Uploaded by karizki 2ckl

MAKALAH POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

advertisement
MAKALAH POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
By Nurul Hidayani20:34No comments
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang merdeka
tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar
dalam urusan pemerintahan. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat
mendasar dari negara Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan
dan politik . Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi
indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil. Tetapi, setelah beberapa tahun berjalan
kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia
mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri .
Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa
nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang
digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik
bebas aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi
bangsa Indonesia.
B. Rumusan Masalah
1. Pengertian Politik Dan Strategi Nasional
2. Hakikat Politik Nasional
3. Poltranas dan Arah Pembangunan Nasional
4. Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila?
5. Aspek-aspek Utama dalam Poltranas
6. Implementasi Polstranas
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Politik dan Strategi Nasional
1. Pengertian Politik
a) Secara Etimologi
Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota.
Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti
semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos
yang berarti kewarganegaraan.
Politik juga berasal dari bahasa Inggris; politic: bijaksana, beradab, berakal, yang
dipikirkan ; polite : sopan, halus, beradab, sopan santun, terpilih, yang halus budi bahasanya ;
policy : kebijaksanaan, haluan negara ,
Bahasa Jerman ; politisch : diplomatic, politic, calculating, designing, wise, clever, smart,
prudent, intelligent , bahasa Russia ; Политика, politika : reasonable, prudent, wise, sensible,
discreet, clever, deft, deliberate, considered, advised, measured, discerning, penetrating, shrewd,
astute, perspicacious, calculating, prudent, tactical, forehanded, provident.
Bahasa Jepang ; 政治, Seiji : polite, courteous, conscientious, close, diplomatic, politic),
adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain
berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan
upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang
dikenal dalam ilmu politik.
Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam
arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti
politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk
mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu
yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang
dikehendaki. Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaikbaiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.
b) Secara Terminologi

Menurut Ramlan Surbakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan
masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang
kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[1]

Menurut F. Isjwara politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atausebagai
tekhnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.[2]

Menurut Kartini Kartono bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses
yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan
yangsah berlaku di tengah masyarakat. [3]
Dari
pendapat
tersebut
disimpulkan
bahwa
politik
merupakan
sebuah
sarana
memperjuangankan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan itu demi tujuan yang ingin
dicapai dan merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan
masyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan
keinginan-keinginan masyarakat di mana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik.
Pengertian komunikasi dapat disederhanakan secara umum sebagai “hubungan” atau kegiatan
upaya interaksi manusia dengan lembaga dan dapat bersifat langsung atau tidak langsung
(melaluiperantara/media masa), bisa bersifat vertical dan horizontal. Hal ini di dukung oleh
pendapat Kosasih Djahiri bahwa komunikasi adalah : “Suatu proses (proses, reaksi atau
interaksi) dan merupakan produk dari pada kemampuan manusia/lembaga pelaku yang
bersangkutan.”[4]
2. Pengertian Strategi Nasional
a) Secara Etimologi
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general”
atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.
b) Secara Terminologi
Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam pengertian umum, strategi
adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.
3. Pengertian Politik dan Strategi Nasional
Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik adalah asas,
haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan
nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Jadi, strategi Nasional
adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan
oleh politik nasional.
B. Hakikat Politik Nasional
Hakikat politik nasional adalah kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah
bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebijaksanaan nasional merupakan manifestasi dan
upaya pencapaian tujuan nasional melalui rumusan pokok kegiatan mencapai tujuan.
Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam
perumusannya dibagi dalam tahap-tahap utama yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan
jangka pendek.
C. Poltranas dan Arah Pembangunan Nasional
Polstranas adalah politik dan strategi nasional yang membahas tentang pembangunan
nasional dalam mencapai tujuan nasional ini dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan
berdaulat sehingga lebih mudah dan terarah dalam mencapai tujuan nasional yang sudah
direncanakan.
Polstranas atau politik dan strategi nasional juga adalah asas, haluan, usaha dan
kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharan, dan
pengendalian) serta penggunaan nasional untuk mencapai tujuan nasional.[5] Dengan demikian,
Polstranas memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan nasional karena dapat
menentukan prioritas dan pemerataan pembangunan yang damai, aman, adil, dan demokrasi.
Pembangunan nasional merupakan usaha negara dalam meningkatkan kualitas manusia
Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan memanfaatkan perkembangan
ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang ada. Contonya, dalam mencapai tujuan nasional bangsa
Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maka berbagai
kebijakan dan peraturan dibuat agar dapat mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan
teknologi se-efektif mungkin.
Dengan demikian, pada saat ini arah pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang
dilakukan pemerintah lebih bersifat transparansi dan mudah untuk disalurkan kepada masyarakat
lewat berbagai media informasi yang mudah diakses.
Mayarakat dalam era ini juga bebas mengemukakan pendapat yang membangun dan
mengritik pemerintah jika kebijakan yang diambil memiliki dampak negatif bagi masyarakat.
Hal, ini membawa dampak positif seperti arah pembangunan nasional yang dilakukan
pemerintah akan berjalan lebi bijak dan terarah tanpa mengorbankan atau terlalu bannyak
merugikan masyrakatnya. Selain itu, dampak negatif juga turut andil dalam masalah ini.
Contohnya, dengan banyak pendapat dari berbagai lapisan masyarakat membuat pemerintah
mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat dalam arah
pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Pada era ini, arah pembangunan nasional mengalami peningkatan kualitas seperti yang kita
lihat mulai adanya pembangunan yang merata walaupun belum semua tempat di Indonesia
dijangkau. Namun dalam hal-hal kecil ini dapat membuat pembangunan yang mencakup
pemerataan, keadilan, pemeliharan, dan pengendalian pembangunan nasioanl kea rah yang lebih
baik.
D. Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila
Pelaksanaan pembangunan nasional mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur
yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan,
sejahtera, maju, serta kukh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu
sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, dan
pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan
tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus
ikut serta berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan
masing-masing.
Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan
berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan
lingkungan hidup, menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga
ketertiban dan keamanan.
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang.
Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah
pembangunan sarana prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya.
Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik, gedung
perkantoran, pengairan, sarana prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Keseluruhan
semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila pancasila
secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab
bersama semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk
secara terus menerus dan bersama-sama meletakan landasan spiritual, moral, dan etika yang
kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan
martabad serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan,
kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi.

Penamalan sila Persatuan Indonesia, yang anatar alain mencakup peningkatan pembinaan di
semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara sehingga rasa kesetiakawanan
semakin kuat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengamalan sila
Kerakyatan
yang
Dipimpin
oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, yang natara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan
mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas
nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara,
serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.

Pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia, yang antara lain mencakup
upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
E. Aspek-aspek Utama dalam Poltranas
Politik nasional itu meliputi:
1. Politik Dalam Negeri.
Politik dalam negeri yang diarahakan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat,
derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat
penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
2. Politik Luar Negeri
Politik luar negeri bersifat bebas akitf, anti imperialism dan kolonialisme, mengabdi kepada
kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan
solidaritas antar bangsa terutama bangsa-bangsa Asia-Afrika dan negara-negara non-aligned.
3. Politik ekonomi
Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri tetapi
diarahkan kepada peningkatan taraf gidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya.
4. Politik Pertahanan Keamanan
Bersifat aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta
usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, hambatan, dan ancaman.
Faktor yang memengaruhi Poltranas yaitu:
1. Ideologi dan Politik
Potensi ideologi dan politik dihimpun didalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang
menggambarkan kepribadian bangsa keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta
berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai
kemerdekaan.
2. Ekonomi
Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi
ekonomi yang besar sekali, bukan saja untuk mencukupi keperluan sendiri tetapi juga
dunia/negara lain.
3. Sosial Budaya
Kebhinekaan dalam berbagai segi kehidupan bangasa merupakan kerawanan yang dipersatukan
agar menjadi kekuatan.
4. Pertahanan Keamanan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang lahir dalam kancah revolusi fisik
Indonesia, tumbuh menjadi kekuatan militer yang modern dan merupakan inti sistem pertahanan
keamanan rakyat semseta.
E. Implementasi Polstranas
Bentuk wujud dari Polstranas adalah GBHN atau Garis-garis Besar Haluan Negara. Visi
dari Polstranas tertuang dalam GBHN 1999-2004, yaitu terwujudnya masyarakat yang damai,
demokratis, berkeadilan dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan RI. Implementasi Polstranas
dalam berbagai bidang kehidupan tertuang dalam GBHN, yaitu:
1. Implementasi polstranas dibidang hukum

Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan
yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi,melalui program legislasi.

