Ir. Ary Sudijanto, MSE
Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan
Asdep Kajian Dampak Lingkungan

:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”
Kualitas Lingkungan Hidup
Sustainable
Growth with
Equity
Kegiatan Ekonomi
KLHS Instrumen ekonomi LH
Tata ruang
BML
PUU berbasis LH
KBKL
Perizinan
Anggaran berbasis LH
ARLH
Audit LH
Instrumen lain sesuai kebutuhan
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945
:
“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Proses pelaksanaan izin lingkungan dan pelaporan
Pelaksanaan
Izin
Lingkungan
Permohonan dan penerbitan izin lingkungan
2
1
Tata kelola izin lingkungan baik ditandai dengan proses permohonan dan penerbitan izin lngkungan dilakukan sesuai dengan NSPK sistem kajian dampak lingkungan
Pemegang izin wajib melaksanakan berbagai persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan, melakukan continuous improvement dalam pelaksanaan izin lingkungan serta melaporkannya secara regular/berkala
3
LH
Baik &
Sehat
Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan
Pengawasan terhadap izin lingkungan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dan warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut

Pengembangan
KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pra-
Konstruksi, Konstruksi &Operasi
Izin PPLH
Usaha/ Kegiatan Tahap
Pasca Operasi
BML KBKL
Tata Ruang
Rencana
Usaha dan/atau kegiatan izin
Usaha dan/atau kegiatan
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
Penutupan
Usaha dan/atau
Kegiatan
RTRW/RDTR
RPPLH KLHS
Amdal atau
UKL-UPL
Implementasi
Izin
Lingkungan &
Izin PPLH serta
Continuous
Improvement
Audit
LH
ARLH
ARLH Tata Ruang
Paska
Usaha/
Kegiatan
Daya Dukung &
Daya Tampung
Lingkungan
Hidup
Instrumen
Ekonomi LH
ARLH
Izin
Lingkungan
ARLH
Izin
Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan atau
Pelepasan
Kawasan
HPK
Hasil ERA merupakan bagian dari Amdal
Instrumen Ekonomi LH
Pengawasan
Lingkungan Hidup
Penaatan BML KBKL
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
Instrumen Ekonomi LH
Pencana Penutupan
Usaha dan/atau kegiatan serta
Persetujuannya
Pemanfaatan
Ruang Paska
Usaha/Kegiatan
Instrumen Ekonomi LH

Pemrakarsa
Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan
Proses
Penyusunan
Amdal
Komisi Penilai
Amdal (KPA) dibantu oleh
Sekretariat dan Tim
Teknis KPA
Proses
Penilaan
Amdal
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Izin
Lingkungan
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Izin PPLH
Izin Usaha dan/atau
Kegiatan
Pengawasan
Lingkungan Hidup &
Penegakan Hukum
Lingkungan
• Pelaksanaan
Usaha dan/atau
Kegiatan
• Pelaksanaan
Izin Lingkungan
& Izin PPLH
Dilakukan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/ Walikota
Pemrakarsa atau
Pemegang
Izin
Pemrakarsa
Masyarakat
(Pengumuman &
Konsultasi Pubkik)
Masyarakat
(Pengumuman
Permohonan izin lingkungan)
Masyarakat
(Pengumuman izin lingkungan)
Penyusun Amdal bersertifikat kompetensi
(Perorangan atau LPJP)
Pemrakarsa adalah setiap orang atau
instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan
Penaatan terhadap
BML & KBKL
Penurunan Beban
Pencemaran dan
Laju Kerusakan LH
Kualitas
Lingkungan
Hidup yang baik dan sehat

Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa
1
Pengumuman dan
Konsultasi
Publik
2
Penyusunan
Kerangka
Acuan (KA)
SPT dari
Pengumuman
= 10 hari Kerja
3
Pengajuan
Penilaian
Kerangka
Acuan
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi
Penilai Amdal
Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
4
Penilaian Kerangka Acuan
30 hari kerja
5 6
Penilaian
KA oleh
Sekretariat
KPA
Penilaian
KA oleh
Tim Teknis
Penerbitan
Persetujuan
KA oleh Ketua
KPA
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan
Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan
15
Pengumuman Izin
Lingkungan
Biaya
Penyusunan
Amdal oleh
Pemrakarsa
Penyusunan
ANDAL dan
RKL-RPL
Pengajuan Permohonan Izin
Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan
8
RKL-RPL
Satu surat permohonan
7
Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL
10
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
Penilaian
ANDAL &
RKL-RPL
Sekretariat
KPA
9
Penilaian
ANDAL &
RKL oleh
Tim Teknis
11
Penilaian
ANDAL &
12
RKL-RPL oleh KPA
Pengumuman Permohonan
Izin Lingkungan
Rekomendasi
KPA
13
14a
Penerbitan:
1. Keputusan
Kelayakan
Lingkungan; dan
2. izin Lingkungan
Layak
Lingkungan
10 hari kerja
14b
Keputusan
Ketidaklayakan LH
Tidak Layak
Lingkungan

