Tenaga kerja merupakan elemen yang penting dalam proses pembangunan. Pembangunan
ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi tenaga kerja dalam
pembangunan. Sering munculnya permasalahan antara pekerja dan majikan di Indonesia membuat peran
serikat pekerja menjadi sangat krusial. Tujuan dibentuknya Serikat Pekerja adalah untuk
menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan, memperjuangkan dan juga melindungi hak-hak para
pekerja.
Peran yang dapat dilakukan (1) Dikarenakan peran SPSI dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya
sejauh ini sudah sangat baik, diharapkan kedepannya pengurus SPSI tetap membela dan berpihak kepada
anggotanya, (2) Sebagai perwakilan anggotanya didalam perusahaan, diharapkan SPSI tidak takut dan
ragu dalam memperjuangkan hak-hak yang telah diciderai oleh manajemen perusahaan meskipun harus
menempuh jalur hukum.
PERKEMBANGAN SERIKAT PEKERJA DI INDONESIA
Tanggal 1 Mei 1886 adalah merupakan puncak demonstrasi di Kota Chicago Amerika Serikat dan
merupakan simbol kemenangan buruh sedunia diputuskan dalam Kongres International Labour
Organisation (ILO) pertama tahun 1889 di kota Paris Perancis. Maka setiap tanggal 1 Mei diseluruh
dunia diperingati sebagai Hari Buruh, tak terkecuali di Indonesia. Kegiatan - kegiatan yang menyulut
emosionalisasi kebersamaan dalam perjuangan pekerja santer dikumandangkan, bahkan di Medan
Sumatera Utara (Mei Day 2007) sebelum hari peringatan sudah ada kegiatn serikat pekerja unjuk rasa
damai menuntut perbaikan kesejahteraan pekerja. Momentum Hari Buruh dimanfaatkan pekerja untuk
merepleksikan diri terhadap perjuangan dan cita – cita pekerja menuju kehidupan yang lebih baik.
Organisasi buruh sedunia International Labour organization (ILO) merupakan kanalisasi serikat pekerja
antar bangsa yang selalu menyuarakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh dijagat raya
ini.
Menurut DR. Susetiawan3 Organisasi Buruh yang pertama berdiri di Indonesia berdiri pada tahun 1897
didirikan oleh orang orang eropa dan secara eksklusif beranggotakan orang - orang Eropa. Kemunculan
organisasi ini lebih diinspirasikan oleh gerakan buruh di Nederland, pada waktu itu disebabkan oleh
kondisi - kondisi kerja yang kurang baik dikalangan pekerja Eropa di Indonesia. Organisasi buruh
pertama dengan nama N.I.O.G (Ned Ind Onderw Genootschm) memiliki anggota para pegawai swasta
Eropa.
Pribumi Indonesia yang memiliki pekerjaan - pekerjaan terendah dalam hirarki kolonial, oleh karenanya
tidak diizinkan untuk menjadi anggota.
Pada tahun 1908 Organisasi pertama buruh indonesia dengan keanggotaan campuran antara orang eropa
dan indonesia didirikan .Organisasi tersebut bernama V.S.T.P (Vereeneging van Spoor en Tramweg
Personeel) di Pimpin oleh seorang Jawa yaitu Semaun3.
Setelah 1965, seluruh serikat pekerja/buruh di Indonesia dipaksa bergabung dengan sebuah
organisasi yang dipayungi pemerintah dibawah nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).
Pada tanggal 20 februari 1973 lahirlah deklarasi buruh seluruh indonesia yang naskahnya yang antara
lain membentuk organisasi bernama FBSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai induk
organisasi yang ditopang oleh 21 serikat pekerja buruh lapangan.
Selanjutnya Istilah Federasi dan buruh menurut Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu Sudomo tidak
sesuai dengan hubungan industrial di Indonesia sebab mereferensi situasi demoksrasi – demokrasi
liberal, maka pada Tahun 1985 organisasi tersebut akhirnya diberi nama baru menjadi Serikat pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI)3. pada era reformasi SPSI berkembang menjadi Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (K. SPSI).
Menurut Drs. Mardjono6 perkembangan Serikat Pekerja yang terdaftar di Depnakertrans hingga Mei
2000 meliputi :
a.
Unit Kerja/Tingkat Perusahaan : 9.820 SP
b.
c.
d.
