Esay Individual Kebijakan Luar Negeri Indonesia:
Indonesian Aid Sebagai Single Agency Diplomasi Kemanusiaan, Ekonomi dan Politik
Indonesia Mulai Tahun 2019
Oleh :
Indra Pujianto (1806164861)
Dalam memenuhi kepentingan nasional di luar wilayah negara, suatu negara harus
menjalankan sebuah rancangan yang telah ditetapkan yang disebut dengan kebijakan luar
negeri. Kebijakan luar negeri merupakan suatu ketetapan yang berisi tujuan – tujuan negara
yang diimplementasikan dalam sebuah instrumen yang disebut dengan istilah politik luar
negeri. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kebijakan luar negeri dapat
diartikan sebagai sikap serta langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam
menjalankan hubungan dengan negara lain yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah
internasional dan mencapai tujuan nasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 23
Februari 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam menjalankan kebijakan luar negerinya,
Indonesia akan terus berhubungan dengan negara – negara lain untuk mencapai tujuan – tujuan
nasional.
Hal ini sudah tercermin sejak dahulu dalam prinsip politik luar negeri Indonesia yang
dikenal dengan istilah “bebas dan aktif”. Menurut Mohammad Hatta, yang pada saat itu sedang
mengemban amanat sebagai Wakil Presiden Indonesia, “bebas” diartikan bahwa Indonesia
tidak berada dalam kedua blok dan menentukan jalan sendiri untuk mengatasi masalah
internasional dan “aktif” berarti turut serta dalam upaya menciptakan perdamaian internasional
(Mohammad Hatta, 1976). Upaya Indonesia dalam ikut aktif dalam mewujudkan perdamaian
internasional telah dibuktikan dengan menjaga hubungan baik dengan negara – negara lain di
dunia dan menginisiasi institusi maupun kerjasama yang berfokus pada perwujudan
perdamaian dunia seperti Gerakan Non-Blok, Konferensi Asia Afrika, dan lain sebagainya.
Fokus dan bentuk politik luar negeri Indonesia juga merupakan suatu hal yang dapat
dipengaruhi oleh kepemimpinan dari pemimpin negara. Sebagai contohnya, Indonesia telah
merasakan perubahan bentuk politik luar negeri yang cukup signifikan dari era kepemimpinan
Presiden Soekarno yang anti imperialisme dan kolonialisme ke kepemimpinan Presiden
Soeharto yang cenderung berorientasi pada negara barat (Franklin B. Weinstein, 2007). Begitu
pula hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, karakteristik dan fokus politik
luar negeri Indonesia mengalami perubahan yang juga disebabkan oleh keadaan dan
perkembangan dunia. Karakteristik dari politik Presiden Joko Widodo adalah berfokus pada
1
masalah dalam negeri yang dikenal dengan istilah Politik Pro-Rakyat dan Politik Membumi.
Dan dalam menjalankan politik luar negerinya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa
Indonesia akan fokus pada penguatan hubungan dengan negara – negara lain di dunia melalui
diplomasi (Asep Setiawan dan Endang Sulastri, 2017).
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah merilis delapan sasaran strategis
utama yang akan dicapai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2015 –
2019. Delapan sasaran strategis utama tersebut adalah: (1) Diplomasi maritim dan perbatasan
yang kuat; (2) Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat; (3) Peran Indonesia di
dunia internasional yang meningkat; (4) Diplomasi ekonomi yang kuat; (5) Pelayanan dan
perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima; (6) Kebijakan luar negeri yang
berkualitas; (7) Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan
kesepakatan internasional; (8) Monitoring hasil diplomasi yang efektif (Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia, 23 Februari 2016). Pada esai ini, penulis akan menitikberatkan
pada pembahasan mengenai peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat melalui
diplomasi.
Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, penulis menilai bahwa peran Indonesia
di dunia internasional sudah semakin besar dan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan
Indonesia di dunia internasional terutama dalam upaya perwujudan perdamaian internasional
melalui diplomasi kemanusiaan Indonesia. Dan ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Jenderal
Kerja Sama Multilateral, Febrian A. Rudyard, bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia adalah
salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, 27 Maret 2018). Sebagai contoh nyatanya, Indonesia telah menjalankan diplomasi
kemanusiaan melalui bantuan luar negeri untuk mengatasi masalah internasional seperti tragedi
kemanusiaan di Rakhine State, konflik Palestina – Israel, dan masalah kekeringan dan
kelaparan di beberapa negara di Benua Afrika.
Keterlibatan Indonesia yang semakin aktif dalam upaya mengatasi masalah global telah
memunculkan sebuah agenda untuk menjadi sebuah negara donor. Pada tanggal 9 Januari 2018,
melalui pidato tahunannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sebuah konsep
bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang meminta bantuan tetapi menjadi negara yang
siap memberikan bantuan (Dewi Santi dalam Rappler, 21 Januari 2018). Hal ini diperkuat
dengan rencana untuk membentuk suatu badan Single Agency untuk kepengurusan bantuan luar
negeri Indonesia yang disebut dengan Indonesian Aid. Sebenarnya, rencana pembentukan
Indonesian Aid sudah ada sejak 2010, tetapi hingga sekarang belum berhasil terbentuk.