Proses
Administratif
Penilaian Dokumen
Amdal dan Izin
Lingkungan
(Technical & Scientific Assessment & Review)
Proses Pelibatan
Masyarakat dalam
Penyusunan &
Penilaian Dokumen
Amdal dan Izin
Lingkungan

Pemrakarsa
Rencana
Usaha dan/atau
Kegiatan
Proses
Penyusunan
UKL-UPL
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/
Walikota
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Pengawasan
Lingkungan Hidup &
Penegakan Hukum
Lingkungan
Izin PPLH
Proses
Pemeriksaan
UKL-UPL
Izin
Lingkungan
Izin Usaha dan/atau
Kegiatan
• Pelaksanaan
Usaha dan/atau
Kegiatan
• Pelaksanaan
Izin Lingkungan
& Izin PPLH
Dilakukan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/ Walikota
Pemrakarsa atau
Pemegang
Izin
Pemrakarsa
Masyarakat
(Pengumuman
Permohonan izin lingkungan)
Masyarakat
(Pengumuman izin lingkungan)
Penaatan terhadap
BML & KBKL
Penurunan Beban
Pencemaran dan
Laju Kerusakan LH
Pemrakarsa adalah setiap orang atau
instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan
Kualitas
Lingkungan
Hidup yang baik dan sehat

Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Penyusunan
UKL-UPL
Biaya
Penyusunan
UKL-UPL oleh
Pemrakarsa
Pemrakarsa
Catatan
: Jangka waktu
Pemeriksaan Teknis UKL-
UPL:
14 Hari Kerja
, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan
DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman Permohonan Izin
Lingkungan
Pemeriksaan Substansi UKL/UPL
Penerbitan Rekomendasi
Persetujuan UKL-UPL &
Izin Lingkungan
Pengumuman Izin Lingkungan
Pemeriksaan UKL-
UPL dan Penerbitan
Rekomendasi UKL-
UPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri; b. Kepala Instansi LH
Provinsi; atau c. Kepala Instansi LH
Kab/Kota.
Pasal 40 PP 27/2012
Jasa Pemeriksaan
UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa
– sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL dan
Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa (PNBP)

Penyusunan
Amdal
Proses yang Benar
Penilaian
Amdal
SKKL
Izin
Lingkungan
Penyusunan
UKL-UPL
Pemeriksaan
UKL-UPL
Rekomendasi
UKL_UPL
Izin
Lingkungan
Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012)
Penyusunan
Amdal
Penilaian
Amdal
SKKL
Penyusunan
UKL-UPL
Pemeriksaan
UKL-UPL
Rekomendasi
UKL-UPL
1.
Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012.
2.
PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
Proses yang SALAH
Izin lingkungan TIDAK
DITERBITKAN, walaupun
SKKL atau Rekomendasi
UKL-UPL sudah diterbitkan
Potensi Pelanggaran Pasal
109 dan 111 ayat (2)
UU 32/2009

1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi persetujuan UKL-UP;
2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: a. nama perusahaan; b. jenis usaha dan/atau kegiatan; c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; d. alamat kantor; dan e. lokasi kegiatan;
3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL atau UKL-UPL; dan b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Sumber: Pasal 17 dan Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan & Obyek Pengawasan Izin Lingkungan -
Lanjutan
5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain: a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; c. mengajukan permohonan
apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Sumber: Pasal 17 dan Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan & Obyek Pengawasan Izin Lingkungan -
Lanjutan
6. hal-hal lain, antara lain: a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan; b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal
37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 17 dan Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Jenis Kegiatan: Pertanian,
Kehutanan, Perhubungan, PU,
ESDM dll.
Dampak
Tipologi Ekosistem: DAS,
Pesisir, Lahan Basah dll
Deskripsi rencana kegiatan a.l.;
1. Rencana lokasi kegiatan, termasuk estimasi luas lahan yang dibutuhkan;
2. Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya, kapasitas, input, dan output.
3. Sumber daya yang digunakan (bahan, air, energi, dan lain-lain) dan perkiraan besarnya;
4. Limbah dan emisi yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya;
5. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal
(terintegrasi dalam 6. desain rencana kegiatan).
Komponen Lingkungan
1. Biogeofisik-kimia: i.e.
Air, udara, lahan, flora, fauna dsb
2. Sosekbud: hubungan sosial, pola hiduo
3. Kesehatan
masyarakat: prevalensi penyakit, perubahan kesmas

