Hukum Hak Asasi Manusia dan Mekanisme Perlindungan Hak-Hak
Khusus
Bu Iyik
1. Pengantar:
a. Karakter dasar HAM
b. HAM sebagai Nilai dan perspektif
c. HAM dalam kerangka Hukum HAM
2. Instrument-instrument khusus terkait hak-hak khusus
3. Prinsip Equality dan Non Diskriminasi
4. Perlindungan HAM kelompok Individu di Indonesia: mayoritas vs. minoritas Kelompok
rentan diskriminas dan minoritas, kelompok rentan: LGBT, perempuan, anak dsb.
5. Politik Identitas dan isu HAM di Indonesia
6. Hukum HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia;
Referensi




Rona, K.M. Smith, (2016), Textbook on International Human Rights, 7 th edition,
Oxford, Oxford University Press  baca bagian prinsip non diskriminasi dan minority
rights
Kalin, Walter and Kunzli Jorg, (2009), The Law of International Human Rights
Protection, Oxford, Oxford University Press.
Steiner, J Hedry and Alston Philip, (2000), International Human Rights in Context, Law,
Politics and Moral, 2nd edition, Oxford-New York, Oxford University Press.
Riyadi, Eko (eds), (2008), Hukum Hak Asasi Mansuia, Yogyakarta, PUSHAM UII.
Pemahaman tentang HAM

Hak apa yang anda rasa penting?
o Hak hidup: menjadi penting karena kalau tidak hidup hak-hak lainnya menjadi
tidak berguna
o Hak berkeluarga
o Hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak: tidak tinggal di rumah yang
layak, maka menjadi penting
o Hak atas lingkungan hidup yang sehat
o Hak memperoleh pendidikan: kalau tidak terpenuhi, maka menjadi tidak bisa
memperoleh penghasilan, dan
o Hak berekspresi dan menyampaikan pendapat: kalau orang tidak bsia
mengeluarkan pendapat padahal ada kekerasan, menjadi tidak bisa
mengakses layanan. Kalau sakit, tidak bisa berpendapat maka menjadi tidak
bisa mengakses layanan.
o Hak mendapat pekerjaan yang layak: pekerjaan tidak eksploitatif sehingga ada
kebijakan upah minimum.
o Hak atas keamanan diri (hak untuk diproses secara hukum yang adil, tidak
semena-mena): orang tidak bisa diproses secara hukum tanpa alasan yang
jelas.



o Hak untuk tidak didiskriminasi
Karakteristik: Dalam HAM selalu ada keterhubungan antara hak yang satu dengan
yang lain. HAM tidak berdiri sendiri, dia terhubung dengan hak lainnya.
Hilangnya atau tidak dapat diaksesnya satu hak akan berdampak pada pengurangan/
kenikmatan atau pengaksesan hak lainnya.
Apakah hak termasuk sebagai HAM?
o Hak berdagang
o Hak merokok
o Hak mendirikan bangunan
o Hak membeli tanah: bisa jadi isu HAM ketika mau membeli tanah atau
mendirikan bangunan yang ada larangan “yang boleh mendirikan bangunan
disitu hanya orang islam”
o Hak untuk memakai jilbab atau tidak
Apa dasar itu HAM? Tidak melanggar hak orang lain dengan melihat batasan-batasan
dari instrumen HAM.
Hak mana yang tidak/termasuk HAM?
Apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM?
Hak Asasi Manusia




Hak yang dimiliki oleh setiap orang: manusia memiliki harkat dan martabat, sehingga
ketika membicarakan HAM, tidak memandang identitas, yang penting di amanusia
maka berhak atas harkat dan martabat.
Hak yang bersifat universal tanpa ada pembatasan negara
Hak yang melekat dalam setiap orang
Dilindungi karena menyangkut harkat martabat manusia
Kerangka/Instrumen HAM
Pokok: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)  nilai-nilai (ham sebagai prinsip, nilai)
1. Soft Law: deklarasi, keputusan badan-badan internasional HAM
2. Hard Law: konvensi  bisa diketahui itu merupakan HAM atau bukan. Merupakan
norma yang mengatur masyarakat yang dibangun oleh PBB
Pendekatan Terkait HAM


HAM sebagai prinsip-prinsip: memiliki karakter dasar
HAM sebagai norma-norma hukum: Hukum HAM
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia




Kerangka hak-hak yang dihargai, dipromosi dan di lindungi;
Sebagai ide dasar “pengakuan hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan
kesetaraan dan keterhubungan hak-hak”
Merupakan kesepakatan dari negara-negara bangsa bahwa suatu hak merupakan hak
asasi manusia  menyatakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia, bangsa.
Negara-negara di dunia kalau mau berinteraksi dengan negara lain, harus mengakui
DUHAM karena merupakan kesepakatan internasional.
Hukum Hak Asasi Manusia

Menjadi mengikat kalau diratifikasi  menundukkan diri dengan ratifikasi



Harus diintegrasikan ke dalam hukum nasional di tingkat domestik.
Ada prinsip reservasi negara: negara memiliki kedaulatan terhadap prinsip
menundukkan diri konvensi  berhak mereservasi pasal-pasal atau bagian tertentu
yang tidak sesuai dengan kondisi negaranya.
Siapa negara? Merupakan perwakilan negara
Instrument HAM


Perjanjian HAM yang bersifat umum:
o ICESCR
o ICCPR
Covenant: hak untuk ekonomi sosial dan budaya, hak sipil dan politik
Perjanjian HAM yang bersifat khusus:
o Untuk melindungi HAM yang dalam kondisi khusus
o Untuk melindungi kategori spesifik dari orang-orang
Instrumen yang melindungi hak-hak dalam konteks spesifik :
1. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG,
9 December 1948): genosida, dalam keadaan perang
2. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(CERD, 21 Dec 1965): konflik dari seluruh negara karena ada rasial. Sehingga ada
aturan mengenai stigma rasial di masyarakat.
 Diskriminasi di amerika: kulit hitam vs putih
 Diskriminasi di malaysia: ras etnis melayu vs non melayu
 Diskriminasi di indonesia: orang jawa vs orang timur (papua), cina vs non cina
3. The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CAT, 10 December 1984)
 Kekhususan: orang dalam kondisi ditahan, dicari informasinya, harus
memberikan informasinya ke penguasaan kepada kelompok tertentu.
 Spesifik dalam kondisi khusus, seperti tawanan, tahanan, narapidana.
Tawanan bisa oleh negara atau kelompok non negara.
 Ada penghukuman yang tidak manusiawi. Misalnya hukuman mati.
4. The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (20
Dec 2006): penghilangan paksa
 Penculikan, pembunuhan aktivis.
 Kasus: wiji thukul, petrus (penembak), marsinah (aktivis buruh)
 Indonesia dulu punya kebijakan penghilangan paksa pada rezim Soeharto.
 Extra judicial killing: pembunuhan tanpa proses peradilan.
Instrumen-Instrumen Untuk Melindungi Orang Dalam Kategori Yang Khusus (Kelompok
Rentan Diskriminasi/Vulnerable Groups)
Kategori yang khusus: pengungsi (refugees/internal displacement), perempuan, anak, pekerja
migran dan penyandang disabilititas
1. The Convention relating to the Status of Refugees (CSR, 28 July 1951)
 Refugee dan IDPs? Sama-sama pengungsi tapi posisi berbeda. Kalau refugee
orang jadi pengungsi karena konflik antar negara, perang (external conflict).
Kalau internal displacement person, jadi engungsi karena konflik didalam
negara (internal conflict). Berbeda perlindungan antara keduanya. Yang sudah
dijadikan perlindungan terhadap kerangka internasional adalah refugee.
 Bagaimana dengan pengungsi IDPs? Contoh: pengungsi myanmar. Bukan
merupakan kewajiban karena secara internasional yang disepakati adalah
refugee  ada prinsip take sovereignty (negara bersepakat tidak akan
mencampuri konflik yang ada di dalam negara karena akan melanggar prinsip
kedaulatan yang ada di dalam negara). IDPs dianggap bisa mencampuri
masalah dalam negara lain. Untuk IDPs yang melindungi adalah Red Cross
(Palang Merah) yang merupakan Humanitarian Institution. Indonesia tetap
melindungi pengungsi myanmar berdasar haknya.
 Refugee rentan karena jelas terambil rumah, penghasilan, tercabut dari
komunitasnya. Harus memulai kehidupannya sendiri.
2. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW, 18 December 1979)
 Perempuan: relasi gender di masyarakat yang sangat kuat,
3. The Convention of the Rights of the Child (CRC, 20 Nov 1989)
 Anak rentan karena usianya punya kerentanan spesifik. Banyak yang
menganggap anak bukan manusia yang sempurna. Selalu dianggap milik orang
dewasa
 Kasus: anak diperdagangkan, kawin paksa, dilibatkan dalam demonstrasi,
dilibatkan dalam perang.
4. The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families (ICRMW, 18 December 1990)
 Pekerja migran rentan karena pergi dari negaranya, tidak tahu sistem hukum
berbeda apalagi bekerja pada sektor-sektor yang non publik, wilayah publik
tertutup tidak ada kontrolnya, tidak bisa dilihat.
5. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, 13 Dec 2006)
 Kelompok disaibilitas rentan diskriminasi: ada wajib belajar 9 tahun di
Indonesia. Tapi uuntuk keloompok disabilitas belum tentu bisa mendapatkan
itu.
Instrumen apa yang diratifikasi oleh Indonesia






Diskriminasi against women: diratifikasi tahun 1984. Merupakan konvensi yang
pertama kali diratifikasi oleh Indonesia.
ICCPR (hak sipil dan politik)
Hak ecosoc ratifikasi tahun 2005
Anti penyiksaan
Anti rasial dan diskriminasi
Penghukuman yang tidak manusiawi




Migrant worker
Disabilitas
*semua yang udah diratifikasi sesuai gambar atau tabel
Kalau sudah ratifikasi, konvensi harusnya berlaku di tingkat domestik. Terikat untuk
menjalankan dan mengimplementasikan HAM.
Indonesia pernah reservasi gender stereotype, tapi kemudian dibatalkan.
Apa itu Pelanggaran HAM?


Segala sesuatu yang menyimpangi, membatasi, menghalangi dilaksanakannya HAM.
Pelanggaran HAM adalah tindakan yang melanggar norma-norma HAM (khususnya
yang sudah diatur di dalam instrumen hukum internasional)
o Norma-norma hukum HAM: norma-norma dalam konvensi yang jelas sudah
diatur dalam hukum internasional dan sudah diratifikasi. Untuk tahu
pelanggaran HAM atau tidak harus melihat konvensi mana yang dilanggar,
pasal yang mana
Pelanggaran HAM oleh NEGARA


Negara melanggar HAM jika negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban
negara yang ada dalam instrumen yang sudah diratifikasinya.
Pelanggaran tersebut:
o Perbuatan yang dilakukan oleh negara; melalui kebijakan maupun aktor
negara (ACT of COMMISSION)
o Kelalaian negara; pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kondisi
pelanggaran yang terjadi (ACT of OMMISSION)  negara seharusnya
melindungi kalau ada penyerangan terhadap kelompok-kelompok tertentu,
tapi ia malah membiarkan sehingga negara lalai.
Pelanggaran HAM
1. Pelanggaran HAM: pelanggaran berbagai hak yang ada dalam konvensi internasional
2. Pelanggaran Berat HAM: pelanggaran yang terjadi secara meluas dan sistematis;
Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi
 Indonesia hanya mengadopsi untuk Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida
berdasarkan UU NO. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM
Pelanggaran HAM Non State Actor (aktor bukan Negara)





Bisa dilakukan oleh individu oleh kelompok
Pelanggaran HAM oleh aktor non negara dapat terjadi khususnya dalam konteks: to
respect (menghargai hak orang lain).
Deklarasi Umum HAM pasal 30: ada kewajiban individu untuk melindungi dan
menghargai hak lain.
UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
Namun konsekuensi hukumnya berbeda dengan pelanggaran HAM oleh negara
Konsekuensi Hukum


Negara yang melakukan: berlaku hukum internasional dan mekanisme internasional
NSA yang melakukan: hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan Wilayah
Setempat.
PR! APA YANG DIMAKSUD PRINSIP NON DISKRIMINASI DENGAN BACA 2 CHAPTER DALAM
BUKU RONA, K.M. SMITH  DITULIS, DISKUSI KELOMPOK. Apa yang dimaksud kelompok
minoritas.
Perbedaan Signing, Ratifikasi, dan Aksesi




Signing: penandatanganan. Negara/eksekutifnya berkeinginnan untuk mengikatkan
diri, tapi pengikatan itu belum sah karena belum ada persetujuan dari DPR/Parlemen
(legislatif). Kalau ada persetujuan dari DPR/parlemen maka menjadi ratifikasi
o Contoh: konvensi hak anak (blm ratifikasi, masih signing).
o Kelemahan: kalau tidak ada ratifikasi terhadap signing.
o Dampaknya tidak ratifikasi? Kalau negara tidak memenuhi haknya terhadap
hak anak, maka tidak bisa dikenakan mekanisme internasional. Pemerintah
tidak perlu melaporkan penlanggaran hak anak ke dunia internasional.
Ratifikasi: disahkan oleh parlemen.
o Negara dapat melakukan reservasi
o Kewajiban negara kalau sudah ratifikasi adalah melakukan pelaporan.
o Indonesia laporan terakhir CRC tahun 2014. Terkadang laporan yang diberikan
hanya yang baik-baik saja. Oleh karena itu ada mekanisme laporan bayangan
(shadow report) yang disubmit kepada komite hak anak.
o Dari laporan pemerintah ada list of issue yang dibuat oleh komite (untuk
ditanyakan kepada pemerintah). Termasuk ada organisasi-organisasi yang
akan mengirimkan laporan bayangan kepada komite.
o List of issue: isu2 yang dianggap harus diklarifikasi oleh pemerintah.
o Setiap organisasi bisa melaporkan kepada komite CRC dalam bentuk laporan
bayangan. Hingga akhirnya nanti komite membuat concluding observations
(analisis dari komite hak anak sebenarnya indonesia lemahnya dimana dan
saran kedepannya untuk pemerintah Indonesia bagaimana)
o Laporan oleh negara di web UN diberikan setiap 4 tahun sekali
Aksesi: mengintegrasikan aturan yang belum diratifikasi.
o Kalau ada aksesi memasukkan nilai-nilai yang didalam
o Contoh: Kalau konvensi hak anak dimasukkan ke perpres untuk melindungi
anak (hanya nilai-nilainya saja).
Human rights by country  reporting status
Prinsip-Prinsip Dalam Konvensi
1. Prinsip hak-hak yang dilindungi
2. Kewajiban negara untuk melindungi hak
3. Monitoring
Prinsip-Prinsip
1. Keadilan substantif (substantive equality)
a. Equality (persamaan)
b. Affirmative action (perlakuan khusus sementara)
2. Prinsip anti diskriminasi (non discrimination principles)
3. Kewajiban negara
4. Kewajiban khusus untuk memberi perlindungan kelompok rentan dalam kondisi
berbeda
Keadilan Substantif






Dasar prinsip non-diskriminatif dan equality? Prinsipnya setiap orang diperlakukan
sama. Tapi perlakuan yang sama kalau kondisinya sama. Kalau kondisinya berbeda tapi
diperlakukan sama, malah akhirnya tidak adil. Contoh: diperlakukan sama tanpa
memperhitungkan kelompok-kelompok berbeda. Harusnya kondisi2 khusus
diperhitungkan, tidak bisa dipersamakan karena hasil akhirnya malah tidak adil.
Bagaimana cara menyelesaikan kesetaraan? Konsep affirmative action (tindakan
berbeda untuk mencapai hasil yang sama).
Dalam prinsip non diskriminatif, berbicara tentang keadilan substantif.
Keadilan substantif dibedakan dengan keadilan formal
o Keadilan formal: setiap orang diperlakukan sama  prosesnya yang sama.
Semua orang harus diperlakukan sama, tidak ada bedanya. Masalahnya situasi
dan kondisi masyarakat bebeda-beda.
o Keadilan substantif: tekanan pada hasil akhir.
 Keadilan substantif jangan melihat pada prosesnya yang sama. Yang
penting manfaatnya sama  tekanan keadilan. Perlakuan berbeda
dimungkinkan untuk mencapai situasi yang sama. Untuk mencapai
situasi sama, diberlakukan kebijakan khusus sementara (affirmative
action)
 Contoh: biaya pendidikan yang berbeda masuk UGM. Terdapat
kebijakan afirmasi dalam bentuk biaya kuliah yang lebih kecil.
Menggunakan kuota  ada sistem undangan untuk daerah-daerah
khusus. Kalau seluruh indonesia standar pendidikan sudah sama, maka
sudah tidak perlu affirmative action
 Di bidang kesehatan, ada kartu sehat untuk orang miskin  termasuk
affirmative action
Prinsip keadilan melahirkan prinsip non diskriminasi. Perlakuan khusus sementara
karena ada sesuatu yng tidak ideal.
Diskriminasi: jika dalam situasi yang sama diperlakukan berbeda, atau dalam situasi
yang berbeda diperlakukan sama.
Jaminan terhadap prinsip keadilan dan non diskriminasi



Pasal 2 (1) –Kovenan Hak Sipil dan Politik
Pasal 2 (2)—Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Mekanisme HAM regional: memperkuat kerjasama2 di tingkat pemenuhan HAM
o Pasal 14 --European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedom (ECHR)
o Pasal 1 --American Convention on Human Rights (ACHR)  inter amerika
(terlepas dari US)
o Pasal 2 –African Charter on Human and People’s Rights (ACHPR)
o Pasal 3 –Arab Charther: mekanisme di negara arab
o Pasal 1 –ASEAN Declaration on Human Rights
Definisi Diskriminasi


Diskriminasi langsung (direct discrimination) diskriminasi yang disebutkan atau
terlihat langsung di dalam formulasi umum, kebijakan dan praktek-prakteknya)
o Kebijakan: tanah di jogja tidak boleh dibeli oleh orang tionghoa untuk menjaga
kemurnian penguasaan masyarakat jogja terhadap tanah  dianggap
kebijakan afirmative tapi juga diskriminasi
o Praktek:
 Di daerah tertentu untuk masyarakat yang tidak memakai jilbab, tidak
dilayani.
 Kelompok disabilitas: mau mendaftar suatu pekerjaan langsung ditolak
 dianggap tidak sehat secara jasmani.
Diskriminasi tidak langsung: Diskriminasi dari hasil dari hukum dan kebijakan yang
tidak sensitif
o Contoh: penyuluhan umum  kebijakan untuk mencerdaskan masyarakat.
Program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh institusi negara, dilakukan
pada malam hari pukul 20.00-22.00 sehingga yang hadir hanya orang dewasa
laki-laki. Secara tidak langsung mendiskriminasi terhadap kaum
perempuan/ibu2.
o Lantai 3 FH tidak ada akses liftnya: yang bisa datang hanya orang yang masih
sehat dan tidak disabilitas.
Pendekatan Keadilan Substantif



Mensyaratkan adanya perlindungan terhadap situasi berbeda, situasi khusus—
Perlindungan KHUSUS
Perlindungan Khusus –Sementara
Kepada kelompok-kelompok khusus --rentan diskriminasi (vulnerable group)
Kelompok rentan diskriminasi: anak, perempuan, difabel
Kelompok minoritas: orientasi seksual (LGBTQI), agama, bahasa, ras, etnis, umur, jenis
kelamin
Berbagai Konsep dan Perlindungan --HUKUM HAM


Kelompok Minoritas
1992, the United Nations Minorities Declaration --minorities as based on national or
ethnic, cultural, religious and linguistic identity
Kelompok Khusus—berdasarkan (Konvensi)—Kelompok Rentan
o Perempuan
o Anak
o Pengungsi (Refugees)
o Disabilitas
o Migran
o Lansia
Perkembangan Pemikiran HAM yang bersifat dinamis

Kelompok rentan diskriminasi lainnya:
o Kelompok masyarakat adat: sampai saat ini belum ada instrumen khusus
konvensi tentang MHA. Masih diperbincangkan di tingkat internasional
bagaimana mengaturnya.

o Orientasi sexual: negara belum bersepakat sejauh mana pengaturan khusus
tentang kelompok minoritas. Namun sepanjang dia manusia maka tetap
berhak atas HAM  berlaku konvensi umum karena belum ada konvensi
khusus yang memberikan perlakuan khusus.
Isu-isu –perdebatan HAM lainnya:
o Hak atas privasi (kebebasan individu): timbul perdebatan sejauh mana
seseorang bisa melanggar hak privasi seseorang karena adanya isu terorisme,
narkotika.
o Hak reproduksi (reproduction rights) : aborsi, KB,
 Terkait aborsi masih menjadi perdebatan  hak ibu dan hak anak, hak
janin
 Namun untuk aborsi paksa sudah ada kesepakatan.
o Hak menghentikan kehidupan: hak untuk bunuh diri,
Kewajiban Negara




Menghargai (to respect); menghargai setiap pemangku hak dan menghindari untuk
terjadinya interfensi terhadap hak (baik secara langsung ataupun tidak langsung)
o Hak beragama, hak beribadah, menghargai pilihan pekerjaan
o Di suatu wilayah di lampung hanya boleh tambak udang  maka ada yang mau
memelihara ayam, bertani dilakukan sembunyi-sembunyi  direpresi
Melindungi (to protect); melindungi pemangku HAM untuk bisa menikmati haknya
termasuk menjaga dari pihak ketiga yang mengganggu/melanggar HAM
o Memastikan tetap bisa menjalankan hak
o Hak beribadah  ada perlindungan untuk bisa menjalankan ibadah
Memenuhi (to fulfill);
o Melakukan atau mengambil langkah-langkah tertentu; kebijakan, anggaran,
program untuk mencapai realisasi secara penuh hak-hak.
 Contoh: hak ekonomi, sosial, budaya, hak pendidikan  membuat
program bagaimana pendidikan menjadi wajib (kartu sehat, kartu
pintar), subsidi bagi yang tidak bisa memenuhi itu.
o Menyediakan secara langsung bantuan atau pelayaan untuk merealisasikan
hak.
 Misal: ada yang malnutrisi  memastikan supaya tidak lagi menjadi
malnutrisi.
Mempromosi (to promote); mendorong agar hak-hak diakui, diterima dan
dilaksanakan.
prinsip2 ham: duham
pelanggaran ham: konvensi
melakukan pelanggaran: aktor bukan negara, negara
mekanisme penyelesaian: humham menyelesaikan penyelesaian domestik yg pertama. ketika
nnegara tidak mau proses masuk mekanisme inter
tingkat nasional:
1. ajudikasi -> pengadilan
2. non ajudikasi -> pengadilan pengaduan (ombudsman, komnas ham), mediasi, atau
mekanisme lain.
Prof Ed
Penindakan Hukum dan HAM









Lebih pada persoalan politik dan bukan perosalan hukum karena pelanggaran berat
HAM selalu berkaitan dengan otoritarian suatu rezim militer sehingga dihadapkan
pada kompleksitas karena disatu sisi ada kedaulatan negara dan tuntutan dari
masyarakat internasional untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran berat
HAM.
Ada konsep mendua pada negara barat
o Negara barat lebih berat pada Amerika terhadap pelanggaran berat yang
terjadi di belahan bumi lain dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh
negara barat itu sendiri
o Amerika tidak menindak pelanggaran berat HAM.
o Statuta roma  120 negara mendukung, 7 negara menentang, 21 negara
abstain (peserta 149 negara). Dari 7 negara abstain, termasuk Amerika, Iraq,
Cina. Tidak mau ratifikasi statuta roma karena memahami konsekuensi logis
(kalau menandatangani statuta roma, mestinya tidak melakukan pelanggaran
berat HAM).
o Tapi sampai jaman George Bush, masih ada pelanggaran berat HAM yang
dilakukan di penjara.
Penindakan terhadap pelanggaran berat Humham, dalam sudut pandang hukum
pidana memasuki ilmu Politik Hukum Pidana Internasional
Rezim otoritarian militer dipastikan selalu lahir dari kudeta militer karena merebut
kekuasaan secara tidak benar sehingga berkuasa secara tidak benar
Rezim yang lahir dari kudeta militer di Indonesia jaman Soeharto dari jaman 1965
o Rezim militer di Indonesia selama 32 tahun (1966-1998). Kalau sejak soeharto
jadi pejabat presiden sejak 1967.
Ada tuntutan masyarakat internasional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat
HAM di masa lampau.
Rezim otoritarian militer selalu menjadi aktor pelanggaran berat HAM (negara adalah
aktor)
o Kaki tangan negara yang melaksanakan pelanggaran berat HAM adalah polisi
atau tentara.
o Penyidikan kasus pelanggaran berat HAM diserahkan kepad ajaksa agung,
polisi tidak boleh terlibat karena dianggap sukar menyelesaikan penindakan
HAM dalam konteks pelanggaran berat HAM.
Daerah Operasi Militer di Aceh, Papua, Timtim  Amerika selalu mendua.
o Tidak pernah ribut di Aceh karena tidak ada kepentingan.
o Amerika ribut tentang DOM di Papua dan Timtim karena punya kepentingan
 bersuara keras.
Usai perang dunia 2, yang ada adalah perang dingin  ada blok barat (pimpinan
amerika) dibawah pimpinan NATO dan blok timur (uni soviet) dibawah organisasi
PAKTA WARSAWA.
o Timor timur tidak pernah menjadi wilayah Indonesia, karena kekuasaan
Portugis.




o Aneksasi (pencaplokan/pengambilan paksa/invasi) Timor Timur oleh
Indonesia: salah satu pendukung PAKTA WARSAWA adalah Portugis padahal
portugis adalah negara miskin sehingga bisa dapat uang dari tambang Timtim.
Sehingga amerika memerintahkan indonesia aneksasi terhadap Timtim agar
portugis berkurang pendapatannya.
 PBB melanggar janji  Habibie sebagai Presiden paham betul akan
terjadi kerusuhan di Timtim sehingga mohon kepada sekjen PBB agar
hasil jajak pendapat ditahan untuk jangan dulu diannounce sampai
pasukan TNI tiba di Timtim. Sekjend PBB mengumumkan 3 hari
sebelum pasukan TNI tiba  sehingga tidak mungkin diatasi 
kerjasama untuk menjatuhkan Habibie
Sikap mendua Amerika selain di wilayah Indonesia  di Kamboja menjadi pusat
perhatian politik internasional. Amerika mengutuk Kamboja dibawah rezim Porkot
yang melakukan pembantaian massal terhadap warga Kambjoa. Tetapi saat Uni Soviet
dan Perancis menggalang agar diadili sbg kejahatan genosida di pengadilan HAM
Internasional, Amerika dan Cina selalu veto, sementara Inggris absatin.
o Kalau Amerika menyetujui Kamboja diadili di pengadilan HAM inter, maka akan
menaikkan pamor Vietnam juga karena Kamboja dan Vietnam berhubungan
erat. Bagi Amerika, Vietnam adalah musuh karena Amerika tidak pernah
menang dalam perang Vietnam. Cina ikut2an veto karena Porkot berhaluan
kepada komunis Uni Soviet
o Prancis berusaha mengadili Kamboja karena Kamboja dibawah rezim Perancis
jauh lebih sejahtera dibandingkan pada zaman Porkot
Penindakan terhadap pelanggaran ebrat HAM dengan menggunakan instrumen
hukum pidana tidaklah mudah karena lebih bernuansa politik ketimbang masalah
hukum. Di satu sisi, dalam konteks hukum pidana nasional, situasi politik suatu negara
sangat mempengaruhi penindakan …………………
Istilah pelanggaran berat HAM hanya terdapat dalam instrumen hukum nasional.
Instrumen hukum internasional tidak mengenal “gross violence of human rights”.
Pelanggaran berat HAM didasarkan pada 3 prototipe kejahatan internasional:
o Kejahatan genosida
o Kejahatan kemanusiaan
o Kejahatan perang
Penindakan Terhadap Genosida, Kejahatan Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang



Genosida  kejahatan serius terhadap hukum humaniter internasional (most serious
crime against international community): dianut dalam UU 26/100 ttg Pengadilan
HAM.
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan Perang  grave breaches (konvensi jenewa)
Genosida



Istilah genosida terdiri dari dua kata yakni geno dan cide.
o Geno atau genos berasal dari bahasa Yunani Kno berati etnis, ras, bangsa
o Cide, caedere, cidium berasal dari bahasa Latin yang berarti membunuh.
Secara harfiah genosida dapat diartikan pembunuhan ras.
Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin (Yahudi keturunan
Polandia) yang bermigrasi ke Amerika dalam bukunya Axis Rule In Occupied Europe




o Axis: negara2 poros/sumbu  Italia (Jend Musollini), Jepang, dan Jerman
(Hitler).
o Aturan ketika dilakukan okupasi/penundukan terhadap penduduk eropa.
Hitler merasa berkuasa membuat UU Kemurnian Ras yang mengatakan bahwa
bangsa yang paling tinggi derajatnya di dunia adalah bangsa kasta Aria (cerdas,
tinggi, hidung mancung, pirang, mata biru kecoklatan). Dan mengatakan
Jerman adalah bangsa yang paling tinggi derajatnya.
o Jerman melakukan sweeping terhadap keturunan yahudi. Kalau masih usia
produktif, ditawarkan masuk kam konsentrasi atau jadi budak. Tapi kalau usia
tua, langsung dimasukkan kam konsentrasi.
o Di asia musuh utama jepang adalah cina. Ketika kaisar hirohita mengangkat
jend kenji sebagai PM jepang dia mengeluarkan dekrit kenji. Yang isinya (1)
jepang membutuhkan ruang hidup sangat luas sehingga harus melakukan
aneksasi terhadap negara2 indocina termasuk jepang, (2) jepang harus
eksploitasi terhadap negara indocina yang terah dianeksasi, dan (3) bangsa
yang paling rendah derajatnya di dunia adalah cina dan oleh karena itu harus
dimusnahkan.
Lemkin mencatat bahwa istilah yang sama artinya dengan genocide adalah ethochide
yang berasal dari kata Yunani ‘ethos’ yang berarti bangsa dan kata Latin ‘cide’
Lemkin mendefinisikan genosida sebagai: aksi atau perbuatan yang ditujukan
langsung terhadap idnividu, bukan karena kapasitas individu itu, baik atau buruk, tapi
merupakan anggota dari grup/kelompko/etnis tersebut.
Lemkin membagi genosida kedalam dua fase. Fase pertama adalah menghancurkan
pola kebangsaan kelompok yang ditindas. Fase kedua adalah gangguan pola
kebangsaan dari penindas. Gangguan ini dapat dilakukan terhadap populasi tertindas
yang masih tersisa atau atas teritori, setelah bangsa penindas memindahkan populasi
dan menduduki area tersebut dengan warga kelompok penindas.
o Bagaimana menghancurkan pola kebangsaan? Pembantaian terhadap muslim
di yugloslavia bentuknya memisahkan kaum perempuan dan laki-laki.
o Di Kamboja pola kebangsaan yang dihancurkan dengan 2 cara:
 Anak-anak dipisahkan dari orangtua kandungnya
 Orang2 kantoran dimobiliasasi ke desa dan orang desa dimobilisasi ke
kantoran untuk mengerjakan pekerjaan kantoran.
o Tanpa alasan rasional jepang harus membantai cina, jerman harus membantai
yahudi
 Jepang membantai cina dengan cara membunuh
 Jerman membantai yahudi juga dengan membunuh
o Di kamboja, jaman porkot yang dibantai ada:
 Orang yang pakai kacamata: dengan alasan sering baca jadi org pintar
 Para ilmuwan, guru, dosen
 Musuh2 politik
 Biksu.
Genosida menurut Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide: dalam Pasal 1 konvensi deisebutkan bahwa genosida bisa terjadi dalam
waktu damai maupun waktu perang (peace or war). Merupakan kejahatan dalam
hukum internasional.

Sedangkan pengertian genosida dirumuskan lengkap dalam Pasal 2: genosida berarti
setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan seluruh atau sebagian
bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama. Bentuk2:
o Membunuh anggota kelompok
o Mengakibatkan penderitaan serius terhadap tubuh maupun psikis/mental
o Menyebabkan anggota kelompok suatu kondisi yang memang secara fisik
membuat mereka hancur. Misal: tidak ada beras/makanan untuk dimakan.
o Langkah2 yang mencegah kelahiran di dalam anggota kelompok. Misal: laki2
dibunuh, perempuan dibuat penghamilan paksa yang nanti kalau anaknya lahir
jadi patrilineal (bukan anaknya ibunya)
o Pemindahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain  terjadi
di Kamboja. Memisahkan anak2 dari orangtua kandungnya di kelompok A,
dipindahkan ke kelompok B, kemudian menghasut anak2 dari kelompok A
bahwa semua orang tua di kelompok B adalah musuh orangtua mereka di
kelompok A sehingga meminta untuk dimusnahkan/dibunuh.
Penuntutan Terhadap Genosida


Imperial War Cabinet, 20 November 1918, Lord Curzon dari Inggris menekankan upaya
penuntutan terhadap para pemimpin Jerman dan para Turki Muda yang melakukan
pembersihan terhadap etnis minoritas Armenia di Turki. Hanya saja secara objektif
penuntutan tersebut tidak menggunakan istilah ‘genosida’ tetapi menggunakan istilah
‘atracious offences against the laws of war’. Oleh karena itu, Winston Churchill
menyebut ‘genosida’ sebagai ‘the crime without a name’ sampai kemudian istilah
‘genosida’ diperkenalkan oleh Lemkin
Banyak perbuatan lainnya selama awal abad ke 20 yang dianggap sebagai genosida,
antara lain pembantaian 70-80 ribu suku Bantu pada tahun 1904 oleh tentara Jerman
di Herero, barat daya Africa (Namibia). Sejarah juga mencatat kisah pembantaian
masal sesuai dengan definisi genosida adalah pembantaian suku Kurdi Turki di distrik
Dersim 1937-1938.
Kasus 1 (KDRT)




Istri dipukul oleh suaminya
Instrumen Hukum HAM
o DUHAM
o CEDAW
Instrumen Hukum Nasional
o PKDRT: ada kaitannya dengan kasus kriminal.
o Apakah ada dimensi kasus pelanggaran HAM? Ada, apa yang membedakan
kasus kriminal biasa dengan pelanggaran HAM? Kalau kasus pelanggaran HAM
harus merujuk instrumen2 HAM.
o Melihat konstitusi HAM.
o UU HAM
o Apakah ada konvensi yang mengatur isu kekerasan dalam rumah tangga? Ada.
Terjadi diskriminasi perlakuan dalam kasus ini, yaitu tidak dilakukannya visum,
penyelidikan tanpa alasan yang jelas padahal ada tindakan kekerasan dalam rumah
tangga. Biasanya diskriminasi terjadi kalau ada pandangan2 atau prasangka2 bahwa
itu bukan urusan publik/pidana, tapi merupakan urusan rumah tangga.

