05/07/2019 LATAR BELAKANG • Pembaharuan sistem hukum pidana nasional yang dilakukan masih sangat lamban, tidak berkelanutan, bersifat parsial dan bahkan terkesan tidak berpola / tidak konsisten • Gagasan untuk memperbaharui dan melakukan rekonstruksi / restrukturisasi sistem induk hukum pidana nasional (KUHP) yang sampai saat ini belum juga terwujud 1 05/07/2019 PENAL REFORM • Pembuatan UU yang maksudnya untuk mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang sekarang berlaku, dan • Menyusun RUU-KUHP yang tujuannya menggantikan KUHP yang sekarang berlaku dan merupakan warisan kolonial PENAL REFORM : Pada Hakikatnya juga termasuk Penal Policy • Merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum • ... untuk memberantas / menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat • ... untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional (Social defence dan Social welfare) • Merupakan upaya peninjauan kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai Sosio filosofik, sosio politik, dan sisio kultural yang melandasi (Criminal Policy) kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana 2 05/07/2019 Lanjutan : • Konsep KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari Ide / Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan (basic ideas) : • Moral Religius (Ketuhanan); • Kemanusiaan (Humanistik); • Kebangsaan ; • Demokrasi ; • Keadilan Sosial Lanjutan : • Pembaharuan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (Hk. Agama dan Hk. Adat) • Perlu adanya harmonisasi / sinkronisasi / konsistensi antara pembaharuan hukum Nasional dengan Nilai-nilai (SosioFilosofik dan Sosio-Kultural) yang ada di Masyarakat 3 05/07/2019 Lanjutan : • Dalam rangka mengganti KUHP Warisan Kolonial memerlukan kajian Komparatif yang mendasar, Konseptual, Kritis, dan Konstruktif (family law = traditional and religious law family) • Budaya keagamaan ; • Perkembangan Keberagaman ; • Mencegah konflik sosial • Rekomendasi beberapa Konvensi Internasional (Hk Pidana di Indonesia telah usang, tidak adil, ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan, dll) to rethink the whole of criminal policy MASALAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA • Dibagi dalam tiga bagian masalah-masalah yang terdapat dalam kebijakan formulasi hukum pidana positif yang masih berlaku saat ini maupun pada masa yang akan datang, antara lain : • Masalah asas-asas hukum pidana ; • Masalah tindak pidana, dan • Masalah pidana 4 05/07/2019 PEMBAHARUAN HP (RUU-KUHP) • Konsep KUHP ingin disusun dengan berorientasi pada berbagai pokok pikiran dan ide dasar (“ide keseimbangan”), antara : • Kepentingan umum dengan kepentingan individu • Perlindungan pelaku Tindak Pidana dan korban Tindak Pidana • Unsur obyektif (peraturan) dan unsur subyektif (alat) • Kepastian hukum, kelenturan / elastisitas dan keadilan • Nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional Lanjutan : • Ide dasar “Keseimbangan” diwujudkan dalam tiga masalah pokok, antara lain : • Masalah tindak pidana ; • Masalah pertanggungjawaban pidana ; • Masalah pidana dan pemidanaan 5 05/07/2019 MASALAH TINDAK PIDANA (Strafbaar Feit) • Masalah sumber hukum (asas / landasan legalitas) ; • Kriteria sumber hukum materiil ; • Masalah “Retro Aktif” ; • Kajian ulang terhadap retro aktif • Masalah Aturan Peralihan (Atper) MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA • Asas “Tidak ada pidana tanpa kesalahan” ; • Konsep tidak memandang kedua syarat / asas sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut (strict liability, vicarious liability, dan pengampunan oleh hakim) 6 05/07/2019 MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN • Tujuan pemidanaan ; • Syarat pemidanaan ; • Masalah pidana : • Sanksi pidana, dan • Sanksi tindakan (orang sakit jiwa ke RSJ, Anak nakal ke Ortu, Pengguna Narkoba ke Panti Rehabilitasi) • Pidana Tutupan → bagi orang yang memiliki kedudukan terhormat 7