Dampak
Penting
Hipotetik
(DPH)
Rona
Lingkungan
Hidup Awal
Prakiraan
Dampak &
Evaluasi secara Holistik
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan untuk
Dampak
Penting
Rencana
Pemantuan
Lingkungan untuk
Dampak
Penting
Batas Wilayah Studi & Batas Waktu Kajian
Keterangan : RKL-RPL untuk dampak lainnya  untuk dampak lingkungan yang sudah ada atau tersedia pengelolaan lingkungannya atau SOP-nya?
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan untuk
Dampak
Lingkungan
Lainnya
Rencana
Pemantuan
Lingkungan untuk
Dampak
Lingkungan lainnya
Kewajiban Pemrakarsa dan Pihak Lainnya

1.
Dampak lingkungan yang dikelola (dampak penting dan dampak lainnya)
2.
sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya)
3.
Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
4.
Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup
5.
Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
6.
Periode pengelolaan lingkungan hidup
7.
Institusi pengelolaan lingkungan hidup
1.
Dampak yang dipantau : a. jenis dampak yang terjadi, b. komponen lingkungan yang terkena dampak, dan c. indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
2.
Bentuk pemantauan lingkungan hidup: a. metode pengumpulan dan analisis data, b. lokasi pemantauan, c. waktu dan frekuensi pemantauan.
3.
Institusi pemantau lingkungan hidup: a. pelaksana pemantauan, b. pengawas pemantauan dan c. penerima laporan pemantauan

Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut:
1.
Dampak lingkungan yang dikelola (dampak penting dan dampak lainnya)
2.
sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya)
3.
Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.
Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup
5.
Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
6.
Periode pengelolaan lingkungan hidup
7.
Institusi pengelolaan lingkungan hidup
No Dampak LH yang dikelola
Sumber
Dampak
Indikator
Keberhasilan
PLH
Bentuk
PLH
Lokasi
PLH
Periode
PLH
Institusi
PLH
1.
• Instansi
Pelaksana
;
• Instansi
Pengawas
• Instansi
Penerima
Laporan dst
Keterangan : PLH = Pengelolaan Lingkungan Hidup

Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sbb.:
1. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
2. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
3. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.
No
Jenis dampak yang timbul
Dampak yang Dipantau
Indicator/ parameter
Sumber dampak
Metode Pemantauan Lingkungan Hidup
Metode
Pengumpulan &
Analisis Data
Lokasi
Pantau
Waktu &
Frek.
Institusi Pemantau Lingkungan
Hidup
Pelaksana
Penga-was Penerima
Laporan

Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
A. Mitigation: Construction Phase
Project Activity Potential
Environmental
Impacts
Proposed Mitigation Measures Institutional
Responsibili ty
Costs
Use of land within power plant construction area, along gas pipeline route, and along the transmission line route
Use of land within power plant construction area, along gas pipeline route, and along the transmission line route
Construction works
Construction works
Damage to vegetation
Appropriate clearing techniques (hand clearing, not mechanized clearing) will be utilized. Any trees of protected species will be relocated. In case relocation is not possible, the project developer will pay a special fee to the local environmental fund.
Contractor/
Plant
Operating
Company
Loss of fertile topsoil and soil erosion
Air pollution by dust
Noise from construction works
Fertile topsoil will be removed, stored in an isolated area away from construction activities, and covered with plastic to prevent runoff/erosion. Upon construction completion, topsoil will be returned and the area revegetated with plants similar to the original vegetation/native to the area.
When necessary, construction site will be sprayed with water, particularly during hot, dry, windy conditions.
Construction will be confined to normal work-hours
(8AM to 6PM). If construction must be conducted before/after these hours, local public will be notified at least one week in advance.
Contractor/
Plant
Operating
Company
Contractor/
Plant
Operating
Company
Contractor/
Plant
Operating
Company
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008
US$
5000
US$
5000
US$
2000
-

