Stephani Lidya N.
15/381986/EK/20567
Manajemen Keuangan Publik
BAB 1
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK:
SEBUAH PENGANTAR
PENDAHULUAN
 Manajemen keuangan: bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan dana yang didapat.
 Manajemen: pengelolaan; Manajer: satu atau beberapa orang yang mengelola sebuah
organisasi; Organisasi: sekumpulan orang yang bersama-sama mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Organisasi yang sukses dipimpin oleh manajemen yang baik.
 Jenis organisasi berdasar tujuannya:
o Organisasi bisnis/privat: berusaha maksimal untuk memperoleh laba (contoh:
perusahaan).
o Organisasi nirlaba/publik: bukan untuk memperoleh laba (contoh: organisasi
pemerintah).
NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI ORGANISASI PUBLIK
 Pemerintah merupakan organisasi nirlaba/publik atau bisa juga disebut yang menjalankan
organisasi negara (pelaksana pemerintahan negara). Sehingga tujuan pemerintah
merupakan tujuan negara.
 Pemerintah (eksekutif) dijalankan dan dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh wakil
beserta kabinetnya.
 Berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI, Pemerintah Indonesia memiliki suborganisasi yakni pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota. Semua jenis pemerintahan bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan umum (masyarakat).
MASALAH KEUANGAN DALAM ORGANISASI PUBLIK PEMERINTAH
 Pemerintah dalam menjalani tugasnya untuk mencapai tujuan negara harus melalui sebuah
manajemen pemerintahan yang ideal.
 Salah satu masalah penting dalam sebuah organisasi yakni maslaah keuangan. Persoalan
mendasar dalam masalah keuangan adalah bagaimana mendapatkan uang/dana dan
bagaimana penggunaanya. Pengelolaan masalah tersebut dikenal dengan istilah “corporate
financial management”.
 Pada organisasi publik, sumber dana umumnya berasal dari anggota organisasi dan juga
donatur yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi pelayanan kepada para
anggotanya.
 Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki dana yang bersumber dari iuran anggota
masyarakatnya, yakni pendapatan pajak. Ada juga dana yang bersumber dari pendapatan
bukan pajak dan juga hibah. Penggunaannya sudah pasti untuk pelayanan kepada
masyarakat yang dapat ditemui di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan,
dll.
 Mikro:
Manajemen
keuangan
public
merupakan
masalah
manajemen
pendapatan/penerimaan dana dan masalah manajemen belanja/ pengeluaran dana.


Makro: keuangan public merupakan masalah manajemen fiscal negara atau manajemen
belanja negara yang tercermin dari manajemen anggaran pendapatan dan belanja (APBN
& APBD).
Masalah pembiayaan: masalah keuangan public/pemerintah terkait pendapatan, belanja,
penangan kelebihan pendapatan (surplus), dan penanganan kelebihan belanja (defisit).
Penanganannya tercermin mulai dari perencanaan (APBN), kemudian perubahan atas
rencana awal (APBN-P), hingga bentuk laporan realisasinya (Laporan Realisasi
APBN/LKPP).
PROBLEMATIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
 Optimalisasi pendapatan baik yang berasal dari pajak ataupun bukan pajak di pemerintah
pusat maupun daerah merupakan problematika yang dihadapi oleh pemerintah. Karena
optimalisasi pendapatan akan mendukung pencapaian tujuan/program yang direncanakan
pemerintah.
 Problematikanya secara umum adalah komposisi belanja dalam rangka mencapai tujuan
bernegara sesuai amanat UUD 1945. Proporsi yang benar dan tepat sasaran maka akan
mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 Pemerintah pusat harus membagi proporsi belanja untuk pusat dan daerah, yang mana
alokasi dana untuk daerah dikelola dalam DAK dan DAU.
 Problematika lainnya adalah terkait penyerapan anggaran, pencarian dana untuk menutupi
defisit (masalah pembiayaan), penanganan pinjaman atau utang negara/daerah, serta
surplus anggaran.
 Negara berkembang umunya menghadapi problematika terkait subsidi yang harus
dialokasikan dalam belanja atau pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan
pemerataan pelayanan.
 Problematika
lainnya
yakni
terkait
perencanaan
dan
penganggaran,
pelaksanaan/perbendaharaan, pelaporan, serta pengawasan/pengendalian.
PENUTUP
 Seluruh problematika yang dihadapi pemerintah harus dikelola sebaik mungkin, sehingga
dapat dinyatakan bahwa ilmu/pengetahuan terkait manajemen keuangan public menjadi
suatu keharusan, mulai dari manajemen terhadap APBN maupun APBD.
 Problematika di APBN biasanya terkait dengan tidak tercapainya penerimaan pajak,
rendahnya penyerapan anggaran.
 Problematika di APBD biasanya terkait pajak daerah yang mendistorsi kegiatan
perekonomian karena pemerintah ingin menggenjot pendapat daerahnya, belanja pegawai
yang lebih tinggi dari belanja modal.
BAB 2
TINJAUAN HISTORIS UNDANG-UNDANG
KEUANGAN NEGARA INDONESIA
PENDAHULUAN

Keuangan negara memegang peranan penting terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga
pemerintah yang mengelola keuangan negara harus paham dan mempelajari aspek-aspek
terkait pengelolaan keuangan negaranya. Aspek paling penting yang harus dipahami yakni
aspek hukum dan peraturan karena dalam setiap pelaksanaan pemerintahan harus
berdasarkan pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila
ingin mempelajari keuangan negara, sebelumnya harus mengenal hukum keuangan negara
dan menguasai aspek hukum dan perundangan terkait keuangan negara.

Paket UU bidang keuangan negara: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang mana lahirnya
paket UU tersebut menandai adanya reformasi du bidang keuangan negara.
SEJARAH KEUANGAN INDONESIA

Sebelum lahirnya paket UU tentang Keuangan Negara, terdapat UU Perbendaharaan
Indonesia (UUPI) yang merupakan produk warisan dari pemerintah kolonial HindiaBelanda, yakni ICW (Indische Compatabiliteits Wet) yang mengatur tata pembukuan yang
harus dilakukan pejabat yang mengurus keuangan dan RAB (Reglement voor het
Admiistratief Beheer) yang mengatur kewenangan pengelolaan keuangan, khususnya di
bidang pengelolaan administratif.

ICW dibagi dalam daub ab (boofdstak). Bab 1 memuat ketentuann tentang badan hukum
dan cara pengurusan kuangan yang teridiri atas 10 bagian. Sementara Bab 2 memuat
ketentuan pertanggung-jawab Keuangan yang terdiri atas 5 bagian.

ICW telah mengalami 3 tahap perubahan, yakni perubahan sebelum masa kemerdekaan dan
perubahan setelah masa kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan perbaikan UU di bidang keuangan negara,
tercata sebanyak 14 tim telah dibentuk untuk menyusun UU Keuangan Negara dan RUU
Perbendaharaan Negara. Tim yang ke-14, Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan
pada akhirnya berhasil membuat UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003, UU No.
1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004) yang kemudian disahkan oleh DPR RI.

Setelah diberlakukannya paket UU Keuangan Negara, terdapat beberapa perubahan
mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain dapt dilihat
dari segi pendekatan system, pendekatan legalitas, klasifikasi anggaranm dan dokumen.
PENUTUP

Penting bagi pihak yang berkecimpung di bidang keuangan negara utuk memahami aspek
hukum, peraturan, dan perundang-undangan.

Ketentuan menganai keuangan negar sejatinya telah diatur sejak zaman kolonial HindiaBelanda. Anmun seiring berjalannya wkatu, ditengah pengelolaan keuangan negara yang
dinamis pemerintah juga berupaya untuk melakukan perbaikan sejak berdirinya NKRI.

