Uploaded by Dede Nurdin

Arahan Menteri Sosial Tabanan 2019 sisip rehsos

advertisement
ARAHAN MENTERI SOSIAL RI
ACARA
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DAN PROGRAM PKH, SERTA
PENYERAHAN ALAT BANTU DISABILITAS
SENSORIK NETRA DI BALAI REHABILITASI
SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
SENSORIK NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA
TABANAN BALI
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK
NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA
TABANAN - BALI
15 November 2019
KEMENTERIAN SOSIAL RI
2019
ARAHAN
MENTERI SOSIAL RI
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DAN PROGRAM PKH, SERTA
PENYERAHAN ALAT BANTU DISABILITAS
SENSORIK NETRA DI BALAI REHABILITASI
SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
SENSORIK NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA
TABANAN BALI
15 NOVEMBER 2019
Assalamualaikum wr.wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera
Om Swastiastu,
1. Yang saya hormati, Dirjen Penanganan Fakir
Miskin
2. Yang saya hormati, Dirjen Perlindungan dan
Jaminan Sosial
3. Yang saya hormati, Dirjen Rehabilitasi Sosial
4. Yang kami hormati, Gubernur Bali
5. Yang Kami Hormati, Bupati Tabanan
6. Para Direktur Utama HIMBARA,
7. Para Pejabat Esselon II di lingkungan
Kementerian Sosial RI;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali;
9. Kepala Dinas Sosial kabupaten Tabanan;
10. Kepala BRSPDSN Mahatmiya Tabanan;
11. Pendamping Bantuan Sosial Pangan, TKSK,
Pendamping PKH, beserta undangan yang
berbahagia.
Kementerian Sosial hadir untuk membantu
Presiden
Republik
Indonesia
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan Negara
di bidang sosial, yang meliputi program
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir
miskin. Masing-masing program memiliki kegiatan
prioritasnya masing-masing.
Dalam progam Rehabilitasi sosial, pada
tahun 2019, dimulai kegiatan prioritas rehabilitasi
sosial tingkat lanjut bagi penyandang disabilitas,
termasuk disabilitas sensorik netra. Kegiatan ini
dilaksanakan di dalam dan diluar balai/loka
seperti Balai Rehabilitasi Sosial penyandang
Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya Tabanan
ini. Selain terapi, perawatan sosial, dan dukungan
keluarga, intervensi dalam rehabilitasi sosial
lanjut ini diberikan juga dalam bentuk bantuan
sosial bertujuan (purposive social assistance)
yang diberikan dalam bentuk uang, barang,
dan/atau jasa. Hal ini dimaksudkan untuk
membantu meningkatkan kemampuan fungsi
sosial, kapabilitas sosial dan tanggung jawab
sosial penerima manfaat sehingga siap kembali
ke masyarakat.
Dalam program penanganan fakir miskin,
pada
tahun
2017,
Pemerintah
telah
mencanangkan uji coba Bantuan Pangan Non
Tunai atau BPNT dengan sasaran terbatas. BPNT
merupakan transformasi dari subsidi rastra ke
Bantuan Sosial Pangan, tujuannya untuk
meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran
penyaluran bantuan sosial serta mendorong
keuangan inklusif. Hal ini sesuai dengan arahan
Bapak Presiden agar bantuan sosial dan subsidi
disalurkan secara non tunai melalui sistem
perbankan. Dengan Bantuan Sosial Non Tunai
selain
meningkatnya
transparansi
dan
akuntabilitas program, juga dapat mendukung
perilaku produktif, belajar menabung dan
mengenal perbankan.
Pada program jaminan sosial, Kementerian
Sosial telah melaksanakan Uji coba Bantuan
Sosial Non-Tunai pada penyaluran Bantuan
Sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai pada
Program Bantuan Sosial Pangan. Pada Tahun
2017, telah dilakukan perluasan Bantuan Pangan
Non Tunai pada peserta PKH kepada 1,2 juta
peserta. Direncanakan pada tahun 2019
dilakukan perluasan Bantuan Pangan Non Tunai
dan PKH sejumlah 15,6 Juta KPM.
Sesuai dengan amanah Perpres RI nomor
63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan
Sosial secara Non Tunai dan untuk memudahkan
Penyaluran
bantuan
sosial
non
tunai,
Kementerian Sosial telah bekerjasama dengan
Himpunan Bank Negara atau Himbara yaitu BNI,
BRI, Bank Mandiri dan BTN sebagai Bank
penyalur Bantuan Sosial. Penerima Bantuan
Sosial Non Tunai diberikan Kartu Keluarga
Sejahtera atau KKS, isi KKS itu bisa dibuatkan
sejumlah dompet/ wallets untuk menerima
beberapa bantuan sosial dalam satu kartu seperti
bantuan Pangan Non Tunai, PKH, Bantuan Sosial
LPG, Bantuan Sosial pupuk. Saat ini bantuan
PKH dan BPNT sudah terintegrasi dalam satu
kartu yang berlabelkan KKS.
