Etik dan Medikolegal Pada Bidang
Obstetrik dan Ginekologi
Prof. Dr. dr. Budi Iman Santoso, SpOG(K), MPH
Prinsip Etik
1. Beneficence
• Dokter harus mengutamakan yang terbaik untuk pasien
2. Non-Maleficence
• Do no harm!
3. Autonomy
• Pasien mempunyai hak untuk menerima/menolak pengobatan
4. Justice
• Berlaku adil terhadap semua pasien tanpa memandang latar belakang
Masalah dapat muncul ketika:
1. Jika salah satu prinsip bertabrakan dengan prinsip yang lain
• Contoh: Terminasi kehamilan
⮚Autonomy ibu VS Non-maleficence terhadap fetus
2. Berkaitan dengan prinsip justice
• Contoh: Donor organ
⮚Organ diberikan bedasarkan permintaan pendonor VS Berdasarkan
proses seleksi??
Penerapan prinsip etika pada praktik sehari-hari akan
membuat dokter/ tenaga kesehatan:
• Dapat menentukan baik atau buruknya suatu keputusan dalam
bekerja
• Bekerja dengan mawas diri (tahu akan kapasitas dan keterbatasan
diri)
Etik dan Hukum
•
Dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik & aspek hukum yang
sangat luas (sering tumpang-tindih)
•
Aspek etik sering tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum
•
Pada kasus kompleks, tindakan yang secara etik benar belum tentu
benar secara hukum
•
Contoh: Aborsi
Etik
Berlaku untuk profesi
■ Disusun berdasarkan kesepakatan
anggota profesi
■ Bisa tertulis & tidak tertulis
■ Sanksi etik berupa tuntunan
■ Pelanggaran etik diselesaikan oleh
Profesi
■ Penyelesaikan pelanggaran etik tidak
selalu disertai bukti fisik
■
Hukum
Berlaku untuk umum
■ Disusun oleh badan pemerintah
■ Tersusun rinci dalam UU & lembaran
negara
■ Sanksi hukum berupa tuntutan
■ Pelanggaran hukum diselesaikan oleh
aparat hukum / pengadilan
■ Penyelesaian pelanggaran hukum
harus dengan bukti fisik
■
Sengketa Medik Dokter-Pasien
Sengketa medik dokter-pasien dapat terjadi karena:
⮚ Masalah kualitas pelayanan dan dugaan kesalahan
⮚ Medical iatrogenesis error in judgement
“Aegroti Salus Lex Suprema”
(Keselamatan Pasien Adalah Hukum yang Tertinggi)
Pelanggaran Etik Profesi Kedokteran
• Menarik imbalan jasa yang tidak wajar
• Tidak mau merujuk
• Tidak mengikuti Pendidikan
berkesinambungan
• Pelayana kedokteran di bawah standar
• Melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang
jelas
• Melakukan tindakan medis yang menyimpang
dari SOP
• Pelecehan seksual
• Menerapkan keterampilan yang belum terbukti
Hak Dokter
(UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51)
• Memperoleh perlindungan hukum
sepanjang melaksanakan tugas sesuai
standar profesi dan standar operasional
prosedur
• Memberikan pelayanan medis sesuai
standar profesi dan standar
operasional prosedur
• Memperoleh informasi yang lengkap
dan jujur dari pasien atau keluarganya
• Menerima imbalan jasa
Kewajiban Dokter
(UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51)
• Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar
operasional prosedur serta kebutuhan medis
• Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter/sarana
kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik.
• Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan
setelah pasien itu meninggal dunia
• Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila
ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya
• Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
Hak Pasien
(UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51)
• Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis
yang akan dilakukan dokter
• Bisa meminta pendapat dokter lain (second opinion)
• Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan
• Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada
keraguan
• Bisa mendapat informasi rekam medis
Kewajiban Pasien
(UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51)
• Memberikan informasi yang
lengkap, jujur dan dipahami
tentang masalah kesehatannya
• Mematuhi nasihat dan petunjuk
dokter
• Mematuhi ketentuan yang berlaku
di sarana pelayanan kesehatan
• Memberikan imbalan jasa atas
pelayanan yang prima
Persetujuan Tindakan Kedokteran / Informed Consent
• Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTK) atau informed consent:
merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter
sebelum melakukan tindakan medis.