o UU PKDRT tidak berjalan karena ada pandangan yang kuat di penegak hukum
terkait posisi kasus bahwa itu adalah kasus dalam rumah tangga (gender
stereotype)
Beda kasus HAM dan kasus kriminal biasa? Kalau kasus HAM diatur dalam instrumen
HAM, tidak hanya bertentangan dengan hukum nasional.
Instrumen yang menjamin HAP







DUHAM
Kovenan SIPOL
o Komentar Umum (General Comment) No 18 (11989) Non-discrimination
o Komentar Umum (General Comment) No. 19 (1990): Perlindungan terhadap
keluarga, hak untuk menikah dan kesetaraan terhadap pasangan (Protection
of the family, the right to marriage and equality of the spouses) (Art. 23)
o Komentar Umum (General Comment) No. 28 (2000): Persamaan hak antara
perempuan dan laki-laki (Equality of rights between men and women) (article
3)
Kovenan EKOSOB
o Komentar Umum (General Comment ) No 16 (2005), Article 3, persamaan hak
antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan segala hak ekonomi, sosial
dan budaya ( the equal right of men and women to the enjoyment of all
economic, social and cultural rights)
Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial
Konvensi Hak Anak
Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan
Konvensi ILO
KONVENSI PEREMPUAN (CEDAW)





Memberikan definisi diskriminasi
Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas
dasar jenis kelamin yang mempunyai , mengurangi atau menghapuskan pengakuan,
penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok di
budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status
perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.
Konvensi berisi pasal-pasal dan hak-hak yang dijelaskan. Namun seringkali istilah
tersebut tidak jelas atau tidak luas.
o KUHP  MvT
o Penjelasan dalam Konvensi  General Recommendation (Coment):
penjelasan terhadap pasal-pasal itu agar menjadi lebih rinci.
General Recommendation yang penting:
o Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 (2015) tentang Akses Perempuan
terhadap Keadilan
o Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 (2017) tentang Kekerasan berbasis
gender terhadap perempuan
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga mencakup
kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berbasis gender.
Pemikiran Dasar

Kekerasan berbasis gender


o Sebagai bagian dari diskriminasi berbasis gender
o Jenis kekerasan: seksual, pikis, dan fisik
o Kekerasan oleh individu, kelompok, dan negara.
Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
o Bagian dari diskriminasi gender dan pelanggaran HAM perempuan dan
termasuk girlchild
o Dampak dari adanya pelabelan/stigma gender dan bias gender
o Jenis kekerasan yang beragam: seksual, psikis, fisik, kerugian ekonomi dan
bentuk penderitaan lainnya
o Pelaku: individu, komunitas, aparat/institusi negara, corporate
o Interseksional kekerasan dan diskriminasi
 Contoh: perempuan islam tidak pakai kerudung  ada stigma2 dan
diskriminasi.
 Perempuan ras cina dan agama non islam  di Indonesia ada
diskriminasi
o Kekerasan terhadap kekerasan seksual dan hak reproduksi perempuan
o Imaged based on VAW
o Mencakupi perlindungan terhadap Pembela hak asasi perempuan
Kalau tidak ada dalam pasal-pasal, bisa melihat pada general recommendaion CEDAW
(ada 38 komentar)
o Misal: tentang pekerja migran, perempuan disabilitas  tidak ada di pasal, tapi
ada di komentar
Mekanisme Perlindungan terhadap Korban




Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM.
Terhadap perempuan: Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 33 Tahun 2015
tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan
Hak-hak Korban:
1. Hak Atas Kebenaran: dapat mengungkapkan apa yang dialaminya kepada
pihak-pihak yang berwenang atau pihak manapun yang akan berpengaruh
terhadap penyelesaian kasusnya dengan rasa aman tanpa takut pengungkapan
tersebut akan berdampak balik terhadap dirinya.
 Korban kekerasan berbasis gender sering mendapat ancaman berupa
blaming terhadap korban. Blaming bahwa apa yang ia ceritakan itu
belum tentu benar. Orang lebih percaya pada cerita laki-laki daripada
yang perempuan.
2. Hak atas Keadilan: hak agar kasusnya dapat diproses baik secara hukum atau
mekanisme lainnya agar rasa keadilannya terpenuhi
3. Hak atas Pemulihan: hak atas pemulihan terhadap keadaan yang menimpanya,
baik pemulihan secara psikologis, sosial, dan ekonomi.
Mekanisme penyelesaian tidak harus selalu mekanisme pengadilan. Dimungkinkan
ada mekanisme2 lain sepanjang lebih baik untuk korban.
Mekanisme Penegakan HAM
1. Mekanisme Internasional
a. Advokasi
 Monitoring
 Evaluasi
 dukungan perubahan
b. Ajudikasi
 Kasus –individual complaint
 Kasus –Peradilan Internasional







Kalau menunjuk CEDAW, maka menggunakan mekanisme penyelesaian menurut
CEDAW. Yaitu dengan pemantauan (negara diminta menyampaikan apa yang
terjadi di negaranya), termasuk meminta apa yang terjadi terkait pelanggaran
HAM. Bisa meminta tentang laporan bayaran, atau mekanisme hukum
Optional protocol: mekanisme pelaporan langsung atau mendamping masyarakat
untuk melaporkan kasusnya ke CEDAW  komunikasi individual, yaitu Warga
Negara bisa tidak lewat negaranya, tapi langsung berkomunikasi dengan komite
CEDAW tentang pelanggaran apa yang terjadi.
Tapi, Indonesia tidak meratifikasi optional protocol CEDAW. Artinya, WNI kalau
mengalami diskriminasi, tidak bisa berkomunikasi dengan komite CEDAW. Negara
harus mau meratifikasi optional protocol sehingga mekanisme ajudikasi bisa
berjalan karena komite akan mengeluarkan decision kalau ada negara yang sudah
meratifikasi optional protocol.
Jalur ajudikasi di Indonesia tidak bisa dilakukan. Hanya bisa jalur advokasi.
UPR (universal periodic Report): negara2 dan organ2 diluar negara punya
kesempatan mereview.
Dalam kasus 1 ada pelanggaran HAM. Yang melanggar adalah individu dan negara.
o Individu: ada CEDAW
Mekanisme internasional hanya bisa dilakukan kalau di tingkat domestiknya
tidak berjalan  selalu diutamakan domestik dulu. Kalau kasus sudah selesai,
tidak perlu ke tingkat internasional.
2. Mekanisme Regional
 Setiap konvensi punya mekanisme dan komite sendiri, sehingga penting
merujuk konvensi apa dan mekanismenya ada pada konvensi itu. Di indonesia
tidak ada mekanisme regional HAM. Yang ada mekanisme HAM regional
adalah Eropa, Inter Amerika (amerika latin), dan Afrika. Di asia tidak ada
mekanisme regional
3. Mekanisme Domestik/Nasional
 Lembaga HAM independen bagian dari negara, tapi punya tugas khusus untuk
memantau bagaimana pemenuhan HAM.
 Bisa melalui legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 Melalui yudikatif, bisa lewat:
 Pengadilan HAM
 Pengadilan Umum: pengadilan pidana (lewat UU PKDRT), pengadilan
negeri atau agama (untuk alasan perceraian). Salah satu alasan kuat
untuk perceraian adalah kalau suami melakukan kekejaman terhadap
istri.
 Kalau tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan, bisa melalui lembaga negara
independen. Contoh: KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan.
 Prinsip penyelesaian di tingkat domestik adalah yang utama

