KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND
PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN
BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa sebagai hasil sidang Government Body International Labour Organisation di San
Francisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 telah diterima Convention (Number 87)
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, (Konvensi Nomor 87
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi);
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang
Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan
Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87)
CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO
ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN
PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI).
Pasal I
Mengesahkan Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the
Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk
Berorganisasi), yang telah diterima di San Francisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948
sebagai hasil Sidang Governing Body International Labour Organisation, yang naskah aslinya dalam
bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada
Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa
Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
*33569 Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Juni 1998PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttdBACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakartapada tanggal 5 Juni 1998MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttdAKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 98
--------------------------CATATAN
KONVENSI ILO NO. 87
TENTANGKEBEBASAN BERSERIKATDANPERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI
Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional.
Setelah diundang di San Fransisco oleh Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan
Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ke-31 pada tanggal 17 Juni 1948.
Setelah memutuskan untuk menerima dalam bentuk Konvensi beberapa usul tertentu tentang
kebebasan untuk berserikat dan perlindungan atas hak untuk berorganisasi yang menjadi agenda
sidang butir ke tujuh;
Menimbang bahwa mukadimah konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan
"pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat" merupakan alat untuk meningkatkan kondisi pekerja
dan menciptakan ketenangan;
Menimbang bahwa Deklarasi Philadelphia mengukuhkan bahwa "kebebasan untuk mengemukakan
pendapat dan berserikat merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemajuan";
Menimbang bahwa Konferensi Perburuhan Internasional pada sidangnya yang ke 31, secara
aklamasi menerima prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi terbentuknya peraturan international;
Menimbang bahwa sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidangnya yang *33570 ke 2,
mengajukan prinsip-prinsip tersebut dan meminta Organisasi Perburuhan Internasional untuk terus
mengupayakan agar prinsip-prinsip dimaksud memungkinkan untuk dibuat menjadi satu atau
beberapa Konvensi Internasional;
menerima pada tanggal 9 Juli 1948 Konvensi berikut yang disebut sebagai Konvensi Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi tahun 1948.
BAB IKEBEBASAN BERSERIKAT
Pasal I
Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana konvensi ini berlaku harus
melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut.
Pasal 2
Para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut
aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka
sendiri tanpa pengaruh pihak lain.
Pasal 3
1 Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar dan peraturanperaturan, secara bebas memilih wakil-wakilnya, mengelola administrasi dan aktifitas, dan
merumuskan program.
2. Penguasa yang berwenang harus mencegah adanya campur tangan yang dapat membatasi hakhak ini atau menghambat praktek-praktek hukum yang berlaku.
Pasal 4
Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh
"penguasa administratif".
Pasal 5
Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasifederasi dan konfederasi-konfederasi dan organisasi sejenis, dan setiap federasi atau konfederasi
tersebut berhak untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha internasional.
Pasal 6
Ketentuan-ketentuan pasal 2, 3, dan 4 berlaku untuk federasi dan konfederasi organisasi-organisasi
pekerja dan pengusaha.
Pasal 7
"Akuisisi keberadaan resmi " oleh organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, federasi dan
konfederasi tidak boleh dilakukan untuk maksud tertentu sehingga menghambat/membatasi
pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal 2, 3 dan 4.
*33571 Pasal 8
1. Dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan Konvensi ini para pekerja dan pengusaha serta
organisasi mereka, sebagaimana halnya perseorangan atau organisasi perkumpulan lainnya, harus
tunduk pada hukum nasional yang berlaku.
2. Hukum nasional yang berlaku tidak boleh memperlemah atau diterapkan untuk memperlemah
ketentuan-ketentuan yang dijamin dalam Konvensi.
Pasal 9.
1. Ketentuan yang dijamin sebagaimana dinyatakan Konvensi yang diberlakukan untuk angkatan
bersenjata dan polisi harus diatur dengan hukum dan perundangan nasional.
2. Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam ayat 8 Pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan
Internasional, ratifikasi Konvensi oleh negara anggota tidak boleh dianggap mempengaruhi hukum,
penghargaan, kebiasaan atau kesepakatan yang ada dengan mempertimbangkan bahwa anggota
angkatan bersenjata atau polisi dapat menggunakan haknya sebagaimana dijamin Konvensi
Pasal 10.
Dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan "organisasi" adalah organisasi pekerja dan pengusaha
yang didirikan untuk melanjutkan dan membela kepentingan pekerja dan pengusaha.
BAB II.
PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI
Pasal 11
Setiap negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus
mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa papa pekerja dan
pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi.
