PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG DHE
(DEVISA HASIL EKSPOR) & PENGARUHNYA
TERHADAP VARIABEL MAKROEKONOMI: KURS
VALUTA ASING, KAPITAL MASUK BERSIH,
SIKLUS EKONOMI, SUKU BUNGA RIIL & INFLASI
DI INDONESIA*)
Narasumber:
Prof. Insukindro, Ph.D
Faculty Member: BI Institute & FEB UGM
insukindro@ugm.ac.id atau insukindro@gmail.com
*)
Materi Ajar, BINS Lecture Series, 15 Januari 2024
POKOK BAHASAN
1. Peraturan Terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam
(SDA)
2. Interaksi Antar Sektor Perekonomian Terbuka
3. Neraca Otoritas Moneter: Sumber dan Penggunaan Uang Primer
4. Model Analisis Makroekonomika Baru: Pengaruh Kebijakan DHE
SDA
BEBERAPA PERATURAN TERKAIT DENGAN
DHE SDA
BEBERAPA PERATURAN TERKAIT DEVISA HASIL
EKSPOR (DHE)
1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tg 10 Januari 2019 tentang
Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan
dan/atau Pengolahan SDA.
2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tg 12 Juli 2023 tentang
Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan
dan/atau Pengolahan SDA.
3. Peraturan BI No. 7 tahun 2023 tg 31 Juli 2023 tentang DHE (Devisa
Hasil Ekspor) dan DPI (Devisa Pembayaran Inpor), berlaku mulai tg
1 Agustus 2023
4. Peraturan ADG No. 4 tahun 2023, tg 31 Juli 2023 tentang DHE dan
DPI, berlaku mulai tg 1 Agustus 2023
RINGKASAN: PERATURAN BANK INDONESIA NO. 7 TH
2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR & DEVISA
PEMBAYARAN IMPOR, BERLAKU MULAI 1/8/2023
Departemen Komunikasi BI, 12 Desember 2023
I. Latar Belakang
Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan
bagi pembangunan ekonomi nasional dan mendukung terciptanya pasar keuangan
yang lebih kuat serta stabilitas ekonomi makro, dalam hal penempatannya dilakukan
melalui sistem keuangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan DHE.
Selain DHE, terdapat Devisa Pembayaran Impor (DPI) yang juga perlu dipantau
penggunaannya guna mendukung optimalisasi perolehan informasi permintaan devisa
pembayaran nasional. Sementara itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan
nasional, mendukung peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai pemasukan
dan penempatan DHE yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan,
dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam
rangka mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan pengaturan yang dapat
memastikan pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA dalam sistem
keuangan Indonesia, akurasi pelaporan DPI, serta efektivitas pelaksanaan
pengawasannya.
Pengaturan tersebut tetap berlandaskan pada kaidah bahwa setiap Penduduk dapat
dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai
Tukar. PBI DHE DPI akan mencabut dan menggantikan PBI Nomor 21/14/PBI/2019
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PBI Nomor 24/18/PBI/2022 tentang
Perubahan Kedua atas PBI Nomor 21/14/PBI/2019.
II. Pokok-pokok Pengaturan
A. Kewajiban Eksportir
1. Kewajiban Eksportir terkait DHE
a. Kewajiban Eksportir terkait Pemasukan DHE
1). Memasukkan seluruh DHE yang diterima ke dalam Sistem keuangan
Indonesia paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan
Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE).
2). Menyampaikan dokumen pendukung yang memadai atas DHE.
b. Penyampaian Informasi dan Laporan DHE oleh Eksportir
1). Eksportir harus menyampaikan informasi secara lengkap, benar, dan
tepat waktu mengenai pemasukan DHE.
2). Pemasukan Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE secara
daring.
c. Kewajiban dalam Kegiatan Ekspor oleh PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dan
PDKM (Pusat Dagang Kecil Menengah).
2. Pemasukan, Penempatan, dan Pemanfaatan DHE SDA
a.
b.
c.
d.
1.
Kewajiban Eksportir SDA yang memiliki DHE dari Ekspor SDA dengan Nilai
Ekspor paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar
Amerika Serikat) atau ekuivalennya untuk memasukkan DHE tersebut ke
dalam Rekening Khusus DHE SDA pada LPEI dan/atau Bank.
DHE SDA yang telah dimasukkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA
valuta asing wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh
persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu paling
singkat 3 (tiga) bulan sejak pemasukan ke Rekening Khusus DHE SDA.
Eksportir SDA menempatkan DHE SDA dalam instrumen berupa: Rekening
Khusus DHE SDA di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) atau di
Bank yang sama, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang
diterbitkan oleh LPEI; dan/atau instrumen yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia
Bank Indonesia menetapkan instrumen penempatan DHE SDA dan
pemanfaatan atas penempatan DHE SDA tersebut berdasarkan prinsip:
1). sejalan dengan Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor
dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber
daya alam;
e.
f.
2). pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri; dan
3). dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan instrumen
penempatan dan pemanfaatan penempatan DHE SDA lainnya,
penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu
pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2).
Bank Indonesia dapat memberikan insentif atas DHE SDA yang dimasukkan
pada Rekening Khusus DHE SDA yang ditempatkan pada term deposit
operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia
dan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Eksportir SDA harus menggunakan 1 (satu) nomor pokok wajib pajak secara
tetap untuk seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA.
Kewajiban Importir melaporkan penerimaan DPI paling lambat
akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.
C. Kewajiban Bank
B.
1.
Kewajiban Bank terhadap DHE, a.l. menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT.
2.
Kewajiban Bank terkait pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE
SDA
a. Menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE SDA
b.
Memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai dengan
ketentuan
Memastikan dana dari rekening khusus DHE SDA yang akan
ditempatkan ke dalam instrumen penempatan berasal dari DHE SDA.
Kewajiban Bank terkait DPI.
c.
3.
D. Kewajiban LPEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE dan
penempatan DHE kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat
waktu.
Memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir.
Memastikan debitur yang akan membuka Reksus DHE SDA merupakan
Eksportir SDA.
Memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam instrumen keuangan
yang diterbitkan oleh LPEI berasal dari DHE SDA.
LPEI hanya dapat menerima DHE SDA debitur LPEI melalui rekening LPEI
pada kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri.
LPEI wajib memindahkan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada butir D.5
ke Bank Devisa Dalam Negeri dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
Menyampaikan informasi dan laporan DHE SDA kepada BI.
E. Pengawasan
1.
2.
Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik
Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, Bank, dan LPEI terkait kewajiban DHE.
Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasn DHE SDA
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara dengan menggunakan sistem informasi
terintegrasi.
TABEL 1: 20 BANK TERKAIT DENGAN DHE
1. PT. Bank Mandiri (Persero),
Tbk
2. PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk
3. PT. Bank Negara Indonesia
1946 (Persero), Tbk
4. PT. Bank Central Asia, Tbk
5. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
6. PT. Bank Danamon
Indonesia, Tbk
7. PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional, Tbk
8. PT. PAN Indonesia Bank, Tbk
9. PT. Bank DBS Indonesia
10. PT. Bank Maybank
Indonesia, Tbk
11. PT. Bank Mizuho Indonesia
12. PT. Bank OCBC NISP, Tbk
13. PT. Bank Permata, Tbk
14. PT. Bank UOB Indonesia
15. Standard Chartered Bank
16. Bank Of China
17. Citibank, N.A., Indonesia
18. JP Morgan Chase Bank
19. PT. Bank ICBC Indonesia
20. MUFG Bank, Ltd.
INTERAKSI ANTAR SEKTOR PEREKONOMIAN
TERBUKA
Lihat juga: Insukindro (2022a)
GB.1: KAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI Dlm Ek. TERBUKA
CENTRAL GOV’T SECTOR
(2)
(1)
EXTERNAL SECTOR
Balance of Payment
Current Account
Export of Goods and NF Services.
Import of Goods and NF Services.
Transfer (Net)
- Official
- Private
Capital Account
Official
Private
- Direct Investment
- Medium/Long-Term Capital (Net)
- Short-Term Capital (Net)
Overall Balance
Change in NFA
(6)
(3)
(4)
(5)
REAL SECTOR
National Account
C : Private Consumption
I : Private Investment
G : General Govt. Investment
and Consumption
X : Export of Goods and NF Service
M : Import of Goods and NF Service
Perry Warjiyo, PhD
Revenue
Tax, etc
Grant
Expenditure
Current
Capital
Overall Balance
Financing
Domestic Financing (Net)
- Banking System
(MA and DMBs)
- Non-Banking
External Financing
Monetary Authority (MA)
Net Foreign Asset (NFA)
Net Domestic Asset
- Net Claim on Central Gov’t
- Liquidity Support Gov’t Bonds
- Net Open Market Operation
(SBI & Fasbi)
(9)
- Liquidity Credit to DMBs
- Net Other Items
(10)
(7)
MONETARY SECTOR
Deposit Money Banks (DMBs)
NFA
Banks’ Reserve
Net Claim on Gov’t
(8) Securities (SBI)
Credit to Private Sector
Net Other Items
Liabilities to MA
Private Sector Deposits
Reserve Money
Warjiyo, 2020
Ekonomi Internasional II
13
NERACA SEKTOR EKONOMI
1. Neraca Otoritas Moneter
2. Neraca Otoritas Keuangan
3. Neraca Perbankan
4. Neraca Otoritas Fiscal
5. Neraca Sektor Riil
6. Necara Sektor Luar Negeri
- Neraca Pembayaran Internasional
- Neraca Transaksi Berjalan
- Neraca Transaksi Modal dan Moneter
Secara umum setiap neraca mempunyai aktiva dan pasiva, tetapi
dengan menggunakan pemikiran Brunner dan Meltzer (1976) dan studi
empiris yang dilakukan oleh Dauqila (1987), neraca otoritas moneter,
misalnya, dapat dianalisis sumber-sumber dan penggunaan variabel
kunci sektor terkait. Dalam pendekatan ini dikembangkan tabel yang
berisi sumber-sumber dan penggunaan uang primer (base money).
Tabel 2: CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF
CENTRAL BANK
Sources of Base Money
Uses of Base Money
1. External Source:
1. Money outside bank
International Reserve
Currency held by the public
2. Internal Sources:
2. Banks reserve
a. Net Claims on Public Sectors:
a. Currency held by the banks
- Central Government
b. Banker’s Deposits
- Claims on Official Entities & Public 3. Other Uses
Enterprises
b. Claims on Deposits Money Banks
c. Other sources
Total Sources
Total Uses
Insukindro, 1990: 22. Diilhami oleh Brunner, 1976; Brunner & Meltzer, 1976;
Dauqila, 1987
Pada umumnya uang primer atau reserve money didefinisikan sebagai
pasiva moneter bersih otoritas moneter atau bank sentral yang dipegang bankbank umum dan masyarakat bukan bank. Biasanya untuk mengamati perilaku
uang primer dan komponen-komponennya perlu dianalisis neraca konsolidasi
otoritas moneter. Uang primer ini dapat pula digunakan untuk menjelaskan
penentuan uang beredar dan keberlanjutan fiskal dan eksteren.
Selanjutnya, aplikasi konsep dasar Tabel 2 tsb di atas dikembangkan di
Indonesia seperti diuraikan pada Tabel 3: Sumber dan Penggunaan Uang
Primer. Sumber-sumber uang primer dapat dikelompokan menjadi 2 yakni,
pertama, sumber-sumber interen yang antara lain menjelaskan hubungan
keuangan antara pemerintah dan BI atau tagihan bersih BI kepada pemerintah
pusat. Secara sederhana sumber interen yang disebut terakhir ini dapat
dikelompokkan menjadi 3 yakni tagihan bersih terkait dengan APBN, NonAPBN dan rekening antara. Kedua, sumber eksteren atau aktiva luar negeri
bersih atau cadangan internasional. Penggunaan uang primer a.l untuk
menjelaskan uang kartal yang diedarkan dan giro wajib minimum (GWM).
