05/07/2019
LATAR BELAKANG
• Pembaharuan sistem hukum pidana nasional yang
dilakukan masih sangat lamban, tidak berkelanutan,
bersifat parsial dan bahkan terkesan tidak berpola /
tidak konsisten
• Gagasan untuk memperbaharui dan melakukan
rekonstruksi / restrukturisasi sistem induk hukum
pidana nasional (KUHP) yang sampai saat ini belum
juga terwujud
1
05/07/2019
PENAL REFORM
• Pembuatan UU yang maksudnya untuk mengubah,
menambah, dan melengkapi KUHP yang sekarang
berlaku, dan
• Menyusun RUU-KUHP yang tujuannya menggantikan
KUHP yang sekarang berlaku dan merupakan warisan
kolonial
PENAL REFORM :
Pada Hakikatnya juga termasuk Penal Policy
• Merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui
substansi hukum (legal substance) dalam rangka mengefektifkan
penegakan hukum
• ... untuk memberantas / menanggulangi kejahatan dalam rangka
perlindungan masyarakat
• ... untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan
dalam rangka mencapai tujuan nasional (Social defence dan
Social welfare)
• Merupakan upaya peninjauan kembali pokok-pokok pemikiran,
ide-ide dasar, atau nilai-nilai Sosio filosofik, sosio politik, dan sisio
kultural yang melandasi (Criminal Policy) kebijakan kriminal dan
kebijakan (penegakan) hukum pidana
2
05/07/2019
Lanjutan :
• Konsep KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari Ide /
Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum Nasional yang
berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan
kebangsaan yang dicita-citakan (basic ideas) :
• Moral Religius (Ketuhanan);
• Kemanusiaan (Humanistik);
• Kebangsaan ;
• Demokrasi ;
• Keadilan Sosial
Lanjutan :
• Pembaharuan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana
hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber
hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di
dalam masyarakat (Hk. Agama dan Hk. Adat)
• Perlu adanya harmonisasi / sinkronisasi / konsistensi antara
pembaharuan hukum Nasional dengan Nilai-nilai (SosioFilosofik dan Sosio-Kultural) yang ada di Masyarakat
3
05/07/2019
Lanjutan :
• Dalam rangka mengganti KUHP Warisan Kolonial
memerlukan kajian Komparatif yang mendasar, Konseptual,
Kritis, dan Konstruktif (family law = traditional and religious
law family)
• Budaya keagamaan ;
• Perkembangan Keberagaman ;
• Mencegah konflik sosial
• Rekomendasi beberapa Konvensi Internasional (Hk Pidana di
Indonesia telah usang, tidak adil, ketinggalan zaman dan tidak sesuai
dengan kenyataan, dll) to rethink the whole of criminal policy
MASALAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
• Dibagi dalam tiga bagian masalah-masalah yang
terdapat dalam kebijakan formulasi hukum pidana
positif yang masih berlaku saat ini maupun pada masa
yang akan datang, antara lain :
• Masalah asas-asas hukum pidana ;
• Masalah tindak pidana, dan
• Masalah pidana
4
05/07/2019
PEMBAHARUAN HP (RUU-KUHP)
• Konsep KUHP ingin disusun dengan berorientasi pada
berbagai pokok pikiran dan ide dasar (“ide
keseimbangan”), antara :
• Kepentingan umum dengan kepentingan individu
• Perlindungan pelaku Tindak Pidana dan korban Tindak Pidana
• Unsur obyektif (peraturan) dan unsur subyektif (alat)
• Kepastian hukum, kelenturan / elastisitas dan keadilan
• Nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional
Lanjutan :
• Ide dasar “Keseimbangan” diwujudkan dalam tiga
masalah pokok, antara lain :
• Masalah tindak pidana ;
• Masalah pertanggungjawaban pidana ;
• Masalah pidana dan pemidanaan
5
05/07/2019
MASALAH TINDAK PIDANA (Strafbaar Feit)
• Masalah sumber hukum (asas / landasan legalitas) ;
• Kriteria sumber hukum materiil ;
• Masalah “Retro Aktif” ;
• Kajian ulang terhadap retro aktif
• Masalah Aturan Peralihan (Atper)
MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
• Asas “Tidak ada pidana tanpa kesalahan” ;
• Konsep tidak memandang kedua syarat / asas sebagai
syarat yang kaku dan bersifat absolut (strict liability,
vicarious liability, dan pengampunan oleh hakim)
6
05/07/2019
MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN
• Tujuan pemidanaan ;
• Syarat pemidanaan ;
• Masalah pidana :
• Sanksi pidana, dan
• Sanksi tindakan (orang sakit jiwa ke RSJ, Anak nakal ke Ortu,
Pengguna Narkoba ke Panti Rehabilitasi)
• Pidana Tutupan → bagi orang yang memiliki kedudukan terhormat
7