DWI PUTRI GUNAWAN
19/448067/PHK/10576
Muh. Eza Syahputra, 6 tahun, anak kecil asal Kalimantan Timur yang menjadi korban
kesalahan prosedur yang dilakukan oleh dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur pada 2013 lalu. Karena dugaan kesalahan
tersebut, mata Eza menjadi rusak dan mengalami gangguan penglihatan. Ia pun hingga kini harus
menjalani operasi mata berkali-kali di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
Kasus Eza telah disidangkan dan diputus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) pada tanggal 6 Februari 2018 lalu. Adapun hasil putusannya dokter 'Z' telah
melakukan pelanggaran profesi dengan kesalahan karena tidak mengangkat lensa yang miring. Ia
juga diberi sanksi pencabutan surat tanda registrasi (STR) selama 2 bulan. Kini pasca putusan
tersebut, pihak korban ingin meminta pertanggungjawaban dari dokter tersebut namun tidak ada
itikad baik dari pihak dokter tersebut. Padahal, korban merupakan tergolong dari keluarga miskin
dan hanya ingin mendapatkan keadilan atas kelalaian dari dokter tersebut.
Dengan advokasi dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YKPKI)
dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), korban akan melayangkan somasi terhadap
RSUD Sangatta dan dokter 'Z'. "Kami akan tunggu jawaban dari somasi hingga 14 hari. Kalau dari
rumah sakit tidak ada jawaban kami akan layangkan somasi kedua dan menempuh langkah hukum
perdata atau pidana," ujar pengacara dari Herawan and Partners, Wahyu Nandang, di Jakarta, Rabu
(1/8). Menurut Wahyu langkah hukum dimungkinkan walaupun MKDKI telah menjatuhkan
putusan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter Z. Wahyu menekankan akibat kelalaian
dokter tersebut, Eza kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan hidup layaknya
anak-anak lain.
Ibu dari Eza, Riayanti, 30, menuturkan selama ini ia mengandalkan bantuan dari program JKNKIS untuk pengobatan putranya, tetapi belum semua biaya dijamin. Ia harus membeli obat seharga
ratusan ribu untuk mata Eza. Obat tersebut harus digunakan setiap hari seumur hidup agar tekanan
mata Eza tidak tinggi. "Kalau tekananan bola matanya terlalu tinggi, kata dokter matanya akan
pecah," kata Ria. Ria menuturkan ia hanya ingin keadilan bagi anaknya.
Analisis Kasus
Subyek hukum dalam kasus diatas adalah dokter Zainudin dan Ria (Ibu dari Eza) karena
Eza masih di bawah umur maka dianggap belum cakap hukum dan harus diwakilkan oleh orang
tuanya. Hubungan antara dokter Zainudin dan pasien merupakan transaksi terapeutik yaitu
hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua
belah pihak. Dari hubungan tersebut akan melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan adanya
akibat hukum. Hubungan pasien-dokter berdasarkan terapeutik merupakan daya upaya dimana
dokter berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pengobatan kepada pasiennya yang
disebut dengan inspanning verbintenis. Hal tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata. Dalam suatu akibat hukum akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi dokter
mengenai siapa yang bertanggung jawab dan sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan.
Tanggung jawab profesi dokter dapat dibedakan menjadi tanggung jawab etik dan tanggung jawab
hukum yaitu hukum pidana, perdata dan administrasi.
Pada kasus tersebut, Dr. Zainudin selaku dokter spesialis mata di RSUD Sangatta, Kutai
Timur, Kaltim pada tahun 2013 diduga telah melakukan malpraktek terhadap Eza sehingga mata
Eza menjadi rusak dan mengalami gangguan penglihatan (buta). Kasus Eza telah disidangkan dan
diputus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada tanggal 6
Februari 2018 lalu. Hasil putusannya adalah dokter Zainudin telah melakukan pelanggaran profesi
dengan kesalahan karena tidak mengangkat lensa yang miring. Ia juga diberi sanksi pencabutan
surat tanda registrasi (STR) selama 2 bulan.
Namun sanksi yang diterima oleh dokter Zainudin baru merupakan sanksi etik yang
diberikan oleh MKDKI. Karena dokter Zainudin selalu mengelak bahwa ia telah melakukan
malpraktek terhadap pasien tersebut, maka ibu dari Eza akan menempuh jalur hukum apabila tidak
ada itikad baik dari dokter Zainudin. Jika kasus ini dilihat dari sudut pandang kacamata hukum
positif maka malpraktek yang dilakukan oleh Dokter Zainudin merupakan sebuah kelalaian yang
menyebabkan orang lain celaka. Dokter Zainudin dalam hal ini dapat dikenai tuntutan berdasarkan
pasal 360 ayat 1 KUHP yang menyatakan
“barang siapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka -luka
berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling
lama satu tahun”.
Selanjutnya Pasal 361 KUHP yang menyatakan “jika kejahatan yang di
terangkan dalam bab ini dilakukan dalam mejalankan suatu jabatan atau pecarian,
maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat cabut haknya untuk
menjalankan
pencarian
dalam
mana
dilakukan
kejahatan
dan
hakim
dapat
memerintahkan supaya putusan di umumkan.”
Kedua pasal tersebut memberikan peluang untuk korban menuntut haknya sebagai pihak
yang dirugikan dan juga dapat menjerat pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang
dialami oleh korban akibat lalai dalam melakukan pekerjaannya.
Selanjutnya dalam hukum perdata, dasar gugatan/tuntutan tambahan lain yang
memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kasus tersebut adalah didasarkan
pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pasal tersebut menyatakan
bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain diwajibkan
mengganti kerugian tersebut”. Kasus malpraktek diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
Selain itu, berdasarkan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa rumah sakit
bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari
kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Maka korban juga dapat menuntut ganti kerugian
kepada RSUD Sangatta apabila malpraktek benar terjadi karena dokter tersebut bekerja di RSUD
Sangatta.