SP Tingkat Nasional BUMN : 44 SP
Serikat Pekerja Tingkat Nasional Swasta : 46 SP
Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia : 23 Federasi
Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 98 tahun 1984 dengan UU No. 18 tahun 1956, konvensi
dimaksud mengandung dua pokok penting yaitu Hak Berorganisasi dan Hak
Berunding bahkan Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.
Organisasi Serikat Pekerja terbesar di Indonesia adalah Konfederasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia
(K. SPSI), secara historis telah berumur berumur 35 tahun tepatnya tanggal 20 Februari 2008 yang sering
disebut Hari Pekerja Indonesia (HAPERI ke - 35).
1.
PERANAN SERIKAT PEKERJA
A. Serikat pekerja mempunyai fungsi Kanalisasi, yaitu fungsi menyalurkan aspirasi, saran, pandangan,
keluhan bahkan tuntutan masing – masing pekerja kepada pengusaha dan sebaliknya, serikat pekerja
berfungsi sebagai saluran informasi yang lebih efektif dari pengusaha kepada para pekerja ;
B. Dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja, pengusaha dapat menghemat waktu
yang cukup besar menangani masalah – masalah ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saran –
saran mereka serta untuk membina para pekerja maupun dalam memberikan perintah – perintah,
daripada melakukannya secara individu terhadap setiap pekerja ;
C. Penyampaian saran dari pekerja kepada pimpinan perusahaan dan perintah dari pimpinan kepada
para pekerja, akan lebih efektif melalui serikat pekerja, karena serikat pekerja sendiri dapat menseleksi
jenis tuntutan yang realistis dan logis serta menyampaikan tuntutan tersebut dalam bahasa yang dapat
dimengerti dan diterima oleh direksi dan perusahaan ;
D. Dalam manajemen modern yang menekankan pendekatan hubungan antar manusia ( Human
Approach ), diakui bahwa hubungan nonformal dan semiformal lebih efektif atau sangat diperlukan
untuk mendukung daripada hubungan formal. Dalam hal ini serikat pekerja dapat dimanfaatkan oleh
pengusaha sebagai jalur hubungan semi formal;
E. Serikat pekerja yang berfungsi dengan baik, akan menghindari masuknya anasir – anasir luar yang
dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan ketenagakerjaan, jika di suatu perusahaan tidak ada
PUK SPSI atau bila PUK SPSI tidak berfungsi dengan baik, maka anasir luar dengan dalih
memperjuangkan kepentingan pekerja akan mudah masuk mencampuri masalah intern perusahaan.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa campur tangan LSM, LBH dan pihak luar lainnya ke
perusahaan lebih banyak menambah rumitnya persoalan daripada mempercepat penyelesaian masalah ;
F. Mewakili pekerja pada Lembaga Tripartit dan Dewan Pengupahan pada Lembaga Departemen
Tenaga Kerja sesuai tingkatan;
2. TUJUAN SERIKAT PEKERJA
A. Mengisi cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil secara materi dan spiritual, khususnya masyarakat pekerja berdasarkan
pancasila ;
B. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja;
C. Terlaksananya hubunga industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
D. Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok industrial barang dan jasa serta
mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuhkembangkan solidaritas diantara sesama kaum pekerja
;
E. Terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas ;
F. Terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang
menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi ;
G. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat – syarat kerja
dan kondisi serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.
A.
B.
C.
FUNGSI SERIKAT PEKERJA
Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.
Lembaga perunding mewakili pekerja.
Melindungi dan membela hak – hak dan kepentingan kerja.
D.
E.
F.
G.
H.
Wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja.
Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
Wakil pekerja dalam lembaga – lembaga ketenagakerjaan
Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4.
USAHA SERIKAT PEKERJA
A. Meningkatkan peran serta kaum pekerja dalam Pembangunan Nasional untuk mengisi cita – cita
Proklamasi 17 Agustus 1945
B. Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan perundangan untuk mewujudkan
pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
C. Memacu terciptanya kondisi dan syarat – syarat kerja yang layak
D. Bekerja sama dengan badan – badan pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri
yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi
E. Memperjuangkan jaminan sosial yang luas sesuai dengan tuntutan kebutuhan
F. Menyelenggarakan pendidikan bidang ketenagakerjaan dalam rangka memperluas pengetahuan,
keterampilan dan prilaku, meningkatkan kemampuan tenaga kerja baik dalam berorganisasi maupun
dalam bekerja
Mendorong terbentuknyab dan berkembangya koperasi pekerja dan usaha – usaha lain untuk
meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial