KEBIJAKAN EKSPLORASI MINERAL INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KESDM
1
WILAYAH PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
HARUS DAPAT DIMANFAATKAN
SERACA OPTIMAL
EKSPLOITASI (M & BB):
• PENERIMAAN NEGARA (+)
•DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK
NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN
• KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN
WILAYAH PERTAMBANGAN
(MINERAL DAN BATUBARA)
YANG MEMPERTIMBANGKAN
KESEIMBANGAN DAN
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
DEPOSIT
SUMBER DAYA MINERAL
DAN BATUBARA
•
• WP HARUS DISAMPAIKAN KE PEMERINTAH
• JIKA TERJADI DISPUTE WP DENGAN “PERUNTUKAN LAIN”
DISAMPAIKAN KE BKTRN JIKA WP TERSEBUT OLEH BKRTN
MENJADI “PERUNTUKAN LAIN” MAKA MENJADI WPN
KESDM
DIUSULKAN UNTUK DIJADIKAN
WILAYAH PERTAMBANGAN
DALAM RTRW
•RTRW K (KABUPATEN)
•RTRW P (PROVINSI)
•RTRW N (NASIONAL)
2
Tahapan Kegiatan dan Ketentuan Luas Wilayah IUP
IUP EKSPLORASI
MINERAL
LOGAM
BATUBARA
PU
EXPL
FS
1
3 + (2X1)
1+(1)
1
2 + (2X1)
1
IUP OPERASI PRODUKSI
LUAS
KONST
PROD
Max. 100.000
2
20 + (2x10)
Max. 25.000
2
Max. 50.000
2
20 + (2x10)
Max. 15.000
3 + (1X1)
1 + (1)
Max. 25.000
3
20 +(2x10)
Semen
10 + (2x5)
Max. 5.000
1
1
1
Max. 5.000
1
5 + (2x5)
Max. 5.000
1
3+(1x1)
1
Tergantung
Penugasan
BUKAN LOGAM
BATUAN
RADIO AKTIF
KESDM
Tergantung
Penugasan
LUAS
Tergantung
Penugasan
3
PENGUSAHAAN MINERAL
PERIZINAN IUP
IUP Eksplorasi
IUP Operasi Produksi (OP) *)
Kegiatan
Usaha
PU
Ekplorasi
FS
Kontruksi
Penamban
gan
**)
pengolahan/
pemurnian
pengolahan/
pemurnian
Pengangkutan
dan penjualan
Pengangkutan
dan penjualan
*) Penambangan atau Pengolahan/Pemurnia dapat
dilakukan terpisah
**) Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus
kerjasama dengan pemegang IUP OP Penambangan
KESDM
4
KONSEP PEMANFAATAN SUMBERDAYA MINERAL
Tax & Royalty
Downstream
Economy
KESDM
Mineral
Deposit
Value Added
Industry
5
POTENSI MINERAL LOGAM INDONESIA
KESDM
Logam Besi dan Paduan Besi
Logam Mulia
Logam Dasar
Logam Ringan dan Langka
6
MINERALISASI JALUR SUNDA-BANDA
(HELLMAN, 2011)
KESDM
7
TABEL POTENSI MINERAL LOGAM DI INDONESIA
No.