Pada tahun 2003 – 2004 akhirnya Indonesia melahirkan paket UU tentang Keuangan
Negara yang menggantikan ICW atau UUPI, hal ini menandai adanya reformasi
pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
BAB 3
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENDAHULUAN
 Manajemen merupakan serangkaian aktivitas (perencanaan dan pengambilan keputusan,
pengorganisasian, pembimbingan, dan pengendalian) yang diarahkan terhadap sumber
daya organisasi (manusia, keuangan, asset, dan informasi) untuk mencapai tujuan
organisasi secara efektif dan efisien.
 Proses perencanaan meliputi menetapkan tujun dn menyusun strategi atau rencana untuk
mencapai tujuan organisasi.
 Negara dan pemerintah sebagai organisasi public juga memerlukan manajemen untuk
emcapai tujuan negara. Pemerintah menjalankan serangkaian strategi, program, dan
kegiatan, yang secara menyeluruh dapat dikatakan sebagai “pembangunan”. Sehingga
proses manajemen dalam pemerintah dapat disebut sebagai manajemen pembangunan yang
didalamnya mencakup perencanaan pembangunan.
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Dengan diterbitkannya UU 17/2003 dan UU 25/2004 yang menandakan era reformasi
keuangan negara, pemerintah memberikan garis pembeda antara proses perencanaan (UU
25/2004) dengan proses penganggaran (UU 17/2003).
 Perencanaan meliputi penetapan tujuan, yang mana pada pemerintah Indonesa tujuannya
sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Namun dalam UU 25/2004 sistem
perencanaan pembangunan nasional mencakup tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghsailkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan
tahunan. Sehingga kemudian dalam dokumen perencanaan yang dihasilkan terdapat visi,
misi, tujuan, dan arah kebijakan.
 Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (UU 25/2004) terdiri atas: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-LK), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja-LK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD)
 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terlaksana mulai dari Musrenbang desa
hingga nasional.
PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Dokumen perencanaan yang lemah akan menyebabkan pembangunan tidak dapat tercapai.
Suparjan dan Nurwita (2011) meneliti problematika perencanaan pembangunan pada
pemerintah daerah dan menyimpulkan bahwa meskipun sudah tersedia peraturan yang
mengatur secara teknis mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di
daerah, namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang memiliki keterbatasan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan permasalahan tersebut.






Permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi permasalahan non-teknis dan teknis.
Permasalahan non-teknis meliputi lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam
perencanaan pembangunan, keterbatasan data dari SKPD, serta lemahnya kapasistas SD
perencanaan di daerah. Sementara permasalahan teknis meliputi lemahnya konsistensi
antara visi, misi, tujun, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta tidak
jelasnya indicator sasaran untuk masing-masing program dan kegiatan.
Lemahnya komitmen pemerintah daerah berkaitan dengan komitmen para pemimpin
daerah (kepala daerah). Proses perencanaan pembangunan juga melibatkan pihak
legislative (DPRD) yang mewakili berbagai kepentingan politik di daerah, kepentingan
politik ini menjadi risiko yang mempengaruhi komitmen kepala daerah dalam menyusun
dokumen perencanaan pembangunan.
Pengukuran kinerja yang masih berdasarkan output juga menjadi problematika bagi
pemerintah, karena sejatinya belum dapat mengukur pencapaian outcome.
Sinergitas perencanaan pembangunan dan penganggaran di pemerintahan Indonesia masih
terdapat permasalahan yang berdampak pada tidak efektifnya perencanaan pembangunan
dan tidak efisiennya belanja negara, padahal seperti yang diketahui, tujuan dari manajemen
adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2011), permasalahan sinergitas perencanaan
pembangunan dan penganggaran disebabkan oleh: legal structure, legal substance, dan
legal culture.
Perencanaan pembangunan nasional disusun berdasarkan kerangka jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan serta telah diatur secara teknis melalui UU 25/2004 dan beberapa
peraturan turunan lainnnya seperti PP 20/2004 (RKP), PP 8/2008 (Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah),
Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008.