TUGAS ESSAI HUKUM KESEHATAN DALAM KEPERAWATAN Mata Kuliah Hukum Kesehatan Oleh Ireneus Pape No Mbeong NIM: 22020118183030 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO HUKUM KESEHATAN DALAM KEPERAWATAN Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia diakui dan dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara diatur dalam pasal 28h ayat 3 UUD 1945, sedangkan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan pelayanan kesesehatan diatur dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pembangunan kesehatan sebagai upaya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan, baik dari tenaga kesehatan maupn tenaga non-kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa, serta sosial yang membuat setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan selain menjadi hak asasi manusia, juga merupakan suatu investasi. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan payung hukum (hukum kesehatan) dengan memperhatikan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Pengertian hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan, hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik dan lain-lain. Sebagai subjek hukum, pelaku di sektor kesehatan selalu melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan apabila bertentangan dengan regulasi yang berlaku maka akan menimbulkan adanya sanksi hukum. Setiap subjek hukum di bidang kesehatan harus memahami mengenai hukum kesehatan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum kesehatan mengakibatkan sering terjebak dalam perbuatan hukum yang dilakukannya. Pada asasnya hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). (Hermien Hadiati Koeswadji, 1998). Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan sebagai kegiatan utama rumah sakit menempatkan dokter dan perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan pasien dalam penanganan penyakit. Keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya pembangunan bidang kesehatan. Kualitas pelayanan keperawatan ditentukan oleh kualitas pemberi pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan yaitu tenaga keperawatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang. Selain sebagai kebutuhan hukum bagi perawat, pengaturan ini juga merupakan pelaksanaan dari mutual recognition agreement mengenai pelayanan jasa Keperawatan di kawasan Asia Tenggara. Ini memberikan peluang bagi perawat warga negara asing masuk ke Indonesia dan perawat Indonesia bekerja di luar negeri untuk ikut serta memberikan pelayanan kesehatan melalui praktik keperawatan. Ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan Perawat tingkat dunia, sehingga sistem keperawatan Indonesia dapat dikenal oleh negara tujuan dan kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan. Perawat merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kehadirannya adalah mengupayakan agar pasien mendapatkan kesembuhan atas masalah kesehatan yang diderita oleh pasien. Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di mana ciri sebagai profesi adalah mempunyai body of knowledge yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung.” Pelayanan kesehatan dan keperawatan yang dimaksud adalah bentuk implementasi praktik keperawatan yang ditujukan kepada pasien-klien baik kepada individu keluarga dan masyarakat dengan tujuan upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan guna mempertahankan dan memelihara kesehatan serta menyembuhkan dari sakit, dengan kata lain upaya praktik keperawatan berupa promotif preventif, kuratif dan rehabilitasi.(Sri Praptianingsih2006) Dasar hukum pengesahan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, memberikan kepastian dan pelindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan keperawatan dan praktik keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang, praktik keperawatan, hak dan kewajiban bagi perawat dan klien, kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil), pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif. Perawat memiliki peran dalam praktiknya terkadang terjadi kesalahan/kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasiennya. Kelalaian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Kelalaian terjadi ketika tindakan medis yang dilakukan perawat tidak sesuai dengan praktik pengobatan yang aman. Jika perawat memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar maka mereka dapat dianggap lalai. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cidera dan kerugian orang lain.(PPNI) Kelalaian praktik keperawatan adalah seorang perawat yang tidak mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama penting dalam dunia kesehatan, sehingga di negara-negara maju profesi perawat dianggap sama pentingnya dengan dokter. Jenjang pendidikan dan karier perawat juga tidak kalah dengan dokter. Secara hukum perawat tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri karena harus mendapat izin dari Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari Pemerintah. Namun desakan masyarakat dan dorongan moral perawat sebagai tenaga kesehatan menghendaki perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah terpencil yang pada umumnya tidak memiliki dokter, sehingga akhirnya perawat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut, namun di sisi lain, hal ini dapat dipersalahkan karena perawat memberikan pelayanan kesehatan tanpa izin dari Pemerintah.(Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Seorang perawat dapat melakukan tindakan medis dengan syarat adanya pelimpahan wewenang dari dokter. Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu tersebut merupakan kegiatan kolaborasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan tersebut, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut.(Henny Yulianita2011) Perawat menangani masalah penyakitnya secara fisik, sekaligus memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti keyakinan untuk sembuh, menumbuhkan rasa optimistis dan percaya diri pasien, serta perasaan dihargai. Perawat juga memenuhi aspek sosial pasien, seperti perasaan dibutuhkan, merasa dicintai dan diperhatikan. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan spiritual dilakukan dengan memotivasi pasien untuk melakukan ibadah, membirnbing pasien dan keluarganya untuk menerima sakitnya dengan perasaan sabar, menyarankan pasien dan keluarganya untuk berdoa agar lekas sembuh. Seiring dengan perkembangan masyarakat, dalarn bidang kesehatan terjadi peningkatan permintaan pelayanan kesehatan, baik dalam jumlah maupun mutu. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, dokter sebagai tenaga medis semakin membutuhkan bantuan tenaga kesehatan lain, khususnya perawat, utamanya untuk menangani pasien baik sebelum maupun sesudah dilakukan diagnosis, terapi maupun tindakan medik lain di rumah sakit. Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi Asuhan Keperawatan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola Pelayanan Keperawatan, dan peneliti Keperawatan. Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi. Praktek profesional yang merupakan ciri profesi yang tetap dipelihara dan ditingkatkan dalam rangka mempertahankan standar kinerja yang tinggi. Tenaga keperawatan hams selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya. Hal itu juga dijabarkan pada KepMenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan, Pasal 19 menentukan : perawat dalam menjalankan praktek-praktek keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesioal dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi bertanggung jawab dalam upaya memelihara dan meningkatkan profesional anggotanya, sehingga anggota profesi tetap akuntabel dan dapat mempertahankan standar kinerja yang tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan khususnya dan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya. Pengembangan bidang hukum kesehatan yang semakin luas akan diikuti perluasan hak kewenangan dan tanggung jawab keperawatan dalam konteks pertumbuhan wajib hukum, rekam medis (medical record) dan persetujuan tindakan medis (informed consent). Oleh karena itu kemajuan tuntutan pelayanan perawatan harus diimbangi dengan peningkatan surnber daya tenaga kesehatan keperawatan yang berkualitas, dan untuk tugas-tugas tenaga profesi perawat yang semakin luas perlu diantisipasi dengan pengertianlpemahaman sub-bidang hukurn keperawatan (nursing law) sesuai dengan pertumbuhan kesehatan (health law) baik dalam lingkup nasional maupun internasi. (Bambang Poernorno, tt) Masalah kesehatan yang semakin komplek, tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan kesehatan, pergeseran sistem pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perawat untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai konsekuensinya perawat harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dibuat. Oleh karena itu perlu adanya suatu kekuatan hukurn yang mengatur kewenangan perawat yang berfungsi mengendalikan praktik keperawatan sekaligus melindungi masyarakat dan perawat itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA Bambang Poernomo, Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan, Program Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit, UGM, Jogjakarta. Henny Yulianita, Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis, EGC, Jakarta, 2011. Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Nurhadi Perlindungan Hukum Bag 1 Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Mandiri, Jogjakarta, 2007. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, “Malpraktik Perawat”, dalam: www.ppni.go.id., yang diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 18.00 WIB. Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.