Dalam perkembangannya interaksi mereka mengarahkan kepada interaksi dan
keberlanjutan fiskal, moneter dan eksteren.
Tabel 3:
SUMBER & PENGGUNAAN UANG PRIMER
NERACA OTORITAS MONETER /BANK INDONESIA
Sumber-Sumber Uang Primer
1. Eksteren:
Aktiva Luar Negeri Bersih (Cadangan
Internasional)
2. Interen:
a. Tagihan Bersih kepada Pemerintah
Pusat (Tagihan-rekening
pemeritah pusat)
b. Tagihan kepada Bank Umum & BPR
c. Tagihan kepada Sektor Lainnya
d. Sumber interen lain
Total Sumber-Sumber
Penggunaan Uang Primer
1. Uang Kartal yang diedarkan
a. Uang Kartal di luar Bank Umum &
BPR
b. Kas Bank Umum & BPR
1* Uang digital BI
2. Saldo Giro positif Bank Umum di BI
3. Giro Sektor Swasta
4. Penggunaan lain
Total Penggunaan
TAGIHAN BERSIH OTORITAS MONETER KEPADA
PEMERINTAH PUSAT
Tagihan bersih BI kepada pemerintah mencerminkan hubungan
keuangan pemerintah dan merupakan selisih antara tagihan BI kepada
pemerintah dan rekening pemerintah di BI. Secara umum kedua rekening tsb
dapat dikelompokan menjadi 3.
Tagihan BI kepada pemerintah terdiri atas tagihan yang berhubung langsung
dengan APBN, tagihan yang tidak berhubungan langsung dengan APBN atau
tagihan non APBN, dan tagihan antara. Hal yang sama juga untuk rekening
pemerintah di BI yang terdiri atas rekening pemerintah yang berhubungan
langsung dengan APBN, rekening non APBN dan rekening antara.
Analisis parsial adanya UU No. 2/2020 atau UU Perpu No. 1/2020 akan
meningkatkan SUN atau SBN yang dibeli atau dimiliki BI, dengan demikian
akan menurunkan tagihan bersih BI kepada pemerintah yang berarti akan
menurunkan sumber uang primer. Di sisi lain, kebijakan ini akan menaikkan
operasi pasar terbuka “kontemporer”. Analisis serupa, jika penerimaan pajak
menurun berarti tagihan bersih BI akan meningkat dan sumber uang primer
akan meningkat.
SEKTOR LUAR NEGERI
Analisis sektor ini dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yakni
melalui neraca pembayaran internasional (NPI) dan kurs valuta
asing. Secara umum, NPI mempunyai komponen neraca: transaksi
berjalan, transaksi modal dan transakasi keuangan (finansial).
Kenaikan ekspor atau penurunan impor akan memberi pengaruh
positif terhadap neraca perdagangan internasional dan neraca
transaksi berjalan, dan dengan sendirinya akan meningkatkan aktiva
luar negeri bersih. Dengan sendirinya akan berpengaruh positif
terhadap uang primer, uang beredar dan keseimbangan di pasar
uang dan perekonomian. Perilaku kurs valuta asing berpengaruh
terhadap NPI dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap aktiva
luar negeri bersih. Oleh karenanya manajemen NPI dan kurs valuta
asing menjadi salah satu kebijakan yang penting bagi BI.
Peran Ekspor Neto
Dalam perekonomian tertutup, seluruh output dijual di pasar
domestik, dan pengeluaran dibagi menjadi tiga kornponen: konsumsi,
investasi, dan belanja pemerintah. Dalam perekonomian terbuka,
sebagian output dijual domestik dan sebagian diekspor ke luar negeri
Kita bisa memilah pengeluaran atas output Y pada perekonomian
terbuka menjadi empat komponen:
Cd yakni konsumsi barang dan jasa domestik,
Id , yaitu investasi dalam barang dan jasa domestik,
Gd, adalah pembelian pemerintah atas barang dan jasa domestik,
X yakni ekspor barang dan jasa domestik.