Untuk kasus 1  yang utama dibawa dulu di tingkat nasional. Misal ke
pengadilan, baru ke komnas HAM, baru kalau masih tidak jalan bisa ke
mekanisme di tingkat internasional
Institusi HAM di Indonesia



Komnas HAM
Komna Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sifatnya pengaduan: dilaporkan dan komite akan menunjuk untuk kasus segera diadili.
Mekanisme Non Ajudikasi di Tingkat Internasional


Mekanisme di tingkat UN
Mekanisme yang dihasilkan oleh perjanjian (Treaty Body)  ada Komite-komite
terkait konvensi-konvensi.
o CEDAW adalah konvensi dibawah treaty body
o Contoh: kalau pakai CEDAW, ada komite cedaw
o Kalau negara meratifikasi cedaw, harus melakukan mekanisme pelaporan
seperti yang ada di CEDAW. Kalau meratifikasi optional protocol juga, maka
mengizinkan WN nya untuk langsung mengajukan ke komite cedaw.
Badan-badan PBB






The Human Right Office of High Commissioner – (berubah nama jadi) Human Rights
Council
Badan Inter-government dengan 47 anggota
Menggantikan the Commission on Human Rights
Cara kerjanya melalui:
o Universal Periodic Review
o Complaint Procedure
Biasanya human right council mengundang pemerintah untuk membahas kasusnya.
Human rights council untuk bisa bekerja efektif juga punya UN Special Procedure.
UN Special Procedure (Prosedur Khusus PBB)
Kasus 3 (Gereja)



Pasal 18 (1) dan (2) ICCPR, DUHAM
Yang melakukan pelanggaran:
o Sekelompok orang yang melakukan pelemparan
o Negara
Diselesaikan menggunakan mekanisme ICCPR (treaty body).

ICCPR ada optional protocol. Indonesia tidak ratifikasi, sehingga tidak bisa gunakan
secara langsung untuk individual complaint. Sehingga bisa pakai mekanisme UN,
melalui human right council melalui complaint procedure. Tapi prinsipnya sama,
diselesaikan nasional dulu (mediasi, pengadilan ajudikasi). Baru kalau tidak selesai, di
internasional.
Kasus Derren






ICCPR, ICSIR, DUHAM
Hukum nasional: UUD 1945, UU hasil ratifikasi konvensi, UU 39/1999
Mekanisme penyelesaian: domestik (litigasi <PTUN, PN> dan non litigasi
<musyawarah>). bisa juga pakai human rights council.
Ada diskriminasi berbasis gender
Dalam kasus pihak yang melanggar HAM adalah negara karena ada kewajiban negara
untuk, protect, promote, fulfil  memastikan institusi di bawah negara juga turut
menghargai. Kalau tidak menghargai, maka negara tidak menjalankan kewajibannya
dengan baik karena tidak mempromosikan.
Negara bisa melakukan pelanggaran HAM kalau:
o Aktor negara tidak menjalankan tugas (ada prasangka2, diskriminasi sering
terjadi karena ada prasangka)
o Ketika negara tidak menjalankan sungguh2 kewajibannya:
 Promote/mengimplementasi nilai2,
 Respect/menghargai,
 Protect/melindungi. Kasus gereja, negara gagal melindungi kewajiban
dan keinginan untuk beribadah.
 Fulfil/memenuhi  orang sudah terancam harusnya dilindungi, tidak
punya tempat tinggal harusnya diberikan shelter.
Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Prof. Eddy






Dapat terjadi pada waktu damai maupun perang (in time of peace maupun war)
Element of crime (unsur2 atau inti dari kejahatan kemanusiaan)
Ada 4:
1. Serangan secara langsung (direct attack)
2. Objek (civil population/populasi penduduk sipil)
3. Sifat dan karakteristik: meluas atau sistematis (widespread or systematic)
4. Kejahatan dilakukan secara sengaja (wiith knowledge of the attack/with
intention)
Awalnya bernama crimes against civilisation and humanity (kejahatan terhadap
peradaban dan kemanusiaan)
Murder, extermination, … sampai physical health  bentuk-bentuk kejahatan
terhadap kemanusiaan
o Murder: pembunuhan
o Genosida  Killing the member of the group (membunuh)
o War crime  murder (pembunuhan)
Murder dalam kejahatan kemanusiaan, genosida, dan war crime apa bedanya? Tidak
ada perbedaan prinsip. Sifat dan karakteristik perumusan suatu delik dalam konvensi
internasional sengaja dibuat tidak jelas, tumpang tindih, sengaja tidak mencantumkan
sanksi pidana, yang ada adalah batasan maksimum. Misal: mahkamah tidak boleh
menjatuhkan pidana mati. Tapi berapa pidana yang dijatuhkan tidak pernah diatur
o Mengapa dibuat tumpang tindih dan tidak jelas? dimaksudkan agar jangan
sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman dan
persoalan penghukuman seluruhnya depend on consideration judges
(pertimbangan hakim)
o Penuntut umum selalu memasang kejahatan secara berlapis (kalau tidak
kejahatan kemanusiaan, genosida, war crime)  bisa dipasang kumulatif atau
alternatif. Supaya tidak lolos dari hukum
o Dalam putusan Mahkamah Pidana Internasional, jangan hanya baca judgment
(petikan putusan) untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. yang
penting diperhatikan adalah bagian material fact (fakta yang terjadi),
consideration (pertimbangan  ratio rasidentee (pertimbangan kenapa hakim
mengeluarkan putusan itu)
o Istilah-istilah jenis kejahatan dalam konvensi internasional (misal: pengertian
rape, other inhumane acts) sengaja tidak diberi pengertian agar bisa
disesuaikan dengan hukum nasional dan hakim bisa memperluas definisi
tersebut sehingga tidak ada yang terlepas.
o Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak harus kepada fisik, tapi bisa pada
properti, benda.
Direct attack: tidak selalu serangan berupa kekerasan fisik, kekuatan militer, harus
bersenjata.
o Other inhumane acts.
Contoh: surat keputusan yang isinya “Selama kerusuhan ini, apabila terdapat
korban dari suku tutsi, maka doketer, kerabat, dan para medis tidak boleh
melakukan pertolongan yang memadai”  dikatakan telah melakukan
kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan Perang




