PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
ETIKA PROFESI
Disusun Oleh :
AISYAH AMIENI
ANGGITA PUTRI P.H
DEA IHDAYANI
IHSAN ABDILLAH
LEONARDO JONATHAN S.
(06081381722049)
(060813817220
(060813817220
(060813817220
(060813817220
Dosen Pembimbing :
PROF. ZULKARDI, M.I.KOMP., M.SC.
NOVITA SARI, M.PD.
PELANGGARAN
Sumber : https://regional.kompas.com/
ANALISIS PELANGGARAN
(Berdasarkan Kode Etik)
Dalam kode etik kepala sekolah, harus memiliki sikap sopan, adil,
jujur, demokratis, dan bijaksana. Dari kasus diatas dijelaskan bahwa
kepala sekolah sudah tidak berlaku jujur dan merugikan berbagai
pihak.
Melanggar:
Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2007 bagian Kompetensi Kepribadian:
1.2 memiliki integritas kepribadian sesuai pemimpin
1.5 mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan
sebagai kepala sekolah/madrasah
ANALISIS PELANGGARAN
(Berdasarkan Kode Etik)
Dalam kode etik guru secara garis besar diatur bahwa seorang guru
harus Bertanggung jawab, Berdedikasi tinggi, Loyal, Disiplin, Jujur,
beretos kerja tinggi, dan demokratis. Dari kasus diatas dijelaskan bahwa
guru sudah tidak berlaku jujur.
Melanggar Kode Etik Guru Pasal 6:
2.g dijelaskan bahwa guru tidak boleh melakukan hubungan dan
tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh
keuntungan-keuntungan pribadi.
5.g dijelaskan pula bahwa guru tidak boleh menerima janji, pemberian,
dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan
profesionalnya.
SANKSI PELANGGARAN
Peraturan Menteri Pasal 14(1)
Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
a. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
b. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12
Peraturan Menteri Pasal 14(2)
Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota,atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan
kewenangannya.
SANKSI PELANGGARAN
Pasal 8
(1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak
melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan
yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.
(2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.
Pasal 9
(1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang
Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
(2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif
SOLUSI
 Setiap guru dan kepala sekolah setidaknya dapat menerapkan dan
berpegang teguh pada kode etik profesi dan menjadikannya pedoman
dalam bersikap dan bertindak.
 Memberikan pemahaman kepada penyelenggaran pendidikan tentang
dampak buruk dari perilaku pungli.
 Memberikan efek jera bagi pelaku, agar untuk selanjutnya tidak
terjadi hal serupa.
 Melakukan pengawasan dalam pelayanan pendidikan agar potensi
penyimpangan/pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir.