1

1.
Para pelaku (stakeholder) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan
2.
Para pelaku (stakeholder) dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang merumuskan aturanaturan hukum dan di bidang hukum perdagangan internasional
Penggolongan subjek hukum:
Negara
Organisasi internasional
Individu
Bank
2

1.
Perjanjian internasional
2.
Hukum kebiasaan internasional
3.
Prinsip-prinsip hukum umum
4.
Putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana terkemuka
5.
Hukum nasional
Hukum nasional seringkali memiliki peran lebih banyak, dan tidak terelakkan karena semua transaksi akan diawali dengan keterkaitan pada hukum nasional negaranya.
3

Prinsip-prinsip dasar
(fundamental principles) diperkenalkan oleh Profesor
Aleksander Goldstajn, yang memperkenalkan tiga prinsip dasar
1.
Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak
2.
Prinsip pacta sunt servanda
3.
Prinsip penggunaan arbitrase
4

Prinsip universal dalam hukum perdagangan, setiap hukum pada bidang hukum perdagangan internasional mengakui kebebasan para pihak untuk melakukan kontrak dagang internasional
Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan lain-lain, semua persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum
5

Sistem terbuka atau azas kebebasan untuk melakukan kontrak disimpulkan dari ketentuan ps.1338 ayat (1)
KUH Perdata (BW):
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
6

Prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik.
Di Indonesia diatur dalam ps.1338 ayat (1) KUH perdata yang mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak yang mengadakannya dengan kekuatan seakan-akan undangundang
7

Suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan
Perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai halhal yang pokok
Tidak diperlukan suatu formalitas
Pada umumnya semua perjanjian bersifat konsensual kecuali UU menentukan suatu formalitas tertentu (perjanjian perdamaian harus tertulis, perjanjian penghibahan barang tidak bergerak harus dengan akte notaris)
8

Ps 1320 KUH Perdata
“ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
• Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
• Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
• Suatu hal tertentu
• Suatu sebab yang halal
Batal Dan Pembatalan
Suatu Perjanjian
• Batal : syarat obyektif tidak terpenuhi – perjanjian dianggap tidak pernah ada
• Pembatalan : syarat subyektif tidak terpenuhi
9

DUA SYARAT PERTAMA : SYARAT SUBYEKTIF
DUA SYARAT BERIKUTNYA : SYARAT OBYEKTIF
SEPAKAT : KEDUA SUBYEK YANG MENGADAKAN
PERJANJIAN HARUS SEPAKAT, SETUJU MENGENAI HAL-
HAL YANG POKOK DARI PERJANJIAN YANG DIADAKAN

CAKAP : PADA DASARNYA SEMUA ORANG DEWASA
CAKAP MENURUT HUKUM
ORANG YANG TIDAK CAKAP
PASAL 1330 KUH PERDATA
1. ORANG-ORANG YANG BELUM DEWASA
2. MEREKA YANG DIBAWAH PENGAMPUAN
3. PEREMPUAN, DALAM HAL-HAL YANG DITETAPKAN
OLEH UU, DAN SEMUA ORANG KEPADA SIAPA UU
TELAH MELARANG MEMBUAT PERJANJIAN-
PERJANJIAN TERTENTU

SUATU HAL TERTENTU : BARANG YANG MENJADI
OBYEK PERJANJIAN HARUS DITENTUKAN JENISNYA
SEBAB YANG HALAL
Tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

BILA SYARAT OBYEKTIF TIDAK
TERPENUHI : PERJANJIAN BATAL DEMI
HUKUM (NULL AND VOID)
BILA SYARAT SUBYEKTIF TIDAK
TERPENUHI : PERJANJIAN DAPAT
DIBATALKAN (VOIDABLE)
AFFIRMATION (PENGUATAN) : UNTUK
MENGHILANGKAN TERJADINYA
VOIDABLE

KEBEBASAN TERSEBUT TIDAK BOLEH
BERTENTANGAN DENGAN UU, KEPENTINGAN UMUM,
KESUSILAAN, KESOPANAN, DAN PERSYARATAN-
PERSYARATAN LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MASING-
MASING SISTEM HUKUM.

TIGA SEBAB YANG MEMBUAT KESEPAKATAN TIDAK BEBAS :
1. PAKSAAN
2. KEKHILAFAN/KEKELIRUAN
3. PENIPUAN

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak menuntut
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut
Sumber: undang2 & perjanjian atau kontrak
16

1. Perikatan Bersyarat
2. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu
3. Perikatan Alternatif
4. Perikatan Tanggung Menanggung
5. Perikatan Yang Dapat Dibagi Dan Yang Tidak Dapat
Dibagi
6. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Perikatan digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya suatu perikatan (perikatan dengan syarat tangguh), maupun membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (perikatan dengan syarat batal).
PERIKATAN DENGAN SYARAT TANGGUH
Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut

Perikatan yang sudah lahir sebelumnya justru berahir atau
dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.
Pada asasnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

- Semua perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya sematamata bergantung pada orang yang terikat.
Misalnya : saya berjanji akan menjual rumah saya apabila saya menghendakinya. Perjanjian seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.
Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh uu adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.
Misalnya : saya berjanji menghadiahkan sebuah sebuah rumah kepada si amat, kalau dia berhasil menurunkan bulan dari langit, atau kalau ia berhasil membakar rumah si ali ataupun kalau ia melakukan suatu perbuatan zina.

