TEMA SEMINAR
• AUDIT INTERNAL
JUDUL SEMINAR
Tinjauan Atas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan (Studi Kasus pada Unsur
Kegiatan Pengendalian pada LKPP Tahun 2014)
Latar Belakang
• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
• Pasal 43 PP 60 Tahun 2008, pimpinan Instansi Pemerintah
melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi
terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masingmasing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas Sistem
Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya.
Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan
mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan,
penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement).
Latar Belakang Masalah
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ENTITAS YANG DIPERIKSA
Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk:
• Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif
guna menjamin:
(1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya;
(2) keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola;
(3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan;
(4) perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal,
dan pengungkapan data/informasi secara wajar.
Latar Belakang
Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan
Keuangan, BPK mempertimbangkan sistem
pengendaian intern untuk menentukan
prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan
dan tidak ditujukan untuk memberikan
keyakinan atas sistem pengendalian intern.
Latar Belakang Masalah
Pelaporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undanganBerdasarkan
standar pemeriksaan, pemeriksa dalam melakukan pengujian kepatuhan
terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku harus
melaksanakan hal-hal berikut ini:
a) Merancang pemeriksaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai
guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan.
b) Merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan memadai guna
mendeteksi kesalahan/ kekeliruan yang material dalam laporan keuangan
sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan
hukum yang material.
c) Waspada terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan
melawan hukum secara tidak langsung. Jika informasi khusus yang telah
diterima oleh auditor memberikan bukti tentang adanya kemungkinan unsur
perbuatan melanggar/melawan hukum yang secara tidak langsung
berdampak material terhadap laporan keuangan, maka auditor harus
menerapkan prosedur audit yang secara khusus ditujukan untuk memastikan
apakah suatu unsur perbuatan melanggar/melawan hukum telah terjadi.
Latar Belakang
Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu memastikan
bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah
dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus
efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan
organisasi
Latar Belakang
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki
karakteristik berikut ini :
• kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi
Pemerintah;
• kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian
risiko;
• kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus
Instansi Pemerintah;
• kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
• prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang
ditetapkan secara tertulis; dan
• kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang
diharapkan
Rumusan Masalah
1. Apakah Temuan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan berkaitan dengan SPI?
2. Apakah Unsur-unsur Penyebab dalam Temuan
tersebut bersumber pada Kelemahan Kegiatan
Pengendalian?
3. Apakah Penyebab tersebut merupakan
penyebab yang berulang terjadi?
4. Sesuaikah rekomendasi BPK jika dibandingkan
dengan PP 60 Tahun 2008?
Metodologi
• Studi Pustaka membandingkan LHP buku 3
dengan LHP buku 2 atas LKPP tahun 2014
• Referensi lain yang digunakan adalah:
– PP 60 tahun 2008 tentang SPIP;
– Peraturan BPK no 1 tahun 2007 tentang SPKN;
– Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan