INDIKATOR IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK
DALAM 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
NO
1
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR ISI
IMPLEMENTASI
INDIKATOR
1.1
Kerangka dasar dan struktur 1.1.1
kurikulum berlandaskan konsep
perlindungan anak
Adanya dokumen dasar penyusunan KTSP
yang berlandaskan konsep perlindungan anak
1.2
Beban
belajar
mempertim- 1.2.1
bangkan usia dan kemampuan
anak
Adanya dokumen pengaturan beban belajar
yang mempertimbangkan usia dan kemampuan
anak
1.3
Muatan kurikulum mengintegra- 1.3.1
sikan perlindungan anak
Jumlah mata pelajaran yang mengintegrasikan
hak dan perlindungan anak
1.3.2
Adanya pengintegrasian pendidikan kecakapan
hidup sosial ke dalam mata pelajaran
1.4
Kalender pendidikan memper- 1.4.1
timbangkan kepentingan terbaik
bagi anak
Adanya alokasi waktu dalam kalender
pendidikan untuk pengembangan minat dan
bakat anak
2.1
Pembelajaran di kelas menggu- 2.1.1
nakan pendekatan saintifik yang
berbasis PAKEM
2.1.2
Guru menggunakan pendekatan saintifik
berbasis PAKEM dalam pembelajaran.
1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Muatan Kurikulum
4. Kalender Pendidikan/akademik
2
STANDAR PROSES
Proses pembelajaran, interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berperan aktif, mem
Guru melayani kebutuhan peserta didik secara
individu atau kelompok
NO
STANDAR PENDIDIKAN
berikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas,dan keman dirian sesuai dengan
bakat, minat, perkem bangan fisik serta
psikologis peserta didik.
IMPLEMENTASI
INDIKATOR
2.1.3
Guru memberi kesempatan
menerima haknya secara layak.
anak
untuk
2.1.4
Guru tidak memberi ancaman dan kekerasan
yang berupa hukuman fisik atau non fisik
kepada anak
2.1.5
Guru memberi rasa aman dan kasih sayang
kepada semua anak.
2.1.6
Guru berperilaku toleransi dan tidak ada
diskriminasi
2.1.7
Guru
memfasilitasi
pendidikan ABH dan ABK
2.1.8
Guru memberikan kebebasan dan kesempatan
anak untuk melaksanakan kegiatan peringatan
hari besar keagamaan
2.1.9
Guru mengembangkan budaya lokal dan
kecakapan hidup sosial dalam pembelajaran
2.1.10
Guru membiasakan anak meminta maaf jika
melakukan kesalahan
2.1.11
Guru membiasakan anak untuk bersikap empati
dan saling menghormati sesama teman
2.1.12
Guru tidak memotong ketika siswa sedang
memberikan pendapat
keberlangsungan
NO
3
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Digunakan sebagai pedoman penilaian
dalam penentuan kelulusan peserta didik
dari satuan pendidikan.
IMPLEMENTASI
3.1
INDIKATOR
2.1.13
Guru membiasakan budaya mengangkat tangan
ketika akan berbicara dan setelah dipersilakan
baru berbicara
2.1.14
Guru membiasakan anak berbicara dengan
sopan
2.1.15
Guru membiasakan anak mendengar-kan
pendapat teman dan tidak menertawakan
jawaban anak yang kurang tepat
2.1.16
Siswa mendapat peluang untuk berprestasi
tanpa diskriminasi
2.1.17
Memberikan reward bagi anak berprestasi baik
akademik maupun non akademik
2.1.18
Adanya dokumen berupa angket siswa tentang
proses pembelajaran di sekolah
2.1.19
Adanya dokumen berupa angket orang tua
tentang proses pembelajaran di sekolah
2.1.20
Tersedianya kotak saran di tempat strategis dan
adanya dokumen tindak lanjut secara periodik.
Penilaian sikap, pengetahuan, 3.1.1
dan ketrampilan sebagai domain
dalam
penentuan
kelulusan
peserta didik dari satuan 3.1.2
Perilaku tidak melakukan kekerasan sebagai
salah satu syarat kelulusan.
Perilaku toleransi terhadap sesama sebagai
salah satu syarat kelulusan
NO
STANDAR PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI
pendidikan.
4
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA 4.1
PENDIDIKAN (PTK)
Pendidik harus memiliki kompetensi
akademik dan kompetensi sebagai agen
4.2
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,
serta
memiliki
kemampuan
untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
INDIKATOR
3.1.3
Perilaku setiakawan pada sesama
sebagai salah satu syarat kelulusan.
teman
3.1.4
Perilaku memiliki rasa tanggung jawab
menjaga kesehatan diri dan orang lain sebagai
salah satu syarat kelulusan
3.1.5
Pencapaian pengetahuan siswa menjadi syarat
kelulusan.
3.1.6
Pencapaian ketrampilan individu siswa menjadi
syarat kelulusan.
Pendidik
harus
memiliki 4.1.1
kompetensi akademik.
Pendidik memiliki kualifikasi akade-mik
pendidikan minimum diploma empat (D-IV)
atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan.
Pendidik sebagai agen pembe- 4.2.1
lajaran, sehat jasmani dan rohani
serta
memiliki
kemampuan
mewujudkan tujuan pendidikan 4.2.2
nasional (SRA)
Pendidik memahami karakteristik, potensi dan
kemampuan peserta didik
Pendidik bersikap sesuai dengan norma agama
yang dianut, hukum dan norma sosial yang
berlaku dalam masyarakat
4.2.3
Pendidik dinyatakan sehat jasmani dan rohani
4.2.4
Pendidik tidak melakukan ancaman ataupun
kekerasan terhadap anak
4.2.5
Pendidik tidak melakukan penelantaran kepada
anak.
NO
5.
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR
PRASARANA
SARANA
IMPLEMENTASI
DAN 5.1
Persyaratan minimal tentang sarana :
perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, Bahan habis pakai.
Persyaratan minimal tentang prasarana :
ruang kelas, ruang pimpinan satuan
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata
usaha,
ruang
perpustakaan,
ruang
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang
unit produksi, ruang kantin, instalasi dan
jasa,
tempat
berolahraga,
tempat
beribadah, tempat bermain, tempat
INDIKATOR
4.2.6
Pendidik tidak melakukan penghinaan terhadap
harga diri anak
4.2.7
Pendidik memberi perlindungan, rasa aman dan
nyaman terhadap anak
4.2.8
Pendidik memfasilitasi makanan sehat melalui
kantin sekolah
4.2.9
Pendidik memfasilitasi kebutuhan kesehatan
anak di sekolah
4.2.10
Pendidikan
dan
tenaga
kependidikan
mendapatkan kesempatan untuk berprestasi
Ketersediaan sarana sekolah 5.1.1
yang memadai bagi kebutuhan
anak
5.1.2
Guru melibatkan anak dalam penataan tempat
duduk dan aransi kelas.
5.1.3
Guru melibatkan anak dalam pemasangan
pajangan dan penataan sudut baca.
5.1.4
Tersedianya alat kebersihan yang cukup dan
tersedianya tempat sampah organik dan non
organik yang memadai
5.1.5
Tersedianya tempat cuci tangan beserta sabun
cair
Guru melibatkan anak dalam pemilihan warna
dinding kelas
NO
STANDAR PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI
berekreasi.
5.2
INDIKATOR
5.1.6
Sekolah tidak menyediakan asbak
5.1.7
Tersedianya fasilitas air bersih
5.1.8
Tersedianya alat-alat olah raga dan permainan
sekolah
5.1.9
Warga Sekolah tidak merokok di sekolah
5.1.10
Adanya peringatan kawasan tanpa rokok.
5.1.11
Adanya larangan menjual rokok di lingkungan
sekolah
5.1.12
Adanya satuan tugas (satgas) anti rokok
5.1.13
Tersediannya peralatan sekolah yang hygienis
di kantin,UKS dan toilet
Ketersediaan prasarana sekolah 5.2.1
yang memadai bagi kebutuhan
anak
5.2.2
Tersedianya ruang kelas yang cukup ventilasi
dan pencahayan
5.2.3
Tersedianya fasilitas kesehatan (UKS) yang
memadai bagi anak
5.2.4
Tersedianya perpustakaan sekolah
perangkat yang memadai bagi anak
Tersedianya tempat bermain dan olah raga
untuk anak
dengan
NO
6
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR PENGELOLAAN
Standar
pengelolaan
oleh
satuan
pendidikan, Pemda, dan pemerintah.
Dikdasmen :
Menerapkan manajemen berbasis sekolah
yang ditunjukan dengan kemandirian,
kemitraan, partispasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas.
IMPLEMENTASI
6.1
INDIKATOR
5.2.5
Tersedianya laboratorium yang cukup memadai
5.2.6
Tersedianya taman sekolah yang rapi dan indah
5.2.7
Tersedianya sanitasi di sekolah yang lancar
Penerapkan manajemen berbasis 6.1.1
sekolah yang ditunjukan dengan
kemandirian,
kemitraan,
partispasi, keterbukaan, dan 6.1.2
akuntabilitas.
Adanya pajangan tata tertib guru dan siswa
yang dapat dibaca anak
6.1.3
Adanya sosialisasi dokumen sanksi tata tertib
yang disepakati guru, anak dan orang tua
6.1.4
Adanya dokumen daftar anak yang memiliki
dan belum memiliki akte kelahiran
6.1.5
Adanya penerapkan konsekuensi logis bagi
pelanggar tata tertib dan memberi reward
kepada anak yang mentaati tata tertib.
6.1.6
Adanya data siswa miskin yang valid dan
lengkap
6.1.7
Adanya data anak penerima bantuan
6.1.8
Adanya dokumen
penerima bantuan
Adanya sanksi pelanggaran tata tertib yang
telah disepakati bersama antara anak dan guru
serta orangtua
rapat
penentuan
anak
NO
7
STANDAR PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI
7.1
INDIKATOR
6.1.9
Adanya dokumen bukti penerimaan bantuan
6.1.10
Adanya dokumen program untuk memenuhi
kebutuhan berdasarkan keragaman kondisi
siswa
Pembiayaan operasional sekolah 7.1.1
dan
penggunaannya
bagi
kebutuhan anak
Adanya dokumen kesepakatan pembiayaaan
sekolah di awal tahun ajaran antara sekolah dan
orangtua
7.1.2
Adanya laporan penggunaan dana secara
transparan dan akuntabel (dipajang)
7.1.3
Adanya dokumen pemberitahuan tanggungan
keuangan pada orangtua siswa
7.1.4
Adanya dokumen pemberitahuan kekurangan
tanggungan keuangan kepada orangtua
7.1.5
Tersedianya dokumen pembeayaan tambahan
yang telah disetujui.
- Gaji pendidik dan tenaga kependidikan
serta segala tunjangan yang melekat pada
gaji
7.1.6
Adanya dokumen perencanaan kegiatan
pembelajaran dan pengembangan bakat yang
sudah disepakati bersama.
- Bahan atau peralatan pendidik habis
pakai
7.1.7
Tidak adanya tagihan keuangan sekolah pada
anak
STANDAR PEMBIAYAAN
Persyaratan
investasi:
minimal
tentang
biaya
Meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya
manusia dan modal tetap
Persyaratan minimal biaya personal :
Meliputi biaya pendidikan yang harus
dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.
Persyaratan minimal tentang biaya operasi
meliputi :
Biaya operasi pendidikan tak langsung
berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
NO
STANDAR PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI
INDIKATOR
lembur, transportasi, komsumsi, pajak,
asuransi dan lain
sebagainya.
8
STANDAR
DIKAN
PENILAIAN
PENDI- 8.1
.
Standar penilaian pendidikan merupakan
standar nasional penilaian pendidikan
tentang
mekanisme
prosedur
dan
instrumen penilaian hasil belajar peserta
didik
Pelaksanaan penilaian pendidik- 8.1.1
an yang mengakomodir seluruh
kebutuhan anak
Adanya dokumen tentang penilaian sikap
spiritual : ketaatan beribadah, perperilaku
syukur, berdoa sebelum dan sesudah
melakukan kegiatan, dan toleransi dalam
beribadah
8.1.2
Adanya dokumen tentang penilaian sikap sosial
: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun peduli
dan percaya diri
8.1.3
Adanya dokumen tentang penilaian aspek
pengetahuan berupa tes tulis, tes lisan dan
penugasan.
8.1.4
Adanya dokumen tentang penilaian aspek sikap
yang dilakukan melalui observasi, penilaian
diri, penilaian antar teman, dan jurnal.
8.1.5
Adanya dokumen penilaian otentik untuk
menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan
mulai dari masukan (input), proses, sampai
keluaran (output) pembelajaran
8.1.6
Adanya dokumen penilaian diri yang dilakukan
sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk
membandingkan posisi relatifnya dengan
kriteria yang telah ditetapkan.
NO
STANDAR PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI
8.2
INDIKATOR
8.1.7
Adanya dokumen penilaian berbasis portofolio
dari keseluruhan proses belajar peserta didik
termasuk penugasan perseorangan dan/atau
kelompok di dalam dan/atau di luar kelas
dalam kurun waktu tertentu.
8.1.8
Adanya dokumen ulangan harian, ulangan
tengah semester dan ulangan akhir semester
8.1.9
Adanya dokumen yang menjelaskan tentang
penentuan KKM setiap mata pelajaran dalam
setiap kelas
8.1.10
Adanya dokumen penilaian kecakapan hidup
sosial bagi setiap anak
Sekolah mempunyai dokumen 8.2.1
tindak lanjut hasil penilaian
terhadap siswa
Adanya dokumen tentang program perbaikan
dan pelaksanaan perbaikan bagi anak yang
belum mencapai KKM
8.2.2
Adanya dokumen tentang program pengayaan
dan pelaksanaan pengayaan bagi anak yang
sudah mencapai KKM
BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK
A. Manajemen Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak
Manajemen sebagai salah satu pilar kunci dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak
pada dasarnya terkait dengan kapasitas kelembagaan sekolah dalam mengelola pelaksanaan
Sekolah Ramah Anak (SRA). Tujuan dari manajemen pelaksanaan Sekolah Ramah Anak
untuk menjamin tersedianya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan menjamin
keberlanjutan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Strategi manajemen pelaksanaan Sekolah
Ramah Anak adalah sebagai berikut.
1.
Pembentukan atau penguatan forum koordinasi antar sekolah dalam pelaksanaan
Sekolah Ramah Anak (SRA) yang terpadu dalam implementasi Sekolah Dasar Bersih
dan Sehat (SDBS).
2.
Pembentukan atau penguatan Tim Pelaksana Sekolah Dasar Bersih dan Sehat (SDBS)
yang bernuansa Sekolah Ramah Anak (SRA), terdiri atas Kepala sekolah, Guru,
Komite Sekolah, Pengawas, Orang Tua, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh
Masyarakat, dan Warga;
B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak
Tujuan dari penyediaan sarana yang layak dan terjangkau adalah menjamin
tersedianya akses warga sekolah terhadap sarana penunjang pelaksanaan perilaku hidup
Ramah Anak. Sarana Sekolah Ramah Anak (SRA) yang layak dan terjangkau secara
ekonomis antara lain:
1.
Menyediakan sarana sekolah yang memenuhi standar Sekolah Ramah Anak (SRA);
2.
Mengalokasikan dana perawatan dan operasionalisasi fasilitas dalam RKAS.
3.
Memfasilitasi warga sekolah dalam penentuan pilihan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi setempat;
4.
Meningkatkan kontribusi warga sekolah dan pihak luar (termasuk orang tua murid)
dalam pembangunan sarana/teknologi terpilih.
C. Kegiatan Sekolah Ramah Anak
Kegiatan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak mencakup hal sebagai berikut.
1. Internal sekolah
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :
a.
Dokumentasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah.
b.
Pemasangan slogan/himbauan tentang perilaku hidup ramah anak di tempat yang
strategis, misalnya “Perlakukan Anak dengan Ramah, Layani Anak dengan Ramah,
dsb.
c.
Kampanye perilaku hidup Ramah Anak dalam penggunaan fasilitas umum.
d.
Melibatkan peserta didik dalam kegiatan “Sekolah Ramah Anak”.
2. Eksternal Sekolah
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :
a. Membuat program kemitraan pendidikan ramah anak dengan instansi terkait
(Puskesmas, Kepolisian, PMI, Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian, dan lainlain).
b. Menyebarluaskan pembelajaran pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam
forum KKKS.
c. Menyebarluaskan pembelajaran pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam
forum KKG.
D. Penciptaan Kondisi Ideal
Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai subprogram dari Sekolah Dasar Bersih dan
Sehat (SDBS) diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, pelaksanaan kegiatan Sekolah
Ramah Anak (SRA) harus didukung oleh semua pemangku kepentingan terkait. Tanpa
dukungan tersebut keberhasilan tujuan kegiatan Sekolah Ramah Anak (SRA)
sulit
tercapai. Penciptaan kondisi yang ideal sebagai salah satu pilar pelaksanaan Sekolah
Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian.
Tujuan penciptaan kondisi yang ideal ini adalah menjamin meningkatnya dukungan
(advokasi, regulasi, pendanaan, dan fasilitasi) berbagai pihak dalam pelaksanaan program
Sekolah Ramah Anak (SRA). Beberapa kegiatan utama dalam penciptaan kondisi ideal
adalah sebagai berikut.
1. Melakukan advokasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan Sekolah Ramah
Anak (SRA) kepada warga sekolah untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan
dukungan/partisipasi dalam pelaksanaan program. Contohnya, dalam pertemuan dengan
komite dan orang tua peserta didik, sekolah menyosialisasikan rencana kerja
pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA) atau kondisi lingkungan sekolah.
2. Memfasilitasi pengembangan kebijakan atau peraturan yang dapat mendukung
pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah yaitu:
a.
Sekolah memberikan kebijakan terkait pelaksanaan kebersihan di sekolah dengan
memberikan sanksi bagi warga sekolah yang membuang sampah sembarangan.
b.
Sekolah mencanangkan Hari Jumat Bersih. Setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan
kebersihan lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kegiatan
ini bertujuan untuk mempertahankan perilaku gotong-royong dan menjaga
kebersihan serta keindahan sekolah.
c.
Sekolah mengadakan lomba ruang bersih antarkelas.
3. Menentukan kebijakan terhadap dukungan pendanaan pelaksanaan program Sekolah
Ramah Anak (SRA) yaitu:
a.
Kepala sekolah mengeluarkan kebijakan penggunaan dana BOS untuk membiayai
pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA), sesuai aturan penggunaan dana
BOS yang ada.
b.
Sekolah menyediakan rencana pembangunan dan pengembangan media informasi
yang dapat diketahui oleh warga sekolah dan umum.
4. Memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah (UPTD), swasta, donor, LSM,
warga, akademisi, dan pelaku lainnya dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA)
yaitu:
a.
Sekolah bekerjasama dengan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan Sekolah
Ramah Anak (SRA).
b.
Sekolah berkoordinasi dengan UPTD atau dinas terkait untuk mendapatkan fasilitas
dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA).
c.
Mendorong terciptanya ruang publik atau jejaring sosial sebagai forum diskusi dan
koordinasi pemangku kepentingan baik individu maupun lembaga yang memiliki
komitmen terkait pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Contohnya,
sekolah membuka peluang untuk memfasilitasi proses pembelajaran pelaksanaan
program Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan berbagai pihak terkait (sekolah lain,
warga sekitar, pihak lainnya).
C. Pelibatan Berbagai Pihak Terkait
Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang terpadu dalam implementasi Sekolah
Dasar Bersih dan Sehat (SDBS) melibatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah,
masyarakat, dan pihak swasta sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
https://visiuniversal.blogspot.com/2015/09/mengenal-dan-mengembangkan-sekolah.html
1. Kebijakan SRA
a. Memiliki kebijakan antikekerasan terhadap peserta didik:
1) Komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap
anak berbentuk seperti pakta integritas
2) Kebijakan antikekerasan berbentuk SK internal sekolah dasar (SK Tim
Pelaksana dan Tim Pengembang SRA) disusun secara bersama-sama dan
melibatkan semua warga satuan pendidikan:
a) peserta didik
b) pendidik
c) tenaga kependidikan
3) Tersedianya kebijakan antikekerasan, meliputi:
a) adanya larangan:
kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan
peserta didik;
sik (contohnya memukul, menampar dengan
tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar
peserta didik, mencakar, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik
telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan
panas, dll.)
menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta
didik, dll.) oleh pendidik terhadap peserta didik
b) adanya mekanisme pengaduan dan penanggulangan kasus kekerasan, serta
penanganan khusus kejahatan seksual
b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan antikekerasan
terhadap peserta didik, melalui:
1) Pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap semua bentuk kekerasan
(fisik, mental, perlakuan salah, penelantaran, perlakuan menelantarkan, atau
eksploitasi) dan kejahatan seksual terhadap peserta didik
2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga
sekolah dasar untuk:
a. pencegahan dan penghapusan diskriminasi terhadap anak penyandang
disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban kejahatan seksual, anak korban
Napza, dll.
b. penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas
layanan pendidikan yang inklusi;
c. langkah-langkah dari sekolah dasar untuk memerangi bullying dan memberikan
pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam melindungi diri
3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan
a) melakukan pelatihan disiplin positif
b) pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif
c) memberikan konsekuensi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan
c. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
d. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen
berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun
e. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
f. Tersedia tenaga pendidik yang terlatih tentang gender, hak anak, dan peserta
didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang
disabilitas)
g. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga sekolah untuk
memahami gender, hak anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus
(misalnya: anak penyandang disabilitas)
h. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
i. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa napza
j. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana
secara struktural dan nonstruktural
k. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan
ibadah dan memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing
l. Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam
proses pembelajaran
m. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran
n. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran
o. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran
p. Memiliki mekanisme rujukan kepada sekolah lain yang sudah siap
melaksanakan pendidikan inklusi
q. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan
memfungsikan guru piket, duta anak sebagai pelapor dan pelopor, dan komite
sekolah
r. ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Anak (PMKSA)
s. Memperhatikan peserta didik dari kondisi dehidrasi dan kelaparan pada saat
pembelajaran berlangsung
t. POS untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan
u. sekolah mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada
saat penerimaan peserta didik baru dan di update setiap tahun untuk deteksi dini
dan pencegahan
v. Membiasakan gerakan penanaman budi pekerti
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Ramah Anak
a. Pelaksanaan Proses pembelajaran:
1) Proses Pembelajaran:
a) dilakukan dengan cara yang menyenangkan, inklusif, penuh kasih sayang dan
bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik baik di dalam dan di luar
kelas
b) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan
budaya lokal
c) memperhatikan hak anak
d) memperhatikan tahap-tahap perkembangan anak
2) Dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang
mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik
3) Dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik
melalui kegiatan esktrakurikuler secara individu maupun kelompok
4) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat
5) Memotivasi dan memberikan kesempatan Peserta didik untuk
menyelenggarakan, mengikuti dan mengapresiasi kegiatan seni budaya turut serta
dalam kegiatan seni budaya
6) Menerapkan kebiasaan untuk peduli dan berbudaya lingkungan hidup dalam
pembelajaran
7) Menumbuhkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik
b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak :
1) Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan
penilaian otentik
2) Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik
dengan peserta didik yang lain
c. Bahan Ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan, dan
radikalisme serta SARA.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak
a. Pelatihan Hak-hak Anak bagi :
Kepala sekolah
Guru
Petugas perpustakaan
Penjaga sekolah (petugas keamanan satuan pendidikan)
Petugas kebersihan
Petugas kebersihan
Komite sekolah
Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler
Orangtua/wali
b. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih tentang:
1) Hak-hak anak
2) Pengurangan resiko bencana
3) Penanganan di kondisi darurat
4) Lingkungan hidup
4. Sarana dan Prasarana SRA
a. Persyaratan Keselamatan :
baik
(sutet)
b. Persyaratan Kesehatan
-kisi pada pintu dan
jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi
kolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan
buatan, termasuk pencahayaan darurat
bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan
kesehatan dan mengalir lancar
bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang
berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar
terpelihara dengan baik
tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup
pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
c. Persyaratan Kenyamanan
melebihi 32 peserta didik), dan aktivitas murid
temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar
-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari
gangguan silau dan pantulan sinar
-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari
kebisingan
d. Persyaratan Kemudahan
ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan
Lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar
tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang
dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, yang terpisah