Menegakan
hukum
secara
konsisten
untuk
lebih
menjamin
kepastian
hukum,keadilan,kebenaran,dan supermasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.

Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk undang-undang, terutama yang
berkaitan dengan hak asasi manusia,sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.

Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum,termasuk kepolisian
Negara Republik Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan,dukungan sarana dan prasarana
hukum,pendidikan, serta pengawasan yang efektif untuk membubuhkan kepercayaan
masyarakat.
2. Implementasi polstranas dibidang ekonomi

Mengembangakan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil
berdasaekan prinsip persaingan sehat.

Memperhatikan pertumbuhan ekonomi,nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,
pembangunan dan berwawasan lingkungan yang berkelajutan dan menjamin kesempatan yang
sama dalam berusaha dan bekerja.

Mengembangakan pesaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar
monopilistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat.

Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan
menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi,layanan
publik,subsidi,dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang.

Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi
melalui pembentukan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagi negara
maritim dan agraris dan kompetensi serta produk unggulan disetiap daerah.
3. Implementasi polstranas dibidang politik
a.
Politik dalam negeri

Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada ke-bhineka-tunggal-ikaan.

Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan
reformasi.

Meningkatkan peran MPR,DPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainya dengan menegaskan
fungsi,wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata
hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengembangkan sistem politik nasional demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan
kepartaian yang meghormati keberagaman aspirasi politik, dan mengembangkan sistem serta
penyelenggaraan pemilu demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundangundangan di bidang politik.

Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja
lembaga – lembaga negara. Meningkatkan efektifitas, fungsi, dan partisipasi organisasi
kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan
bernegara.
b. Politik luar negeri

Menegaskan arah politik luar negeri indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada
kepentingan nasional, menitiberatkan pada solidaritas antar negara berkembang,mendukung
perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk. Dalam melakukan
perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajad hidup orang
banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
4. Implementasi polstranas dibidang sosial
a.
Kesehatan dan kesejahteraan sosial

Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung.

Memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan,
dan rehabilitas.

Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan
sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana serta prasarana dalam bidang medis.

Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk
mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, pengelolaanya
melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
b. Kebudayaan,kesenian,dan pariwisata

Mengembangakan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari
warisan budaya leluhur bangsa,budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk
termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Merumuskan nilai-nilai kebudayaan indonesia untuk memberikan rujukan sisitem nilai bagi
totalitas perilaku kehidupan ekonom, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka
pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai
budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembaangunan dimasa depan.

Mengembangkan kebebasan berekreasi dalam berkesenian untuk memberi inspirasi bagi
kepekaan terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika,moral,estetika dan
agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalitas bagi
pelaku seni budaya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Politik Nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu
cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional.
Hakikat politik nasional adalah kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah bagi
penyusunan konsep strategi nasional.
Polstranas memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan nasional karena dapat
menentukan
prioritas
dan
pemerataan pembangunan
yang
damai,
aman,
adil,
dan
demokrasi. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan Nasional dilaksanakan sebagai
pengamalan semua sila pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.
Aspek utama dalam Poltranas meliputi Politik dalam negeri, politik luar negeri, politik
ekonomi, dan politik pertahanan dan keamanan. Implementasi Poltranas mencakup 4 bidang
yaitu hukum, ekonomi, politik dan sosial.
B. Saran
Sebagai warga negara yang baik, patutlah kita bergandengtangan dan bekerjasama untuk
mencapai tujuan kita bersama. Pemerintah tidak akan berhasil tanpa rakyat, dan sebaliknya.
Untuk itu harus adanya kerjasama yang baik.
Politik dan strategi nasional haruslah dipilih dan digunakan dengan sebaik mungkin dalam
segala bidang agar kemajuan dalam pembangunan kita dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
Isjwara F, Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Bina Cipta. 1995.
Kartini, Kartono. Pendidikan Politik. Bandung: Mandiri Maju. 1996.
Kosasih, Djahiri A. Politik Kenegaraan Dan Hukum. Bandung: Lab PPkn UPI Bandung. 2003.
Ramlan, Surbakti. Memahami ilmu politik. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia. 1999.
Sinamo, N. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat: PT. Bumi Intitama
Sejahtera. 2010.
MAKALAH POLITIK DAN STRATEGI
MAKALAH
POLITIK DAN STRATEGI
DI SUSUN OLEH :
NURUL AINUN AULIA (45216014)
FITRIANI THAMRIN (45216021)
EBEN HAEZAR TILAAR (45216025)
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan
Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya
yang sangat sederhana.
Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman
bagi pembaca dalam memahami pendidikan kewarganegaraan.Harapan kami semoga makalah ini
membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat
memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat
kurang. Oleh kerena kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang
bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Makassar, 16 September 2016
Penyusun
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………………..ii
Daftar Isi……………………………………………………………………....…iii
BAB I
PENDAHULUAN…………………………………………………….1
A. Latar Belakang…………………………………………………….1
B. Rumusan Masalah…………………………………………………1
BAB II PEMBAHASAN…...............................................................................5
A. Pengertian Politik………………………………………………….2
B. Pengertian Strategi………………………………………………...3
C. Pengertian Politik Nasional……………………………………….4
D. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional………………………...4
E. Dasar pemikiran penyusunan politik
dan strategi nasional……………………………………………….5
F. Stratifikasi politik nasional di Indonesia…………………………..7
G. aspek-aspek utama dalam Polstranas……………………………...8
H. Faktor yang memengaruhi Poltranas................................................8
I. Implementasi Polstranas……………………………………....…...9
J. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polstranas…………………….......................................................11
K. Hubungan antara wawasan nusantara,
ketahanan nasional, dan politik strategis nasional…………...…..14
L. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
diIndonesia.....................................................................................15
M. Keberhasilan Politik Strategi Nasional…………………………..19
BAB III PENUTUP……..………….......……………………………………..20
A. Kesimpulan....................................................................................21
B. Saran...............................................................................................21
C. Daftar pustaka.................................................................................21
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka
tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945,
terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan
sistem pemerintahan dan politik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum
sepenuhnya baik. Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun
berlalu kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah
Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak negara yang
terpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut saling berlomba ntuk
menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat. Untuk melancarkan usaha mereka tersebut, mereka
banyak meletakkan pengaruh di beberapa negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan
mendukung usaha dan tindak tanduk mereka. Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka
berlomba untuk mendapatkan simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh
karenanya banyak negara-negara di dunia yang menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi
dalam dua kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh
keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lainnya berkoordinasi dan membentuk sebuah
kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua blok tersebut, kelompok tersebut dikenal dengan
gerakan negara-negara non-blok Pada saat itu Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak
terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga
perdamaian dunia dan mengembangkan kerja sama antar negara-negara di dunia di segala bidang.
Selain itu Indonesia juga menetapkan strategi nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga
keutuhan negara.
RUMUSAN MASALAH






Apa yang dimaksud dengan Politik?
Apa yang dimaksud dengan Strategi?
Apa yang dimaksud Politik Nasional?
Bagaimana penyusunan Politik dan Strategi Nasional?
Bagaimana dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional?
Bagaimana stratifikasi politik nasional di Indonesia?





Apa aspek-aspek utama dalam Politik dan strategi?
Apa saja Faktor yang memengaruhi Politik dan strategi?
Apa saja implementasi Politik dan strategi?
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Politik dan strategi?
Apa hubungan antara wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan politik strategis nasional?


Bagaimana Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional di Indonesia ?
Bagaimana proses Keberhasilan Politik Strategi Nasional?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Politik
Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeai”. “Politeai” berasal dari
kata “polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan “teai” yang berarti
urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu “politics” dan
“policy” menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip),
keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Policy
diartikan kebijakan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih
menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Politik secara
umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi
Pengambilan Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu
menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang
telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan Kebijaksanaan-kebijaksanaan
Umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber dan
resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan
(power) dan wewenang (authority), yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk
menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal itu dilakukan baik dengan cara meyakinkan
(persuasif) maupun paksaan (coercion). Tanpa adanya unsur paksaan maka kebijaksanaan hanya
merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka. Dengan demikian, politik membicarakan
hal-hal yang berkaitan dengan:
1. Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh
rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling
utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
2.
Kekuasaan
Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok
lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara
memperoleh kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan itu
dijalankan.
3. Pengambilan keputusan
Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor
public dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa
pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.
4. Kebijakan umum
Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih
tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
5. Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang
diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan
pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
B. Pengertian Strategi
Kata strategi berasal dari kata “strategia” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “the art of
general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz
(1780-1831) berpendapat bahwa startegi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam
abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang
panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu
ekonomi maupun di bidang olah raga. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk
mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata
strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke
segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan
mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam) untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
C. Pengertian Politik Nasional
Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan
(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan
nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi
nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional
adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan
oleh politik nasional.
D. Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran
pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur
Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat
disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam
masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan
(interest group) dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur politik
harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh
Presiden (mandataris MPR)
Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya
serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional,
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa
Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan.
Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan
setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih
menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang
sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional
ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan
pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari
presiden.Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang
bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk
dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional.
Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai
oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik,
ekonomi, sos bud dan hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara
harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat
dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut
berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam
mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna
oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud
maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara.



Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan
hidup.
 Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.
E. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan
Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini
disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang
pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD
1945 merupakan “suprastruktur politik” . Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA,
BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”,
yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi
kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan
(pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur
politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi
nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional
dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan
petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi
nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam
pemerintahan adalah sebagai berikut :
A. Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud
politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah,
yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan
Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government
looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government
looking).
B. Kewenangan Daerah
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup
seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah.
a) DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di
daerah.
b) DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi.
1. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
2. Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan
daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti
aspirasi daerah dan masyarakat
F. Stratifikasi Politik Nasional
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
a. Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan
UUD.Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh
MPR.
b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada
pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan
Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh
kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.
2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional
dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan
kondisi tertentu. Hasil darikebijakan umum dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan maklumat dari
presiden.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan khusus adalah penjabaran
kebijakan umum ysng berguna untuk merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam
bidang tersebut.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis merupakan kebijakan yang meliputi dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk
prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
5. Tingkat penentu kebijakan di daerah
a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur
dalam kedudukannnya sabagai wakil pemerintah pusat di daerahnya yuridikasinya masing-masing.
b. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.
Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II.
G. Aspek-aspek Utama dalam Poltranas
Politik nasional itu meliputi:
1. Politik Dalam Negeri.
Politik dalam negeri yang diarahakan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat,
derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat
penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
2. Politik Luar Negeri
Politik luar negeri bersifat bebas akitf, anti imperialism dan kolonialisme, mengabdi kepada
kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas
antar bangsa terutama bangsa-bangsa Asia-Afrika dan negara-negara non-aligned.
3. Politik ekonomi
Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri tetapi
diarahkan kepada peningkatan taraf gidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya.
4. Politik Pertahanan Keamanan
Bersifat aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta
usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, hambatan, dan ancaman.
H. Faktor yang memengaruhi Poltranas
1. Ideologi dan Politik
Potensi ideologi dan politik dihimpun didalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang
menggambarkan kepribadian bangsa keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta
berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaan.
2. Ekonomi
Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi
ekonomi yang besar sekali, bukan saja untuk mencukupi keperluan sendiri tetapi juga dunia/negara lain.
3. Sosial Budaya
Kebhinekaan dalam berbagai segi kehidupan bangasa merupakan kerawanan yang dipersatukan
agar menjadi kekuatan.
4. Pertahanan Keamanan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang lahir dalam kancah revolusi fisik Indonesia,
tumbuh menjadi kekuatan militer yang modern dan merupakan inti sistem pertahanan keamanan rakyat
semseta.
I.
Implementasi Polstranas
Bentuk wujud dari Polstranas adalah GBHN atau Garis-garis Besar Haluan Negara. Visi dari
Polstranas tertuang dalam GBHN 1999-2004, yaitu terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis,
berkeadilan dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan RI. Implementasi Polstranas dalam berbagai
bidang kehidupan tertuang dalam GBHN, yaitu:
1. Implementasi polstranas dibidang hukum:
a) Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
b) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati
hukum agama dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan yang tidak sesuai dengan
tuntutan reformasi,melalui program legislasi.
c) Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum,keadilan,kebenaran,dan
supermasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.
d) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk undang-undang, terutama yang berkaitan
dengan hak asasi manusia,sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.
e) Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum,termasuk kepolisian Negara
Republik Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan,dukungan sarana dan prasarana
hukum,pendidikan, serta pengawasan yang efektif untuk membubuhkan kepercayaan masyarakat.
2. Implementasi polstranas dibidang ekonomi:
a) Mengembangakan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil
berdasaekan prinsip persaingan sehat.b)
b) Memperhatikan pertumbuhan ekonomi,nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,
pembangunan dan berwawasan lingkungan yang berkelajutan dan menjamin kesempatan yang sama
dalam berusaha dan bekerja.
c) Mengembangakan pesaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar
monopilistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat.
d)
Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan
menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi,layanan
publik,subsidi,dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang.
e) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi melalui
pembentukan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagi negara maritim dan
agraris dan kompetensi serta produk unggulan disetiap daerah.
3.
a.
-
-
Implementasi polstranas dibidang politik:
Politik dalam negeri
Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada ke-bhineka-tunggal-ika-an.
Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi.
Meningkatkan peran MPR,DPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainya dengan menegaskan
fungsi,wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata
hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Mengembangkan sistem politik nasional demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan
kepartaian yang meghormati keberagaman aspirasi politik, dan mengembangkan sistem serta
penyelenggaraan pemilu demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundangundangan di bidang politik.
Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja lembaga – lembaga
negara. Meningkatkan efektifitas, fungsi, dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi,
dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
b. Politik luar negeri.
- Menegaskan arah politik luar negeri indonesia yang bebas aktif dan berorientasi
pada kepentingan
nasional, menitiberatkan pada solidaritas antar negara berkembang,mendukung perjuangan
kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk. Dalam melakukan perjanjian dan kerja
sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajad hidup orang banyak harus dengan
persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
4. Implementasi polstranas dibidang sosial:
a. Kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung.
Memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan,
dan rehabilitas.
- Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan sarana serta prasarana dalam bidang medis.
Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan
perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, pengelolaanya melibatkan pemerintah,
perusahaan dan pekerja.
Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
b. Kebudayaan,kesenian,dan pariwisata
Mengembangakan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan
budaya leluhur bangsa,budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk termasuk
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Merumuskan nilai-nilai kebudayaan indonesia untuk memberikan rujukan sisitem nilai bagi totalitas
perilaku kehidupan ekonom, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan
kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang
kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembaangunan dimasa depan.
Mengembangkan kebebasan berekreasi dalam berkesenian untuk memberi inspirasi bagi kepekaan
terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika,moral,estetika dan agama serta
memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalitas bagi pelaku seni budaya.
J.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Polstranas
Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan di menangkan tidak atas dasar kekuatan senjata
belaka.pemakaian seimbang dan serasi antara unsure inteligensi kekuatan jiwa bangsaindonesia di satu
pihak, yang di dalam perjuangan fisik dapat mempersatukan rakyat lebih dari 13.667 buah pulau
menjadi satu masa melawan belanda, dengan unsur kekerasan, yaitu militer dan rakyat yang militant di
lain pihak, menghasilan kemenangan yang gilang-gilang dalam waktu hanya 5 tahun saja. Karena
cetusan kalbu bangsa Indonesia tersebut banyak bangsa terjajahberani mengadakan perjuangan
terhadap penjajahan mereka masing-masing untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa
Indonesia sejak awalnya sudah berazas Revolution of Human Conscience. Dengan demikian maka
perjuangan bangsa Indonesia adalah prabawa dari azas geopolitik, satu panggilan untuk menyebarkan
benih yang sudah lama terpendam, yaitu benih human conscienceness, benih fitrah khas umat manusia.
Suatu perjuangan sebagai pancaran Amanat Penderitaan Rakyat, bahkan amanat penderitaan umat
manusia, akibat penjajahan, penindasan dan pengisapan, mengakibatkan perjuangan Indonesia bercorak
aneka muka dan merupakan perjuangan umat manusia dan atau perjuangan dunia, yang bercita-cita
tinggi, yaitu pembentukan suatu Dunia baru bersih dari imperialisme dan kolonialisme di dalam segala
bentuk dan manifestasinya menuju perdamaian dunia sempurna abadi.
Perjuangan berdasarkan pancasila sebagai azas bangsa Indonesia, melandasi bukan saja
pelaksanaan perjuanganya, melainkan juga penemuan kembali integritas bangsa Indonesia dan
merupakan kekuatan pendorong penyebaran ideologi pancasila. Di tinjau dari sejarah dan dari letak
geografi, jiwa manusia yang hidup di atasnya dan lingkungan, timbullah beberapa faktor yang
merupakan potensi atau kekuatan yang di gunakan untuk merealisasikan perjuangan tersebut maupun
adanya masalah-masalah atau problem yang harus di hadapi sebagai hakekat ancaman. Potensi serta
masalah-masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional,
yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, Hankam, dan hekekat ancaman.
A. Ideologi dan Politik
Potensi ideologi dan politik di himpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang
menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta
berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih di jajah guna mencapai kemerdekaannya.
Mengadakan kerja sama regional serta membentuk dan mewujudkan kesetabilan di wilayah Asia
Tenggara dan mengusahakan adanya kerja sama internasional dalam rangka perjuangan dalam
menghapuskan imperialism dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan dari mana
pun datangnya, keseluruhan itu tidak terlepas terhadap penggabdian untuk kepentingan nasional.
B. Ekonomi
Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi
ekonomi yang besar sekali bukan saja untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan
kemungkinan mampu untuk membantu mencukupi keperluan dunia. Jumlah penduduk Indonesia secara
cepat berkembang, dapat di dalam waktu yang tidak terlalu lama membawa Indonesia menjadi
kekuatan yang perlu di perhitungkan adalah baik jiwa di kembangkan bakat dan kemampuan di bidang
ekonomi yang di wariskan kepada kita. Secara fisik Indonesia menduduki posisi silang antara 2 (dua)
benua dan 2 (dua) samudra. Posisi silang Indonesia itu tidak hanya bersifat fisik saja. Tetapi saja
mempunyai pengaruh terhadap ideologi, politik, sosial, ekonomi, militer, dan demografi, di mana
penduduk terdapat di antara Negara yang berpendudukan minus di selatan (Australia) dan penduduk
yang besar di utara (RRC).
C. Sosial Budaya
Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bahasa, dan dialek serta beraneka warna tradisi
atau adat-istiadat, mempersulit persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi justru ke-Bhinneka Tunggal Ikaan inilah merupakan kekuatan kita, karena ruang hidup (lebensraum) yang sama dan persamaan juga di
dalam penderitaan serta penanggungan. Bahaya pemecahan mudah sekali timbul, sukuisme dan
rasialisme merupakan tantangan dan ancaman laten. Oleh sebab itu segala daya dan dana harus di
kerahkan dan di manfaatkan untuk kepentingan preservation of national unity. Ke- Bhennika Tunggal
Ika-an merupakan pengikat persatuan ampuh.
D. Hankam
Perjuangan Indonesia sekaligus telah melahirkan Negara Republik Indonesia dan kekuatankekuatan bersenjata dari kandungan rakyat yang terus-menerus di bimbingkan dan dikembangkan.
Kekuatan-kekuatan bersenjata tersebut telah melampaui proses-proses penyempurnaan, baik kualitatif
maupun kuantitatif yang secara kronologis pertumbuhan itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhankebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang menjadi satu-satunya hak milik nasional yang
masih tetap untuk walaupun telah menghadapi segala macam kekuatan sosial dalam perjuangan
Indonesia serta memiliki potensi yang di sebut sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
(SISHANKAMRATA).
E. Ancaman
Yang di maksud dengan “ancaman” yaitu semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman,
hambatan, dan tantangan, yang mempunyai akibat negatif dalam kelangsungan hidup, integritas, dan
identitas suatu negara dan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, negara-negara besar dapat
mewujudkan ambisinya sedemikian rupa. Perwujudan ambisinya itu di salurkan melalui bidang-bidang
impoleksom, baik secara terbuka maupun secara tertutup, sehingga fisik maupun non fisik dengan
menggunakan berbagai dalih untuk mencapai sasarannya. Wujud ambisinya merupakan suatu cetusan
dari kepentingan-kepentingannya. Contoh ambisi dari beberapa negara besar di berbagai bidang di
antaranya adalah:
Ø Bidang Ideologi merupakan keperluan untuk meluaskan ideologinya seperti yang dilakukan Uni Soviet
dan RRC dalam usama pengkomunisan dunia.
Ø Bidang Politik merupakan keperluan untuk memperluas pengaruhnya, seperti yang dilakukan oleh
Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam usahanya untuk merebut dominasi dunia.
Ø Bidang Ekonomi merupakan keperluan untuk mendapatkan bahan mentah serta pasaran bagi
industrinya dan memelihara life-line-nya. Seperti yang di lakukan Jepang dalam usaha ekonominya.
Ø Bidang Sosial-Budaya merupakan keperluan untuk meluaskan kebudayaanya, seperti yang di lakukan
Amerika Serikat dengan usaha Amerikanisasi dunia.
Ø Bidang Militer merupakan keperluan untuk mempartahankan kepentingan-kepentingannya di luar
atau untuk membantu sekutu-sekutunya berdasarkan fakta-fakta militer, seperti yang di lakukan
Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan move-move militernya (Lemhannas, 1995).
K. Hubungan antara Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Politik Strategis Nasional
Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional bangsa Indonesia yang memanfaatkan konstelasi
geografi Indonesia. Wawasan tersebut merupakan orientasi hidup bangsa Indonesia yang bersifat
integratif dan seimbang di bidang bangsa, wilayah, psikologi, ideologi, kebudayaan, politik, ekonomi,
sosial, hukum, pertahanan dan keamanan. Selain orientasi hidup integratif harus juga seimbang antara
kepentingan dunia dan akhirat, antara jiwa dan pikiran, antara material dan spiritual, antara peri hidup
darat, laut, dengan udara, antara nasional dan internasional dan antara individu dengan masyarakat.
Dengan perkataan lain bahwa orientasi hidup bangsa Indonesia harus diarahkan kepada tercapainya
kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Berdasarkan hal tersebut, maka
geostrategi harus dapat kita rumuskan yang di dalamnya secara tegas merumuskan kepentingankepentingan nasional utama (the national interest) yang merupakan suatu infrastruktur bagi penentuan
politik dan strategi nasional.
Selain itu, ketahanan nasional yang seimbang di segala bidang yakni politik, ekonomi, sosial budaya,
dan hankam merupakan kekuatan di dalam pelaksanaan politik dan strategi nasionalnya, dan sebaliknya
dengan berhasilnya pencapaian sasaran-sasaran nasional akan memberikan pengaruh kepada
peningkatan Ketahanan Nasional. Dengan kata lain dapat juga dilihat hubungannya bahwa ketahanan
nasional merupakan pedoman arah dan sasaran pembangunan nasional yang selalu diarahkan untuk
mewujudkan Wawasan Nusantara, selain itu bahwa pembangunan nasional diselenggarakan dengan
pendekatan nasional untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan nasional dengan
menggunakan metode Astagatra dan keterpaduan menyeluruh. Ketahanan nasional yang seimbang di
segala bidang merupakan kekuatan di dalam pelaksanaan politik dan strategi nasionalnya, dan
sebaliknya dengan berhasilnya pencapaian sasaran-sasaran nasional akan memberikan pengaruh kepada
peningkatan Ketahanan Nasional (Lemhannas, 1995).
L. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional adalah sebagai usaha
untuk meningkatkan kesejahreraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat
Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang
selaras, serasi dan seimbang.Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan
berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, pembahasannya bersifat
komperehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan faktor-faktor
strategis secara menyeluruh dan terpadu. Manajemen nasional itu perpaduan antara tata nilai,struktur
dan proses dalam mencapai kehematan,daya guna dan hasil guna dalam menggunakan sumber daya
nasional. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat
menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi, serta lingkungan yang memengaruhinya.

Otonomi Daerah
Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu
memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta, masyarakat
dalam proses pemerintahan dan pembangunan.Pemerintahan juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelanggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pembangunan
dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI.Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan
seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proposional
sehingga saling menjunjung.
Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum
Daerah(KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan
kepala daerah. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD
membentuk panitia pengawasan. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai
dengan penetapan calon terpilih dengan berita acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada
DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.
Dalam UU No.32 Tahun 2004 terlihat adanya semangat untuk melibatkan partisipasi publik. Di satu sisi,
pelibatan publik(masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami peningkatan luar biasa
dengan diaturnya pemilihan kepala daerah(Pilkada) langsung. Dari anatomi tersebut, jelaslah bahwa
revisi yang dilakukan terhadap UU No.22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahankelemahan yang selama ini muncul dam pelaksanaan otomoni daerah. Sekilas UU No.32 Taun 2004
masih menyisakan banyak kelemahan, tetapi harus diakui pula banyak peluang dari UU tersebut untuk
menciptakan good govemance(pemerintahan yang baik).
Undang- Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud
politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonami kepada dua daerah,
yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/ kota.
Perbedaan antara Undang- Undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya di mulai dari pusat ( Central
government looking)
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya di mulai dari daerah ( local
government looking).
Implementasi Politik Strategi Nasional
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan
kebenaran, supremasi hukum serta mengahargai HAM.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan HAM sesuai
kebutuhan dan kepentingan bangsa.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum untuk
menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Penyelenggara Negara
1. Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme dengan memberikan
sanksi seberat–beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas aparatur negara
dengan
memperbaiki
kesejahteraan
dan
keprofesionalan .
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan sebelum dan
sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hakasasi manusia.
4. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan
akuntanbilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi,
kolusi, nepotisme, bertanggung jawab profesional,produktif dan efisien.
6. Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak–hak politiknya.
Komunikasi, informasi, dan media massa
1.
Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalu imedia massa modern dan
media tradisional untuk mempercerdas kehidupan bangsa memperkukuh persatuandan
kesatuan, membentuk kepribadian bangsa.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan
teknologi informasi dankomunikasi guna memperkuat daya saing.
3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas
dan kesejahteran insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi supremasi
hokum yang terkait.
4. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antar pusat dan daerah serta antar daerah
secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia,sarana dan prasarana penerapan
khususnya di luar negeri .
Agama
1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika
dalam penyelenggaraan negara.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama
sehingga pendidikan menjadi lebih memadai.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta
suasana yang harmonis dan saling menghormati.
4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga–lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak
perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.
Pendidikan
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi
seluruh rakyat Indonesia.
2. Melakukan pembaharuan system pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya dalam rangka memilah–milah nilai
budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dimasa
depan.
4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran
sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan.
5. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang
memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan
bangsa.
Kedudukan dan Peranan Perempuan
1. Meningkatkankedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan .
Pemuda dan Olahraga
1.
Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkankualitas
sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup.
manusia Indonesia
2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara
sistematis dankomprehensif .
3. Mengembangkan
iklim
yang
kondusif
bagi
generasi
muda
dalam
mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat .
4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan dikalangan generasi yang berdaya saing,
unggul dan mandiri.
5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya distruktif terutama bahaya
penyalahgunaan narkotika, obat–obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba).
Pembangunan Daerah
1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat
2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonom idaerah bagi daerah propinsi, daerah
kabupaten, daerah kota dan desa
3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan
pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun
sosial.
4. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama
petani dan nelayan
M. Keberhasilan Politik Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluasluasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara
terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang
mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.
Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran
rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang
Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.
PENUTUP
Kesimpulan
Politik Nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu citacita dan tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Hakikat politik
nasional adalah kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep
strategi nasional.
Polstranas memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan nasional karena dapat
menentukan
prioritas
dan
pemerataan pembangunan
yang
damai,
aman,
adil,
dan
demokrasi. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan Nasional dilaksanakan sebagai
pengamalan semua sila pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.
Aspek utama dalam Poltranas meliputi Politik dalam negeri, politik luar negeri, politik ekonomi,
dan politik pertahanan dan keamanan. Implementasi Poltranas mencakup 4 bidang yaitu hukum,
ekonomi, politik dan sosial.
Saran
Sebagai warga negara yang baik, patutlah kita bergandengtangan dan bekerjasama untuk
mencapai tujuan kita bersama. Pemerintah tidak akan berhasil tanpa rakyat, dan sebaliknya. Untuk itu
harus adanya kerjasama yang baik.
Politik dan strategi nasional haruslah dipilih dan digunakan dengan sebaik mungkin dalam segala
bidang agar kemajuan dalam pembangunan kita dapat terwujud.
Daftar Pustaka