Pembagian pengeluaran menjadi empat komponen tersebut ditunjukkan
dalam persamaan identitas sebagai berikut:
Y= Cd + Id + Gd + X
(1)
Jumlah dari tiga komponen pertama, Cd + Id + Gd, adalah pengeluaran
domestik atas barang dan jasa domestik. Komponen keempat, EX,
adalah pengeluaran luar negeri atas barangdan jasa domestik.
Jika komponen-komponen C, I, G didekomposisi menjadi.
C = Cd + Cf
I = Id + If
G = Gd + Gf
Cd, If dan Gf merupakan pengeluaran domestik untuk barang dan jasa
luar negeri/manca negara, maka
Y = (C-Cf) + (I-If) + (G-Gf) + X
(4)
atau
Y = C + I + G + X – (Cf + If + Gf)
(5)
Cf + If + Gf tidak lain adalah pengeluaran domestik atas barang dan jasa luar
negeri atau pengeluaran impor (M), sehingga:
Y=C+I+G+X–M
(6)
Y = C + I + G + NX
(6a)
dan NX merupakan ekspor netto, maka
NX = Y – (C + I + G)
(6b)
Ekspor neto yakni output dikurangi pengeluaran domestik
Arus Modal Internasional dan Neraca Perdagangan
Persamaan (4b) di atas dapat ditulis juga sebagai berikut
Y – C – G = I + NX
(7)
Y – C – G = S → tabungan nasional
Y – T – C adalah tabungan perorangan dan T adalah pajak
T– G adalah tabungan pemerintah
S – I = NX
(8)
S – I = arus modal keluar neto (net capital outflow)
Jika S – I > 0 → arus modal keluar / pemasok modal internasional ~
NX > 0 → surplus neraca perdagangan
S – I < 0 → arus modal masuk / pengutang modal LN ~
NX < 0 → defisit neraca perdagangan
S – I = 0 atau NX = 0, neraca perdagangan seimbang
Negara Kecil Perekonomian Terbuka
r = r* ~ r = suku bunga domestik & r* = suku bunga LN
NX = S – I(r) menjadi NX = S – I(r*) dan S = Y – C – G
S = Y – C(Y – T) – G dengan demikian
NX = Y – C(Y – T) – G – I(r*)
Lipschitz and Schadler (2019)
NERACA OTORITAS MONETER:
SUMBER & PENGGUNAAN UANG PRIMER
Lihat juga: Insukindro (2022b)
NERACA OTORITAS MONETER:
SUMBER & PENGGUNAAN UANG PRIMER
Penggunaan Uang Primer (UP)
1. Uang Kartal yang diedarkan (UK)
- Uang Kartal di luar Bank Umum & BPR (UKLBB)
- Kas Bank Umum & BPR (KBUB)
2. Saldo Giro Positif Bank Umum (SGPBU)
3. Giro Sektor Swasta (GSS)
Sumber-Sumber Uang Primer
1. Aktiva Luar Negeri Bersih (ALNB)
- Tagihan kepada Bukan Penduduk (TKBP)
- Kewajiban kepada Bukan Penduduk (KKBP)
2. Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (TBPP)
- Tagihan kepada Pemerintah Pusat (TPP)
- Kewajiban kepada Pemerintah Pusat (KPP)
3. Operasi Pasar Terbuka (OPT)
4. Tagihan kepada Sektor lain (TSL)
TABEL 4: NERACA OTORITAS MONETER (BI)
PENGGUNAAN UANG PRIMER (Milyar Rp)
Tahun
2019
2020
2021
2022
2023
Mar
Jun
Sep
Dec
Mar
Jun
Sep
Dec
Mar
Jun
Sep
Dec
Mar
Jun
Sep
Dec
Mar
Jun
Sep
Nov
UP
UK
UKLBB
995.791
1.029.953
1.022.127
1.111.506
1.031.285
951.477
960.791
1.147.199
974.506
1.069.791
1.127.359
1.351.172
1.283.929
1.337.129
1.443.615
1.715.619
