Uploaded by Intan M Vierke

3 Kontrak Hukum

advertisement
KONTRAK HUKUM
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
1
Subjek Hukum dalam Perdagangan
Internasional
1.
2.
Para pelaku (stakeholder)
dalam perdagangan
internasional yang mampu
mempertahankan hak dan
kewajibannya di hadapan
badan peradilan
Para pelaku (stakeholder)
dalam perdagangan
internasional yang mampu
dan berwenang
merumuskan aturanaturan hukum dan di
bidang hukum
perdagangan internasional
Penggolongan subjek hukum:
- Negara
- Organisasi internasional
- Individu
- Bank
2
Sumber Hukum dalam Perdagangan
Internasional
1.
2.
3.
4.
5.
Perjanjian internasional
Hukum kebiasaan
internasional
Prinsip-prinsip hukum
umum
Putusan-putusan
pengadilan dan publikasi
sarjana terkemuka
Hukum nasional
Hukum nasional seringkali
memiliki peran lebih banyak, dan
tidak terelakkan karena semua
transaksi akan diawali dengan
keterkaitan pada hukum nasional
negaranya.
3
Prinsip-prinsip dasar hukum
Perdagangan Internasional
Prinsip-prinsip dasar
1.
(fundamental principles)
diperkenalkan oleh Profesor
Aleksander Goldstajn, yang
2.
3.
Prinsip kebebasan para pihak
dalam berkontrak
Prinsip pacta sunt servanda
Prinsip penggunaan
arbitrase
memperkenalkan tiga prinsip
dasar
4
Prinsip/Asas Dasar Kebebasan
Berkontrak
Prinsip universal dalam
hukum perdagangan, setiap
hukum pada bidang hukum
perdagangan internasional
mengakui kebebasan para
Kebebasan ini tidak boleh
bertentangan dengan
kepentingan umum, kesusilaan,
kesopanan dan lain-lain, semua
persyaratan yang ditetapkan oleh
masing-masing sistem hukum
pihak untuk melakukan
kontrak dagang internasional
5
Asas kebebasan berkontrak di
Indonesia
Sistem terbuka atau azas
kebebasan untuk melakukan
kontrak disimpulkan dari
ketentuan ps.1338 ayat (1)
KUH Perdata (BW):
“Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang
bagi mereka yang
membuatnya”
6
Pacta Sunt Servanda
Prinsip yang mensyaratkan
bahwa kesepakatan atau
kontrak yang telah dibuat
harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan dengan
itikad baik.
Di Indonesia diatur dalam
ps.1338 ayat (1) KUH perdata
yang mengatakan bahwa setiap
perjanjian yang dibuat secara
sah, mengikat para pihak yang
mengadakannya dengan
kekuatan seakan-akan undangundang
7
Azas Konsensual
(kesepakatan/kesuaian kehendak)
Suatu perjanjian sudah
dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan
Perjanjian sudah sah apabila
sudah sepakat mengenai halhal yang pokok
Tidak diperlukan suatu formalitas
Pada umumnya semua perjanjian
bersifat konsensual kecuali UU
menentukan suatu formalitas
tertentu (perjanjian perdamaian
harus tertulis, perjanjian
penghibahan barang tidak
bergerak harus dengan akte
notaris)
8
Syarat sahnya perjanjian
Ps 1320 KUH Perdata
“ untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empat
syarat:
• Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya
• Kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian
• Suatu hal tertentu
• Suatu sebab yang halal
Batal Dan Pembatalan
Suatu Perjanjian
• Batal : syarat obyektif tidak
terpenuhi – perjanjian
dianggap tidak pernah ada
• Pembatalan : syarat
subyektif tidak terpenuhi
9
DUA SYARAT PERTAMA : SYARAT SUBYEKTIF
DUA SYARAT BERIKUTNYA : SYARAT OBYEKTIF
SEPAKAT : KEDUA SUBYEK YANG MENGADAKAN
PERJANJIAN HARUS SEPAKAT, SETUJU MENGENAI HALHAL YANG POKOK DARI PERJANJIAN YANG DIADAKAN
CAKAP : PADA DASARNYA SEMUA ORANG DEWASA
CAKAP MENURUT HUKUM
ORANG YANG TIDAK CAKAP
PASAL 1330 KUH PERDATA
1. ORANG-ORANG YANG BELUM DEWASA
2. MEREKA YANG DIBAWAH PENGAMPUAN
3. PEREMPUAN, DALAM HAL-HAL YANG DITETAPKAN
OLEH UU, DAN SEMUA ORANG KEPADA SIAPA UU
TELAH MELARANG MEMBUAT PERJANJIANPERJANJIAN TERTENTU
SUATU HAL TERTENTU : BARANG YANG MENJADI
OBYEK PERJANJIAN HARUS DITENTUKAN JENISNYA
SEBAB YANG HALAL
Tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
BILA SYARAT OBYEKTIF TIDAK
TERPENUHI : PERJANJIAN BATAL DEMI
HUKUM (NULL AND VOID)
BILA SYARAT SUBYEKTIF TIDAK
TERPENUHI : PERJANJIAN DAPAT
DIBATALKAN (VOIDABLE)
AFFIRMATION (PENGUATAN) : UNTUK
MENGHILANGKAN TERJADINYA
VOIDABLE
PEMBATASAN
KEBEBASAN TERSEBUT TIDAK BOLEH
BERTENTANGAN DENGAN UU, KEPENTINGAN UMUM,
KESUSILAAN, KESOPANAN, DAN PERSYARATANPERSYARATAN LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MASINGMASING SISTEM HUKUM.