Project
Activity
Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
A. Mitigation: Operation Phase
Potential
Environmental
Impacts
Proposed Mitigation Measures Institutional
Responsibility
Costs
Liquid Fuel
Combustion
Air emissions of
NOx, SO2, CO, particulate matter, and volatile organic compounds (VOCs)
•Low-NOx burners and water injection to control NOx;
•Firing only low-sulfur (<0.1% by wt.) distillate fuel oil to control SO2;
•Good combustion control to control
CO, PM and VOCs;
•Stack height at least 45 m to facilitate dispersion.
•Power plant operator
•Power plant supply and installation
(S&I) contractor
$0.8 million
Equipment
Operation
Noise from equipment
Acoustic enclosures for the combustion turbines to ensure that noise does not exceed 80 dB(A) at 1 m
•Power plant operator
•S&I contractor
$150,000
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008

Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
B. Monitoring: Construction Phase
What parameter is to be monitored?
Where is the parameter to be monitored?
How is the parameter to be monitored?
Potential
Environmental
Impacts
Damage to vegetation
Loss of fertile topsoil and soil erosion
Clearing techniques and relocation procedures utilized; record of fees to environmental fund
Soil storage procedures and location
Air pollution by dust Dust level
Power plant site, pipeline and transmission line routes
Soil storage sites
All active construction sites
Visual and by comparison with preconstruction photo survey
Visual
Visual
When is the parameter to be monitored?
Monthly throughout construction period
Weekly during site preparation and construction period
During construction
Noise from construction works
Noise level, dB[A] All active construction sites
Measurements by a licensed organization using certified measurement devices
During construction
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008

Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
B. Monitoring: Operation Phase
Potential
Environmental
Impacts
Air emissions of
NOx, SO2, CO, and particulate matter (PM)
Air emissions of
NOx, SO2, CO, and particulate matter (PM)
Noise from construction works
What parameter is to be monitored?
Emissions of air pollutants: (1) NOx calculated as
NO2; (2) SO2; (3) CO; (4) PM. The applicable standards are: (1) NO2 ≤ 400 mg/m3; (2) SO2 ≤ 850 mg/m3; (3) CO ≤ 150 mg/m3; (4) PM ≤ 100 mg/m3
Ground level concentrations: (1) NOx; (2) SO2; (3)
PM. The applicable environmental standards are: (1)
NOx: Annual average ≤ 40 μg/m3; Max 24-hour average ≤ 150 μg/m3; Max 30-min average ≤ 500
μg/m3 (2) SO2 Annual average ≤ 40 μg/m3; Max 24hour average ≤ 150 μg/m3; Max 30-min average ≤ 500
μg/m3 (3) PM Annual average ≤ 50 μg/m3; Max 24hour average ≤ 125 μg/m3; Max 30-min average ≤ 280
μg/m3
Noise level, dB[A]. Applicable limits are 80 dB[A] onsite and 65 dB[A] off-site.
Where is the parameter to be monitored?
At the stack of the power plant
In adjacent residential areas and/or nearest air quality monitoring stations
At 1 meter from operating turbines and in nearest residential areas
How is the parameter to be monitored?
By continuous monitoring equipment supplied with the power plant
By buying data from the local air quality monitoring station
Measurements by a licensed organization using certified measurement devices
When is the parameter to be monitored?
Initial test at commissioning and annual subsequently.
Continuous for
NOx and CO.
Once before commissioning of the plant and annually when the plant is in operation
Once before commissioning of the plant and annually when the plant is in operation
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008

Lampiran Izin Lingkungan: Matrix Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan Hidup
Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Izin LH & Izin PPLH + Izin
Usaha dan/atau Kegiatan
Pelaksanaan Usaha dan/atau
Kegiatan
Penaatan terhadap Baku
Mutu
Lingkungan
(BML) & Kriteria
Baku Kerusakan
Lingkungan
(KBKL)
Audit LH
Peraturan MENLH No. 03 Tahun
2013 tentang Audit Lingkungan
Hidup sebagai revisi dari:
• KepMenLH No. 42 Tahun 1994
• KepMenLH No. 30 Tahun 2001
• PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Implementasi
Persyaratan &
Kewajiban dalam Izin
Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous
Improvement
Pengawasan
Lingkungan Hidup
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL
( LAPORAN PELAKSANAAN IZIN
LINGKUNGAN )
• KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD
• KepMenLH No.56 Th 2002 tentang
Pedoman Umum Pengawasan LH
•
KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata
Kerja PPLH
•
KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata
Kerja PPLHD;
• Peraturan MENLH No. 2 Tahun 2013:
Penerapan Sanksi Administrasi

Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi LH, menaati ketentuan BML dan/atau KBKL
(1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a.
menaati
; dan
yang dimuat dalam
b.
membuat dan menyampaikan
terhadap persyaratan dan kewajiban dalam
kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c.
Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;  ( diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan )
(2)
disampaikan secara berkala
Sumber : Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Sumber: KepMenLH
No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan
Laporan
Pelaksanaan RKL-
RPL yang sudah disesuaikan dengan
PP 27/2012
A. Identitas
Perusahaan/Pemegang Izin
Lingkungan
B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
C. Deskripsi Kegiatan
D. Perkembangan Lingkungan
Sekitar
•
Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi;
• Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen
RKL-RPL atau dalam Formulir
UKL-UPL
A. Pelaksanaan Persyaratan dan
Kewajiban yang tercantum dalam
Izin Lingkungan;
B. Evaluasi
1. Evaluasi Kecendrungan
2. Evaluasi Tingkat Kritis
3. Evaluasi Penaatan

a
Pengawasan
Menteri
Gubernur
Bupati/Walikota
(sesuai kewenangannya)
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau
KEGIATAN – PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN b dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PPLH Berwenang:
• melakukan pemantauan;
• meminta keterangan;
• membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
• memasuki tempat tertentu;
• memotret;
• membuat rekaman audio visual;
• mengambil sampel;
• memeriksa peralatan;
• memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
• menghentikan pelanggaran tertentu.
(Psl 74)
Tingkat
Implementasi
Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
Continuous Improvement
Ketaatan c
Menetapkan
Pejabat Pengawas
• PUU Bid. PPLH
• Izin
Lingkungan
Lingkungan Hidup
Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009

Pasal 40 ayat (3)
1 tentang PPLH
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Memperbarui Izin Lingkungan
Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH diterjemahkan dalam pasal 50 dan Pasal 51 PP
Izin Lingkungan dan akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan MENLH tentang
Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
Pasal 50 dan 51
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Peraturan MENLH
Tentang Pedoman
Perubahan Izin
Lingkungan
1. Lima jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan secara umum;
2. Mekanisme perubahan Izin
Lingkungan secara umum
1. jenis-jenis perubahan;
2. kriteria perubahan dan jenis dokumen LH
3. Muatan dokumen LH
4. Tata cara

Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan
Persetujuannya sebelum berlakunya PP
27/2012
1. Tanpa melalui penyusunan dokumen LH;
2. Dengan melalui penyusunan dokumen LH a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau
Amdal Baru Pengembangan
Pemegang Izin
Lingkungan
Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Perubahan Izin
Lingkungan
Pelaksanaan
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan
SKKL atau
Rekomendasi UKL-
UPL dan Izin
Lingkungan setelah berlakunya
PP 27/2012
1. Perubahan kepemilikan;
2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH;
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH
(ada 9 Kriteria)
4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH)
5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin
Lingkungan diterbitkan
Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan izin lingkungan, kecualai untuk perubahan kepemilikan

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Kata kunci “ BERPENGARUH ”  Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.
1. Alat-alat Produksi
2. Kapasitas Produksi
3. Spesifikasi teknik
4. Sarana Usaha dan/atau kegiatan
5. Perluasan Lahan dan
Bangunan
6. Waktu dan Durasi Operasi
7. Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup
8. Perubahan Kebijakan
Pemerintah
9. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain a
Kriteria
Perubahan yang lebih detail
Adendum b
Andal &
RKL-RPL
• Definisi;
• Besaran/
Skala
• dll
Sumber : Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012 c

No Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
Kriteria Perubahan
Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c.
Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan
2. Penambahan kapasitas produksi;
Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong; dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar

Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
No Jenis Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
Kriteria Perubahan perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah tanah;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan
Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
Kriteria Perubahan No Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
7.
Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;
Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya
8.
Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Perubahan antara lain mencakup perubahan peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.e.
Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan
9.
Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan
Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut

Setiap Perusahan Industri dalam
Kawasan Industri wajib memiliki
UKL-UPL
Pasal 8 PP 27 Tahun 2012:
Dalam menyusun dokumen
Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi: a. Tunggal, b. Terpadu, c. Kawasan
Termasuk Kawasan Industri
Kawasan Industri wajib memiliki
Amdal Kawasan
• Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No.
27/2012: Kawasan Industri yang telah memiliki Amdal  Usaha dan/atau kegiatan (Perusahan
Industri) yang berdampak Penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban menyusun Amda;
• Pasal 13 ayat (1) PP No. 27/2012: usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKL-RPL
Kawasan Industri

Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Industri
Setiap Perusahan Industri dalam
Kawasan Industri wajib memiliki
UKL-UPL
Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan (Perusahan
Industri) Baru yang belum dilingkup dalam AMDAL
Kawasan Industri
Kawasan Industri wajib memiliki
Amdal Kawasan
Perubahan Keputusan
Kelayakan LH Kawasan
Industri:
1. Amdal Baru atau
2. Adendum Andal & RKL-
RPL
Untuk Kawasan Industri
Perusahan Industri wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL
Kawasan Industri

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan
No Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Di dalam dan/atau
Di dalam berbatasan dengan batas proyek* wilayah studi**
√ x 1.
Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
2.
Penambahan kapasitas produksi;
3.
Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
4.
Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
5.
Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.
6.
Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
7.
Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;
8.
Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9.
Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan
10 Perubahan RKL-RPL
√
√
√
√
√
√
√
√
√
X x x x x x
√ x
√

Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
No Kriteria Perubahan
1. Skala/Besaran
Rencana Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
AMDAL BARU ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri Negara
LingkunganHidup Nomor 05
Tahun 2012 skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut
lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2012
2. Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan
Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru
3. Batas wilayah studi
Amdal
Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi
Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang
timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya
Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Semen: Pemanfaatan
Energi Panas Buang Menjadi Energy Listrik
(Waste Heat Recovery Power Generation/WHRPG)
Rencana Perubahan
Usaha dan/atau kegiatan untuk
Menurunkan Emisi
GRK melalui skema
JCM
Membangun pembangkit listrik ramah lingkungan memanfaatkan energi panas buang
(Waste Heat Recovery
Power Generation atau
WHRPG)
Perubahan
Izin
Lingkungan
Listri untuk keperluan sendiri
ATAU dijual kepada pihak
Lain

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kelapa Sawit: Perubahan
Pengolahan Air Limbah Kelapa Sawit Menjadi Energy Listrik
Usaha dan/atau kegiatan sudah berjalan
Wajib
Melakukan
Perubahan
Izin
Lingkunan
Energi Listrik yang dihasilkan digunakan sendiri atau di jual/masuk dalam GRID
PLN
Rencana Perubahan Usaha dan/atau kegiatan:

Contoh: Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan
Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di
Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
BAB I PENDAHULUAN
1.
3.
Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru;
2.
Tujuan dan Manfaat
Peraturan Perudang-Undangan
BAB II RENCANA KEGIATAN
1.
Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum
ANDAL dan RKL-RPL;
2.
Lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3.
Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah
Berjalan;
4.
Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting) a.
e.
Produksi Lapangan b.
Proses Produksi Migas dan penyalurannya c.
dst d.
Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan
Perizinan
5.
Rencana Kegiatan Tambahan
BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL
1. Komponen Geofisik-Kimia
2. Komponen Sosekbud
BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan)
1. Dampak Penting yang Ditelaah;
2. Proses Pelingkupan
3. Identifikasi DampakPotensial
4. Evaluasi Dampak Potensial
5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan saja.
6. Batas Waktu Kajian
BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING
1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota;
2. Evaluasi Dampak Penting
3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan
4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen
Lingkungan sebelumnya;
2. Rencana Pengelolaan LH
3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan*)
3. Penyusunan Amdal Baru atau ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL: Penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-
RPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan
4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan perubahan izin lingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL;
5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL;
6. Penerbitkan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan: Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan dan perubahan izin lingkungan
Catatan: *) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan izin lingkungan tanpa melakukan perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau tanpa harus melakukan perubahan izin lingkungan

Penegakan hukum, Tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan efektivitas izin lingkungan
Pasal 98-100 UU 32/2009:
Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)  Penjara dan
Denda
Pasal 111 UU 32/2009
(1) Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa
Amdal atau UKL-
UPL: penjara dan denda;
(2) Pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan: Penjara dan Denda
Pasa 109 UU 32/2009: usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan:
Penjara dan denda
Pasal 71 PP 27/2012 :
Sanksi Admnistrasi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 PP
27/2012: tidak melaksanaan izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan izin lingkungan

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/