Tema Calon pasangan no.1 Calon pasangan no. 2 Pendapat Hukum Menggabungkan fungsi – fungsi legislasi baik yang ada di BPAM, dirjen, perundang – undangan dan legislasi yanga ada disemua kementrian yang digabungkan dengan nama pusat legislasi nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden satu pintu sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda – perda yang ada di daerah harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih, berkonsultasi ke pusat legislasi nasional. Akan disederhanakan semuanya sehingga jika ada tumpang tindih akan terlihat dan akan langsung dilakukan revisi dengan baik. Jangan mempertentangkan antara pendidikan hukum dengan HAM. Pendidikan hukum yang sesuai bukan pelanggaran HAM melainakan prosedur hukum yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum Keragaman, perbedaan suku, agama, adat istiadat atau bahsa sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Jika ada persekusi laporkan kepada yang berwajib, presiden akan perintahkan tindak Memberdayakan badan pembinaan hukum nasional. Memperkuat dengan pakar – pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga undang – undang peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan – peratursn di daerah. Melibatkan para ahli baik dari universitas di pusat ataupun di daerah. Akan memastikan pekerjaan besar ini akan dipimpin oleh pemimpin besar yaitu presiden dan wakil presiden. Akan bertanggung jawab keharmonisan dan sinkronisasi akan menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum menghadirkan keadilan dan berinvestasi, lapangan pekerjaan, untuk seluruh rakyat. Hukum harus ditegakkan dan akan menciptakan kesejahteraan. Argumentasi dari setiap calon sudah baik, mereka mengemukakan pendapat mereka dengan tujuan yang baik. Saya setuju dengan pendapat dari kedua calon, bahwa penegakkan hukum di Indonesia harus dilakukan akan adanya keadilan dan kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia. Manatar seluruh aparat penegak hukum, akan meninstruksikan, tegaskan tidak boleh diskriminasi terhadap suku, agama, etnis apapun. Jika ada pejabar yang menyimpang, presiden akan memecatnya. Hukum harus ditegakkan Pendapat kedua calon sangat bagus, mereka memaparkan agar tidak adanya diskriminasi terhadap seseorang. Tetapi dalam hal disabilitas saya setuju terhadap pendapat calon yang pertama, bahwa dalam menegakkan HAM Korupsi tegas pelaku tersebut. Paradigma terhadap kaum disabilitas sudah berubah, sejak keluarnya undang – undang tentang disabilitas tahun 2016, paradigmanya pemenuhan hak – hak. Pemerintah sudah memberikan fasilitas – fasilitas pemenuhan hak tersebut. baik dalam hal pekerjaan, perumahan, fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas. Terkait kesetaraan pemerintah tidak membedakan bonus untuk atlet yang disabilitas ataupun tidak. Pemerintah akan terus memperhatikan para disabilitas. Membangun budaya masyarakat untuk memberi penghormatan kepada kelompok disabilitas dan menyamakan perlakuannya terhadap disabilitas ataupun yang tidak disabilitas. Rekuitmen harus berbasis pada kopetensi bukan finansial dan bukan nepotisme. Untuk pejabat birokrasi, Rekuitmen harus dilakukan secara transparan, sederhana dengan standard – standard yang jelas. Untuk jabatan politikperlu sebuah penyederhanaan system di dalam sitem kepartian sehingga pemilu menjadi murah, pejabat – pejabat tidak untuk rakyat kecil, harus menghadirkan kesejahteraan. Jangan gunakan hukum untuk memukul lawan tetapi gunakan untuk melindungi kawan. Pastikan hukum tegak lurus supremasi HAM harus dipastikan hadir Indonesia. Menghadirkan rasa keadilan, bagi rakyat kecil HAM adalah mendapatkan pekerjaan, dijamin oleh UUD. Memastikan bahwa HAM mencakupi akses terhadap pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian yang baik. Berkomitmen akan dipastikan putra – putri bangsa yang difabel hidup memenuhi potensinya. HAM bukan saja memperbaiki sistemnya tetapi budaya masyarakat yang harus lebih diperbaiki, karena Ham sangat penting bagi setiap orang, sehingga semua orang harus menghormati hak orang lain. Diperlukan langkah – langkah yang konkrit, praktis dan segera. Harus berani melakukan terobosan – terobosan supaya gaji pejabat public sangat besar, potong semua kebutuhan – kebutuhan kampanye. Penghasilan para pegawai negeri dan birokrat itu kurang tdak realistis, akan memperbaiki kualitas hidup birokrat dengan realistis. Akan meningkatkan taxratio yang berada di 10% ke Menurut saya, pendapat dari calon no. 2 tidak cukup baik, karena calon no. 2 hanya menitik beratan kepada gaji para pejabat dan pegawai negeri. Yang terpenting dari mengatasi kasus korupsi di Indonesia adalah dengan pencatatan anggaran yang jelas, transparan tidak hanya pada gaji pejabat yang harus ditingkatkan. Terorisme terbebani oleh biaya pemilu. Sehingga diharapkan bisa memangkas politik uang, suap, korupsi. Melalui rikuitmen ini, jabatan – jabatan dan mendapatkan putra – putri terbaik karena rekuitmen ini berjalan dengan transparan, dan akuntabel. Pergerakan politik bisa dimulai dari relawan, rinah public untuk mendapatkan pemimpin – pemimpin yang baik tanpa harus melibatkan finansial. Yang terpenting perampingan birokrasi dan adanya meritsistem. Rekuitmen putra – putri terbaik melalui meritsistem, mutasi dan promosi sesuai dengan kopetensi, integritas dan prestasi. Pengawasan internal dan eksternal yang kuat untuk birokrasi yang bersih. Terosisme harus diberantas sampai keakarnya. Terorisme bukanlah jihad bahkan terorisme melakukan kerusakan – kerusakan. Dilakukan dua cara untuk mengatasi terorisme yaitu, pencegahan dan penindakan. Melakukan pencegahan dengan kontra radikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham – paham radikal dan intoleran dan melalui daerah radikalisasi 16% dan akan mendapatkan $60 miliyar dengan demikian akan memperbaiki penghasilan pejabat, birokrat dan pegawai negeri dengan signifikan memperbaiki kualitas hidup dan memenuhi kebutuhannya, jika tetap terjadi korupsi akan tindak sekeras – kerasnya. Memperkuat KPK dan menempatkan KPK di daerah – daerah. Benahi asset Negara. Dan untuk para koruptor di Indonesia diharapkan mendapatkan hukuman yang pantas. Radikalisme dari dalam negeri berasal dari ketidakadilan dan keputusasaan. Mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Oleh karena itu akan investasi besar dalam pendidikan dan kesehatan untuk membantu rakyat bawah. Dengan demikian melalui mereka akan menyebarkan pendidikan terjauh dari keputusasaan. Melihat program – program anti radikalisasi. Kedua calon memaparkan pendapatnya dengan baik, saya setuju dengan pendapat calon no. 1 bahawa melakukan pendekatan dengan pembelajaran agama atau social dengan baik dan benar agara mereka tidak masuk kedalam terorisme dan membekali aparat Negara mengenai HAM. Dan saya juga setuju dengan calon no. 2 untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Dalam hal penindakan akan dilakukan pendekatan yang manusiawi tanpa harus melakukan pelanggaran HAM. Akan mengajak ormas – ormas masyarakat, khususnya organisasi keagamaan. Dan aparat harus diberikan pengetahuan mengenai HAM. SUP harus berbasis HAM. Melihat resiko – resiko akibat kurangnya pendidikan, adanya rasa benci berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya dan memastikan mereka tidak terjerumus kedalam terorisme. Memperkuat Negara tidak tergantung pada Negara lain dan memperkuat angkatan bersenjata, polisi. bahwa mereka harus mempunyai pendidikan yang baik, agar berkurangnya rasa keputusaan dan kebencian. Serta memperkuat aparat Negara.