 https://suryanaug.wordpress.com/2015/06/29/politik-dan-strategi-nasional/
https://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2013/07/15/politik-dan-strategi-nasional/
http://www.academia.edu/9736601/MAKALAH_POLITIK_DAN_STRATEGI_NASIONAL
http://www.kompasiana.com/nurdiansyahrachman/pengertian-politik-dan-strateginasional_552fe84b6ea8342b648b45c2
https://id.scribd.com/doc/144818937/Makalah-Politik-Dan-Strategi-Nasional
http://langitjinggadipelupukmatarumahmakalah.blogspot.co.id/2014/10/makalah-politik-dan-strateginasional_3.html
http://udhermansyah.blogspot.co.id/2013/06/makalah-politik-dan-strategi-nasional.html
https://sedraroza.wordpress.com/2015/06/29/makalah-tentang-politik-dan-strategi-nasionalpendidikan-pancasila/
https://novitamarine.wordpress.com/2015/06/27/makalah-politik-dan-strategi-nasional/
Kartini, Kartono. Pendidikan Politik. Bandung: Mandiri Maju. 1996.
Isjwara F, Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Bina Cipta. 1995.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Pancasila”
Dosen Pengampu : Munjiyat, M.Pd.I
Disusun oleh :
Melinda Maratus Solichah(932501615)
Muhammad Abdul Azis
Mila Ghurrotul Jannah (932502015)
JURUSAN TARBIYAH
PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KEDIRI
2015
KATA
PENGANTAR
Assalamualaikum
Wr.Wb
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga
dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberikan petunjuk serta melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga makalah
yang
berjudul
“Politik
dan
Strategi
Nasional”
dapat
terselesaikan.
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Pendidikan Bahasa Arab
STAIN
Kediri.
Materi dalam makalah ini sesuai dengan tema yang dosen pengampu berikan yaitu politik dan
strategi
nasional.
Pembahasan ilmu ini meliputi pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional, dasar
pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, penyusunan politik dan strategi nasional,
stratifikasi politik nasional, politik pembangunan nasional dan manajemen nasional,
implementasi
politik
dan
strategi
nasional.
Penulis menyadari dalam proses penyusunan makalah ini tidak lepas kesempurnaan. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Terlepas dari kekurangan makalah ini, penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi
pembaca
dan
menjadi
amal
saleh
bagi
penulis.
Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Kediri, September 2015
Penulis.......
BAB I
PENDAHULUAN
B. Rumusan Masalah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional ?
Apa dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional ?
Bagaimana penyusunan politik dan strategi nasional ?
Bagaimana stratifikasi politik nasional ?
Bagaimana politik pembangunan nasional dan manajemen nasional ?
Bagaimana implementasi politik dan strategi nasional ?
C. Tujuan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mengetahui pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional.
Mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional.
Mengetahui penyusunan politik dan strategi nasional.
Mengetahui stratifikasi politik nasional.
Mengetahui politik pembangunan nasional dan manajemen nasional.
Mengetahui implementasi politik dan strategi nasional.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, Politeia yang akar katanya adalah polis,
yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, yang berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik, dalam arti politics, mempunyai makna kepentingan umum
warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas-asas, prinsip, keadaan, jalan,
cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan
policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan
medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah
tersebut
sebaik-baiknya.
Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat
yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sementara itu policy, yang dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbanganpertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau
tujuan
yang
dikehendaki.
Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategi, yang diartikan sebagai the art of the general atau
seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pada abad modern sekarang
penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam
peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang
olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau
pencapaian
tujuan.
Dengan demikian, strategi merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan
kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang
telah
ditetapkan
sebelumnya.
Politik strategi nasional adalah cara melaksanakan asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan
negara tentang pembinaan(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian),serta
penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang sudah ditetapkan.
B.
Dasar
Pemikiran
Penyusunan
Politik
dan
Strategi
Nasional
Dalam melakukan penyusunan politik dan strategi nasional perlu dipahami pokok-pokok
pikiran yag terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila,
UUD
1945,
wawasan
nusantara,
dn
ketahanan
nasional.
Landaskan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka
acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena di dalamnya terkandung dasar
negara,
cita-cita
nasional,
dan
konsep
strategis
bangsa
indonesia.
C.
Penyusunan
Politik
dan
Strategi
Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan
sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang
menyatakan bahwa jajaran pemerintah yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembagalembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “Suprastruktur Politik”. Lembaga–lembaga
tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat(DPR),
Badan pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Sementara itu,badan–badan
yang ada dalam masyarakat disebut sesbagai “infrastruktur politik” yang mencakup pranata
politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemsyarakatan, media massa,
kelompok kepentingan (interet group), dan kelompok penekan (pressure group), suprastruktur
dan infrastruktur politik yang harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik
diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga
tinggi negara lainya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan
Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim,
Dewan
Otonomi
Daerah
dan
Dewan
Stabilitas
Politik
dan
Keamanan.
Sementara itu, program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat
politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri
dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan petunjuk Presiden. Hal yang
dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat
pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program yang lebih konkret yang disebut sasaran
nasional.
D. Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik(kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai
berikut :
1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Yaitu meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan
mencakup:penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan
negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan falsafah pancasila dan
UUD
1945.
Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada
pasal 10 sampai dengan 15 UUD 1945, tingkat penetuan kebijakan puncak ini juga mencakup
kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum kebijakan nasional yang ditentukan
oleh Kepala Negara itu dapat berupa dekrit, peraturan, atau piagam Kepala Negara.
2. Tingkat Kebijakan Umum
Yaitu tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga
menyeluruh nasional dan berupa penggarisan masalah makro strategis guna mencapai tujuan
nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Tingkat kebijakan umum ini merupakan penjabaran
dari kebijakan puncak guna merumuskan strategi administrasi, system, dan prosedur dalam
bidang utama tersebut.
3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)
pemerintahan. Pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan khusus ini adalah
pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga
nondepartemen.
4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector bidang utama di atas dalam bentuk
prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Kebijakan
teknis ini dilakukan oleh kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Terdapat dua macam
kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah, antara lain sebagai berikut :
1. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di
tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
yuridikasinya masing-masing. Di tingkat provinsi, wewenang itu terletak di tangan
gubernur. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota terletak di tangan bupati atau
walikota.
2. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan mendapat
persetujuan dari DPRD.
E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
1. Politik Pembangunan Nasional
Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan kepaduan tata
nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai
efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya
nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea
keempa, yaitu melindungi . Oleh karena itu, diperlukan manajemen nasional yang berfungsi
memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian
pelaksanaan
kebijaksanaan.
Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
secara berkelanjutana dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan ilmu global.
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun, dan
damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan, dan hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang
berkelanjutan.
Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. (Heri Herdiawanto dan Jumanta
Hamdayama.Erlangga.Jakarta. 2010.
Yang pada intinya, politik pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
dan kemajuan Indonesia dan seluruh rakyatnya, karena dengan melakukan pembangunan
nasional, maka akan bisa merubah dan memperbaiki sistem yang telah berlaku di negara
Indonesia.
2.Manajemen
Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah system sehingga lebih tepat jika
menggunakan
kata
“system
manajemen
nasional”.
Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur, dan proses untuk
mencapai kehematan, daya guna, dan daya nasioanal guna mencapai tujaun nasional.
Sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses dan
fungsinya. Adapu unsur, struktur, dan proses sistem manajemen nasional adalah sebagai berikut
:
1.
2.
3.
4.
Negara sebagai organisai kekuasaan
Bangsa Indonesia sebagai unsur pemilik negara
Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa
Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai.
Fungsi pokok dari sistem manajemen nasional adalah pemasyarakatan politik. Hal ini
menunjukkan bahwa kegiatan sistem manajemen nasional diarahkan pada penjaminan hak dan
penertiban
kewajiban
rakyat.
Adapun fungsi arus masuknya adalah pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan.
Sedangkan fungsi dari arus keluarnya adalah pembuatan aturan, penetapan aturan, da
penghakiman aturan yang berarti penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran
peraturan yang berlaku.
F. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
a. Bidang hukum
Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, menata sistem hukum nasional
yang menyeluruh dan terpadu, dan menegakkan hukum secara konsisten
b. Bidang ekonomi
Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil,
dan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
c. Bidang politik
Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan
bangsa, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi
negara.
d. Bidang politik luar negeri
Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada
kepentingan nasional, melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang
menyangkutkepentingan dan hajat hidup orang banyak, meningkatkan kualitas dan kinerja
aparatur luar negeri maupun melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang.
e. Bidang penyelenggaraan negara
Membersihkan penyelenggara negara dari praktek KKN, melakukan pemeriksaan terhadap
kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan.
f. Bidang komunikasi, informasi, dan media massa
Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi media massa, meningkatkan kualitas komunikasi
di berbagai bidang, meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas
dankesejahteran insan pers.
g. Bidang agama
Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual,dan etika,
meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama,
meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama.
h. Bidang pendidikan
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
bagi seluruh rakyat Indonesia, merumuskan nilai–nilai kebudayaan Indonesia, mengembangkan
sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya dalam rangka memilah–milah nilai budaya yang kondusif
dan serasi.
i. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat, Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
j. Bidang pertahanan dan keamanan
Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru, Mengembangkan kemampuan sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta, meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional
Indonesia.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
Makalah ini hanya memuat beberapa sumber referensi yang sudah dirangkum sedemikian rupa
untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan mempelajari makalah ini. Alangkah
baiknya jika ke depannya, para pembaca bisa menambah referensi dalam pembuatan makalah
supaya cakupannya menjadi lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA
Juliardi, Budi.2014.Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
http://akumagnae.tumblr.com/post/24055287666/implementasi-politik-dan-strategi-nasional
MAKALAH POLITIK STRATEGI NASIONAL
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang
merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari
negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan
yang sangat mendasar dari negara Indonesia , terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem
pemerintahan dan politik . Pada awal masa kemerdekaan , kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya
baik . Kondisi indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa
tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah demi selangkah
Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa
nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang
digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik
bebas aktif tersebut . Oleh karena itu , kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi
bangsa Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada
makalah ini yaitu :
1. Apa pengertian politik , strategi, dan politik strategi nasional?
2. Apa dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional (Polstranas)?
3. Apa penyusunan politik dan strategi nasional?
4. Apa stratifikasi politik nasional?
5. Apa politik pembangunan nasional dan manajemen nasional?
6. Apa implementasi politik dan strategi nasional?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari dilakukannya penulisan makalah ini selain sebagai tugas pendidikan
kewarganegaraan adalah untuk :
1. Untuk mengetahui pengertian politik , strategi, dan politik strategi nasional.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional (Polstranas).
3. Untuk mengetahui penyusunan politik dan strategi nasional.
4. Untuk mengetahui stratifikasi politik nasional.
5. Untuk mengetahui politik pembangunan nasional dan manajemen nasional.
6. Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Politik, Strategi, Dan Politik Strategi Nasional
1) Pengertian Politik
Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeai”. “Politeai” berasal dari
kata “polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan “teai” yang berarti
urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu “politics” dan
“policy” menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politik adalah suatu rangkaian asas (prinsip),
keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu.
Policy diartikan kebijakan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap
dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki.
Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan
tersebut, meliputi Pengambilan Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi tujuan
dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan Kebijaksanaankebijaksanaan Umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumbersumber dan resources yang ada.
Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan
wewenang (authority), yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik
yang timbul dalam proses ini. Hal itu dilakukan baik dengan cara meyakinkan (persuasif) maupun
paksaan (coercion). Tanpa adanya unsur paksaan maka kebijaksanaan hanya merupakan perumusan
keinginan (statement of intent) belaka.
Dari uraian tersebut diatas, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
 Negara
 Kekuasaan
 Pengambilan Keputusan
 Kebijakan Umum
 Distribusi dan alokasi sumber daya
2) Pengertian Strategi
Kata strategi berasal dari kata “strategia” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “the art of
general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz
(1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam
abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang
panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu
ekonomi maupun di bidang olah raga.
Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau
tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli
para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada
dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan
(ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
3) Pengertian Politik Strategi Nasional (Polstranas)
Politik Strategi Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang
pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara
kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka
penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik
nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem
manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan
Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun
berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang
pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam
UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR,
Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai
politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan
kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja
sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur
oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di
tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional
dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan
petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi
nasional yang bersifat pelaksanaan.
Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang
merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang
penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara
menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan
baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan.
Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi
perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan
strategi nasional, umumnya dilakukan telaah strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan
strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan.
Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan
perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang
ditempuh, analisis kemampuan yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya
penilaian terhadap pelaksanaan strategi. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting,
di antaranya adalah :
a)
Melihat jauh ke depan ; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan
mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul,
mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan.
b) Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan
yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh.
c)
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan
berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di
operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan
ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan
kontemporer.
C. Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
Lembaga – lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional yaitu, MPR, DPR, Presiden, DPA,
BPK, MA. Lembaga – lembaga tersebut dinamakan “suprastruktur politik”. Pranata politik yang berasal
bukan dari lembaga yaitu, partai politik, ormas, media massa, kelompok penekan dan kelompok
kepentingan. Pranata politik tersebut dinamakan dengan “infrastruktur politik”.
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang
seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur
oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat
suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh
para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang
dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat
pelaksanaan.
D. Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik nasional dalam Negara republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
a.
Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang –
undang dasar. Kebijakan tingkat tinggi dilaksanakan oleh MPR.
b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala Negara seperti yang tercantum dalam pasal
10 – 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala
Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala Negara dapat berupa dekrit,
peraturan atau piagam kepala Negara.
2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya
menyeluruh
nasional dan berisi mengenai masalah – masalah besar.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini merupakan
penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi system dan prosedur dalam bidang
tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat
diatasnya.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sector dari bidang utama dalam bentuk prosedur
serta teknik untuk mengimplementasikan rencana program dan kegiatan.
5. Tingkat penentu kebijakan di daerah
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur
dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing – masing.
Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.
Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah tingkat ! maupun II.
E. Politik Pembangunan Nasional Dan Manajemen Nasional
1. Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa
dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya.
Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahreraan
seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,
tetapi juga merupakan ranggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga
negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan
profesi dan kemampuan masing-masing.
Keikursertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai
cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup,
mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan,
dan sebagainya.
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras,
serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia
dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.
Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhikebutuhan hajat hidup fisik
manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan
prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat
batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan
sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan nasional itu berlangsung, kita harus
memahami manajemen nasional yang te-rangkai dalam sebuah sistem.
2. Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita
menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat
komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi)
faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional
dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran
{learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum
maupun pembangunan.
Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan
proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan
sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan
terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan
(policy implementation), dan penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai
kebijaksanaan nasional.
Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat
menjelaskan unsur, struktur, proses, rungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.
3. Visi Pembangunan Nasional
 Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun, dan damai.
 Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukun, kesetaraan dan hak asasi
manusia.
 Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak,
serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
4. Misi Pembanggunan Nasional
 Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
 Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta
 Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
F. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, adalah :
1)
Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2)
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati
hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuaianya dengan reformasi
melalui program legalisasi.
3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,
supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai
dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang–undang.
5)
Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian
Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
Dibidang penyelenggara negara :
1) Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme dengan memberikan
sanksi seberat–beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas
pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan
moral.
2) Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta
memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan
sanksi.
3) Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan sebelum dan sesudah
memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hakasasi manusia.
4)
Meningkatkan
fungsi
dan
keprofesionalan
birokrasi
dalam
melayani
masyarakat
dan
akuntanbilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan bersih, dan bebas dari
penyalahgunaan kekuasaan.
5)
Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme,
bertanggung jawab profesional,produktif dan efisien.
6) Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak–hak politiknya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara)
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuantujuan tersebut, meliputi Pengambilan Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi
tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala
prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.
Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan
peperangan.
Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan
(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan
nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem
manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan
Ketahanan Nasional.
Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
Lembaga – lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional yaitu, MPR, DPR, Presiden, DPA,
BPK, MA. Lembaga – lembaga tersebut dinamakan “suprastruktur politik”.
Stratifikasi politik nasional dalam Negara republik Indonesia yaitu, Tingkat penentu kebijakan
puncak, Tingkat kebijakan umum, Tingkat penentu kebijakan khusus, Tingkat penentu kebijakan teknis,
Tingkat penentu kebijakan di daerah.
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan global.
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita
menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat
komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi)
faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu.
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum :
a) Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat.
b) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.
c) Menegakkan hukum secara konsisten.
d) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional .
e) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum.
B. Saran
Untuk pembaca makalah ini, untuk lebih giat mempelajari dan menelaah pelajaran khususnya
materi kewarganegaraan dan dapat mengamalkannya serta mengingatkan penulis untuk memperbaiki
kesalahan yang terdapat dalam makalah ini.
BAB 4 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (PKN)
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunya akan
mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan
yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan
dan politik.
Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia
masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesia
sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan
mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak negara yang terpengaruh
oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut saling berlomba ntuk menunjukkan
kepada dunia siapa yang lebih hebat. Untuk melancarkan usaha mereka tersebut, mereka banyak
meletakkan pengaruh di beberapa negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan mendukung
usaha dan tindak tanduk mereka. Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk
mendapatkan simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak
negara-negara di dunia yang menjadi pengikut mereka.
Pada saat itu dunia di bagi dalam dua kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, bangsa
Indonesia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lainnya
berkoordinasi dan membentuk sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua blok
tersebut, kelompok tersebut dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok. Pada saat itu Indonesia
menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat
itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerja sama antar
negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkan strategi nasional untuk
mengembangkan negara dan menjaga keutuhan negara.
Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anut oleh
Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut.
Oleh karena itu, kiranya kami perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia. Kami
akan coba untuk membahas hal tersebut dalam makalah kami yang kami beri judul “Politik Dan Strategi
Nasional”.
Tujuan
1. Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang sosial budaya;
2. Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
3. Untuk mengetahui bagaimana kaidah pelaksanaan politik dan strategi nasional;
4. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan politik dan strategi nasional Indonesia.
Metode Penulisan
Saya menggunakan metode kepustakaan. Dalam metode kepustakaan ini saya hanya membaca berbagai
buku mengenai wawasan nusantara saja dan tidak ada metode observasi atau pengamatan langsung.
PEMBAHASAN
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
I. PENGERTIAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat
yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri(negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan
penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Beberapa arti politik dari segi kepentingan
penggunaan, yaitu :
a. Dalam arti kepentingan umum (politics).
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada
dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Politik(politics) artinya suatu rangkaian
asas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapain keadaan yang
diinginkan.
b. Dalam arti kebijaksanaan (policy).
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin
terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keadaan yang dikehendaki. Titik beratnya adalah proses
pertimbangan, menjamin terlaksananya suatu usaha dan pencapaian cita-cita. Jadi politik adalah
tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
1. Negara
Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang punya kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.
2. Kekuasaan
Kemampuan seseorang/kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok lain sesuai
keinginannya.
3. Pengambil keputusan
Politik adalah pengambil keputusan melalui saranan umum, keputusan yang diambil melalui sektor
publik dari suatu negara.
4. Kebijakan umum
Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang/kelompok politik dalam memilih tujuan atau
cara mencapai tujuan.
5. Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang
diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan
pengalokasian nilai-nilai secara mengikat
Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia yang berarti the art of the general (seni seorang
panglima yang biasa digunakan dalam peperangan).

