SISTEM PEMERINTAHAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 SPBE? adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE? Instansi Pusat Masyarakat Pemda Pelaku Usaha ASN Pihak lain Tujuan SPBE? Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE Masalah dalam Pengembangan SPBE Belum adanya tata kelola TIK secara nasional Penerapan SPBE dalam Pelayanan publik belum optimal Belum meratanya infrastruktur TIK Kurangnya kompetensi ASN di bidang TIK Solusi Permasalahan Stop Birokrasi Kaku dan Lambat • • • • Birokrasi integratif Birokrasi dinamis Birokrasi transparan Birokrasi inovatif Membangun Pelayanan Publik Terpadu Instansi Pusat Daerah Pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta Memberikan ruang partisipasi masyarakat Pemanfaatan Teknologi Masa Depan • • • • • Mobile Internet Cloud Computing Internet of Things (IoT) Big Data Analytics Artificial Intelligence (Al) Peningkatan Kualitas SDM • • Meningkatkan Kepemimpinan dan Kompetensi Teknis ASN tentang SPBE Meningkatkan Literasi SPBE kepada masyarakat Kondisi Saat Ini Kebijakan Implementasi • Inpres No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Gov • Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE • Pembangunan EGoverment masih silo-silo antara setiap instansi pemerintah • Belum terintegrasinya layanan pemerintahan Revolusi Industri 4.0 • Perkembangan dunia digital menuntut adanya transformasi layanan pemerintah ke era digital • Perlu adanya integrasi mulai dari infrastruktur, aplikasi dan layanan Kondisi Saat Ini Berdasarkan hasil Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). 2025 Target terbangunnya SPBE terpadu antara Instansi Pusat – Daerah sesuai Perpres No. 81 Tahun 2018 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Prinsip Pengemban SPBE Prinsip Pengembangan SPBE Efektivitas Keterpaduan Kesinambungan Efisiensi Akuntabilitas Interoperabilitas Keamanan Visi dan Misi SPBE Visi "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi" Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas 2 1 Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal 3 4 Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi Tujuan dan Sasaran Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE. Kerangka Kerja SPBE Rencana Induk SPBE Nasional & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Waktu : 5 Tahun Tim Penyusun Domain Arsitektur Koordinasi dari menteri di bidang aparatur negara Proses Bisnis & Layanan SPBE Data dan Informasi Aplikasi & Infrastruktur Keamanan SPBE Menteri bidang aparatur negara Menteri bidang perencanaan pembangunan nasional Menteri bidang komunikasi dan informatika Kepala lembaga bidang keamanan siber Arsitektur SPBE Instansi Pusat Arsitektur SPBE Pemda Tim Koordinasi SPBE Menteri Bidang Aparatur Negara Aplikasi Menteri Bidang Dalam Negeri Menteri Bidang Keuangan Menteri Bidang Komunikasi dan Informatika Menteri Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Lembaga Bidang Keamanan Siber Khusus Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah Kepala Lembaga Non Kementerian Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Unsur SPBE Penyelenggara TIK Layanan Sumber : Kemenpan RB Peta Rencana Strategis SPBE 2022-2025 2018-2022 Tahap Pembangunan Fondasi SPBE 2003-2018 Terpadu (Perpres Penerapan SPBE di No.95 /2018 tentang Instansi Pusat dan di SPBE) 2003 berbagai Daerah Inisiasi pengembangan SPBE (Inpres No.3/2003 tentang E-Goverment) Tahap Pengembangan SPBE Terpadu (Perpres No.95 /2018 tentang SPBE) Arsitektur SPBE Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE Data dan Informasi Keamanan SPBE Proses Bisnis Your Text Here Easy to change Output: colors, photos Layanan and Text. SPBE Infrastruktur SPBE Infrastruktur SPBE Infrastruktur SPBE Instansi Pusat & Pemda Infrastruktur SPBE Nasional Pusat Data Nasional Jaringan Intra Pemerintah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jaringan Intra Sistem Penghubung Infrastruktur SPBE Pusat Data Nasional Pusat Data yang dimiliki oleh menteri urusan komunikasi dan informatika, Pusat data yang dimiliki oleh instansi pusat dan Pemda sesuai UU. Jaringan Intra Pemerintah Jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Sistem Penghubung Layanan Perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Aplikasi SPBE Aplikasi Umum Aplikasi Khusus Keamanan SPBE Penjaminan Kerahasiaan Penjaminan Keutuhan Penjaminan Ketersediaan Penjaminan Keaslian Penjaminan Kenirsangkalan (nonrepudiation) Layanan SPBE Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Khusus Layanan Publik Berbasis Elektronik Manajemen SPBE Manajemen Risiko Manajemen Keamanan Informasi Manajemen Data Manajemen Aset TIK Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Pengetahuan Manajemen Perubahan ManajemenLayanan SPBE Audit dan Monev SPBE Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE Audit Keamanan SPBE Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan pada tiga pokok teknis : (a) penerapan tata kelola dan manajemen TIK; (b) fungsionalitas TIK; (c) kineja TIK yang dihasilkan; (d) aspek TIK lainnya. Percepatan SPBE Layanan Terintegrasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang & Jasa, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan & Evaluasi, Kearsipan, Kepegawaian, Pengaduan Pelayanan Publik Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Nasional Percepatan SPBE Self Assesment SPBE Kemendikbud 2018 Nilai Indeks SPBE KEMENTERIANPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA D A NREFORMASIBIROKRASI REPUBLIKINDONESI A NILAI INDEKS SPBE Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: NO NILAI INDEKS PREDIKAT 1 4,2 – 5,0 Memuaskan 2 3,5 – < 4,2 Sangat Baik 3 2,6 – < 3,5 Baik 4 1,8 – < 2,6 Cukup 5 < 1,8 Kurang Indeks Kebijakan Indeks Tata Kelola Indeks Layanan Terima Kasih