajakan ini
wajib dimiliki, dimengerti dan diamalkan oleh setiap individu. Pendapatan terbesar Negara
ini didapatkan dari sektor pajak, Pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan baik
sektor infrastukrtur maupun pembangunandibidang lainnya.Belakangan ini topik
perpajakan banyak disoroti oleh berbagai pihak dalam berbagai perspektif.Bagaimana
pembangunan dinegara ini akan maju jikapendapatan untuk pembangunan
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Apalagi penyimpangan ini sudah dianggap
menjadi sebuah tradisi. Namun sangatlah tidak bijak ketika membicarakan etika
perpajakan, hanya menunjuk satu pihak saja, misalnya pemerintah yang bertindak sebagai
fiskus.Tidak dapat dipungkiri bahwa fiskus merupakan salah satu aktor utama
dalamperpajakan. Namun ada dua aktor utama lainnya, yaitu konsultan pajak dan wajib
pajak itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kode etik profesi perlu diterapkan dalam setiap jenis
profesi. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus
diterapkan oleh setiap individu.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan
masalah yang akan dibahas sebagai berikut:
1. Apa Saja Tanggung Jawab Akuntan Pajak?
2. Bagaimana Etika Akuntan Pajak?.
3.
Bagaimana Kompleksitas Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini ialah untuk:
1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Akuntan Pajak
2. Untuk MengetahuiEtika Akuntan Pajak.
3.
Menguraikan Kompleksitas Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien
 2.1 Tanggung Jawab Akuntan Pajak
Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang
mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan
membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadiankejadian ekonomi (transaksi) yang terjadi dalam suatu
organisasi.

Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak.
Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas
administrasi pajak, kongres, administrasi dan komunitas
praktisi. Selain itu praktisi pajak juga harus
mempunyai kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal
ini disebut juga sebagai tanggung jawab praktisi atas sistem
pajak yang baik.Praktisi pajak membantu dalam mengatur
hukum pajak secara jujur dan adil dalam pelayanan dan
pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan
kepatuhan terhadap sistem pajak.

 Praktisi pajak lebih baik melayani publik dengan mengadopsi





suatu sikap. Aturan etika yang fundamental dalam praktik
perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak
harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final.
Disamping itu praktisi harus bertanggung jawab tidak
menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.
AKUNTAN PAJAK MEMILIKI TANGGUNGJAWAB PUBLIK
YANG BESAR
Jujur dalam melaporkan kewajiban pajak.
Tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak.
Tanda tangan akuntan adalah bukti pernyataan, yang siap di
meja hijaukan, bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan
ketelitian tinggi, berdasarkan bukti pendukung yang valid dan
lengkap.
 2.1 Etika Akuntan Pajak
 Statements on Standards for Tax Services merupakan pertimbangan etika
umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee
of the AICPA dalam sebuah pamflet yang bertajuk. Pernyataan ini, yang
disebut SSTS, dan interpretasinya menggantikan SRTP dan interpretasinya
sejak 1 Oktober 2000. Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya:
“Standar praktek adalah hallmark dari penyebutan diri sebagai seorang
profesional. Anggota harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai
profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar yang dengan
itu kinerja profesionalnya bisa diukur”. Dalam kasus tersebut, indikasi
terbaik dari standar etika yang bisa dipenuhi oleh akuntan pajak bisa
ditemukan dalam standar tersebut.
 Ada 6 (enam) standar yang ditunjukkan dalam SSTS, yaitu:
 1.
Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah





posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang
berkelanjutan.
2.
Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau
menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak
boleh disarankan menurut point 1.
3. Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi
yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa didisklosur.
4.
Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati
klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan
menyarankan disklosur.
5.
Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah
posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS atau;
6.
Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”.

2.3 Kompleksitas Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien

Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi budgetair.
Kedua, fungsi reguleren. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 23 ayat 2, disebutkan bahwa “segala pajak untuk keperluan
negara berdasarkan undang-undang.” Dari hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain
sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan
ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana
stabilisasi ekonomi. Kalau kita lihat APBN, pajak selalu dituntut
untuk bertambah dan bertambah.

Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas
negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita
bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang
memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan.
Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi
prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax avoidance.

Berikut ini beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan vs
tuntutan klien :

1.

Secara teori Indonesiamenganut klasikal sistem. Artinya, ada pembedaan subyek pajak
yaitu subyek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak
dividen adalah terjadi economic double taxation yang artinya ialah bahwa sebelum
dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang
dikenakan pajak, atau disebut Pajak Korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada
pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah
yang disebut sebagai pajak ganda.

Sebagai perbandingan,Malaysia dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas
dividen. Mereka menggunakan kredit sistem yakni pajak yang bisa dikreditkan kepada
para pemegang saham di korporat. Sehingga, korporat hanya dimaknai sebagai sarana.
Subyek pajak tetap melekat pada pribadi. Tak ada lagi pajak ganda yang membebani.
Pajak Ganda pada Dividen

3.1
Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan di atas adalah sebagai
berikut:

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat
harus memiliki kode etik yang mengatur tentang etika profesi.

Dalam menjalankan profesi apapun itu, sangat diperlukan ketaatan
terhadap etika dan prinsip– prinsip yang sudah diatur dalam setiap
profesi agar tugas pokok dan fungsi dari profesi itu sendiri dapat
terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar semua
pihak yang terkait dengan profesi itu sendiri baik masyarakat
maupun para penyedia layanan tidak ada yang dirugikan sebagai
akibat dari ketidaktaatan para penyedia layanan pada kode etik
profesi mereka sendiri.

Adapun profesi sebagai praktisi pajak yang secara langsung melayani masyarakat di bidang
perpajakan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem pajak yang baik dan kuat yang
terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi dan komunitas praktisi. Selain itu juga
praktisi pajak memiliki tanggung jawab untuk melayani publik dengan penuh loyalitas dan tetap
menjaga kerahasiaan kliennya, serta tidak menyajikan informasi yang salah pada pemerintah.

Etika akuntan pajak menurut AICPA di atur dalam Statemet on Responsibilities in Tax Practice
(SRTP).

3.2 Rekomendasi

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi masalah – masalah yang terkait
dengan Kompleksitas Aturan Perpajakan agar tidak menyebabkan kerugian terhadap pihak – pihak
yang terkait.

Selain itu juga diharapkan kepada Dirjen Pajak, Badan Pengawas Keuangan, para penegak hukum,
beserta seluruh pihak yang berwenang agar mengawasi dengan sebaik–baiknya jalannya pelaksanaan
pembayaran pajak agar tidak terjadi pelanggaran–pelanggaran yang tentunya akan sangat merugikan
negara dan masyarakat, dan juga agar bersikap tegas terhadap para penggelap–penggelap pajak yang
memakan uang rakyat tersebut, dan jalankanlah hukum sesuai dengan aturan dan Undang– undang
yang berlaku tanpa pandang bulu.