Karl Von Clausewitz mengatakan bahwa Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran
untuk memenangkan peperangan sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik.

Dalam masa modern dan globalisasi, pemakaian kata strategi sudah tidak terbatas pada konsep atau
seni seorang panglima dalam berperang, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk di dalam ilmu
ekonomi ataupun olahraga. Sedangkan dalam pengertian umum Strategi adalah cara untuk
mendapatkan kemenangan untuk suatu tujuan.

Politik Nasional ialah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk menggapai suatu citacita dan tujuan nasional.

Strategi Nasional ialah cara melaksanakan politik nasional dalam menggapai sasaran dan tujuan yang
ditetapkan oleh politik nasional. Strategi Nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional,
contohnya Strategi jangka pendek,jangka menengah dan juga jangka panjang.
II. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUSAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai
kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar
negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
III. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraan menurut UUD 195. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa
pemerintah dan lembaga-lembaga negaa yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik,
lembaga-lembaga terebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangakn badan-badan yang
berada di dalam masyarakat seperti paratai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok
kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group).
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang
seimbang.
Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh
Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara
langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam
menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang
MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan Misi inilah
yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pmbangunan
selam lima tahun.
IV. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL
Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebgai berikut :
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang
dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman
nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR.
Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10
sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala
negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit,
peraturan atau piagam kepala negara.
2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional
dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan
kondisi tertentu.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran
kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut.
Wewenang kebijakan tingkat di atasnya.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari biang utama dalam bentuk prosedur serta
teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
5. Tingkat penentu kebijakan di daerah
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur
dalam kedudukannnya sabagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah
berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut
berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tinkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan
Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat
II.
V.
POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL
Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik
bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, untuk itu
pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus
berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alania ke-4.
Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini
dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya
penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004
Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang
digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.
1.
Makna
pembangunan
nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia
dan
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu
sendiri
adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan
pelaksanaannya
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh
rakyat
Indonesia.
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras,
serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia
dan
masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.
2.
Manajemen
nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem sehingga lebih tepat jika kita
menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat
komprehensif, strategis dan integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan
(identifikasi)
faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional
dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses
pembelajaran
maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun
pembangunan.
Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara
tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam
menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses
penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy
formulation), pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai
kebijaksanaan nasional. Disini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang
kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang
mempengaruhinya.
Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam
bidang ketatanegaraan meliputi :
a.
Negara
Sebagai organisasi kekuasaan, negara mempunyai hak dan kepemilikan, pengaturan dan pelayanan
dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
b.
Bangsa Indonesia
Sebagai unsur pemilik negara, berperan menentukan sistem nilai dan arah/haluan negara yang
digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi negara.
c.
Pemerintah
Sebagai unsur manajer atau penguasa, berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta
pertumbuhan negara.
d.
Masyarakat
Sebagai unsur penunjang dan pemakai, berperan sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi
berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
VI. OTONOMI DAERAH
Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap seperti yang dirumuskan saat ini
yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta,
masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
Pemerintahan juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
penyelanggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat
dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan, diselenggarakan secara proposional sehingga saling menjunjung.
Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan
Umum Daerah(KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara
pemilihan kepala daerah. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD
membentuk panitia pengawasan. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai
dengan penetapan calon terpilih dengan berita acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada
DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.
Dalam UU No.32 Tahun 2004 terlihat adanya semangat untuk melibatkan partisipasi publik. Di
satu sisi, pelibatan publik(masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami peningkatan
luar biasa dengan diaturnya pemilihan kepala daerah(Pilkada) langsung. Dari anatomi tersebut, jelaslah
bahwa revisi yang dilakukan terhadap UU No.22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyempurnakan
kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dam pelaksanaan otomoni daerah. Sekilas UU No.32
Taun 2004 masih menyisakan banyak kelemahan, tetapi harus diakui pula banyak peluang dari UU
tersebut untuk menciptakan good govemance(pemerintahan yang baik).
VII.
IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dan memprioritaskan
upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak bayi dalam
kandungan sampai usia lanjut.
2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan sarana serta prasarana dalam bidang medis yang mencakup
ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk medapatkan
perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai. Pengelolaannya melibatkan
pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
4. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi
buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
5. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan
martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.
1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indo¬nesia yang bersumber dari warisan
budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup
bermasyarakat, dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, untuk memberikan rujukan sistem nilai bagi totalitas
perilaku kehidupan ekonomi, polirik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan
kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang
kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk memberi inspirasi bagi kepekaan
terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta
memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
5. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif untuk
meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif, dan
nilai tambah secara ekonomi.
Kedudukan dan Peranan Perempuan
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui
kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan,
keadilan gender.
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan
nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan
usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Pemuda dan Olahraga
1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang perlu memiliki
tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Upaya ini harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan
olahraga di sekolah dan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sisternatis
dan komprehenshif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi
masing-masing organisasi olahraga, termasuk organisasi olahraga penyandang cacat, demi tercapainya
prestasi yang membanggakan di tingkat internasional.
3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi,
bakat, dan minat mereka dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan diri
secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang
beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi
rakyat.
4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing,
unggul, dan mandiri.
5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan narkotika, obatobat terlarang, dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan
kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
Pembangunan Daerah
1. Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan,
lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
b. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten,
daerah kota, dan desa.
c. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku
dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial, sehingga
terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
d. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan
nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil, dan kerajinan
rakyat, pengembangan kelembagaan penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
e. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan
kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan, investasi, serta pengelolaan sumber
daya.
f.
Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memantapkan penyelenggaraan otonomi
daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah
melaiui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
h. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama di kawasan timur Indonesia, daerah
perbatasan, dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi
daerah.
2. Pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk
menyesuaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan yang
khusus dan bersungguh-sungguh. Untuk itu langkah-langkah berikut perlu ditempuh:
a. Daerah Istimewa Aceh
1) Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan melalui
penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur oleh undang-undang.
2) Menyelesaikan kasus Aceh secara adil dan bermartabat melalui pengusutan dan pengadilan yang jujur
bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca
pemberlakuan Daerah Operasi Militer.
b. Irian Jaya
1) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap
menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui
penetapan daerah otonomi khusus yang diatur oleh undang-undang.
2) Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur
dan ber¬martabat.
c. Maluku
Menugaskan Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan secara adil,
nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif dalam melakukan
rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan
konservasi, rehabilitasi, dan penghematan serta menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal
pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, yang diatur oleh
undang-undang, sehingga kualitas ekosisrem tetap terjaga.
4. Mendayagunakan sumber daya alam unuik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan
memperhatikan kelestarian rungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang
berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serra penataan ruang, yang
pengusahaannya diatur oleh undang-undang.
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelesiarian kemampuan keterbaruan sumber daya
alam untuk mencegah kerusakan permanen.
Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
1. Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi,
redifinisi, dan reakrualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alar ncgara untuk melindungi,
memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman
dari luar dan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma
baktinya dalam membanru menyelenggarakan pembangun¬an.
2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada
kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung oleh komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan
keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib l atih, membangun kondisi
juang, dan mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan
komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang
didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam
rangka memelihara stabilitas ke¬amanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan
perdamaian dunia.
5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari
Tentara Nasional Indo¬nesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan profesionalisme
sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat.
Implementasi politik dan strategi national di bidang hukum:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyelutuh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati
hukum agama dan hukum adat serta mempebaharui perundang-undangan warisan colonial dan hukum
nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi
melalui program legalisasi.\
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,
supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.\
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yag berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai
dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentukn undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas.\
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta beba korupsi.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan asai manusia yang belum
ditangani secara tuntas.
Implementasi politk strategi nasional dibidang ekonomi
1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
dengan prinsip persaingan sehat.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis.
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada
kebhinekatunggalikaan.
2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa,
dinamika dan tuntutan reformasi.
3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi
negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab.\
4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka.
KESIMPULAN
Dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia
dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek
kehidupan di Indonesia.
Kemudian, Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi
lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu
pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh
unsur pokok yang telah tertulis dalam pembahasan diatas.
DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005
Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, panduan kuliah di perguruan tinggi, Edisi Kedua
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional, Konteks Teori dan Profil Pembelajaran
Membangun Karakter dan Kperibadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai, penerbit Ghalia Indonesia, Juli 2010
e-book Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Gunadarma
Download
Random flashcards
Pastoralists

20 Cards

Radioactivity

30 Cards

Marketing

46 Cards

Ethnology

14 Cards

Create flashcards