KESDM
Komoditi
1
Nikel
2
Timah
3
4
5
6
7
Bauksit
Tembaga
Emas Primer
Emas alluvial
Perak
8
9
10
Sumber Daya
(ton)
Cadangan
( ton )
Keterangan
2.849.133.367,00
2.074.967,17
1.178.711.998,40
396.502,00
Bijih
Logam
469.411.397,00
86.472.032,54
6.815,30
140,82
828.443,50
222.494.074,00
27.183.065,13
2.740,41
12,33
12.418,70
Bijih
Logam
Logam
Logam
Logam
Pasir Besi
Mangan
Air Raksa
1.583.805.980,72
11.195.340,73
75,91
173810612
4.078.029,00
-
11
Besi Laterit
1.462.294.969,30
347.746.020,00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Besi Primer
Kobal
Kromit Plaser
Kromit Primer
Molibdenum
Monasit
Platina
Seng
Timbal
Titan Laterit
Titan Plaser
Besi Sedimen
643.858.053,32
1.337.750,34
5.782.929,00
1.642.925,00
238.400,39
10.526,80
13.031,02
6.990.032,66
10.625.062,39
741.298.559,00
71.314.609,90
23.702.186,00
48.189.555,00
471.693,33
2.715,00
795.803
473.189,09
2.770.000,00
1.480.000,00
-
Konsentrat
Bijih
Logam
Bijih
Bijih
Logam
Bijih
Bijih
Logam
Logam
Logam
Logam
Logam
Bijih
Bijih
Bijih
8
PERINGKAT INDONESIA DALAM SURVEI
FRASER INSTITUTE (2014)
 Peringkat 77 dalam Indeks Kemenarikan Investasi
 Peringkat 116 dalam Indeks Persepsi Kebijakan
 Peringkat 89 dalam Indeks Potensi Mineral
 Peringkat 117 dalam Ketidakpastian Regulasi
KESDM
9
DISTRIBUSI BIAYA EKSPLORASI GLOBAL
(SNL MINING & METALS, 2014)
KESDM
10
AREA FOKUS KEGIATAN EKSPLORASI TEMBAGA
(SNL MINING & METALS, 2014)
KESDM
11
PROSPEK EKSPLORASI INDONESIA
• Potensi mineral Indonesia cukup besar dan belum dikembangkan
•
•
•
•
•
•
secara optimal.
Tenaga kerja untuk sektor tambang/eksplorasi yang memadai.
Jenis bahan tambang yang tersedia heterogen.
Iklim politik, sosial, dan budaya yang relatif stabil.
Berada di daerah tropis
Sebagian besar deposit berada dalam kawasan hutan
Sebagian mineralisasi tersingkap di permukaan
KESDM
12
TANTANGAN KEGIATAN EKSPLORASI
 Deposit baru semakin sulit ditemukan
 Lokasi target berada di area terpencil
 Keterbatasan infrastruktur
 Koordinasi dengan sektor kehutanan
 Isu lingkungan dan sosial
KESDM
13
KESDM
14
PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
P.SUMATERA
KK : 11
PKP2B : 15
IUP logam : 1,481
IUP non logam&batuan : 542
IUP batubara : 982
P.KALIMANTAN
KK : 9
PKP2B : 61
IUP logam : 734
IUP non logam&batuan : 405
IUP batubara : 2,666
P. SULAWESI
KK : 10
IUP logam : 1058
IUP non
logam&batuan : 393
IUP batubara : 105
P.JAWA
KK : 1
IUP logam : 301
IUP non logam
&batuan : 1,017
IUP batubara : 6
PKP2B = 79
KK = 39
IUP non logam & batuan = 2.510
IUP mineral logam = 4.413
IUP Batubara =3.886
KESDM
Kep. Bali & Nusa Tenggara
KK : 2
IUP logam : 336
IUP non logam&batuan : 124
IUP batubara : 1
KEP.MALUKU
KK : 2
IUP logam : 395
IUP non
logam&batuan : 22
IUP batubara : 11
P. PAPUA
KK : 7
IUP logam : 108
IUP non logam
&batuan : 7
IUP batubara : 115
15
PENUTUP
 Pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk menyelesaikan revisi
UU Pertambangan Mineral dan Batubara
 Menyelesaikan koordinasi antar instansi baik di tingkat pusat
maupun daerah
 Memberikan kemudahan akses untuk melakukan kegiatan
eksplorasi
 Selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat 20 negara yang memperkuat
posisi “resource nationalism”, termasuk Indonesia (Ernst & Young)
 Perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan wilayah untuk
menyokong kegiatan pertambangan
16
Terima Kasih
www.djmbp.esdm.go.id
KESDM
17