• Persetujuan/penolakan terhadap suatu tindakan medis yang akan
dilakukan oleh dokter harus didapatkan dari pasien
• PTK yang kurang adekuat🡪 komplain dan atau klaim dari
pasien/keluarga 🡪 masalah hukum bagi dokter !!!
Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008:
“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan
pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap
mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan
dilakukan terhadap pasien”
• Bukan semata-mata mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari
pasien 🡪 Adanya kesepakatan yang dicapai setelah dokter dan pasien
berdialog.
• Bukti komunikasi efektif!!
Contoh Lembar
Informed Consent
Langkah Mendapatkan PTK (1)
1. Evaluasi kompetensi pasien , Bila tidak kompeten , keluarga
terdekat atau wali
2. Lakukan penilaian keadaan apakah informasi akan memperburuk
kondisi pasien.
3. Lakukan pada tempat dan situasi yang membuat pasien nyaman
4. Sebaiknya dokter didampingi oleh tenaga kesehatan lain.
5. Berikan informasi secara jelas, adekuat, dengan bahasa yang
mudah dipahami
Langkah Mendapatkan PTK (2)
6. Beri kesempatan kepada pasien untuk bertanya
7. Berikan waktu kepada pasien untuk berdiskusi dengan keluarga, beri
batas waktu
8. Bila setuju/menolak, minta tandatangan pasien de3ngan 1 orang
saksi
9. Dokumentasikan dengan baik proses PTK!!!
Konsekuensi / Sanksi
1. Sanksi etik
• Teguran lisan sampai rekomendasi pencabutan SIP
2. Sanksi administratif
• Teguran lisan, tertulis, sampai rekomendasi pencabutan SIP
3. Sanksi disiplin
• Teguran lisan, tertulis, sampai rekomendasi pencabutan SIP, dan/atau kewajiban
mengikuti Pendidikan/pelatihan di institusi pendidikan
4. Sanksi Perdata
• pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata 🡪 mengganti kerugian
5. Sanksi Pidana
• Kitab UU Hukum Pidana pasal 351 mengenai penganiayaan , melakukan tindakan
terhadap pasien tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai “penyerangan”
(assault)
Contoh Kasus 1
• Pasien Ny.A (17 tahun), datang ke dokter seorang diri dengan
keinginan menggugurkan kandungannya. Berdasarkan
pemeriksaan,kondisi janin aman dan diperkirakan usia kehamilan 20
minggu.
• Pasien belum menikah dan datang ke dokter tanpa sepengetahuan
orang tua dan pasangannya. Orang tua pasien juga belum
mengetahui tentang kehamilan pasien.
Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini?
Contoh Kasus 2
• Ny.B (34 tahun) datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan
rutin dengan usia kehamilan 32 minggu. Dokter umum melakukan
pemeriksaan USG dan melihat air ketuban lebih sedikit dari normal
(Oligohidramnion),. Pasien kemudian dianjurkan datang kembali pada
kehamilan usia 34 minggu.
• Pada pemeriksaan kehamilan 34 minggu kecurigaan oligohidramnion
masih ada, namun pasien tidak dirujuk ke SpOG.
• Pada usia kehamilan 39 minggu, pasien dibawa ke RS karena Pecah
ketuban. Pada pemeriksaan, DJJ didapatkan patologis dan operasi Caesar
cito pun dilakukan oleh SpOG.
• Bayi berhasil dilahirkan, namun pucat dan unresponsive. Resusitasi
dilakukan dan bayi dipindahkan ke NICU. Namun, usaha resusitasi tidak
berhasil dan bayi dinyatakan meninggal
• Keluarga pasien tidak menerima kondisi tersebut dan berencana
menempuh jalur hukum karena merasa tidak mendapat penjelasan yang
cukup.
Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini?
Terima Kasih