Yang paling rinci terdapat dalam Statuta Roma Pasal 8. Hanya terdiri dari 3 ayat.
Kejahatan perang adalah:
o Kejahatan yang melanggar hukum kebiasaan perang (merujuk pada Konvensi
Den Haag 1907)
o Kejahatan yang melanggar hukum-hukum perang (merujuk pada Konvensi
Jenewa tahun 1949)
Dalam statuta roma, kejahatan perang dibagi menjadi 4 kelompok:
o Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa berupa perbuatan yang
ditujukan terhadap orang dan atau benda yang dilindungi oleh konvensi.
 Benda termasuk bangunan.
 Contoh: mencuri barang-barang antik dari museum di prancis.
 Di Indonesia, bangunan yang dilindungi hukum internasional adalah
Candi Borobudur.
o Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan konflik bersenjata
(Konvensi Den Haag 1907)
o Pelanggaran terhadap article 3 common to the four Geneva Convention 1949
dalam hal noninternational armed conflict
o Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam
noninternational armed conflict
Armed conflict dibagi menjadi:
o International armed conflict.
 Direct IAC  contoh: arab saudi dengan turki
 Indirect IAC: yugoslavia (seolah2 pertikaian dalam negeri tapi
melibatkan negara lain)
o Non international armed conflict/internal armed concflict
 Contoh: suku tutsi. Ditangani PBB karena situasi mengancam
keamanan dan perdamaian dunia
Penegakkan Hukum Pidana Internasional



Sistem penegakan langsung (Direct enforcement system). Dibagi menjadi 2:
o Ad hoc court (pengadilan sementara)
o ICC (international criminal court)
Sistem penegakan tidak langsung (indirect): pengadilan pidana HAM
Hybrid model: campur antara direct enforcement and indirect (in between)
o Majelis luar biasa yang berkedudukan di Kamboja
Direct Enforcement System Bersifat Adhoc
1.
2.
3.
4.
Pengadilan Nuremberg
Pengadilan Tokyo
ICTY (International Criminal Tribunal Yugoslavia)
International Criminal Tribunal Ruwanda (ICTR)
Nuremberg Trial



Jerman menganeksasi Polandia  blitzkrieg (serangan kilat)
Operasi Barbarosa: Hitler dianggap wanprestasi untuk tidak saling menyerang
Pasal 6 Nuremberg Charter:




o War crime (kejahatan perang)
o Crime against human peace (kejahatan terhadap keadamaian)
o Crima against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan)
Mengatur menganai tanggungjawab individu (individual responsibility)
Perang Dunia ke-II diselesaikan dengan Pengadilan Posdam dengan jumlah terdakwa
sekitar 99 orang. Yang pertama diadili ada 22 orang.
Kenapa tempat yang ditentukan untuk mengadili pelaku kejahatan nazi di
Nuremberg? Sekutu ingin memperlihatkan pada dunia internasional bahwa hitler
kalah (the end of germany). Nuremberg adalah benteng terkuat pertahanan Nazi
jerman dan merupakan tempat menginisiasi PD II  diadili di rumahnya sendiri yang
merupakan benteng pertahanan terkuat
Victory justice  pengadilan sang pemenang. Ketika penjahat nazi jerman sebagian
besar dituntut pidana mati, terdakwa mengajukan pledoi (nota pembelaan). Tapi tidak
semua 22 terdakwa mengajukan pledoi. Semuanya diwakili Hermann Wilhelm Goering
yang berpidato kurang dari 1 menit (berupa permintaan supaya tangannya tidak
diborgol). kemudian mengatakan sambil menunjuk hakim, Jerman diadili karena
jerman kalah. Kalau jerman yang menang menjadi persoalan lain (victory justice)
Pengecualian asas legalitas: penuntutan hanya dilakukan terhadap 3 kejahatan. Dalam
tuntutan penuntut umum, jaksa amerika tiba2 memasukkan definisi genosida
(sesuatu yang tidak ada dalam UU, kemudian dituntut kepada penjahat nazi jerman)
 diprotes karena dianggap melanggar asas legalitas. Kemudian ditanggapi oleh
hakim lebih tidak adil kalau tidak menghukum orang yang sudah melakukan kejahatan.
Pengadilan Tokyo







19 Januari 1946 dibentuk Mahkamah Tokyo dengan nama resmi International Military
Tribunal for the Far East
Amerika menyusun piagam Mahkamah Tokyo dengan mengacu pada Piagam
Nuremberg.
Pengadilan Tokyo 5700 terdakwa karena yang diadili dari Doihara Kenji sampai semua
prajurit. Berat hukumannya tergantung kejahatan yang dilaukan
Pengadilan pertama mengadili 28 orang. Sebagian besar diadili pidana mati, sebelum
dihukum banyak yang sudah melakukan bunuh diri.
Ada dissenting opinion (pendapat hakim yang berbeda)  Hakim India Rahabinod Pal
o Mengkritik kalau jeapng dikatakan melakukan kejahatan kemanusiaan,
kejahatan perang, maka seharusnya amerika juga diadili karena juga
melakukan kejahatan tsb ketika bombardir serangan bom atom ke hirosima
dan nagasaki (yang diserang adalah populasi penduduk sipil) sehingga
membuat jepang luluh lantah.
Arti penting Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo adalah memberi landasan
hukum yang sangat kuat dan fundamental untuk pertanggungjawaban individu
dalam hk pidana internasional
Ketika terjadi situasi dunia internasional di kemudian hari yang mengancam
perdamaian dan keamanan dunia, PBB sudah memiliki yurisprudensi dan landasan
yang kuat untuk membentuk pengadilan sejenis, apabila terdapat tindakan negara
yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

Faktor pembentukan:


o Kelemahan institusi pemerintahan pusat (federal) Yugoslavia
o Timbul nasionalisme agresif dalam Serbia
o Runtuhnya sistem satu partai komunis di sekitar Eropa pada tahun 1990
o Nasionalisme Serbia yang meliputi Tentara Rakyat Yugoslavia (JNA)
Jugoslovenska Narodna Armija (JNA) 100% berasal dari Suku Serbia. Karena
menguasai militer dan pemerintah begitu lemah, maka terjadi ultranasionalisme pada
JNA.
ICTY dibentuk 1993 sampai sekarang masih berlangsung karena banyak sekali buronan
kejahatan di Yugoslavia yang belum tertangkap. Terakhir tertangkap tahun 2009 di
Turki. Masih banyak yang belum tertangkap (dipostpone) tapi belum ditutup
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

Yurisdiksi ICTR
o Ratione matriae: genosida, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran Pasal 3
bersama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II
o Ratine temporis: 1 Januari-31 Desember 1994
Hybrid Model “The Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of
Cambodia for the Prosecution of Crimes Commited during the Period of Democratic
Cambodia”
o Extra ordinary chamber (hukum majelis luar biasa)
o Hukum yang digunakan dicampur. Contoh: di kamboja untuk mengadili adalah hukum
internasional dan KUHP Kamboja dengan menghapuskan ketentuan mengenai
daluwarsa.
o Dari sisi Aparat Penegak Hukum: dicampur. Pada pengadilan pertama 5 hakim (3 PBB,
2 Kamboja). Tingkat kasasi 9 hakim (4 PBB, 5 Kamboja). Pada jaksa juga dicampur.
o Hybrid dianggap lebih adil karena menyeimbangkan kepentingan hukum nasinal
kamboja dan kpentingan hk internasional.