MENENTUKAN PDM PROYEK CABLE CAR KOTA BANDUNG
A. Gambaran Umum Proyek
- Tujuan Proyek
o Tujuan dari proyek cable car kota Bandung adalah sebagai salah satu solusi
permasalahan transportasi di kota Bandung dan merupakan salah satu alat
transportasi yang ramah lingkungan, aman, nyaman, cepat, tepat waktu,
terjangkau, tingkat keselamatan tinggi dan memiliki kapasitas angkut yang
cukup besar serta dapat dijadikan sebagai saran wisata.
- Deskripsi singkat
o Salah satu solusi kemacetan lalu lintas di kota Bandung adalah cable car
(kereta gantung). Kereta gantung dapat mengatasi kemacetan karena
penggunaan moda ini akan menguranfi pemakaian ruas jalan oleh warga
maupun wisatawan. Kereta gantung memiliki banyak manfaat bagi
pengunanya, yaitu: ramah lingkungan, aman, nyaman, cepat, tepat waktu,
terjangkau, tingkat keselamatan tinggi dan memiliki kapasitas angkut yang
cukup besar. Selain itu, kereta gantung ini cukup layak diterapkan di Bandung
untuk konsep pengembangan kota berbasis TOD (Transit Oriented
Development) karena dapat menghubungkan titik-titik lokasi pusat aktivitas
di kota Bandung serta dapat berintegrai (feeder) dengan sistem transportasi
yang sudah ada.
- Perkiraan Biaya
o Berikut perkiraan biaya dari proyek cable car kota Bandung.
B. Penentuan PDM
- PDM yang sesuai untuk proyek cable car kota Bandung adalah PDM Tradisional
(Design-Bid-Build). PDM DBB merupakan PDM yang diterapkan oleh perundangundangan untuk pelaksanaan proyek pemerintah, namun di sisi lain owner swasta
juga sering menggunakan PDM ini.
- PDM DBB dapat digunakan jika owner membutuhkan perancang proyek maupun
pelaksana konstruksi. PDM DBB dibutuhkan owner dalam rangka:
o Pengendalian yang tinggi kepada pihak-pihak yang ada
o Owner dari fasilitas publik dan harus akuntabel dalam pengeluaran dana
milik publik
o Ditetapkan oleh peraturan: menggunakan metoda seleksi perancang berbasis
kualifikasi serta menggunakan metoda kompetisi untuk pemilihan kontraktor
- Dengan PDM DBB ini, owner harus memastikan dana yang dibutuhkan tersedia,
tujuan proyek, dan menentukan standar serta bentuk kontrak. Pada tahap ini,
biasanya owner melakukan tahap planning dan conceptual design.
C. Analisis AMDAL
Prosedur AMDAL terdiri dari:






Proses penapisan (screening) wajib AM DAL
Proses pengumuman
Proses pelingkupan (sopping)
Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
Persetujuan Kelayakan Lingkungan
1. Proses Penapisan. Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib
AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib
menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem
penapisan satu langkah. Dalam proyek cable car ini, sudah ditentukan bahwa perlu
adanya penyusunan AMDAL sebelum proses pembangunan dimulai. Hal ini dikarenakan
proyek tersebut akan dibangun melintasi kawasan-kawasan strategis di kota Bandung
sehingga harus dibuat analisis AMDAL apakah proyek ini nantinya dapat berjalan tanpa
mengganggu stabilitas kondisi lingkungan disekitarnya.
Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak
dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.
2. Proses Pengumuman. Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL
wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa
melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang
bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Pada proses ini, pemerintah kota Bandung
yang bertindak sebagai owner wajib mempublikasikan planning project cable car ke
seluruh warga kota Bandung.
Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan
tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang
Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.
3. Proses Pelingkupan. Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk
menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis)
yang terkait dengan rencana kegiatan.
Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi
dampak penting terhadap Iingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi,
menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan
yang dikaji. Hasil akhir dan proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan
masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.
4. Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL. Setelah KA-ANDAL selesai disusun,
pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai.
Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar
waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali
dokumennya.
5. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan
RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian
Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen
kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu
maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan
penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
D. Refrensi
1. http://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/08/bump-indo-full.pdf.
Diakses tanggal 20 September 2016.
2. http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/faq/119-amdal/173-bagaimanaprosedur-amdal. Diakses tanggal 20 September 2016.