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi didalam suatu kurun waktu tertentu, maka syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah berlalu dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
Misalnya : saya berjanji untuk menjual mobil saya apabila dalam waktu 6 bulan terjadi kenaikan harga bbm. Syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila 6 bulan tadi telah lewat tanpa terjadinya kenaikan harga bbm.

Suatu ketetapan waktu tidak menanggguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan , melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

Dalam perikatan ini, orang yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada orang yang berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

Dalam perikatan ini pada salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal debitur terdiri atas beberapa orang, maka tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang.
Dalam hal kreditur terdiri atas beberapa orang, maka tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, adalah atas dasar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.
Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.

Suatu perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang , untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.
Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh siberpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

1.
Untuk mendorong si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya;
2.
Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. (Berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang)
Contoh : saya mengadakan perjanjian dengan seorang pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada tanggal 10 januari 2009, dengan ketentuan, sipemborong akan dikenakan denda sebesar rp.2 juta untuk setiap bulan keterlambatan

PRESTASI DALAM SUATU PERJANJIAN
ADALAH :
A. MEMBERIKAN/MENYERAHKAN SUATU
BARANG
(JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, SEWA, HIBAH, PINJAM
PAKAI)
B. BERBUAT SESUATU (PERJANJIAN
PERBURUHAN, MEMBUAT RUMAH, MEMPERBAIKI PERALATAN
RUMAH TANGGA DLL)
C. TIDAK BERBUAT SESUATU
(PERJANJIAN
UNTUK TIDAK MEMBANGUN RUMAH, TIDAK MENDIRIKAN
PERUSAHAAN YANG SEJENIS DLL)

APABILA DEBITUR TIDAK MELAKUKAN APA YANG
DIJANJIKANNYA, MAKA DIKATAKAN IA MELAKUKAN
“WANPRESTASI” .
EMPAT MACAM WANPRESTASI :
A. TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN
DILAKUKAN
B. MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKAN, TETAPI TIDAK
SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN
C. MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKAN TETAPI TERLAMBAT
D. MELAKUKAN SESUATU YANG MENURUT PERJANJIAN TIDAK
BOLEH DILAKUKANNYA.

1.
MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH
KREDITUR (GANTI RUGI);
2.
PEMBATALAN PERJANJIAN;
3.
PERALIHAN RISIKO;
4.
MEMBAYAR BIAYA PERKARA, KALAU SAMPAI
DIPERKARAKAN DI PENGADILAN

SEBELUM DINYATAKAN WANPRESTASI, HARUS
DIBERIKAN PERINGATAN KEPADA DEBITUR UNTUK
MELAKSANAKAN PRESTASINYA DALAM WAKTU YANG
PANTAS.
PS.1238 KUH PERDATA
SI BERUTANG ADALAH LALAI, BILA IA DENGAN SURAT
PERINTAH ATAU DENGAN AKTA SEJENIS ITU TELAH DINYATAKAN LALAI,
ATAU DEMI PERIKATANNYA SENDIRI JIKA INI MENETAPKAN BAHWA
SIBERUTANG AKAN HARUS DIANGGAP LALAI DENGAN LEWATNYA
WAKTU YANG DITENTUKAN.

1.
GANTI RUGI : BIAYA, RUGI DAN BUNGA
2.
PEMBATALAN PERJANJIAN : KEMBALI PADA KEADAAN SEBELUM
PERJANJIAN DIADAKAN
3.
PERALIHAN RISIKO (CONTOH : RESIKO ATAS SESUATU
BARANG BERALIH DARI PEMBELI KEPADA PENJUAL
BILA PENJUAL TERLAMBAT MENYERAHKAN
BARANGNYA – MENURUT PS 1460 KUH PERDATA
RESIKO BERADA DITANGAN PEMBELI WALAU BARANG
BELUM DISERAHKAN)

1.
PEMENUHAN PERJANJIAN
2.
PEMENUHAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI
3.
GANTI RUGI
4.
PEMBATALAN PERJANJIAN
5.
PEMBATALAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI

1.
MENGAJUKAN ADANYA KEADAAN MEMAKSA
(OVERMACHT – FORCE MAJEUR)
2.
MENGAJUKAN BAHWA KREDITUR SENDIRI JUGA
TELAH LALAI
3.
MENGAJUKAN BAHWA KREDITUR TELAH
MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MENUNTUT GANTI
RUGI