Uploaded by Intan M Vierke

3 Kontrak Hukum

advertisement

KONTRAK HUKUM

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

1

Subjek Hukum dalam Perdagangan

Internasional

1.

2.

Para pelaku (stakeholder) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan

Para pelaku (stakeholder) dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang merumuskan aturanaturan hukum dan di bidang hukum perdagangan internasional

-

-

-

-

Penggolongan subjek hukum:

Negara

Organisasi internasional

Individu

Bank

2

Sumber Hukum dalam Perdagangan

Internasional

1.

2.

3.

4.

5.

Perjanjian internasional

Hukum kebiasaan internasional

Prinsip-prinsip hukum umum

Putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana terkemuka

Hukum nasional

Hukum nasional seringkali memiliki peran lebih banyak, dan tidak terelakkan karena semua transaksi akan diawali dengan keterkaitan pada hukum nasional negaranya.

3

Prinsip-prinsip dasar hukum

Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip dasar

(fundamental principles) diperkenalkan oleh Profesor

Aleksander Goldstajn, yang memperkenalkan tiga prinsip dasar

1.

2.

3.

Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak

Prinsip pacta sunt servanda

Prinsip penggunaan arbitrase

4

Prinsip/Asas Dasar Kebebasan

Berkontrak

Prinsip universal dalam hukum perdagangan, setiap hukum pada bidang hukum perdagangan internasional mengakui kebebasan para pihak untuk melakukan kontrak dagang internasional

Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan lain-lain, semua persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum

5

Asas kebebasan berkontrak di

Indonesia

Sistem terbuka atau azas kebebasan untuk melakukan kontrak disimpulkan dari ketentuan ps.1338 ayat (1)

KUH Perdata (BW):

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

6

Pacta Sunt Servanda

Prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik.

Di Indonesia diatur dalam ps.1338 ayat (1) KUH perdata yang mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak yang mengadakannya dengan kekuatan seakan-akan undangundang

7

Azas Konsensual

(kesepakatan/kesuaian kehendak)

Suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan

Perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai halhal yang pokok

Tidak diperlukan suatu formalitas

Pada umumnya semua perjanjian bersifat konsensual kecuali UU menentukan suatu formalitas tertentu (perjanjian perdamaian harus tertulis, perjanjian penghibahan barang tidak bergerak harus dengan akte notaris)

8

Syarat sahnya perjanjian

Ps 1320 KUH Perdata

“ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

Batal Dan Pembatalan

Suatu Perjanjian

Batal : syarat obyektif tidak terpenuhi – perjanjian dianggap tidak pernah ada

Pembatalan : syarat subyektif tidak terpenuhi

9

DUA SYARAT PERTAMA : SYARAT SUBYEKTIF

DUA SYARAT BERIKUTNYA : SYARAT OBYEKTIF

SEPAKAT : KEDUA SUBYEK YANG MENGADAKAN

PERJANJIAN HARUS SEPAKAT, SETUJU MENGENAI HAL-

HAL YANG POKOK DARI PERJANJIAN YANG DIADAKAN

CAKAP : PADA DASARNYA SEMUA ORANG DEWASA

CAKAP MENURUT HUKUM

ORANG YANG TIDAK CAKAP

PASAL 1330 KUH PERDATA

1. ORANG-ORANG YANG BELUM DEWASA

2. MEREKA YANG DIBAWAH PENGAMPUAN

3. PEREMPUAN, DALAM HAL-HAL YANG DITETAPKAN

OLEH UU, DAN SEMUA ORANG KEPADA SIAPA UU

TELAH MELARANG MEMBUAT PERJANJIAN-

PERJANJIAN TERTENTU

SUATU HAL TERTENTU : BARANG YANG MENJADI

OBYEK PERJANJIAN HARUS DITENTUKAN JENISNYA

SEBAB YANG HALAL

Tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

BILA SYARAT OBYEKTIF TIDAK

TERPENUHI : PERJANJIAN BATAL DEMI

HUKUM (NULL AND VOID)

BILA SYARAT SUBYEKTIF TIDAK

TERPENUHI : PERJANJIAN DAPAT

DIBATALKAN (VOIDABLE)

AFFIRMATION (PENGUATAN) : UNTUK

MENGHILANGKAN TERJADINYA

VOIDABLE

PEMBATASAN

KEBEBASAN TERSEBUT TIDAK BOLEH

BERTENTANGAN DENGAN UU, KEPENTINGAN UMUM,

KESUSILAAN, KESOPANAN, DAN PERSYARATAN-

PERSYARATAN LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MASING-

MASING SISTEM HUKUM.

PERSETUJUAN DAN KESEPAKATAN HARUS

DIBERIKAN SECARA BEBAS

TIGA SEBAB YANG MEMBUAT KESEPAKATAN TIDAK BEBAS :

1. PAKSAAN

2. KEKHILAFAN/KEKELIRUAN

3. PENIPUAN

Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak menuntut

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut

Sumber: undang2 & perjanjian atau kontrak

16

BENTUK-BENTUK PERIKATAN

1. Perikatan Bersyarat

2. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

3. Perikatan Alternatif

4. Perikatan Tanggung Menanggung

5. Perikatan Yang Dapat Dibagi Dan Yang Tidak Dapat

Dibagi

6. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

1. PERIKATAN BERSYARAT

Perikatan digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya suatu perikatan (perikatan dengan syarat tangguh), maupun membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (perikatan dengan syarat batal).

PERIKATAN DENGAN SYARAT TANGGUH

Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut

PERIKATAN DENGAN SYARAT BATAL

Perikatan yang sudah lahir sebelumnya justru berahir atau

dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

Pada asasnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

- Semua perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya sematamata bergantung pada orang yang terikat.