Indonesian Aid ditargetkan akan sudah aktif dan beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
2
Sebelumnya, pengelolaan bantuan internasional Indonesia dapat dikatakan kurang
teorganisir karena belum menggunakan sistem satu pintu. Hal ini didukung oleh pernyataan
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan
yang mengatakan bahwa sampai saat ini pengelolaan bantuan luar negeri Indonesia masih
terpecah ke beberapa lembaga sehingga menyulitkan dalam proses koordinasi dan pendataan
(Viva News, 17 Januari 2018). Dengan adanya Indonesian Aid nanti, diharapkan pengelolaan
bantuan internasional Indonesia akan menjadi lebih mudah, cepat, jelas dan terorganisir. Selain
itu, jika kita melihat negara lain yang telah dewasa dalam mengelola bantuan luar negerinya,
seperti Amerika Serikat dengan USAID dan Australia dengan Australian Aid, lembaga
pengelolaan satu pintu juga dapat membantu negara dalam menjalankan diplomasi negara dan
mencapai kepentingan nasionalnya.
Begitu juga dengan Indonesian Aid nantinya, Indonesia akan lebih mudah dalam
menjalankan fungsi diplomasi untuk mempererat hubungan dengan negara – negara lain di
dunia. Penulis melihat bahwa Indonesian Aid tidak akan hanya mendukung Indonesia dalam
menjalankan fungsi diplomasi kemanusiaan saja, tetapi juga fungsi diplomasi ekonomi dan
diplomasi politik. Dalam menjalankan fungsi diplomasi kemanusiaan, Indonesian Aid akan
menjadi pintu utama untuk mengelola bantuan luar negeri Indonesia dalam mengatasi masalah
– masalah internasional seperti kekeringan, kelaparan, kemanusiaan dan bencana alam. Untuk
fungsi diplomasi ekonomi, Indonesian Aid akan membantu mengamankan investasi Indonesia
sebagai negara donor yang menanamkan sahamnya di negara yang menerima bantuan. Hal ini
diperkuat oleh pernyataan Cecep Herawan, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
Kementerian Luar Negeri. Ia mengatakan bahwa bentuk bantuan bisa saja berkembang menjadi
hibah dalam bentuk barang dan jasa dan juga pinjaman (IDN Times, 20 Januari 2018). Dan
yang terakhir, Indonesian Aid juga akan berperan dalam mendukung Indonesia dalam proses
diplomasi politik. Dalam menjalankan fungsi diplomasi politik, Indonesian Aid akan
meningkatkan image Indonesia sebagai negara pendonor dan mempererat hubungan dengan
negara penerima donor. Hal ini juga sejalan dengan salah satu dari delapan sasaran strategis
utama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia periode 2015 -2019, yaitu peningkatan
peran Indonesia di dunia internasional.
Dari pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa politik luar negeri pada masa
kepemimpinan Presiden Joko Widodo berfokus pada penguatan peran Indonesia di dunia
Internasional melalui diplomasi. Indonesian Aid Single Agency, sebagai bentuk kebijakan luar
negeri Indonesia untuk mengelola bantuan internasional Indonesia, memiliki tiga fungsi yaitu
fungsi diplomasi kemanusiaan, diplomasi ekonomi dan diplomasi politik.
3
Daftar Pustaka
Hatta, Mohammad. (1976). Mendayung Antara Dua Karang. Jakarta: Bulan Bintang.
IDN Times. (20 Januari 2018). Indonesia Alokasikan Bantuan Luar Negeri Rp1 Triliun, untuk
Apa
Saja
Sih?.
Dalam
https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-
rahman/indonesia-alokasikan-bantuan-luar-negeri-rp1-triliun-untuk-apa-saja-sih/full.
Diakses pada tanggal 28 November 2018 pukul 21:00 WIB.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (23 Februari 2016). Sasaran Strategis
Kementerian Luar Negeri. Dalam https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visimisi-polugri/Pages/Sasaran-Strategis-Kementerian-Luar-Negeri.aspx.
Diakses pada
tanggal 28 November 2018 pukul 21:00 WIB.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (27 Maret 2018). Diplomasi Kemanusiaan:
Kontribusi
Indonesia
untuk
Perdamaian
Global.
Dalam
https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Diplomasi-Kemanusiaan-KontribusiIndonesian-untuk-Perdamaian-Global.aspx. Diakses pada tanggal 28 November 2018
pukul 21:00 WIB.
Santi, Dewi. (21 Januari 2018). Aktif Berikan Bantuan, Indonesia Tak Lagi Jadi Negara
Tangan di Bawah. Dalam https://www.rappler.com/indonesia/berita/194184-indonesiaaktif-beri-bantuan-negara-tangan-atas. Diakses pada tanggal 28 November 2018 pukul
21:00 WIB.
Setiawan, Asep & Sulastri, Endang. (2017). People-Oriented Indonesia’s Foreign Policy in
Support of Protecting Citizen. The 1st International Conference on Social Sciences.
Viva News. (17 Januari 2018). Kemlu: Semua Bantuan Internasional Harus lewat Indonesia
Aid.
Dalam
https://www.viva.co.id/berita/dunia/997873-kemlu-semua-bantuan-
internasional-harus-lewat-indonesia-aid. Diakses pada tanggal 28 November 2018 pukul
21:00 WIB.
Weinsteim, B. Franklin. (2007). Indonesian Foreign Policy and The Dilemma of Dependence
from Sukarno to Soeharto. Jakarta: Equinox Publishing.
4