Bapak/ Ibu Hadirin Yang Berbahagia
Mekanisme Penyaluran dana Bantuan
Sosial disesuaikan dengan tujuan Program
Bantuan Sosial itu sendiri, untuk Bantuan Sosial
PKH dikarenakan tujuannya untuk aksesibilitas
layanan pendidikan dan aksesibilitas layanan
kesehatan, maka dana Bantuan Sosial PKH dapat
ditarik tunai. Hal ini berbeda dengan BPNT, BPNT
bertujuan diantaranya mengurangi beban
pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian
kebutuhan pangan dan memberikan nutrisi yang
lebih seimbang kepada KPM.
Sesuai dengan tujuan BPNT tersebut, maka
BPNT tidak dapat ditarik tunai, tetapi setelah
menerima dana BPNT di KKS, ibu pemegang
KKS dapat membelanjakannya dengan bahan
pangan yaitu beras dan telur di e-Warong atau
Toko Pangan yang menjadi Agen Bank Himbara
yang berada didekat rumahnya.
Selain itu dengan BPNT, ibu pemegang
KKS dapat memilih bahan pangan sesuai dengan
kebutuhannya dan memilih kualitas dari bahan
pangan yang tersedia, contohnya kalau di eWarong kualitas berasnya jelek, KPM dapat
membeli di e-Warong lainnya yang kualitas
berasnya bagus, begitu juga kalau ibu pemegang
KKS ingin mengkonsumsi beras yang lebih bagus
atau kualitas premium, ibu juga dapat
membelinya, berbeda dengan subsidi rastra, ibu
hanya menerima beras yang disediakan.
Besaran dana BPNT sebesar Rp.110.000,per bulannya untuk setiap keluarga pemegang
KKS. tetapi tetap tidak dapat ditarik tunai, hanya
untuk belanja bahan pangan.
Bapak/ Ibu Hadirin Yang Berbahagia
Keberhasilan pelaksanaan BPNT, tidak
hanya bagaimana dana BPNT itu disalurkan ke
KPM, tetapi dimanfaatkan dengan membeli bahan
pangan sesuai kebutuhan ibu pemegang KKS.
Selain itu keberhasilan pelaksanaan BPNT
juga berkat dukungan dan usaha keras
pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan
program nasional Bantuan Sosial Pangan di
Kabupaten / Kota.
Berkenaan dengan hal tersebut tentunya
ketersediaan e-Warong yang dalam hal ini terdiri
dari e-Warong Kube, Toko Pangan yang menjadi
agen Bank dan Rumah Pangan Kita (RPK) juga
merupakan salah satu faktor pendukung
keberhasilan pelaksanaan BPNT.
E-Warong KUBE merupakan Bantuan
Sosial dari Kementerian Sosial berupa KUBE
Jasa dan e-Warong KUBE yang bertujuan
memberdayakan
KPM
untuk
memiliki
kemampuan sebagai subyek yang mengelola
dana Bantuan Sosial. Sebelumnya keluarga
penerima manfaat bantuan sosial sebagai objek
yang hanya sebagai penerima bantuan sosial,
tetapi dengan bantuan sosial KUBE Jasa dan eWarong, KPM diberikan penguatan untuk
mengelola bantuan sosialnya sebagai agen Bank,
yang dapat memfasilitasi penyaluran Bantuan
Sosial bagi KPM lainnya. Selain itu bapak/ibu
anggota KUBE juga dapat memasarkan produkproduk KUBEnya di e-Warong KUBE tersebut.
Bapak/ Ibu Hadirin Yang Berbahagia
Dukungan dan peran Pemerintah Daerah
sangat
penting
untuk
mensukseskan
pelaksanaan
BPNT,
diantaranya
dengan
melaksanakan sosialisasi dan edukasi BPNT
kepada KPM bekerjasama dengan Himbara
sebagai Bank Penyalur, serta melaksanakan
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
BPNT di wilayahnya, termasuk menyediakan eWarong KUBE atau Toko Pangan yang menjadi
agen Bank yang dapat dijangkau oleh KPM.
Dengan adanya dukungan dari berbagai
pihak, pelaksanaan BPNT diharapkan berjalan
dengan baik, dan memberikan manfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan KPM. Saya ucapkan
terimakasih kepada BI, HIMBARA, Pemerintah
Daerah Kabupaten Tabanan dan pihak-pihak
yang telah berperan aktif untuk mensukseskan
pelaksanaan BPNT Tahun 2019 ini. Semoga
Allah SWT senantiasa meridhoi upaya yang kita
lakukan dan memberikan yang terbaik.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Menteri Sosial RI
Juliari P Batubara
Download