BAB III. KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
1. Sehubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan
Internasional sebagaimana dirubah dengan Perangkat Amandemen Konstitusi Organisasi
Perburuhan Internasional, 1946, selain daripada wilayah sebagaimana dimaksud Ayat 4 dan 5
daripada Pasal perubahan tersebut, setiap negara anggota organisasi yang meratifikasi Konvensi ini
harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional dengan
atau sesegera mungkin setelah pernyataan ratifikasi menyatakan bahwa (a) wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi yang diberlakukan
tanpa tambahan apapun;
(b) wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi dengan perubahanperubahan, dengan menyertakan perubahan tersebut secara rinci.
*33572 (c) wilayah Yang bersangkutan tidak dapat menerapkan ketentuan Konvensi, dengan
menyertakan alasannya;
(d) wilayah yang bersangkutan memutuskan mempertimbangkan kembali.
2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) dan (b), ayat 1 Pasal ini harus dianggap
bagian integral daripada ratifikasi dan mempunyai kekuatan hukum ratifikasi.
3. Setiap negara anggota dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya menunda seluruh
atau sebagian pertimbangan yang dibuat melalui naskah asli pernyataan dengan memperhatikan
ketentuan sub-ayat (b), (c), atau (d) Ayat 1 Pasal ini.
4. Setiap negara anggota dapat, sewaktu-waktu mencabut ratifikasi Konvensi ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 16, dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan
atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan
wilayah-wilayah tersebut.
Pasal 13.
1. Bilamana hal-hal pokok Konvensi dilaksanakan dalam suatu wilayah non-metropolitan yang
mempunyai kekuasaan mandiri, maka negara anggota yang bertanggung jawab atas hubungan
internasional wilayah yang bersangkutan dapat, dengan persetujuan pemerintah wilayah yang
bersangkutan, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional
pernyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi ini atas nama wilayah yang bersangkutan.
2. Pernyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi ini dapat disampaikan kepada Direktur
Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional oleh (a) dua atau lebih negara anggota organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada dalam
kekuasaan gabungan; atau
(b) penguasa internasional Yang bertanggung jawab atas administrasi suatu wilayah, dengan
mengingat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sejenisnya, sehubungan dengan wilayah
tersebut.
3. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan
Internasional sesuai dengan ayat-ayat terdahulu Pasal ini harus menyebutkan apakah ketentuanketentuan Konvensi akan diterapkan diwilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan
perubahan; bilamana pernyataan menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan
diterapkan dengan perubahan, harus disebutkan secara rinci perubahan-perubahan dimaksud.
4. Negara anggota, negara-negara anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan dapat
sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya membatalkan seluruh atau sebagian hak untuk
memperbaiki suatu perubahan yang disebutkan pada pernyataan terdahulu.
5. Negara anggota, negara-negara anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan dapat
sewaktu-waktu, dimana ratifikasi Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 16, dan
menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat
perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan *33573 dengan wilayahwilayah tersebut.
BAB IV. KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR
Pasal 14
Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Organisasi Perburuhan
Internasional untuk didaftar.
Pasal 15
1. Konvensi ini mengikat hanya kepada negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang
ratifikasinya telah didaftarkan oleh Direktur Jenderal
2. Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal dimana ratifikasi oleh dua negara anggota
Organisasi Perburuhan Internasional di daftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap setiap negara anggota setelah 12 bulan
sejak tanggal ratifikasi didaftarkan.
Pasal 16
1. Negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari
tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu
keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.
Pembatalan demikian baru akan mulai berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak
pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu tersebut diatas dalam tahun berikutnya setelah lewat
sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat diatas, akan terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah ini
dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut
ketentuan yang tercantum dalam pasal ini.
Pasal 17
1. Direktur Jenderal kantor Perburuhan International harus memberitahukan kepada segenap
negara anggota Organisasi Perburuhan International tentang pendaftaran semua ratifikasi,
keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh negara anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada negara anggota Organisasi tentang pendaftaran dan
ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan negara
anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konfensi ini.
Pasal 18
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan pasal 102 dari piagam
Perserikatan Bangsa-bangsa hal ikwal mengenai semua ratifikasi keterangan dan pembatalan yang
didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut diatas.
Pasal 19
*33574 Pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini
Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai
pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal
perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konferensi.
Pasal 20
1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang merubah sebagian atau seluruhnya Konferensi ini,
kecuali Konferensi baru menentukan lain, maka;
(a) dengan menyimpang dari ketentuan pasal 11, ratifikasi Konvensi baru oleh negara anggota
berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi
baru itu mulai berlaku;
(b) mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara
anggota.
2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi negara
anggota yang telah meratifisirnya, tetapi belum meratifisir Konvensi baru.
Pasal 21
Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.
CONVENTION No. 87
Convention concerning Freedom of Association and Protectionof the Right to Organise
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at San Francisco by the Governing Body of the International Labour Office,
and having met in its Thirty-first Session on 17 June 1948;
Having decided to adopt, in the form of a Convention, certain proposals concerning freedom of
association and protection of the right to organise, which is the seventh item on the agenda of the
session;
Considering that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation declares
"recognition of the principle of freedom of association" to be a means of improving conditions of
labour and of establishing peace;
Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that "freedom of expression and of
association are essential to sustained progress";
Considering that the International Labour Conference, at its Thirtieth Session, unanimously adopted
the principles which should form the basis for international regulation;
Considering that the General Assembly of the United Nations, at its Second Session, endorsed
these principles and requested the International Labour *33575 Organisation to continue every effort
in order that it may be possible to adopt one or several international Conventions;
adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and forty-eight the following
Convention, which may be cited as the Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948:
PART I. FREEDOM OF ASSOCIATION
Article 1
Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force
undertakes to give effect to the following provisions.
Article 2
Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject
only to the rules of the organisation concerned, to join organisations of their own choosing without
previous authorisation.
Article 3
1. Workers and employers; organisations shall have the right to draw up their Constitutions and
rules, to elect their representatives in full freedom, to organise their administration and activities and
to formulate their programmes.
2. The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or impede
the lawful exercise thereof.
Article 4
Workers' and employers' organisations shall not be liable to be dissolved or suspended by
administrative authority.
Article 5
Workers' and employers' organisations shall have the right to establish and join federations and
confederations and any such organisation, federation or confederation shall have the right to affiliate
with international organisations of workers and employers.
Article 6
The provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof apply to federations and confederations of workers' and
employers' organisations.
Article 7
The acquisition of legal personality by workers' and employers' organisations, federations and
confederations shall not be made subject to conditions of such a character as to restrict the
application of the provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof.
Article 8
1. In exercising the rights provided for in this Convention workers and employers and their respective
organisations, like other persons or organised collectivities, shall respect the law of the land.
*33576 2. The law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to impair,
the guarantees provided for in this Convention.
Article 9
1. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to armed forces
and the police shall be determined bay national of the regulation.
2. In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of article 19 this Constitution of the
International Labour Organisation the ratification of this convention by any Member shall not be
deemed to affect any existing law, proud, custom or agreement in virtue of which members of the
armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.
Article 10
In this Convention the term "organisation" means any organisation of workers or of employers for
furthering and defending the interests of workers or of employers.
PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISEArticle 11
Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force
undertakes to take all necessary and appropriate measures to ensure that workers and employers
may exercise freely the right to organise.
PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONArticle 12
1. In respect of the territories referred to in article 35 of the Constitution of the International Labour
Organisation as amended by the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of
Amendment, 1946, other than the territories referred to in paragraphs 4 and 5 of the said article as
so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall communicate to
the Director-General of the International Labour Office with or as soon as possible after its
ratification a declaration stating(a) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be
applied without modification;(b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of
the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said
modifications;(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases
the grounds on which it is inapplicable;(d) the territories in respect of which it reserves its decision.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be
deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in *33577 whole or in part any
reservations made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of
this Article.
4. Any Member may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance
with the provisions of Article 16 communicate to the Director-Genera a declaration modifying in any
other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such
territories as it may specify.
Article 13
1. Where the subject-matter of this Convention is within the self-governing powers of any nonmetropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in
agreement with the government of the territory, communicate to the Director-General of the
International Labour Office a declaration accepting on behalf of the territory the obligations of this
Convention.
2. A declaration accepting the obligations of this Convention may be communicated to the DirectorGeneral of the International Labour Office
(a) by two or more Members of the Organisation in respect of any territory which is under their joint
authority; or(b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in
virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.
3. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in
accordance with the preceding paragraphs of this Article shall indicate whether the provisions of the
Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications;
when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to
modifications it shall give details of the said modifications.
4. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent
declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in
any former declaration.
5. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this
Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate
to the Director-General of the International Labour Office a declaration modifying in any other
respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the
application of the Convention.
PART IV. FINAL PROVISIONSArticle 14
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the
International Labour Office for registration.
Article 15
*33578 1. This convention shall be binding only upon those Members of the International Labour
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members
have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on
which its ratification has been registered.
Article 16
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years
from the date on which the Convention first comes in to force, by an act communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take
effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the
expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in the Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms
provided for in this Article.
Article 17
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the
International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and
denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 18
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General
of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United
Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in
accordance with the provisions of the preceding Articles.
Article 19
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in
whole or in part.
Article 20*33579 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides,
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate
denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if and when the
new revising Convention shall have come into force;(b) as from the date when the new revising
Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 21
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.