Misalnya : saya berjanji akan menjual rumah saya apabila saya menghendakinya. Perjanjian seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh uu adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Misalnya : saya berjanji menghadiahkan sebuah sebuah rumah kepada si amat, kalau dia berhasil menurunkan bulan dari langit, atau kalau ia berhasil membakar rumah si ali ataupun kalau ia melakukan suatu perbuatan zina.

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi didalam suatu kurun waktu tertentu, maka syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah berlalu dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud.

Misalnya : saya berjanji untuk menjual mobil saya apabila dalam waktu 6 bulan terjadi kenaikan harga bbm. Syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila 6 bulan tadi telah lewat tanpa terjadinya kenaikan harga bbm.

2. PERIKATAN DENGAN KETETAPAN WAKTU

Suatu ketetapan waktu tidak menanggguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan , melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

3. PERIKATAN ALTERNATIF

Dalam perikatan ini, orang yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada orang yang berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

4. PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG

Dalam perikatan ini pada salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal debitur terdiri atas beberapa orang, maka tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang.

Dalam hal kreditur terdiri atas beberapa orang, maka tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

5. PERIKATAN YANG DAPAT/TIDAK DAPAT

DIBAGI

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, adalah atas dasar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.

Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.

3. PERIKATAN DENGAN ANCAMAN

HUKUMAN

Suatu perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang , untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.

Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh siberpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

MAKSUD PERIKATAN DG

ANCAMAN HUKUMAN :

1.

2.

Untuk mendorong si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya;

Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. (Berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang)

Contoh : saya mengadakan perjanjian dengan seorang pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada tanggal 10 januari 2009, dengan ketentuan, sipemborong akan dikenakan denda sebesar rp.2 juta untuk setiap bulan keterlambatan

PRESTASI

PRESTASI DALAM SUATU PERJANJIAN

ADALAH :

A. MEMBERIKAN/MENYERAHKAN SUATU

BARANG

(JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, SEWA, HIBAH, PINJAM

PAKAI)

B. BERBUAT SESUATU

(PERJANJIAN

PERBURUHAN, MEMBUAT RUMAH, MEMPERBAIKI PERALATAN

RUMAH TANGGA DLL)

C. TIDAK BERBUAT SESUATU

(PERJANJIAN

UNTUK TIDAK MEMBANGUN RUMAH, TIDAK MENDIRIKAN

PERUSAHAAN YANG SEJENIS DLL)

WANPRESTASI

(LALAI ATAU ALPA)

APABILA DEBITUR TIDAK MELAKUKAN APA YANG

DIJANJIKANNYA, MAKA DIKATAKAN IA MELAKUKAN

“WANPRESTASI” .

EMPAT MACAM WANPRESTASI :

A. TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN

DILAKUKAN

B. MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKAN, TETAPI TIDAK

SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN

C. MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKAN TETAPI TERLAMBAT

D. MELAKUKAN SESUATU YANG MENURUT PERJANJIAN TIDAK

BOLEH DILAKUKANNYA.

2.

3.

4.

AKIBAT WANPRESTASI

1.

MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH

KREDITUR (GANTI RUGI);

PEMBATALAN PERJANJIAN;

PERALIHAN RISIKO;

MEMBAYAR BIAYA PERKARA, KALAU SAMPAI

DIPERKARAKAN DI PENGADILAN

SOMASI

SEBELUM DINYATAKAN WANPRESTASI, HARUS

DIBERIKAN PERINGATAN KEPADA DEBITUR UNTUK

MELAKSANAKAN PRESTASINYA DALAM WAKTU YANG

PANTAS.

PS.1238 KUH PERDATA

SI BERUTANG ADALAH LALAI, BILA IA DENGAN SURAT

PERINTAH ATAU DENGAN AKTA SEJENIS ITU TELAH DINYATAKAN LALAI,

ATAU DEMI PERIKATANNYA SENDIRI JIKA INI MENETAPKAN BAHWA

SIBERUTANG AKAN HARUS DIANGGAP LALAI DENGAN LEWATNYA

WAKTU YANG DITENTUKAN.

1.

2.

3.

GANTI RUGI : BIAYA, RUGI DAN BUNGA

PEMBATALAN PERJANJIAN : KEMBALI PADA KEADAAN SEBELUM

PERJANJIAN DIADAKAN

PERALIHAN RISIKO

(CONTOH : RESIKO ATAS SESUATU

BARANG BERALIH DARI PEMBELI KEPADA PENJUAL

BILA PENJUAL TERLAMBAT MENYERAHKAN

BARANGNYA – MENURUT PS 1460 KUH PERDATA

RESIKO BERADA DITANGAN PEMBELI WALAU BARANG

BELUM DISERAHKAN)

1.

2.

3.

4.

5.

HAK KREDITUR BILA DEBITUR LALAI

(1267 KUH PERDATA)

PEMENUHAN PERJANJIAN

PEMENUHAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI

GANTI RUGI

PEMBATALAN PERJANJIAN

PEMBATALAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI

PEMBELAAN DEBITUR YANG DITUDUH

LALAI

1.

2.

3.

MENGAJUKAN ADANYA KEADAAN MEMAKSA

(OVERMACHT – FORCE MAJEUR)

MENGAJUKAN BAHWA KREDITUR SENDIRI JUGA

TELAH LALAI

MENGAJUKAN BAHWA KREDITUR TELAH

MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MENUNTUT GANTI

RUGI

Download