1.506.054
1.550.310
1.521.898
1.524.150
676.389
727.856
710.946
793.727
727.325
744.902
762.127
898.870
782.682
832.385
841728
959.812
891.209
912.485
905.782
1.026.483
948.791
992.234
961.603
988.399
585.579
625.354
614.231
654.764
620.400
651.792
674.412
760.112
692.478
739.006
748.616
831.234
792.518
815.316
807.817
897.799
832.817
879.805
865.366
894.150
KBUB
90.810
102.502
96.716
138.962
106.925
93.110
87.715
138.758
90.204
93.378
93.111
128.578
98.690
97.169
97.964
128.684
115.975
112.429
96.237
94.249
SGPBU
GSS
319.302
301.972
310.971
316.598
303.465
206.214
198.273
246.807
191.042
235.722
283.751
389.178
382.994
423.875
537.082
687.245
556.470
555.967
557.466
534.442
99
125
210
1.181
495
360
391
1.523
782
1.685
1.880
2.183
9.726
768
751
1.890
792
2.109
2.829
1.520
TABEL 5: NERACA OTORITAS MONETER (BI)
SUMBER-SUMBER UANG PRIMER (Milyar Rp)
Tahun
ALNB
TKPD
KKBD
TBPP
TPP
KPP
2019 Mar
Jun
Sep
Des
2020 Mar
Jun
Sep
Des
2021 Mar
Jun
Sep
Des
2022 Mar
Jun
Sep
Des
2023 Mar
Jun
Sep
Nov
1.736.494
1.712.143
1.725.508
1.759.015
1.936.688
1.845.721
1.975.658
1.877.480
1.959.376
1.955.082
1.975.755
1.942.909
1.871.447
1.903.716
1.869.839
1.999.397
2.036.801
1.927.928
1946.477
1951.797
1.852.782
1.831.600
1.841.099
1.874.561
2.057.381
1.961.062
2.093.505
1.997.927
2.080.369
2.076.179
2.186.205
2.151.872
2.081.487
2.113.575
2.070.278
2.227.898
2.264.108
2.153.913
2.181.477
2.225.885
116.288
119.456
115.590
115.545
120.692
115.341
117.847
120.447
120.992
121.097
210.451
208.964
210.040
209.859
200.439
228.501
227.307
225.986
234.894
274.088
- 15.316
623
- 10.268
- 6.890
- 20.323
-144.198
- 50.509
-191.278
-374.730
-318.697
-292.881
-167.718
-304.077
-477.511
-651.825
-335.849
-677.701
-578.471
-547.309
-522.968
196.857
150.329
152.852
155.269
157.328
124.392
125.649
124.326
125.474
115.585
115.030
113.358
112.794
107.401
103.779
101.611
99.475
93.316
90.565
93.531
212.173
149.705
163.120
162.159
177.651
268.590
176.158
315.604
500.203
434.281
407.911
281.076
416.871
584.912
755.605
437.460
777.177
671.787
637.673
616.499
OPT
-247.655
-219.020
-214.771
-173.675
-231.802
-280.300
-398.080
-15.312
-85.663
1.955
-6.399
126.293
166.765
312.588
607.792
465.960
523.489
596.203
537.701
507.552
TSL
10.533
10.567
10.292
10.105
10.082
9.922
9.869
9.805
9.778
9.813
9.823
9.782
9.910
9.923
9.900
9.814
9.890
9.861
9.857
9.862
MODEL ANALISIS MAKROEKONOMIKA BARU:
PENGARUH KEBIJAKAN DHE SDA TERHADAP
VARIABEL MAKROEKONOMI
Insukindro (2022c)
MODEL ANALISIS YANG DIGUNAKAN
1. Kurva IS ~ Kurva Keseimbangan Pasar Barang
Model dasarnya: ŷ = ŷ (r)
ŷ = fluktuasi ekonomi atau kesenjangan output
r = suku bunga riil
2. Kurva MP ~ Kurva Keseimbangan Pasar Uang dengan sasaran
antara kebijakan moneter suku bunga riil
r = r (ŷ)
3. Kurva mci ~ Kurva Aliran Dana Masuk (%PDB)
mci = mci (r)
4. Kurva Kurs Valuta Asing
e = e (r)
Y=Yp
r
r
Panel a
Panel c
MP0
r0
π
G0
D0
IS0
(+)
Ŷ0
Ŷ
Panel b
IA0
π0
F0
F0
Yd0
0→ → →
O
Panel d
e0
nci0
E0
(-)
0
r
Ŷ
O
nci0
nci
e0
e
Y=Yp
r
r
Panel c
MP1
MP2
nci0
Panel a
MP0
r0
E0
E1
r1
E2
(-)
0
π
Ŷ2
Ŷ
F1
IA1
F2
Yd1
Yd0
0→ → →→ → O
G0
G1
D1
G2
O
nci0
nci
nci1
e1 e2 e0
e
Andaikan keseimbangan awal terjadi di titik E0
(r0, ŷ0) {panel a, resesi} atau dititik F0 (π0, ŷ0)
{panel b} atau di titik D0 (r0, nci0){panel c} atau
G0 (r0, e0){panel d}. Kebijakan DHE SDA dalam
jangka pendek akan menyebabkan kurva nci
bergeser ke kanan ≈ mci0 → mci1 ~ {panel c,
titik D1 (r0, nci1)} & kurva e bergeser ke kiri ≈ e0
→ e1 ~ {panel d, titik G1 (r0, e1), e depresiasi}.
IA0
F0
e1
e0
IS0
(+)
Ŷ1
Ŷ0
nci1
D2
IS1
Panel b
π1
π0
π2
D0
Panel d
r
Ŷ
Kenaikan DHE SDA akan mendorong kenaikan cadangan devisa atau aliran modal
masuk bersih (lihat Tabel 2 & 3) & kenaikan sumber-sumber uang primer dan uang
beredar di dalam negeri & mengeser kurva MP ke kanan ≈ MP 0 → MPi1 ~ {panel a,
titik E1 (r1, ŷ1), r↓ & ŷ↑} ≈ pergeseran kurva permintaan dan permintaan agregat →
{panel b, lihat di titik F1 (π1, ŷ1)} dstnya lihat gambar di slide 31.
REFERENSI
Brunner, K. (1976), “The money supply process in open economy with interdependent security
market, the case of imperfect substitutability”, in M. Fratianni and K. Travernier (eds), Bank
Credit, Money and Inflation in Open Economies, Beihefte zu Kredit und Kapital, Heft 3.
Brunner, K. and A.H. Meltzer (1976), An aggregative theory for closed economy, in J.L. Stein
(ed), Monetarism, North-Holland
Dauqila, T.C. (1987), The Market for Money and Bank Credit in the Philippines: 1970-1980, MA
Research Paper, Katholieke Universiteit Leuven, unpublished.
Insukindro (1990). The Short- and Long-Term Determinants of Money and Bank Credit Markets
in Indonesia. Ph.D Thesis, University of Essex, UK, Unpublished.
Insukindro (2022a), Memahami Data Statistik BI (SEKI) dalam Analisis Hubungan Sektor Luar
Negeri, Pemerintah Pusat dan BI serta Keseimbangan Makroekonomika, Materi Ajar, BINS
Lecture Series, 1 Agustus
Insukindro (2022b), Kajian Makroekonomika Baru: Kebijakan Moneter Kontemporer di Indonesia
Dalam Kerangka UU No. 2/2020 & UU No. 4/2023 tentang P2SK, Materi Ajar, BINS
Lecture Series, 18 September.
Insukindro (2022c), Makroekonomika Konsensus Baru: Modifikasi NNS Giese & Wagner (2007)
Perekonomian Terbuka, Materi Ceramah, BINS Lecture Series, 12 April
Lipschitz, L. and S. Schadler (2019), Macroeconomics for Professionals, A Guide for Analysts
and Those
Who Need to Understand Them, Cambridge University Press.
Warjiyo, P. (2020), International II, Materi Kuliah, FEB UGM, 14 September