PERSETUJUAN DAN KESEPAKATAN HARUS
DIBERIKAN SECARA BEBAS
TIGA SEBAB YANG MEMBUAT KESEPAKATAN TIDAK BEBAS :
1. PAKSAAN
2. KEKHILAFAN/KEKELIRUAN
3. PENIPUAN
Perikatan
Perikatan adalah suatu
hubungan hukum antara
dua pihak, berdasarkan
mana pihak yang satu
berhak menuntut
sesuatu dari pihak yang
lain, dan pihak yang lain
berhak menuntut
Perikatan adalah suatu
hubungan hukum antara dua
pihak, berdasarkan mana
pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu dari pihak
yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban memenuhi
tuntutan tersebut
Sumber: undang2 & perjanjian
atau kontrak
16
BENTUK-BENTUK PERIKATAN
1.
2.
3.
4.
5.
Perikatan Bersyarat
Perikatan Dengan Ketetapan Waktu
Perikatan Alternatif
Perikatan Tanggung Menanggung
Perikatan Yang Dapat Dibagi Dan Yang Tidak Dapat
Dibagi
6. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman
1. PERIKATAN BERSYARAT
Perikatan digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan
datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara
menangguhkan lahirnya suatu perikatan (perikatan dengan syarat
tangguh), maupun membatalkan perikatan menurut terjadinya
atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (perikatan dengan syarat
batal).
PERIKATAN DENGAN SYARAT TANGGUH
Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi
dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut
PERIKATAN DENGAN SYARAT BATAL
Perikatan yang sudah lahir sebelumnya justru berahir atau
dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.
Pada asasnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat
lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang
apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa
segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak
pernah ada suatu perjanjian.
- Semua perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya sematamata bergantung pada orang yang terikat.
Misalnya :
saya berjanji akan menjual rumah saya apabila saya
menghendakinya. Perjanjian seperti ini tidak mempunyai
kekuatan hukum apapun.
Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak
mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan
kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh uu adalah batal dan
tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.
Misalnya :
saya berjanji menghadiahkan sebuah sebuah rumah kepada si
amat, kalau dia berhasil menurunkan bulan dari langit, atau kalau
ia berhasil membakar rumah si ali ataupun kalau ia melakukan
suatu perbuatan zina.
Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, bahwa sesuatu
peristiwa akan terjadi didalam suatu kurun waktu tertentu, maka
syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu
tersebut telah berlalu dengan tidak terjadinya peristiwa yang
dimaksud.
Misalnya : saya berjanji untuk menjual mobil saya apabila dalam
waktu 6 bulan terjadi kenaikan harga bbm. Syarat tersebut harus
dianggap tidak terpenuhi apabila 6 bulan tadi telah lewat tanpa
terjadinya kenaikan harga bbm.
2. PERIKATAN DENGAN KETETAPAN WAKTU
Suatu ketetapan waktu tidak menanggguhkan lahirnya suatu
perjanjian atau perikatan , melainkan hanya menangguhkan
pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya
suatu perjanjian atau perikatan.
3. PERIKATAN ALTERNATIF
Dalam perikatan ini, orang yang berutang dibebaskan jika ia
menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam
perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk
menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang
yang lainnya. Hak memilih ada pada orang yang berutang, jika
hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.
4. PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG
Dalam perikatan ini pada salah satu pihak terdapat beberapa
orang. Dalam hal debitur terdiri atas beberapa orang, maka tiap
debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang.
Dalam hal kreditur terdiri atas beberapa orang, maka tiap
kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.
5. PERIKATAN YANG DAPAT/TIDAK DAPAT
DIBAGI
Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, adalah atas dasar
prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana
tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.
Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh
sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat
disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.
3. PERIKATAN DENGAN ANCAMAN
HUKUMAN
Suatu perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang , untuk
jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan
sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.
Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya
penggantian kerugian yang diderita oleh siberpiutang karena
tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.
MAKSUD PERIKATAN DG
ANCAMAN HUKUMAN :
1.
2.
Untuk mendorong si berutang supaya ia memenuhi
kewajibannya;
Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang
jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. (Berapa
besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang)
Contoh :
saya mengadakan perjanjian dengan seorang pemborong
untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada
tanggal 10 januari 2009, dengan ketentuan, sipemborong
akan dikenakan denda sebesar rp.2 juta untuk setiap bulan
keterlambatan
PRESTASI
PRESTASI DALAM SUATU PERJANJIAN
ADALAH :
A. MEMBERIKAN/MENYERAHKAN SUATU
BARANG (JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, SEWA, HIBAH, PINJAM
PAKAI)
B. BERBUAT SESUATU (PERJANJIAN
PERBURUHAN, MEMBUAT RUMAH, MEMPERBAIKI PERALATAN
RUMAH TANGGA DLL)
C. TIDAK BERBUAT SESUATU (PERJANJIAN
UNTUK TIDAK MEMBANGUN RUMAH, TIDAK MENDIRIKAN
PERUSAHAAN YANG SEJENIS DLL)
WANPRESTASI
(LALAI ATAU ALPA)
APABILA DEBITUR TIDAK MELAKUKAN APA YANG
DIJANJIKANNYA, MAKA DIKATAKAN IA MELAKUKAN
“WANPRESTASI” .
EMPAT MACAM WANPRESTASI :
A. TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN
DILAKUKAN
B. MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKAN, TETAPI TIDAK
SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN
C. MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKAN TETAPI TERLAMBAT
D. MELAKUKAN SESUATU YANG MENURUT PERJANJIAN TIDAK
BOLEH DILAKUKANNYA.
AKIBAT WANPRESTASI
1.
2.
3.
4.
MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH
KREDITUR (GANTI RUGI);
PEMBATALAN PERJANJIAN;
PERALIHAN RISIKO;
MEMBAYAR BIAYA PERKARA, KALAU SAMPAI
DIPERKARAKAN DI PENGADILAN
SOMASI
SEBELUM DINYATAKAN WANPRESTASI, HARUS
DIBERIKAN PERINGATAN KEPADA DEBITUR UNTUK
MELAKSANAKAN PRESTASINYA DALAM WAKTU YANG
PANTAS.
PS.1238 KUH PERDATA
SI BERUTANG ADALAH LALAI, BILA IA DENGAN SURAT
PERINTAH ATAU DENGAN AKTA SEJENIS ITU TELAH DINYATAKAN LALAI,
ATAU DEMI PERIKATANNYA SENDIRI JIKA INI MENETAPKAN BAHWA
SIBERUTANG AKAN HARUS DIANGGAP LALAI DENGAN LEWATNYA
WAKTU YANG DITENTUKAN.
1.
2.
GANTI RUGI : BIAYA, RUGI DAN BUNGA
PEMBATALAN PERJANJIAN : KEMBALI PADA KEADAAN SEBELUM
PERJANJIAN DIADAKAN
3.
PERALIHAN RISIKO (CONTOH : RESIKO ATAS SESUATU
BARANG BERALIH DARI PEMBELI KEPADA PENJUAL
BILA PENJUAL TERLAMBAT MENYERAHKAN
BARANGNYA – MENURUT PS 1460 KUH PERDATA
RESIKO BERADA DITANGAN PEMBELI WALAU BARANG
BELUM DISERAHKAN)
HAK KREDITUR BILA DEBITUR LALAI
(1267 KUH PERDATA)
1.
2.
3.
4.
5.
PEMENUHAN PERJANJIAN
PEMENUHAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI
GANTI RUGI
PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMBATALAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI
PEMBELAAN DEBITUR YANG DITUDUH
LALAI
1.
2.
3.
MENGAJUKAN ADANYA KEADAAN MEMAKSA
(OVERMACHT – FORCE MAJEUR)
MENGAJUKAN BAHWA KREDITUR SENDIRI JUGA
TELAH LALAI
MENGAJUKAN BAHWA KREDITUR TELAH
MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MENUNTUT GANTI
RUGI
Download