antara toilet laki-laki dan perempuan
kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penghawaan
yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti perangkat kebersihan
pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan
perempuan
perabot toilet menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna
tersedia toilet bagi penyandang disabilitas
tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan
sabun cuci tangan
tersedia ram dengan kemiringan landai maksimal 1:10 atau 6° dan memiliki dua
lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan
kemiringan tidak lebih dari 60°
lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus
lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan
memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan
ketinggian 65-80 cm
tersedia ruang ibadah
pengguna
e. Persyaratan Keamanan
struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar
-ruang kosong dan gelap
perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna
sekolah yang rawan
f. Ruang UKS memiliki peralatan berikut:
1) tempat tidur
2) alat ukur tinggi badan dan berat badan
3) alat ukur ketajaman mata dan telinga
dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
, yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan
baik dan sarana pelengkap yang lain seperti perangkat kebersihan
-laki dan perempuan
dengan sabun cuci tangan
pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
tidak lebih dari 60°
memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 6580 cm
e. Persyaratan Keamanan
-ruang kosong dan gelap
yang rawan
f. Ruang UKS memiliki peralatan berikut:
1) tempat tidur
2) alat ukur tinggi badan dan berat badan
3) alat ukur ketajaman mata dan telinga
4) perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kondisi Darurat (P3KD)
g. Sekolah memiliki ruang pembelajaran individu yang nyaman dan memperhatikan privasi
untuk peserta didik inklusi
h. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang bisa diakses oleh seluruh anak
i. Sekolah memiliki ruang kreativitas (ruang keterampilan, pojok membaca, tempat peserta didik
mengekspresikan diri, dst.)
j. Sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai,
sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)
k. Sekolah memiliki ruang perpustakaan
l. Tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI
m. Sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:
1) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan)
2) lokasi tidak dekat tempat pembuangan sampah
3) ada tempat cuci tangan
4) makanan dan minuman aman, sehat, dan halal
5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat
n. Sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok,
dilarang bullying; tanda–titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll)
o. Sekolah menyediakan media sosialisasi (materi Komunikasi, Informasi, Edukasi) yang terkait
dengan SRA (misal poster langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada
tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, dll.)
p. Sekolah menyediakan “Kotak Curhat” bagi peserta didik
5.
Partisipasi Anak
a. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat
b. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah
c. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Penyelenggara SRA
d. Pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah mendengarkan dan mempertimbangkan
usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi
untuk RKAS guna mewujudkan SRA
e. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap kondisi sekolah
f. Peserta didik mampu menjadi pelopor dan pelapor
g. Peserta didik berani dan mampu mengungkapkan pendapat dalam seluruh kegiatan sekolah
6.
Partisipasi Orang Tua/Wali, Komite
Sekolah, Lembaga Masyarakat, Dunia
Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya,
dan Alumni
1. Orang tua/wali
a) menyekolahkan anak dekat dengan orangtua (rumah/kantor)
b) menyediakan waktu berkualitas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari secara rutin
untuk mendengarkan dan menanggapi anak
c) menyediakan waktu berkegiatan bersama secara rutin
d) menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan
tumbuh kembang, minat, bakat, dan kemampuan anak
e) memberikan persetujuan untuk setiap kegiatan peserta didik di sekolah yang sesuai dengan
prinsip-prinsip SRA
f) mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik, termasuk memastikan
penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
g) bersikap proaktif melalui komite sekolah untuk memastikan SRA masuk ke dalam
penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
h) berkomunikasi secara intensif dengan guru, misalnya melalui media sosial
i) berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak
2. Komite Sekolah
a) aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA
b) memberikan masukan terkait penyusunan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban
SRA di dalam RKAS
c) memfasilitasi mediasi ke pihak luar sekolah terkait mekanisme penanganan kasus
kekerasan terhadap peserta didik
d) berperan aktif dalam memobilisasi sumber daya untuk peningkatan penyelenggaraan
SRA
3. Lembaga masyarakat
a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
b) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
c) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA
d) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, kegiatan seni dan
budaya, kegiatan pelayanan sosial, dll.
4. Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate
Social Responsibility (CSR)
a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
b) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
c) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, kegiatan seni dan
budaya, kegiatan pelayanan sosial, dll.
5. Pemangku kepentingan lainnya
a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak
mengikat
b) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
c) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya dalam memastikan keselamatan,
keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media
massa
6. Alumni
a) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA
b) Turut serta dalam kepengurusan komite sekolah
.